ZONA POLITIK – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengucapan putusan perkara nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 dan perkara nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021.
Hasilnya, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan pemohon atas perkara yang dimohonkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Suhendro Boroma – Rusdi Gumalangit (SB-RG) dan Amalia Ramadhan Sehan Landjar – Uyun Kunaefi Pangalima (AMA – UKP).
Menanggapi hal itu, Bupati Boltim terpilih, Sam Sachrul Mamonto (SSM), menyatakan apresiasi dan terima kasih kepada MK yang sudah memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Selain itu, Sachrul –sapaan akrabnya- juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Boltim dan jajaran yang sudah melaksanakan tugas penyelenggara dan pengawasan Pemilu dengan baik dan profesional.
“Terima kasih juga kepada seluruh rakyat Bolaang Mongondow Timur yang turut berpartisipasi pada Pilkada. Ucapan terima kasih, syukur moanto, juga kepada masyarakat yang telah memilih dan memenangkan pasangan Sachrul-Oskar. Ini adalah kemenangan kita bersama,” sebut Sachrul.
Disisi lain, Sachrul mengatakan bahwa semua proses Pilkada Boltim sudah selesai sejak 9 Desember lalu. Namun karena ada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengajukan gugatan di MK, maka proses Pilkada masih berlanjut dan baru ada putusannya.
“Sebenarnya Pilkada sudah selesai sejak 9 Desember. Tapi ada calon yang tidak bisa menerima kekalahan sehingga masih menggugat di MK. Ini adalah pembelajaran politik bagi kita semua. Ketika bertarung di Pilkada, maka harus siap menang dan siap kalah. Ketika masih menggugat (hasil Pilkada) lagi, maka ini menandakan bahwa tidak siap menerima kekalahan,” kata Sachrul.
Sachrul mengungkapkan, gugatan di MK yang diajukan pasangan AMA-UKP dan SB-RG justru hanya menciptakan ruang dan jarak di masyarakat terutama yang berbeda pilihan pada Pilkada 9 Desember lalu.
“Pak Suhendro dan Amalia belum matang dalam berpolitik. Gugatan hanya menciptakan ruang dan jarak di tingkatan masyarakat. Kasihan masyarakat lebih terkotak-kotak. Jika sudah mengakui kekalahan sejak penetapan calon peraih suara terbanyak di KPU, maka saat ini sudah bisa rekonsiliasi. Tapi yang terjadi sekarang justru masyarakat terkotak-kotak. Ini karena adanya gugatan di MK ditambah dengan opini lain yang diciptakan masyarakat yang tidak memilih Sachrul-Oskar,” ungkapnya. (*/guf)
ZONA KOTAMOBAGU – 7 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Kotamobagu dilantik dalam jabatan fungsional Auditor, bertempat di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda), Rabu (17/2).
ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, mengikuti rapat paripurna pembicaraan tingkat I penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kotamobagu, Selasa (16/2).
ZONA POLITIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu menggelar rapat paripurna dalam rangka pembicaraan tingkat I penyampaian 6 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (16/2).
ZONA KOTAMOBAGU – Guna menyukseskan program pemerintah terkait Vaksinasi Covid-19, Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Andri Sufari, S.H., M.Hum., beserta Ny. dr. Dewi Retno Asih Andri Sufari, menjalani Vaksinasi Covid-19 Di Puskesmas Motoboi Kecil, Senin, 15 Februari 2021.
Ketua PN Kotamobagu mengatakan, pentingnya perlindungan diri dari orang di sekeliling kita dalam masa pandemi Covid-19 saat ini, dan Vaksin menjadi salah satu langkah pencegahan selain menerapkan protokol kesehatan, 5M.
ZONA POLITIK – Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Kotamobagu, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu, Senin (15/2).