ZONA POLITIK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Meiddy Makalalag, menerima kunjungan Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tondano, di ruang kerjanya, Kamis (11/2).

Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi serta menjalin kerjasama untuk memberikan sosialisasi terkait BPJS Kesehatan kepada masyarakat.

Meiddy Makalalag, usai menerima kunjungan tersebut mengatakan, bahwa tujuan BPJS Kesehatan untuk meminta saran lembaga legislatif Kotamobagu agar sosialisasi tentang BPJS Kesehatan bisa diterima masyarakat secara umum.

“Sosialisasi itu penting karna dengan begitu bisa memberi pemahaman ke masyarakat serta dengan asas manfaat dan kendala yang terjadi,” kata Meiddy.

Menurut Mekal sapaan akrab Meiddy, melalui sosialisasi itu bisa menciptakan koordinasi yang baik, serta bisa saling tukar pendapat agar masyarakat bisa paham akan sistem BPJS Kesehatan.

“Kita berharap dan saya sampaikan bahwa benar sosialisasi itu penting. Kadang kita harus ada silaturahmi serta diskusi forum dengan pemerintah di tingkat yang paling tinggi, namun belum tentu juga sampai ke tingkat paling bawah sebagai pengguna dalam hal ini yaitu masyarakat,” tutur Meiddy.

Dirinya berharap, hubungan komunikasi antara pemerintah, BPJS Kesehatan hingga masyarakat bisa terjalin dengan baik. Alasannya, agar berbagai informasi BPJS Kesehatan bisa diakses langsung oleh masyarakat.

“Kami berharap kedepanya membangun hubungan komunikasi supaya bisa dilakukan sosialisasi, edukasi, dan pemahaman ke masyarakat sampai ke tingkat bawah minimal ke tingkat kecamatan itu ada pertemuan BPJS dengan pemangku pemangku kepentingan apalagi seperti saat ini pandemi tentu ada batas pesertanya,” ujarnya.

“Atau bisa mengikuti agenda anggota DPRD Kotamobagu saat masa reses, itu juga penting sehingga pola berpikir masyarakat bisa menerima menfaat dari informasi yang diberikan serta adanya jalan keluar setiap kendala,” tambahnya. (*/guf)

ZONA POLITIK – Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh 9 Februari 2021, Meiddy Makalalag (Mekal), selaku Ketua DPRD Kota Kotamobagu, berharap insan pers sukses selalu dalam menjalankan tugas sebagai pilar ke empat demokrasi.

“Semoga pers selalu sukses, jaya, dan menjaga independensinya,” kata Mekal.

Mekal juga memberi apresiasi atas pengabdian para pewarta dalam memberikan informasi di tengah – tengah masyarakat.

“Saya atas nama pribadi, Ketua DPRD maupun Ketua DPC PDIP Kotamobagu, menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional, kepada seluruh insan pers di Indonesia dimanapun kalian berada, khususnya di Kota Kotamobagu,” tutur Mekal.

Menurutnya, pers merupakan mitra kerja DPRD dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait kinerja wakil rakyat.

“Kinerja DPRD Kotamobagu, tidak akan diketahui publik jika tidak ada peran pers. Pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang telah banyak memberikan kontribusi kepada daerah dan bangsa ini,” tuturnya.

Lanjutnya, dimasa pandemi Covid-19 ini, peran pers juga sangat dibutuhkan dalam upaya mensosialisasikan program pemerintah yang dibantu DPR dalam memerangi virus asal Kota Wuhan, China ini. “Meski pandemi Covid-19, rekan-rekan pers tetap bekerja dan berada di garis terdepan untuk mengabarkan setiap perkembangan situasi pandemi,” ucap Mekal.

Ia mengatakan, pers menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah, DPRD dan masyarakat, harus selalu menjaga optimisme, serta menjaga harapan. (*/guf)

ZONA POLITIK – Azan Piola salah satu pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone Bolango melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kotamobagu, Selasa (9/2).

Kunjungan kerja ini, diterima langsung Kasubag perencanaan dan keuangan sekretariat DPRD KK Ruslandi Mongilong SE di ruangan sekretaris dewan.

Anggota legislatif partai PPP ini mengatakan, tujuan kunker ini untuk berkoordinasi serta mendiskusikan tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda). “Tujuan kemari yakni untuk berdiskusi tentang penggunaan SIPD dengan Simda yang ternyata hampir semua daerah juga sama,” ucapnya.

Dia berharap, pemerintah pusat dapat memperbaiki sistem perencanaan keuangan daerah agar semua proses pencairan keuangan tidak tersendat. “Kalau kami di Kabupaten Bone Bolango itu SIPD tetap dan Simda sebagai “backup” sehingga tidak ada kendala dalam proses pencairan dan penyerapan anggaran sehingga seluruh program yang ada sudah oke mulai Januari, “lanjutnya.

Sementara itu, Ruslandi Mongilong SE, selaku salah satu pejabat dilingkup Sekretariat Dewan (Setwan) membenarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan Dewan Bone Bolango tersebut. “Kalau untuk penggunaanya kurang lebih sama,”ucapnya. (*/guf)