ZONA POLITIK – Pusat Studi Sejarah Bolaaang Mongondow Raya (P2SBMR) mengunjungi Dekot Kotamobagu dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD tentang hari ulang tahun (HUT) Kota Kotamobagu setiap tanggal 23 Mei.

Kunjungan ini disambut langsung pimpinan DPRD Kotamobagu hingga jajaran ketua komisi dan anggotanya yaitu wakil ketua I Syarifudin Mokodongan,ketua komisi III Royke Kasenda dan anggotanya,pimpinan komisi II Dani Iqbal Mokoginta dan anggota,pimpinan komisi I Alfitri Tungkagi,Ahmad Sabir dan anggota Komisi,serta Pimpinan Bapemperda dan anggota dengan tetap merujuk pada protap kesehatan.

Anugerah Beggie Ch Gobel selaku ketua Bapemperda memimpin rapat pertemuan dengan P2SBMR ini mengatakan bahwaa tujuan kunjungan ini untuk menindak lanjuti keseriusan usulan Ranperda ini.

“Pandangan kami HUT Kotamobagu tiap 23 Mei, kurang mempunyai landasan sejarah yang kuat. Waktu itu (23 Mei 2007;red) adalah saat pejabat sementara Walikota Kotamobagu Siswa Rahmat Mokodongan dikukuhkan. Sementara, dasar Kotamobagu sebagai daerah otonom adalah pada tanggal 2 Januari 2007, lewat undang-undang nomor 4 tahun 2007,” terang satu-satunya anggota legislatif (Aleg) PAN yang tersisa di DPRD ini.

Gobel menjelaskan, tenaga ahli DPRD Kotamobagu saat ini tengah menggodok penentuan persis peringatan HUT Kotamobagu di kantor wilayah Kemenkumham Provinsi Sulawesi Utara. “Tapi juga, kami masih memerlukan referensi dan dokumentasi yang kuat, untuk menentukan HUT Kotamobagu ini,” ungkap Gobel.

Menurut politikus yang juga kerap di sapa ABG –singkatan namanya itu, ada juga beberapa opsi terkait penentuan tahun dari HUT Kotamobagu. Seperti di tahun 1906 yang menyebutkan nama Kotamobagu, usulan dari Datu’ (Raja) Cornelius Manoppo.

“Nama Kotamobagu adalah usulan Datu’ Cornelius Manoppo, yang menggantikan nama Kotabaru saat itu. Ada juga opsi tahun 1911 merujuk pada catatan misi Zending Van den Endt, yang bertepatan dengan peresmian rumah sakit pertama di Kotamobagu. Tapi semua itu belum final, masih akan terus dikaji,” paparnya.

Dari sisi kelayakan, Begie berkata, Ranperda ini sangat layak dijadikan Perda. “Karena dari pertimbangan aspek yuridis, sosiologis dan filosofisnya sudah terpenuhi,” katanya.

Ia berharap, Ranperda inisiatif tersebut segera menjadi produk hukum daerah, agar memberi pesan ke masyarakat bahwa peradaban Kotamobagu sudah lebih tua dari yang diketahui saat ini. (*/guf)

ZONA POLITIK – Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu melakukan harmonisasi perubahan draf rancangan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pemilihan sangadi (Pilsang) bersama Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Provinsi Sulawesi Utara.

Kunjungan ini dipimpin ketua Bapemperda Dekot Kotamobagu Beggie Ch Gobel didampingi anggota Yossy Samad,Eka Mashoeri dan Alfitri Tungkagi serta dari pihak Pemkot utusan bagian Hukum,dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang dilaksanakan di kantor Kemenkumham Provinsi Sulut Jumat (5/2) kemarin.

Ketua Bapemperda Beggie Ch Gobel mengatakan, bahwa tujuan yang pertama adalah untuk menyelaraskan per undang undangan yang lebih tinggi dengan peraturan yang dirujuk oleh perubahan Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pilsang.

“intinya bagimana supaya apa yang tertuang di draf rancangan Perda tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi itu yang diharmonisasi kemarin oleh teman teman dari Kemenkumham,”ucapnya.

Lanjut Beggie,adapun hal yang kembali diperiksa tentang draf termasuk kesalahan ketik dan sebagainya,kemudian peraturan peraturan baru yang membuat Perda nomor 4 tahun 2015 itu diubah terutama menyangkut protokol kesehatan karena rencananya pelaksanaan pilsang pada bulan November,jadi di bulan Juli tahun 2021 ini rangkaian tahapanya sudah mulai dilaksanakaan makanya sebelum pelaksanaanya tentu ada peraturan yang dirujuk dalam hal ini perubahan perda nomor 4 tahun 2015.

“pada pelaksanaan nanti itu di amanatkan oleh draf perubahan untuk tata cara protap kesehatan dengan asumsi bahwa pandemic ini belum berakhir,karena sebelum dilakukan pembahasan di dewan ini harus diharmonisasikan terlebih dahulu dengan Kemenkumham,”tambahnya. (*/guf)

ZONA POLITIK – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu Meiddy Makalalag ST, menerima kunjungan kerja (kunker) Dekab Minahasa Selatan (Minsel), Jumat (5/2).

Kunjungan DPRD Minsel ini dipimpin langsung Dra Elsye Wongkar – Sumual bersama anggota lainnya yakni Rita Lolowang, Frengky Lelengboto,dan Verke Pomantow.

Mekal sapaan akrab ketua DPRD KK ini mengatakan bahwa maksud dan tujuan kunjungan ini tidak lain konsultasi tentang SIPD,juga tupoksi Dewan seperti menyusun Ranperda serta pokok pokok pikiran. “Tujuannya yaitu koordinasi tentang Program Bapemperda,” ucapnya.

Diketahui dalam dua hari terakhir ini DPRD KK sudah menerima 4 kunjungan kerja dari wilayah berbeda seperti saat Kamis (04/02) kemarin, Mekal Juga menerima 3 kunker yakni dari Gorontalo, Gorontalo Utara dan Bolmut.(*/guf)