Beranda blog Halaman 273

Bahas Peluang Kerja ke Luar Negeri, Yasti Sambut Baik Kunjungan BP2MI Manado

Kepala UPT BP2MI Manado, Hendra Makalalag berkunjung ke kediaman Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow di Manado.

ZONA MANADO – UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Manado mengadakan pertemuan dengan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Soepredjo Mokoagow, bertempat di kediamannya di Manado, Rabu (1/9).

Dalam pertemuan ini, Kepala UPT BP2MI Manado, Hendra Makalalag, menyampaikan tentang peluang kerja ke luar negeri di beberapa Negara di dunia serta menyampaikan perihal amanat UU Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya pasal 41, dimana pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam pemaparannya, Hendra menyampaikan tentang beberapa lowongan pekerjaan di negara-negara di Eropa dan Asia Timur, khususnya peluang kerja ke Jepang sebagai perawat dan perawat lansia melalui program G to G dan Specified Skilled Worker (SSW) yang bisa dimanfaatkan oleh putra-putri dari Bolaang Mongondow.

“Jepang saat ini sedang membuka peluang kerja sebagai Nurse dan perawat lansia atau Care Worker bagi warga Indonesia lewat program SSW dan G to G,” ungkap Hendra.

“Adapun gaji yang ditawarkan angkanya cukup fantastis yaitu mulai dari Rp 20 jutaan/bulan, dengan persyaratan yang terbilang mudah yaitu minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA/SMK, memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4 dan memiliki sertifikat kemampuan sesuai bidang yang dilamar,” jelas Hendra.

Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow menyambut baik kunjungan ini dan berkomitmen untuk mendukung BP2MI dalam hal penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya untuk PMI dari Bolaang Mongondow.

“Peluang kerja ke luar negeri yang dipaparkan oleh kepala UPT BP2MI Manado adalah peluang bagus yang harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah karena dapat membantu pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran dan mensejahterakan ekonomi keluarga PMI dan juga daerah,” kata Yasti.

“Untuk itu sebagai bentuk keseriusan dan komitmen dari Pemerintah Bolaang Mongondow, saya sepakat untuk melakukan kerjasama dengan BP2MI dalam hal penempatan dan perlindungan PMI,” ungkap Yasti.

Lebih lanjut, Yasti juga menyebutkan bahwa terkait pembiayaan pendidikan dan pelatihan calon pekerja migran Indonesia yang sempat disinggung oleh kepala UPT BP2MI Manado, juga akan segera dirinya tindaklanjuti.

“Terkait anggaran pembiayaan pendidikan dan pelatihan akan kami anggarkan pada APBD tahun 2022. Jadi implementasi UU Nomor 18 Tahun 2017 khususnya pasal 41 akan dapat kami terapkan di Bolaang Mongondow,” tutup Yasti. (*/guf)

Wali Kota Minta Dinas Satpol PP dan Damkar Maksimalkan Alokasi Anggaran

Wali Kota Tatong Bara saat kunjungan ke Dinas Satpol PP dan Damkar Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir Tatong Bara berkunjung ke Dinas Satpol PP dan Damkar, Rabu (1/9).

Dalam kunjungan itu, Wali Kota membahas kontribusi Pol PP dan Damkar dalam menciptakan ketertiban di wilayah Kota Kotamobagu, terutama dalam tugas-tugas pelayanan yang diberikan. Untuk itu, peran penting dan strategis ini disadari dilakukan dengan personil yang sangat terbatas, sehingga tahun 2022 nanti Satpol PP dan Damkar harus bisa menghitung kembali kebutuhan riil personil agar tugas fungsi pelayanan bisa lebih dimaksimalkan.

“Kota Kotamobagu berkembang pesat dari hari ke hari. Aktivitas masyarakat semakin tinggi. Kebutuhan akan personil Pol PP menjadi mutlak, namun tetap proposional, tidak terlalu banyak, tidak juga sedikit. Pengamanan terhadap berbagai fasilitas pemerintahan dan publik juga harus ditingkatkan,” kata wali kota.

Selain itu, Wali Kota juga meminta Dinas Satpol PP dan Damkar memaksimalkan alokasi anggaran pada tahun 2022 nanti. “Meski APBD Pemkot terkoreksi 100 Milyar lebih, improvisasi anggaran jadi sulit, ruang fiskal sulit, sebagian besar anggaran harus dialihkan untuk bidang kesehatan, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi, namun Dinas Satpol PP dan Damkar harus bisa menentukan skala prioritas dalam penyusunan anggaran di tahun 2022,” pungkasnya. (*/guf)

Program Vaksinasi di Boltim Terus Dimaksimalkan

Hamdan Korompot.

ZONA BOLTIM – Program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), terus dimaksimalkan. Pelayanan vaksin dilakukan di tiap Puskesmas. Adapun yang menjadi sasaran vaksin adalah tenaga kesehatan, pelayan publik, lansia, masyarakat umum, anak usia 12-17 tahun serta ibu hamil.

Informasi didapat dari Dinas Kesehatan (Dinkes), sudah ada 12.334 warga yang disuntik vaksin tahap I, 7.017 tahap II dan 108 tahap III.

“Vaksin Covid-19 ini aman dan halal, sehingga masyarakat tidak perlu ragu untuk disuntik vaksin,” kata Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan, Hamdan Korompot, Rabu (1/9).

Untuk stok vaksin, ia mengungkapkan hingga 31 Agustus 2021 vaksin jenis Corona Vac yang diterima sebanyak 1.100 vial, telah dipakai 1.098, tidak dapat dipakai dua vial dan tersisa 0. Untuk vaksin jenis Biofarma, diterima 2.276 vial, telah dipakai 1.784 vial dan tersisa 492 vial. Sedangkan untuk vaksin jenis Moderna, diterima 158 vial, telah dipakai 12 dan tersisa 146 vial.

“Ketika habis stok kita usulkan lagi penambahan ke provinsi,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) dengan menerapkan 5M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan pakai sabun pada air mengalir, Menghindari kerumunan serta Mengurangi mobilitas).

“Kita jangan pernah abai. Tetap patuhi Prokes, karena itu adalah kunci utama mencegah penyebaran Covid-19,” imbaunya. (*/guf)

Ini Keunggulan UMKM Center Milik Pemkot Kotamobagu

Asisten II Setda Kotamobagu, Sitty Rafiqa Bora.

ZONA KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu kini memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Center. Inovasi ini merupakan gagasan dari Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Kotamobagu, Sitty Rafiqa Bora. UMKM Center ini telah dilaunching Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, Rabu (1/9).

Rafiqa berharap, melalui UMKM center ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menurunkan angka pengangguran di masa pandemi Covid-19.

“Semoga dengan kehadiran UMKM center ini, nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran. Karena meningkatnya kualitas dan kuantitas UMKM, otomatis tenaga kerja banyak terekrut, sehingga bisa mengurangi angka kemiskinan di Kotamobagu dan terutama untuk pertumbuhan ekonomi,” terangnya.

Lanjutnya, UMKM Center sebagai database seluruh UMKM di Kotamobagu, sehingga dalam pemberian bantuan baik dari pihak pemerintah maupun dari luar pemerintah akan mengambil data dari UMKM Center.

“Karena datanya sudah ada semua di UMKM center. Ini dapat memudahkan pihak perbankan untuk memberikan bantuan. Baik untuk pelatihan atau pun modal usaha, karena sudah tersedia klasifikasi dari UMKM Center itu sendiri,” katanya.

Melalui database UMKM Center ini, pemerintah akan dimudahkan dalam meningkatkan kualitas UMKM. “Kota Kotamobagu kita mulai dengan membentuk UMKM Center sebagai wadah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari UMKM itu sendiri,” ungkapnya.

Tercatat 7.547 UMKM yang ada di Kotamobagu, dari data tersebut lebih dari 3.000 UMKM yang sudah tersentuh atau mendapat intervensi bantuan dari pemerintah.

“Sisanya ini yang belum sempat tersentuh dia masuk klasifikasi A, B atau C. Sehingga memudahkan dari perbankan yang alhamdulilah mendukung kami untuk bagaimana terbentuknya UMKM Center. Dengan adanya payung hukum seperti ini juga, memudahkan perbankan untuk memberi permodalan untuk UMKM kita,” terangnya.

Rafika menambahkan, UMKM Center ini merupakan salah satu produk Pemerintah Kotamobagu untuk meningkatkan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

“Pada tahun 2020 kita pada posisi 0,20 poin walaupun kita tidak sampai minus. Tetapi ini juga sudah sangat memprihatinkan akibat dari pandemi Covid-19. Nah sekarang kita bangkit, kita tidak boleh hanya berada pada 0, tapi kita harus bangkit seperti 2019 posisi kita pada 6,13 poin, ini yang harus kita kejar supaya tidak berimbas kurang baik terhadap masyarakat, karena kalau kita hanya diam atau stagnan dengan keadaan seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan banyak terjadi pengangguran, kemudian angka kemiskinan meningkat,” pungkasnya. (*/guf)

Wali Kota Tatong Bara Launching 2 Inovasi Gagasan Asisten II dan Kepala BPKD

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara, me-launching dua inovasi yakni Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Center dan Pusat Pengendalian Barang Persediaan (PusdalBaper) Kota Kotamobagu, bertempat di aula rumah dinas wali kota, Rabu (1/9).

Inovasi UMKM Center ini digagas oleh Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Sitty Rafika Bora. Kemudian untuk inovasi PusdalBaper merupakan gagasan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Pra Sugiarto Yunus.

Wali Kota dalam sambutannya berharap UMKM Center dapat memajukan semua UMKM yang ada di Kota Kotamobagu. “Diharapkan UMKM Center ini dapat mengorganisir seluruh UMKM, serta dapat mengukur tingkat pertumbuhan atau tingkat kemajuan UMKM yang ada di Kotamobagu. Terlebih bisa terakses pada pendanaan yang baik. UMKM Center ini dimaksud untuk bisa mengontrol dan menghimpun secara baik, memfasilitasi mana UMKM yang maju dan belum maju untuk kemudian kita dukung bersama,” ujar wali kota.

Tercatat, pada tahun 2019 terdapat 3.700 UMKM yang telah diberikan izin gratis oleh pemerintah daerah.

“Semoga ini menjadi informasi baik terutama kepada perbankan untuk bisa memberikan akses kepada UMKM di Kotamobagu. Semoga melalui ini, tidak ada lagi UMKM yang tidak maju di Kotamobagu, terutama tidak mendapatkan kepercayaan dari perbankan untuk memperoleh pendanaan,” katanya.

Selain UMKM, wali kota juga berharap pada inovasi PusdalBaper agar menjadi satu pusat pengendalian barang persediaan yang maju dan transparan.

“Diharapkan catatan dalam pengendalian barang persediaan kita akan terpusat pada satu pengendalian barang degan baik, transparan, dan terukur. Saya juga berharap ini dapat diimplementasikan dalam kegiatan kita di pemerintahan Kotamobagu,” harap wali kota.

Kegiatan tersebut, turut dihadiri Wakil Wali Nayodo Koerniawan, Ketua DPRD Kotamobagu, Meiddy Makalalag, dan Sekretaris Daerah, Sande Dodo serta pimpinan perbankan dari Bank Citra Dumoga, Bank SulutGo cabang Kotamobagu, Bank Mandiri Taspen Manado, Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kotamobagu, dan Bank Negara Indonesia (BNI) cabang Kotamobagu.

Usai kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama mendukung UMKM Center Kota Kotamobagu 2021 dan lembaga dukungan proyek perubahan PusdalBaper. (*/guf)

Boltim Kembali Zona Orange

ZONA BOLTIM – Penambahan kasus baru Covid-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengalami tren penurunan.

Dalam beberapa hari terakhir, tidak terjadi penambahan kasus baru dengan jumlah yang signifikan. Terkini, pada Selasa (31/8), hanya ada empat kasus baru sesuai yang dirilis Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara.

Sedangkan dalam peta sebaran Covid-19, Kabupaten Boltim kembali berada pada zona orange setelah pada beberapa hari sebelumnya zona merah.

Akumulasi kasus Covid-19 di Boltim per tanggal 31 Agustus 2021 berjumlah 499. Rinciannya; 450 sembuh, 31 sedang dirawat dan 18 meninggal. (*/guf)

Pansel Umumkan Persyaratan Seleksi JPT Pratama di Lingkup Pemkab Boltim

ZONA BOLTIM — Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengumumkan persyaratan bagi pejabat yang akan mendaftar dalam 7 jabatan yang akan dilelang. Saat ini adalah tahapan pemasukan berkas dan seleksi administrasi yang dimulai Senin (30/8) hingga Jumat (3/9).

“Kita masih menunggu peserta yang akan mendaftar. Sudah ada beberapa yang berkonsultasi dan meminta persyaratan administrasinya,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Reza Mamonto, Selasa (31/8).

Untuk pengumuman hasil seleksi administrasi, sesuai tahapannya akan diumumkan pada 7 September mendatang. Selanjutnya, pejabat atau peserta Selter akan mengikuti tahapan uji kompetensi pada 9 September dan penulisan makalah serta presentase makalah pada 20 September hingga 21 September mendatang.

“Pengumuman hasil akhir seleksi pada Tanggal 27 September. Mudah-mudahan semua tahapan seleksi berjalan lancar,” harapnya.

Jabatan pimpinan tinggi pratama yang akan dilelang Pemkab Boltim adalah; Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Lepala Dinas Pertanian, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

“Ada juga Kepala Inspektorat. Tapi itu akan diumumkan berbeda, karena Selter untuk jabatan itu diatur tersendiri berdasarkan surat edaran dari Kementrian Dalam Negeri,” tambahnya. (*/guf)

Berikut Pengumuman dan Persyaratan Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemkab Boltim: KLIK DISINI

Batu Lesung Buatan Tapri Diminati Warga Luar Daerah

Tapri saat membuat batu lesung pesanan warga luar daerah.

ZONA KOTAMOBAGU – Batu lesung buatan Tapri Lasantu, warga Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, diminati masyarakat Kotamobagu hingga luar daerah.

Pria yang akrab di sapa Tapri ini menuturkan, usaha ini sudah di tekuninya selama puluhan tahun dan berawal dari ketika ia menjadi pekerja pada usaha produksi batu lesung juga.

“Sejak tahun 1992 saya bekerja pada usaha pembuatan lesung milik orang Jawa, setelah beliau pulang ke Jawa, saya memutuskan untuk membuat batu lesung sendiri,” ujarnya.

Tapri mengungkapkan, dengan bermodalkan alat seadanya seperti palu, linggis, betel dan gurinda serta bahan dasar batu Buya, ia bisa menyelesaikan 2 hingga 3 lesung atau cobek dalam sehari. “Karena masih menggunakan alat manual jadi untuk produksinya masih terbatas dan berbeda-beda penyelesaiannya, tergantung tingkat kesulitannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, batu lesung buatannya ini tak hanya diincar warga Kotamobagu bahkan sampai keluar daerah dan provinsi. “Sudah banyak peminat mulai dari warga Kotamobagu, Bolmong, Boltim, Gorontalo dan Ternate. Biasanya mereka memesan banyak untuk dijual kembali,” tambahnya.

Bagi yang berminat, batu lesung buatan Tapri dibandrol mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000 tergantung besar dan kecilnya. Untuk pemesanan bisa menghubungi Telepon/WhatsApp 082349944545 atau bisa datang langsung di Motoboi Besar depan Restoran Kota Terapung. (*/guf)

Kasus Aktif Covid-19 di Boltim Terus Berkurang

ZONA BOLTIM – Pasien sembuh dari Covid-19 di Bolaang Mongondow Timur terus bertambah. Dalam dua hari terakhir, jumlahnya mencapai 30 orang. Rinciannya, 20 pasien sembuh pada Minggu (29/8), dan 10 lainnya pada Senin (30/8).

Dengan ketambahan jumlah 30 tersebut, maka total pasien sembuh dari Covid-19 menjadi 450 dari 495 yang terkonfirmasi. Sedangkan untuk pasien terkonfirmasi yang masih sementara dirawat berjumlah 27 (sudah termasuk tiga kasus baru pada 29 Agustus dan satu kasus baru pada 30 Agustus). Untuk pasien meninggal berjumlah 18.

Meski jumlah pasien sembuh terus bertambah dan kasus aktif terus berkurang, namun sesuai peta resiko penyebaran Covid-19 di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Boltim masih zona merah.

Untuk menekan angka kasus dan mencegah penyebaran Covid-19, masyarakat diimbau untuk tetap dan selalu taat protokol kesehatan dengan cara memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pada air mengalir menggunakan sabun, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. (*/guf)

Wali Kota Hadiri Rakorwasdanas dan Launching MCP Bersama Kemendagri, KPK dan BPKP

Wali Kota Tatong Bara mengikuti Rakorwasdanas dan launching MCP secara virtual.

ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu Ir Tatong Bara, mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas), yang dirangkaikan launching Pengelolaan Bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP, secara virtual dari Aula Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (31/8) pagi.

Menurut Inspektur Daerah Kota Kotamobagu, Rahfan Mokoginta, SKM, M.S.A., rapat koordinasi tadi pagi dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, didampingi Sekretaris Daerah, Inspektur dan Kepala BPKD masing-masing daerah.

“Inti dari pelaksanaan Rakor adalah pencegahan terhadap tindak korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dimana, di seluruh pemerintah daerah ada yang namanya Monitoring Centre Prevention (MCP) sebagai pusat untuk monitoring pencegahan tindak korupsi. Semua kabupaten/kota harus memasukkan dokumen-dokumen dan persyaratan-persyaratan untuk dinilai MCP-nya. Intinya adalah bagaimana tindakan-tindakan yang dilakukan dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah,” terangnya.

Dalam rakor tersebut, Wali Kota turut didampingi Sekretaris Daerah, Ir. Sande Dodo, MT., Inspektur Daerah, Rahfan Mokoginta, SKM., M.S.A., dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Pra Sugiarto Yunus, SP. (*/guf)