Rumah Kemasan Dilengkapi Mesin Packing Produk Pangan

Penulis

-

Jumat, 22 November 2019

Mesin packing produk pangan yang disiapkan pemerintah untuk pengemasan produk-produk IKM.

ZONA KOTAMOBAGU – Rumah kemasan yang dibangun pemerintah di Kelurahan Kotobangon, tidak lama lagi akan difungsikan. Untuk menunjang pengoperasiannya, Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Diperinaker) telah melatih pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) cara penggunaan packing produk pangan.

“Pelatihan itu penting untuk para pelaku IKM,” kata Kepala Bidang Perindustrian, Fadlun Paputungan.

Ia menjelaskan, mesin packing produk pangan itu berfungsi untuk pengemasan produk-produk IKM yang dikelola masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan. “Bisa untuk produk kopi, gula semut, biji-bijian dan sebagainya. Bukan hanya pengemasan, tapi sudah termasuk takarannya, ada yang ukuran 200 gram, 250 gram dan 500 gram. Kemudian ada juga mesin vakum serta pencetak masa kadaluarsa. Semuanya lengkap. Jadi setelah dikemas, produk IKM siap dipasarkan,” jelasnya. (gjm)

Nayodo: Kehadiran Puspaga Penting dan Strategis

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 21 November 2019

Suasana kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Perempian Islam melalui Sosialisasi Puspaga bagi BKMT dan organisasi perempuan Islam di Kota Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) memiliki fungsi dan peran yang sangat penting dan strategis, dalam meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera. Hal ini diutarakan Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, dalam sambutannya saat membuka kegiatan Pembinaan dan Fasilitas Organisasi Perempian Islam melalui Sosialisasi Puspaga bagi BKMT dan organisasi perempuan Islam di Kota Kotamobagu, Kamis (21/11), di Aula Kantor Wali Kota.

Menurut Nayodo, kehadiran Puspaga menjadi wadah dalam meningkatkan kemampuan dalam mengasuh dan melindungi anak, serta menjadi rujukan dalam pengasuhan pendidikan serta perlindungan kesehatan bagi anak dan keluarga. “Puspaga ini penting terutama dalam hal pembinaan keluarga serta proses pola asuh anak dalam keluarga,” ujar Nayodo.

Pada kesempatan itu, Nayodo juga mengingkatkan agar orang tua memberi perhatian serius terhadap proses tumbuh kembang anak. “Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan peran dan kesadaran bersama tentang pentingnya perhatian pada masa perkembangan anak,” tambahnya.

Kegiatan itu dihadiriKepala Bidang Partisipasi Masyarakat Dinas PPPA Provinsi Sulut, Ketua dan jajaran pengurus TP PKK Kotamobagu, Kepala Dinas PPPA Kotamobagu, Ketua BKMT serta sejumlah organisasi perempuan Islam se-Kotamobagu. (gjm)

Wali Kota Hadiri Rakorpimda Penyelenggaraan PTSP Prima

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 21 November 2019

Wali Kota, Tatong Bara, foto bersama gubernur dan para kepaladaerah di Sulut, disela Rakorpimda dalam rangka penyelenggaraan PTSP Prima.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota, Tatong Bara, menghadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah (Rakorpimda) dalam rangka penyelenggaraan PTSP Prima di Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (21/11), di Hotel Peninsula.

Pada rakor yang dibuka Gubernur Olly Dondokambey itu, semua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se- Sulawesi Utara diminta terus berbenah, dan menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas terkait pelayanan publik. Hal itu penting dilakukan, mengingat dalam waktu dekat akan ada regulasi baru terkait pengurusan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan).

“PTSP Prima ini merupakan klasifikasi penilaian tertinggi yang diberikan atas pelayanan di bidang perijinan dan non perijinan. Ini juga sesuai Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) nomor 138/2017 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah. Dan Alhamdulillah, Dinas PMPTSP Kota Kotamobagu sudah lama menetapkan dan menerapkan itu,” kata wali kota.

Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo, mengungkapkan penerbitan IMB berlangsung cepat. Sedangkan untuk dokumen lainnya bisa disusul setelah ijin tersebut terbit. “Yang penting tidak bertentangan dengan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) seperti kata pak gubernur tadi,” ungkap Noval. (gjm)

Puspaga Tekan Kasus KDRT di Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 21 November 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Kasus kekerasan terhadap perempuan terutama dalam rumah tangga, mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dari catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), sejak tahun 2017 hingga Oktober 2019, terdapat 28 laporan kasus yang masuk ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Kotamobagu.

“Jumlah kasusnya menurun dari tahun ke tahun. 2017 ada 14 kasus, 2018 9 kasus, dan sampai Oktober 2019 5 kasus,” kata Kepala Bidang Kepala Bidang Hak Perempuan Perlindungan Khusus dan Pemenuhan Hak Anak, Citra Dewi Ololah.

Ia mengungkapkan, setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti melalui mediasi hingga proses hukum di kepolisian. “Pertama kita mediasi dulu, kalau tidak selesai baru diserahkan ke polisi. Intinya setiap laporan kita kawal sampai pelakunya diproses hukum, dan korban benar-benar mendapatkan keadilan,” ungkapnya.

Dari semua laporan yang masuk ke P2TP2A, perempuan yang menjadi korban kekerasan rata-rata masih berada pada usia produktif. “Ada kekerasan fisik, pelecehan seksual, psikologis dan pengancaman,” ujarnya.

Untuk pencegahan kekerasan khususnya dalam rumah tangga, ia mengaku Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas PPPA memaksimalkan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Sebelum melakukan pencatatan nikah, melalui Puspaga itu setiap pasangan calon pengantin terlebih dahulu dibekali dan diberi pemahaman tentang agama, menjalankan kehidupan berumah tangga, serta tanggung jawab terhadap anak, dari psikolog, pihak Kementrian Agama (Kemenag), serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB).

“Setelah ikut pembekalan melalui Puspaga, calon pengantin akan diberi rekomendasi yang isinya calon pengantin bersangkutan sudah mengikuti pembekalan, dan bisa melakukan pencatatan nikah. Kalau tidak ada rekomendasi, maka akan ditolak petugas pencatat nikah,” jelasnya.

Sejak rekomendasi Puspaga menjadi syarat pencatatan nikah diberlakukan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan serta perceraian mengalami penurunan dari tahun ke tahun. “Puspaga ini sedang eksis di Kotamobagu, dan menjadi wadah untuk menekan angka perceraian dan tindak kekerasan dalam berumah tangga,” ujarnya. (gjm)

TBNK Santun Atasi Solusi Persoalan Sanitasi

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 20 November 2019

Suasana rapat kelompok kerja sanitasi yang dirangkaikan dengan launching program TBNK Santun.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) me-launching program Tempat Berdiskusi daN Konsultasi Sanitasi TUNtas (TBNK Santun), Rabu (20/11), disela rapat kelompok kerja sanitasi Kotamobagu. Program yang digagas Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) itu, bertujuan untuk memudahkan pelayanan terkait sanitasi.

“Program ini merupakan inovasi untuk membuka ruang konsultasi sanitasi di tingkat pemerintah desa dan kelurahan, agar dalam proses perencanaan pembangunan sanitasi di desa dan kelurahan bisa sesuai dan tepat sasaran,” kata Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur Sumber Daya Manusia, Andi Abasi.

Sebagai instansi teknis yang menggagas program itu, ia mengungkapkan pihaknya akan memfasilitasi tempat berdiskusi serta memberi pemahaman terkait sanitasi di desa dan kelurahan masing-masing. “Dengan di-launchingnya program ini, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan dapat berkonsultasi dan memahami tentang pentingnya keberadaan sanitasi di wilayah mereka, sehingga target percepatan pembangunan sanitasi merata di Kotamobagu bisa tercapai,” ungkapnya.

TBNK Santun itu berisikan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pembangunan sanitasi daerah. (gjm)

H-4 Pendaftaran Ditutup, Ini Jumlah Sementara Pelamar CPNS Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 20 November 2019

Salah satu pelamar CPNS saat memasukkan berkas fisik ke sekretariat Pansel.

ZONA KOTAMOBAGU – Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di instansi Pemerintah Kota Kotamobagu diingatkan soal batas waktu pendaftaran via aplikasi SSCASN, serta pemasukan berkas fisik ke sekretariat Panitia Seleksi (Pansel) atau di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP).

“Sampai hari ini pelamar yang mendaftar online ataupun yang memasukkan fisik berkas, terus bertambah. Kita tetap menunggu sampai batas akhir yang ditentukan,” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Kompetensi, Faisal Pobela, Rabu (20/11).

Hingga pukul 13.00 Wita, jumlah sementara pelamar CPNS yang sudah mendaftar via aplikasi SSCAN sebanyak 697 orang. Rinciannya; 523 tenaga kesehatan dan 174 tenaga teknis. Dari jumlah itu, baru sebagian kecil yang memasukkan berkas fisik ke secretariat Pansel. “Sampai pukul 14.46 Wita, jumlah sementara berkas yang masuk adalah 135 untuk tenaga kesehatan dan 72 tenaga teknis. Masih ada waktu beberapa hari lagi. Kita harap waktu yang tersisa ini bisa dimanfaatkan untuk mendaftar, dan memasukkan berkas fisik,” jelasnya.

Berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi (Pansel) nomor 8/813/Pansel-CPNS/XI2019 yang ditandatangani Ketua Pansel, Sande Dodo, mulai 12 November mulai dibuka pendaftaran dan pemasukan berkas fisik. Kemudian untuk batas pendaftaran secara online adalah tanggal 24 November pukul 24.00 Wita. Sedangkan batas pemasukan berkas fisik tanggal 25 November pukul 16.00 Wita. Khusus bagi pelamar dari luar daerah, diberi batas waktu hingga 25 November untuk pengiriman via pos. (gjm)

184 miliar untuk Ganti Rugi Lahan Ring Road

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 20 November 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Proyek pembangunan ring road diperkirakan akan dimulai tahun depan. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Imran Amon.

Menurutnya, tahapan saat ini adalah pembebasan lahan yang terus dikomunikasikan dengan pemerintah daerah tetangga yang akan dilintasi ring road. “Ring road yang akan dibangun panjangnya 33,9 kilo meter. Lebarnya 40 sampai 60 meter,” katanya.

Untuk ganti rugi lahan, ia mengungkapkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). “Biaya pembebasan lahan 184 miliar. Untuk Kota Kotamobagu 145 miliar, Boltim 11 miliar dan Bolmong 28 miliar,” ungkapnya.

Lanjutnya, teknis ganti rugi disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Soal penghitungan nilai ganti untung ini menjadi kewenangan tim appraisal. Mereka yang menentukan nilainya yang disesuaikan dengan NJOP,” ujarnya. (gjm)

Kotamobagu Dapat Predikat Kota Sehat 2019

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 19 November 2019

Wali kota, Ir Hj Tatong Bara, Selasa (19/11), menerima penghargaan Kota Sehat dengan Kategori Swasti Saba Wiwerda dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, atas Komitmen serta Keberhasilan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu dalam penyelenggaran Program Kabupaten / Kota Sehat Tahun 2019.

Wali kota usai menerima penghargaan tersebut mengatakan bahwa, sangat bersyukur dengan diraihnya penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wiwerda, yang merupakan penghargaan Kota Sehat yang tingkatnya lebih tinggi dari penghargaan Kota Sehat yang diraih Kota Kotamobagu sebelumnya, yakni Penghargaan Kota Sehat Kategori Swasti Saba Padapa.

“Alhamdulillah Kota Kotamobagu berhasil meraih penghargaan Kota Sehat kategori Wiwerda, untuk itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kotamobagu, dan kepada Dinas Kesehatan serta seluruh instansi terkait, atas partisipasi serta dukungannya, dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga Kotamobagu dapat meraih penghargaan Kota Sehat Tahun 2019,” ujar Walikota.

Penyerahan penghargaan Kota Sehat Tahun 2019 yang dilaksanakan di ruang Sasana Bhakti Praja Kantor Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut, dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Terawan Agus Putranto, serta para Bupati / Walikota penerima Penghargaan Kota Sehat Tahun 2019. (advertorial)

Wali Kota Terima Penghargaan Swasti Saba Wiwerda

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 19 November 2019

Wali Kota, Tatong Bara, usai menerima piala dan piagam penghargaan Swasti Saba Wiwerda atas keikutsertaan Pemkot Kotamobagu dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2019.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota, Tatong Bara, menerima penghargaan swasti saba wiwerda atas partisipasi Pemerintah Kota (Pemkot) dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat tahun 2019. Piala dan piagam penghargaan itu diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, di Ruang Sasana Bhakti Praja, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).

Wali kota usai menerima penghargaan itu, menyampaikan rasa syukur atas prestasi yang didapat dipenghujung tahun ini. Menurut wali kota, penghargaan Kota Sehat yang diraih Pemkot Kotamobagu tahun ini meningkat satu tahap yang diraih pada 2018 lalu. “Pemerintah daerah terus menerus membenahi daerah, agar lingkungan atau kota kita dikategorikan sehat dengan beberapa kriteria yang ditetapkan secara nasional. Dan Alhamdulillah pada hari ini telah diterima penghargaan yang kedua kali dengan tingkatan yang lebih tinggi,” kata wali kota.

Raihan penghargaan itu kata wali kota menjadi pemacu dan pemicu semangat bagi jajaran Pemkot Kotamobagu untuk terus berbenah dan memberikan yang terbaik untuk daerah. “Kita terus berbenah, dan insya allah tahun depan bisa mendapatkan kategori Wistara,” sebut wali kota.

Wali kota mengungkapkan, piala dan piagam penghargaan itu bukan segala-segalanya. Sebab hal itu hanya sebuah penghargaan. Yang lebih penting menurut wali kota dua periode ini adalah pemenuhan kriteria. Dengan begitu, Kota Kotamobagu termasuk wilayah yang layak didiami dan layak menjadi tempat tinggal bagi seluruh masyarakat.

“Indikator yang dicapai tidak berhenti terhadap piala saja, tapi lebih pada nilai akhir dari sebuah keberhasilan secara utuh, serta indeks pembangunan manusia yang didalamnya ada indikator harapan hidup masyarakat,” ungkap wali kota.

Dengan lingkungan yang sehat, diharapkan seluruh kehidupan berproses dengan baik. Dengan demikian, usia hidup masyarakat meningkat, angka kasus kematian ibu dan bayi menurun, serta stunting yang bisa terus ditekan. “Ini akan menjadi catatan, dan insya allah prestasi yang kita capai ini akan lebih meningkat di tahun-tahun selanjutnya,” ujar wali kota. (gjm)

Ini Tujuan Bagian Humas Kota Tomohon Berkunjung ke Dinas Kominfo Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 19 November 2019

Kunjungan Bagian Humas Kota Tomohon yang diterima Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, dan jajarannya.

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menerima kunjungan kerja dari Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) Kota Tomohon, Selasa (19/11). Agenda kunjungan itu dalam rangka sharing informasi terkait managemen kerja sama dengan media massa.

“Kunjungan kita ke sini untuk mencari informasi yang lebih bagus soal praktek kerja sama dengan media massa yang dilakukan Pemkot Kotamobagu. Saya lihat di sini lebih maju segi kerjasamanya dengan media karena sudah diatur dengan baik,” kata Djufry Rorong, Kasubag Pemberitaan dan Publikasi Bagian Humas dan Protokol Kota Tomohon.

Kerja sama dengan media massa di Kota Tomohon kedepannya akan dikelola Dinas Kominfo. Oleh karena itu pihaknya sengaja berkunjung ke Kota Kotamobagu terkait management kerja sama dengan media massa. “Kami ingin banyak dapat informasi di sini agar kedepannya pelayanan lebih baik lagi. Begitu juga dengan pemberitaan yang disebarluaskan melalui media dapat diterima masyarakat dengan baik, dan apa yang menjadi tujuan pemerintah bisa tercapai,” ujarnya.

Selain manajemen soal kerja sama dengan media massa, rombongan dari Kota Bunga itu juga berkonsultasi soal Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) yang nantinya akan diterapkan di Kota Tomohon. “Kita dapat informasi Kota Kotamobagu juara 3, jadi kita belajar selangkah atau tiga langkah lebih maju. Apa yang baik itu yang kami terapkan,” sebutnya.

Kepala Bidang Statistik Informasi Komunikasi Publik (SIKP), Fahri Damopolii, mengungkapkan banyak hal yang dibicarakan terkait agenda kunjungan Bagian Humas Setda Kota Tomohon tersebut. “Tahun 2020 kerja sama dengan media massa di Kota Tomohon rencananya sudah di Dinas Kominfo, sehingga itu mereka datang ke sini mencari informasi bagaimana mekanisme dan tata kelola kerja sama dengan media,” ungkapnya. (gjm)