Beranda blog Halaman 416

6.452 Warga Kurang Mampu Terima Bantuan Sosial Tunai

Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan memberikan Bantuan Sosial Tunai secara simbolis kepada warga penerima.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Kantor Pos Kotamobagu Launching penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi keluarga kurang mampu yang terdampak Covid-19. Penyaluran BST diserahkan secara simbolis oleh Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, yang dilaksanakan di Kantor Pos Kotamobagu, Rabu (13/5) pagi.

Wakil Wali Kota mengatakan, hingga saat ini Pemerintah terus melakukan perbaikan data warga penerima bantuan sosial. “Semua data penerima bantuan baik PKH, BPNT dan lainnya dalam tahap perbaikan. Saat ini jumlah orang miskin di Kotamobagu 5,6 persen lebih rendah dari Sulut. Tapi yang terdatakan 15 persen, inilah yang dimaksud pembetulan data,” jelas Nayodo.

“Soal ada penerima ganda, yang paling penting tersalur, yang susahnya pada saat ada bantuan ini tiba tiba warga mengumumkan dia juga susah. Padahal secara ekonomi dia masih mampu. Tapi yakin Pemerintah tetap melakukan pembetulan data,” terangnya.

Kepala Dinas Sosial, Sarida Mokoginta menjelaskan, sesuai data yang diterima pihaknya dari Kementerian Sosial (Kemensos), Kotamobagu mendapat BST sebanyak 6.452 penerima dengan besaran bantuan Rp600.000 setiap penerima, dan akan berlangsung selama tiga bulan. “Untuk tahap tiga kita masih menunggu data bayar dari Kementerian Sosial. Setiap penerima mendapatkan Rp600.000 selama tiga bulan sejak bulan April. Penyaluran hari ini khusus untuk Kelurahan Gogagoman dan Kelurahan Molinow,” ungkap Sarida kepada wartawan.

Terpisah, Kepala Kantor Pos Kotamobagu Abdul Hafid menjelaskan, penyaluran BST hari ini periode pertama tahap satu untuk bulan April. “Metode penyaluran dari Kantor Pos ada tiga metode, ada yang datang ke kantor pos langsung, ada di komunitas dan ada yang kami antarkan langsung ke penerima. Yang kami antarkan itu apabila masyarakat tidak sempat datang mungkin dia sakit, kami yang berkewajiban untuk mendatanginya. Rencana penyalurannya enam hari. Jadi, masyarakat tidak datang hari ini besok masi bisa,” pungkasnya. (guf)

Turun Lapangan, Pansus Pastikan Realiasasi Kegiatan Sesuai Laporan

Eka Sartika Mashoeri

ZONA POLITIK –  Panitia Khusus (Pansus) terus menggenjot LKPJ Wali Kota Tahun 2019. Setelah pembahasan bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Pansus melanjutkan dengan kegiatan turun lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan di lapangan dengan laporan yang tertuang dalam dokumen LKPJ.

“Agenda kami saat ini turun lapangan untuk memastikan pengunaan anggaran tahun 2019 apakah sesuai dengan laporan dan peruntukkannya,” kata Anggota Pansus, Eka Sartika Mashoeri.

Kegiatan turun lapangan itu dimulai sejak Senin (11/5). “Semua kegiatan dinas kita tinjau, seperti Diknas, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian dan Mesjid Baitul Makmur,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk agenda tinjau lapangan bagi OPD lainnya, masih akan dijadwalkan. “Untuk agenda berikutnya, masih menunggu petunjuk ketua Pansus,” tambahnya. (guf)

Dua Kasus Dugaan Penganiyaan Petugas Satpol PP Terus Bergulir di Polres Kotamobagu

IPTU Rusman Saleh

ZONA HUKUM – Dua kasus penganiayaan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terus bergulir di Polres Kotamobagu.

Untuk kasus pertama; sesuai laporan polisi nomor: STTLP/335/V/2020/SULUT/RES KTG tanggal 6 Mei 2020. Pelapor adalah Susilo Sudarman Mokoginta, seorang PNS Dinas Satpol PP Kotamobagu. Sedangkan terlapor adalah RA alias Rah, pedagang Pasar Serasi. Untuk kasus tersebut, terinformasi Polres Kotamobagu segera menyerahkan berkas tahap I ke Kejari Kotamobagu sekaligus menyampaikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Untuk kasus kedua; berdasarkan laporan polisi nomor: STTLP/358/V/2020/SULUT/SPKT/RES-KTGU. Pelapor adalah Wiliamri Mamonto, Anggota Satpol PP Kotamobagu. Terlapornya adalah seorang lelaki yang belum diketahui identitasnya.

“Saat ini sementara dalam tahap penyelidikan. Nanti penyidik akan memanggil para saksi dan korban,” kata Kasubag Humas Polres Kotamobagu, Iptu Muhammad Rusman Saleh, Selasa (12/5).

Dua kasus dugaan penganiyaan petugas Satpol PP dengan terduga pelaku adalah oknum pedagang pasar, terjadi saat anggota Satpol PP hendak menertibkan pedagang terkait penerapan jam operasional pasar. Dua kasus tersebut terjadi di dua hari berbeda, yakni Rabu (6/5) untuk kasus pertama, serta Kamis (7/5) untuk kasus kedua.

Kepala Dinas Satpol PP, Sahaya Mokoginta, mengungkapkan kasus penganiayaan terhadap anggota Satpol PP yang sedang bertugas di Pasar tetap berproses di Polres Kotamobagu. “Satpol-PP hanya melaksanakan tugas sesuai edaran wali kota mengenai pembatasan jam operasional pasar. Tindakan (penganiayaan) ini harus mendapatkan ganjaran yang setimpal dan pastinya Pemkot akan memberikan perlindungan hukum kepada jajarannya yang bertugas di lapangan,” tegasnya. (guf)

Polres Kotamobagu Tangkap Dua Bos Tambang Potolo

Polres Kotamobagu menggelar konferensi pers mengenai pengungkapan kasus illegal mining di Lokasi Potolo, Desa Tanoyan Selatan.

ZONA HUKUM – Polres Kotamobagu serius memberantas praktek illegal mining di wilayah hukumnya. Dua orang yang dikenal sebagai bos besar di Lokasi Potolo, Desa  Tanoyan Selatan, yakni SW alias Sten dan AL alias Gus, ditangkap dan sudah ditetapkan tersangka. Keduanya saat ini ditahan di Polres Kotamobagu.

Wakapolres, Kompol Rina Frillya, dalam konferensi pers, Selasa (12/5), menjelaskan SW dan AL ditangkap di kediaman mereka masing-masing.

Untuk tersangka SW, kasusnya berdasarkan laporan polisi nomor: LP/244/III/2020/Reskrim tanggal 18 Maret 2020 dan surat perintah penyidikan nomor: Sprindik/49/III/2020/Reskrim tanggal 26 Maret 2020.

“Langkah-langkah yang sudah kita tempuh adalah melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) di Pegununan Rumagit Perkebunan Potolo Desa Tanoyan Selatan, melakukan pemeriksaan sebanyak sembilan orang saksi serta melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap SW. Tersangka ditangkap di kediamannya di Manado dengan tidak melakukan perlawanan. Status perkara dalam tahap sidik untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan,” jelasnya.

Sedangkan untuk tersangka AL, diterangkannya berdasarkan laporan polisi nomor: LP/362/V/2020/Reskrim tanggal 9 Mei 2020 dan surat perintah penyidikan nomor: Sprindik/74/V/2020/Reskrim tanggal 9 Mei 2020. Langkah-langkah yang ditempuh katanya adalah melakukan olah TKP di pegunungan Rumagit perkebunan Potolo Desa Tanoyan Selatan, memeriksa tiga orang saksi serta upaya paksa berupa penangkapan. “Ia ditangkap di kediamannya di Desa Tungoi dengan tidak melakukan perlawanan,” terangnya.

Selain kedua tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa genset, generator dan sianida. (guf)

Bupati Terima 100 Paket Sembako BNI Untuk Masyarakat Terdampak Covid 19

Bupati Drs Hi Depri Pontoh saat menerima bantuan secara simbolis dari BNI Cabang Boroko.

ZONA BOLMUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menerima bantuan sembako untuk masyarakat terdampak covid-19 dari Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Boroko. Bantuan tersebut diterima Bupati Drs Hi Depri Pontoh di Kantor Bupati, Senin (11/5).

Bantun tersebut merupakan Program BNI Berbagi yang bertajuk “Berkah Ramadhan Untuk Indonesia”. Program ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Untuk Bolmut paket yang diserahkan berjumlah 100 paket sembako.

Bupati Drs Depri Pontoh mengucapkan terima kasih untuk Bank BNI. “Bantuan ini insyaallah akan segera disalurkan kepada masyarakat khususnya bagi yang terdampak covid 19,” katanya. (Rendi)

Otewe Coffee Delivery Solusi Penikmat Kopi Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Gally Mokoagow, pemuda asal Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, memulai bisnis yang diberi nama Otewe Coffee Delivery.

Gally yang merupakan seorang barista dengan segudang pengalaman dalam dunia perkopian nasional ini memilih untuk memulai bisnis ini dengan konsep yang terbilang baru. “Otewe sendiri hadir dengan konsep Delivery Order, yakni produk yang kami jual hanya melayani pesan antar,” ujar Gally.

Hal ini menurut Gally untuk memenuhi kebutuhan penikmat kopi yang tetap beraktifitas dari rumah. “Denan adanya imbauan pemerintah untuk tetap menerapkan physical distancing dimasa pandemi ini, maka otewe hadir sebagai solusi untuk kebutuhan penikmat kopi di Kotamobagu,” lanjutnya.

Ia menambahkan, dirinya melakukan kerjasama dengan pelaku industri kopi untuk memproduksi bahan baku. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga sinergitas antar pelaku industri bahan baku kedai kopi yang semua proses produksinya tersendat akibat pandemi ini.

“Otewe Coffee Delivery memiliki side project dengan konsep Collaborative Bar, untuk saat ini kami bekerja sama dengan Biji Mera Coffee Roastery sebagai penyedia bahan baku agar produksi biji kopi tetap berjalan, serta kerjasama dengan para pengemudi ojek untuk jasa pengantaran pesanan kopi,” jelasnya.

Disinggung soal omset dari Otewe Coffee Delivery sendiri, Gally mengungkapkan dirinya mampu meraup keuntungan yang lumayan besar hanya dengan memanfaatkan media sosial sebaga sarana promosi. “Sehari keuntungan bersih bisa ratusan ribu diluar biaya modal, sementara untuk promosi kita masih mengandalkan media sosial,” ungkapnya.

Saat ini Otewe Coffee Delivery melakukan produksi di Kelurahan Kotobangon, sementara untuk melakukan pemesanan menu bisa langsung di instagram Otewe Coffee Delivery atau bisa melalu whatsapp 089612276263. (guf)

Hindari Penumpukan Pembeli, Jam Operasional Pasar Tradisional Ditambah

Jam operasional pasar tradisonal diperpanjang hingga pukul 15.00 Wita.

ZONA KOTAMOBAGU – Terhitung mulai Selasa (12/5) hari ini, Pemerintah Kota (Pemkot) menambah jam operasional tiga pasar tradisional. Sebelumnya, jam buka tiga pasar yakni, Pasar 23 Maret, Pasar Serasi dan Pasar Poyowa Kecil hanya sampai pukul 13.00 Wita, namun mulai hari ini tutup hingga pukul 15.00 Wita.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop-UKM), Herman Aray, mengatakan langkah ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan pembeli jelang hari raya Idul Fitri di pasar tradisional.

“Ada tiga pasar yang kami buka hingga pukul 3 sore yakni Pasar Serasi, 23 Maret dan Poyowa Kecil. Ini semata mata agar tak ada penumpukan pembeli jelang Idul Fitri. Ini berlaku hingga hari raya nanti,” kata Aray.

Dirinya menambahkan, perubahan jam operasioanl ini hanya berlaku pada tiga pasar. Untuk pertokoan tetap sama yakni pukul 16.00 Wita. (guf)

Usai Pembahasan, Pansus LKPj Turun Lapangan

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun 2019, menyelesaikan pembahasan bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selanjutnya, Pansus LKPj yang diketuai Agus Suprijhanta, mulai turun lapangan untuk memastikan realisasi kegiatan di lapangan sesuai dengan laporan yang disampaikan SKPD selama pembahasan.

Dalam pelaksanaannya, Tim Pansus mendatangi lokasi kegiatan fisik sejumlah SKPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR dan sebagainya.

“Mengingat banyaknya kegiatan tahun 2019, maka Pansus turun meninjau realisasinya di lapangan. Ini akan kita maksimalkan dalam beberapa hari ke depan,” kata Agus Suprijhanta, Ketua Pansus.

Ketua DPC Hanura Kota Kotamobagu itu berharap, hasil peninjauan lapangan nanti bisa sesuai dengan apa yang disampaikan SKPD dalam pembahasan. “Jangan sampai hanya datanya saja yang disampaikan, kemudian realisasinya tidak sesuai. Ini akan jadi perhatian kita,” tambahnya. (guf)

Pimpinan DPRD Saksikan Penyerahan Dokumen LHP BPK

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu, ikut menyaksikan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun, via daring, Senin (11/5), di Kantor DPRD.

Kegiatan itu diikuti Ketua DPRD Meiddy Makalalag dan Wakil Ketua Syarif Mokodongan, serta dihadiri Sekretaris DPRD dan jajaran Sekretariat Dewan.

“DPRD Kotamobagu memberikan apresiasi kepada Wali Kota Kotamobagu serta seluruh jajaran Pemkot Kotamobagu atas Raihan opini WTP ini, sekaligus mempertahankannya sebanyak tujuh kali berturut-turut,” kata Meiddy.

Dalam acara tersebut, BPK RI Perwakilan Sulut meminta Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag menyampaikan sambutannya mewakili seluruh Ketua DPRD se-Sulut. Disaksikan Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Gubernur Sulut, Ketua DPRD Sulut, para kepala daerah dan Ketua DPRD se-Sulut, Mekal mengucap syukur karena Kotamobagu untuk kali ke-7 berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia juga mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulut yang tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di tengah pandemi Covid-19. “Apresiasi kami kepada seluruh auditor yang bertugas di semua daerah di Sulut yang bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Bukan hanya memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memeriksa kinerja atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” sebutnya.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, tak lepas juga dari bimbingan dan arahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan jajarannya dalam proses evaluasi perencanaan APBD setiap tahun berjalan. “Tanpa perencanaan dan evaluasi yang baik, kami yakin dan percaya Kotamobagu dan semua daerah di Sulut tidak akan dapat menjalankan fungsi tata kelola keuangan serta pembangunan yang baik dan efektif,” tambahnya. (guf)

Mekal Wakili Ketua DPRD se-Sulut Sambutan dalam Penyampaian LHP-BPK

Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag (tengah) menyampaikan sambutannya di acara penyampaian LHP BPK kepada pemerintah daerah se-Sulut.

ZONA POLITIK – BPK RI Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) se-Sulut tahun 2019, Senin (11/5).

Penyampaian LHP dilaksanakan secara virtual. Kepala BPK RI Perwakilan Perwakilan Sulut, Karyadi, menyampaikan hasil pemeriksaan dari kantornya di Manado.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw, 15 kepala daerah se-Sulut, serta Ketua DPRD se-Sulut, tampak juga hadir secara virtual dalam penyyampaian LHP.

Menariknya, dalam acara tersebut BPK RI Perwakilan Sulut meminta Ketua DPRD Kotamobagu Meiddy Makalalag (Mekal) menyampaikan sambutannya mewakili seluruh Ketua DPRD se-Sulut.

Disaksikan Ketua BPK RI Perwakilan Sulut, Gubernur Sulut, Ketua DPRD Sulut, para kepala daerah dan Ketua DPRD se-Sulut, Mekal mengucap syukur karena Kotamobagu untuk kali ke-7 berhasil mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Mekal mengapresiasi BPK RI Perwakilan Sulut yang tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik di tengah pandemi Covid-19. “Apresiasi kami kepada seluruh auditor yang bertugas di semua daerah di Sulut yang bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Bukan hanya memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah, tetapi juga memeriksa kinerja atas efektivitas tata kelola pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran daerah,” kata Mekal didampingi Wakil Ketua DPRD, Syarifuddin Mokodongan.

Mekal melanjutkan, keberhasilan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan, tak lepas juga dari bimbingan dan arahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan jajarannya dalam proses evaluasi perencanaan APBD setiap tahun berjalan. “Tanpa perencanaan dan evaluasi yang baik, kami yakin dan percaya Kotamobagu dan semua daerah di Sulut tidak akan dapat menjalankan fungsi tata kelolah keuangan serta pembangunan yang baik dan efektif,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sejak dilantik sebagai Ketua DPRD Kotamobagu pada Oktober 2019 lalu, Mekal sudah dua kali ditunjuk oleh BPK RI Perwakilan Sulut untuk menyampaikan sambutan di kegiatan yang mereka laksanakan.

Pertama pada penyerahan LHP Atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun 2019 yang dia hadiri bersama Wali Kota Tatong Bara. (guf)