Wali Kota Tatong Bara, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, saat menyambut rombongan Touring Jelajah Sulawesi (JWS) yang melintasi etape 7, Kota Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara (TB), Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan (NK), Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, dan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) siap menyambut peserta Touring Jelajah Wisata Sulawesi (JWS) yang melintasi etape tujuh, Kota Kotamobagu. Penyambutan dilakukan di Kelurahan Mongkonai Barat atau tepat di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow.
Berdasarkan rundown acara, usai disambut Wali Kota Tatong Bara, rombongan peserta Touring JWS akan bertolak menuju Danau Tondok, Kabupaten Bolmong Timur. Setelah itu akan balik lagi ke Kota Kotamobagu untuk mengikuti beberapa rangkaian kegiatan, seperti ramah tamah di rumah dinas wali kota.
Rombongan Touring JWS dijadwalkan akan menginap di Hotel Sutanraja Kotamobagu malam ini, dan esoknya akan melanjutkan perjalanan menuju Danau Linow. (guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Tim Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sudah melakukan verifikasi atas kelayakan peralatan uji kendaraan bermotor di Balai Pengujian Kendaraan bermotor (BPKB). Selanjutnya, Dinas Perhubungan (Dishub) selaku instansi teknis pengelola BPKB tinggal menunggu hasil verifikasi dari Kemenhub.
“Kita tinggal menunggu hasil. Soal kapan (hasil akreditasi) akan keluar itu tergantung proses dari kementerian. Pada prinsipnya kita tinggal menunggu saja. Tapi kemungkinan tidak terlalu lama. Kalau sudah ada hasilnya akan langsung diberitahukan ke kami,” kata Kepala Dishub, Nasli Paputungan.
Tim Akreditasi Ditjenhubdar mengunjungi BPKB Selasa (26/2). Mereka datang verifikasi lapangan dan penilaian atas peralatan uji kendaraan bermotor. “Sudah dikalibrasi dan dinyatakan lulus. Sekarang tinggal menunggu hasil akreditas. Insya allah setelah hasilnya ada, sudah bisa dioperasikan,” ujarnya.
BPKB yang terletak di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, itu menjadi salah satu lahan garapan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dishub. Hanya saja, penarikan PAD belum bisa dilakukan lantaran BPKB tersebut belum juga dioperasikan. “Sudah ada target PAD, tapi kita belum bisa memungut retribusi karena belum dioperasikan,” ungkapnya.
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Perda nomor 7 Tahun 2012 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor, sudah ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada Januari lalu. Dokumen Ranperda tersebut yang akan menjadi payung hukum atas pelaksanaan uji kendaraan bermotor di BPKB. (guf)
ZONA KOTAMOBAGU – Peluang usaha Distro terus berkembang di daerah Kota Kotamobagu. Hal ini dimanfaatkan para pelaku usaha dalam meraup keuntungan dengan menjual berbagai produk fashion terkini.
Salah satunya, Distro Mr Onex Project yang terletak di Jalan Bonodon, Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur. Berbagai barang-barang fashion kekinian bisa didapatkan di shop ini hingga menjadi solusi fashion bagi kawula muda milenial yang ada di Kota Kotamobagu.
Mr Onex Project menjual berbagai produk pakaian pria maupun wanita hingga aksesoris yang tidak kalah kualitas. Harganya pun sangat terjangkau bagi para pecinta fashion, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000.
Owner Mr Onex Project, Irwanto Gumeleng mengatakan, bahwa dirinya memulai bisnis fashion sejak tahun 2009 dengan menjual barang-barang dengan sistem door to door. Di tahun 2012, dia juga sempat membuka bazar di pasar senggol.
“Dari situlah saya termotivasi untuk membuat fashion shop yang saya beri nama Mr Onex Project. Alhamdulillah bisa meraup 200 ribu dalam setiap harinya selama 26 hari fashion shop ini dibuka,” kata Onex sapaan akrabnya.
Meski sudah berjalan hampir setahun sejak dibuka Agustus 2019, Mr Onex Project ini belum melakukan grand opening atau launching tempat usaha. Karena diakuinya masih banyak yang akan dibenahi dari fashion shop tersebut. “Saat ini masih soft opening. Karena masih banyak yang akan dibenahi. Rencananya tempat ini akan dibuat dua tingkat,” sebutnya.
Adapun barang-barang yang tersedia di Mr’Onex Project ini antara lain, kaos, kemeja, celana panjang, celana pendek, aksesoris, topi snapback, topi polo, topi bucket, dompet, hand back, weistback, kacamata dan lain-lain. “Kedepan untuk jelang ramadhan dan lebaran akan ada baju koko songkok dan lainnya,” pungkas Wanto. (Guf)
Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Camat dan Ketua TP PKK saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Kaidipang.
ZONA BOLMUT — Bupati Drs Hi Depri Pontoh mengajak seluruh komponen masyarakat untuk ambil bagian dalam proses pembangunan di daerah. Maju tidaknya daerah ini bergantung pada partisipasi masyarakat. Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Kaidipang, Kamis (27/2).
Ia menjelaskan, saat ini pola pembangunan telah memberikan ruang dan kesempatan besar bagi masyarakat untuk terlibat langsung, baik dalam proses pengusulan, pelaksanaan bahkan pengawasan. “Manfaatkan kesempatan ini untuk lebih meningkatkan kapasitas dan kualitas hidup masyarakat Bolmut yang jauh lebih baik,” ujar bupati dalam sambutannya.
Bupati mengatakan, Pemda saat ini terus melakukan inovasi untuk mendorong percepatan dan pemantapan pembangunan. Terutama kegiatan berbasis masyarakat. Oleh karean itu, penetapan atas pelimpahan kewenangan kepada camat dan penyerahan urusan kepada desa harus lebih dioptimalkan lagi.
“Pemerintah desa juga dituntut agar bisa lebih kreatif dan berinovasi agar ada peningkatan PADes, melalui pemanfaatan setiap potensi di desa serta memaksimalkan program pembersayaan,” kata bupati. (Rendi)
Bupati Drs Hi Depri Pontoh dan Wakil Bupati Drs Amin Lasena MAP saat meresmikan bangunan gedung Kantor Kecamatan Kaidipang.
ZONA BOLMUT — Bupati Drs Hi Depri Pontoh (DP) dan Wakil Bupati Drs Amin Lasena MAP, meresmikan gedung Kantor Kecamatan Kaidipang, Kamis (27/2). Peresemian itu ditandai dengan pengguntingan pita dan penandatangan prasasti.
Bupati Drs Hi Depri Pontoh menggunting pita sebagai tanda peresmian.
Dengan memiliki bangunan gedung yang baru, bupati berharap bisa menjadi spirit bagi jajaran aparatur di Kecamatan Kaidipang terutama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Bupati Drs hi Depri Pontoh menandatangani prasasti sebagai tanda peresmian.
“Sekarang ini masyarakat makin sadar dan kritis akan hak dan kewajibannya. Sebagai pelayan publik, diharapkan seluruh aparatur Kecamatan Kaidipang benar-benar memberikan pelayanan secara profesional yang memiliki akuntabilitas dan responsibilitas,” kata bupati. (Rendi)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Sosial (Dinsos) dalam waktu dekat akan menyalurkan bantuan kepada warga kurang mampu dengan total anggaran senilai Rp364,5 juta.
Program bantuan tersebut dialokasikan lewat APBD 2020 dan saat ini dalam tahap proses lelang belanja barang di LPSE.
Kepala Dinas Sosial, Sarida Mokoginta, mengatakan bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat tahun ini yakni, bantuan sandang pangan berupa beras, telur, handuk, sabun, sikat gigi dan lain-lain.
“Bantuan ini untuk para lansia terlantar, disabilitas terlantar dan anak, gelandangan, pengemis di Kotamobagu,” kata Sarida.
Lanjutnya, terkait sistem penyalurannya akan dilakukan setiap bulannya. “Saat ini dalam proses. Dan penyalurannya diberikan tiap bulan sampai bulan desember,” ujarnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) peserta Pelatihan Dasar (Latsar) diwajibkan masuk asrama sehari sebelum pelaksanaan kegiatan atau pada 8 Maret. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Mardani Kadarasi, Rabu (26/2).
Menurutnya, hasil koordinasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Latsar CPNS akan dilaksanakan pada 9 Maret mendatang. “Tanggal sembilan itu sudah mulai kegiatan (pelatihan). Jadi mereka sudah harus chek in paling lambat tanggal delapan sore, karena untuk persiapan pembukaan kegiatan,” katanya.
Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya sementara merampungkan berbagai persiapan jelang pelaksanaan Latsar. “Sementara persiapan, termasuk soal undangan-undangan sudah mulai kita siapkan,” ungkapnya.
Latsar CPNS formasi Tahun 2018 akan diikuti 232 peserta. Lokasi pelaksanaannya di Gedung Yadika Desa Kopandakan II, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Dua pekan lalu, BKPP sudah mengumpulkan semua peserta terkait persiapan pelaksanaan pelatihan tersebut. (gjm)
Sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaksanakan Dinas Sosial.
ZONA BOLMUT — Wakil Bupati, Drs Hi Amin Lasena MAP, membuka sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2020, yang dilaksanakan Dinas Sosial (Dinsos) di Rumah Makan Laviesta, Rabu (26/2).
Dalam sambutannya, ia menyampaikan Pemerintah Daerah (Pemda) menyambut baik terselenggaranya sosialisasi tersebut, dengan harapan para peserta dapat memperoleh pengatahuan dan pemahaman tentang PKH bagi penerima manfaat keluarga dalam rumah tangga miskin di Kabupaten Bolmut.
“Program ini dilaksanakan pemerintah sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus program ini adalah Rumah Tangga Sangat Miskon (RTSM),” katanya.
Berdasarkan Basisi Data Terpadu (BDT) Kementrian Sosial (Kemensos), jumlah keluarga miskin di Kabupaten Bolmut berjumlah 8.379. Dari jumlah itu, penerima PKH sebanyak 3.440 yang tersebar di enam wilayah kecamatan. (Rendi)
ZONA KOTAMOBAGU – Empat desa di Kota Kotamobagu tidak lama lagi akan menerima Dana Desa (Dandes) Tahap I. Hal ini menyusul telah diselesaikannya Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Empat desa tersebut adalah Desa Bungko, Tabang, Poyowa Besar I dan Moyag Todulan.
“Sampai hari ini baru empat desa yang mengajukan Ranperdes APBDes, yakni Desa Bungko, Tabang, Moyag Todulan dan Poyowa Besar I. Untuk Bungko dan Tabang sementara perbaikan atas hasil evaluasi, kemudian Moyag Todulan dan Poyowa Besar I baru masuk hari ini,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Rum Mokoagow, Rabu (26/2).
Menurutnya, syarat pencairan keuangan desa yang didalamnya ada Dana Desa dan ADD adalah APBDes dan itu ditetapkan dalam peraturan desa (Perdes). “Sebelum ditetapkan menjadi Perdes akan dievaluasi dulu, kemudian perbaikan atas catatan-catatan hasil evaluasi baru ditetapkan menjadi Perdes APBDes bersama BPD,” jelasnya.
Setelah Ranperdes APBDes ditetapkan menjadi Perdes APBDes, maka langsung dilakukan proses pencairan. “Itu prosedur standar bagaimana APBDes bisa berjalan seperti dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi terkait pencairan dana desa dan ADD tergantung masing-masing desa,” tambahnya. (gjm)
ZONA KOTAMOBAGU – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kopandakan I melirik pelaku usaha industri rumahan untuk bekerja sama dalam pengembangan usaha di desa.
Hal ini dikatakan Ketua BUMDes Kopandakan I, Aprina Tubuon, Selasa (25/2). Menurutnya, usulan kerjasama dengan para pelaku usaha sudah disuarakan untuk dilaksanakan. Namun, pihaknya masih menghitung untung ruginya.
Dia menambahkan, bahwa saat ini sedang dirancang perjanjian kerja antara BUMDes dan pelaku usaha.
“Untuk saat ini pihak BUMDes baru sebatas memasukan perencanaannya kepada sangadi (kepala desa). Tapi kalau progresnnya sudah final baru di laporkan lagi, karena Insya Allah kalau semua prosedur berjalan denga baik kemungkinan produk ini akan dilaunching bulan depan (Maret),” tambahnya.
Sementara itu, sangadi Kopandakan satu Muslim Tungkagi juga membenarkan bahwa pihak BUMDes sudah memasukan perencanaan usaha ini. “Ya sudah ada perencanaannya dari BUMDes,” kata Muslim. (gjm)
