Beranda blog Halaman 485

Jus Lemong Cui Segera Bersertifikat Halal

ZONA KOTAMOBAGU – Jus Lemong Cui menjadi salah satu produk unggulan Kota Kotamobagu. Meski belum lama diproduksi, namun jus olahan warga Desa Kopandakan I, Suhartien Tegela, sudah dikenal luas dan semakin banyak peminat.

“Awalnya jus ini saya lihat di salah satu cafe di Jogja. Setelah minum semua badan terasa lebih ringan dan sehat, sehingga terfikir untuk coba memproduksi sendiri minuman ini salah salah satu menu di cafe kita,” sebut Suhartien Tegela.

Jus lemong cui menjadi salah satu menu andalan di Café Dindaziyah. di Kota Kotamobagu, hanya café yang beralamat di Desa Kopandakan I yang tersedia jus berbahan dasar lemon cui tersebut. Suhartien yang juga pemilik café itu hingga saat ini terus memperbaiki kualitas produknya, termasuk mengupayakan label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Mereka (MUI) sudah memeriksa mulai dari produk yang dipakai, peralatan yang digunakan hingga proses pembuatannya. Untuk sertifikat halal insya allah akan keluar setelah sidang fatwa bersama 15 produk usaha lainnya di Kotamobagu,” ujarnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) terus mendorong pengembangan produk usaha kecil yang dikelola baik secara perorangan maupun melalui kelompok masyarakat. Namun demikian, setiap pelaku usaha diminta untuk terus meningkatkan kualitas produk agar bisa bersaing dengan produk lainnya. “Kita menyambut baik pertumbuhan usaha kecil di daerah ini. Kita dorong juga agar kualitas produk maupun pengemasannya diperhatikan, agar bisa lebih menarik saat dipasarkan,” kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Herman Aray. (gjm)

Wawali Lantik Pjs Sangadi Bungko

Suasana pelantikan Pjs Sangadi Bungko.

ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali (Wawali) Kota Nayodo Koernawan melantik Halid Makalalag sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Sangadi Bungko. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan Rabu (16/10), di Balai Desa.

Dalam sambutannya usai melantik dan mengambil sumpah, Nayodo menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan pelantikan Pjs Sangadi Bungko. “Alhamdulillah hari ini Pemerintah Desa Bungko telah memiliki Penjabat Sangadi yang baru setelah sebelumnya terjadi kekosongan atas berpulangnya Sangadi Bungko Syawal K Dandi beberapa waktu lalu. Dalam sebuah sistem pemerintahan tidak boleh terjadi kevakuman,” kata Nayodo.

Pada kesempatan itu, Nayodo juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas jasa dan pengabdian mantan Sangadi Bungko, Almarhum Syawal K Dandi. “Atas nama pemerintah, atas nama Wali Kota dan rakyat Kota Kotamobagu menyampaikan banyak terima kasih kepada Almarhum Syawal K Dandi atas pengabdian serta seluruh jasa-jasanya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selama menjabat sebagai Sangadi Bungko,” ujar Nayodo.

Bagi Pjs sangadi yang baru dilantik, Nayodo berharap bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. “Untuk Sangadi yang baru dilantik dan diambil sumpah, saya ucapkan selamat bertugas. Semoga dapat menjalankan tugas dan amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Dan kepada Pelaksana Harian (PLH) Sangadi, Viki Potabuga, saya juga menyampaikan penghargaan tinggi atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas sebagai Plh Sangadi,” ucap wawali. (gjm)

Dinas Kominfo Respon Keluhan Aleg Soal Internet Lemot

Kunjungan kerja Komisi I ke Kantor Dinas Kominfo, kemarin.

ZONA KOTAMOBAGU — Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi I DPRD Kotamobagu ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Selasa (15/10) kemarin, selain agenda silaturahmi dengan mitra kerja, juga meminta penambahan kapasitas jaringan internet di gedung Paloko Kinalang guna menunjang kerja-kerja para anggota legislatif.

”Kuota yang diberikan 20 Mbps, tapi lalod terus. Kalau bisa ditambah, atau untuk dewan dibuatkan user masing-masing agar bisa terkoneksi otomatis,” kata Ketua Komisi I, Agus Suprijhanta.

Personil Komisi I lainnya, Anugerah Beggie Chandra Gobel, mengaku jaringan internet menjadi salah satu kebutuhan anggota DPRD terutama dalam menunjang kerja-kerja mereka. “Pernah dalam satu kesempatan kita membahas Ranperda, kemudian membutuhkan rujukan Perda tapi terkendala saat ingin mengakses internet. Jaringan internet ini memang dibutuhkan untuk menunjang kerja-kerja kita,” ujar Beggie.

Kepala Dinas Kominfo Ahmad Yani Umar, langsung merespon permintaan para wakil rakyat tersebut. Menurutnya, permintaan itu bisa dilakukan, tapi harus mendaftarkan nomor telepon untuk nantinya dibuatkan user masing-masing para anggota legislatif.

“Untuk kapasitas jaringan di Kantor DPRD Kotamobagu ada 20 Mbps. Dan untuk para anggota DPRD akan kita buat user sendiri dengan mendaftarkan nomor telepon,” ujarnya.

Ia menjelaskan, ketersediaan internet di data center Kotamobagu masih terbatas. “Saat ini baru 300 Mbps kapasitas internet kita dan terbagi ke 42 OPD. Dan sangat penting yang tidak bisa hilang jaringan internet, yang pertama data center, e-planning Bappeda, Simda Keuangan, e-tax PBB, LPSE, Capil dan PMPTSP, sebab itu pelayanan publik,” terangnya.

Lanjutnya, dengan keterbatasan kapasitas jaringan internet tersebut, solusi yang akan dilakukan pihaknya hanya bisa dengan membuatkan user masing-masing para anggota.

“Ketika mereka akan memberikan nomor telepon, kita akan buatkan user sendiri. Jadi tindaklanjut dari permintaan ini, jika para anggota DPRD memberikan nomor telepon, kita langsung buat user sendiri,” pungkasnya. (gjm)

Kadis Kominfo Terima Kunjungan Komisi I DPRD Kotamobagu

Rombongan Komisi I DPRD Kotamobagu saat berada di ruang Data Center Dinas Kominfo.

ZONA KOTAMOBAGU – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengunjungi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Selasa (15/10). Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi, Agus Suprijhanta, diterima Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, bersama sejumlah kepala bidang di ruang kerjanya. Agenda kunjungan itu untuk bersilaturahmi dengan mitrak kerja sekaligus mengenalkan keanggotan Komisi I yang baru terbentuk.

“Setelah AKD kita terbentuk, kita langsung bersilaturahmi dengan mitra kerja. Hari ini kita turun di Dinas Catatan Sipil, Dinas Perpustakaan, Dinas Perijinan dan Dinas Kominfo,” kata Ketua Komisi I, Agus Suprijhanta.

Dari kunjungan itu, ia mengaku mendapat berbagai permasalahan di tiap SKPD. Dinas Catatan Sipil katanya didapati ada kekurangan blangko e-KTP, kemudian di Dinas Kominfo berkaitan dengan pembatasan pembuatan aplikasi lokal di daerah berdasarkan Permendagri. “Kita carikan solusinya bersama seperti apa, agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan nanti tidak ada kendala,” ujarnya.

Usai disambut di ruang kerja Kepala Dinas Kominfo, para personil Komisi I yang terdiri dari; Agus Suprijhanta, Anugerah beggie Chandra Gobel, Yossy Samad, Ahmad Sabir, Eka Mashoeri dan Alfitri Tungkagi, meninjau ruang data center dan command center.

Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan komisi I ke kantornya. “Kunjungan ini sangat baik, demi terciptanya sinergitas bersama mitra kerja dalam hal ini komisi I,” kata Yani, usai menyambut kedatangan rombongan Komisi I di ruang kerjanya. (gjm)

Dishub Gelar FGD Andalalin MABM

Kegiatan FGD Analisis Dampak Lalu Lintas yang dilaksanakan Dinas Perhubungan di Lembah Bening.

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perhubungan (Dishub) menggelar Forum Grup Discussion (FGD) Analisis Dampak Lalu Lalintas (Andalalin) Masjid Agung Baitul Makmur (MABM). Kegiatan itu dilaksanakan di Lembah Bening, Selasa (15/10), dan menghadirkan tenaga ahli dari PT Global Rekacipta Indonesia serta dihadiri Satlantas Polres Kotamobagu, SKPD serta Lurah Gogagoman.

FGD dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Analisis) sebagai amanat dari Peraturan Menteri Perhubungan nomor 75 tahun 2011.

“Kita lihat profil masjid ini sangat besar dan diperkirakan menampung empat ribu sampai lima ribu jamaah. Oleh karena itu penyusunan dokumen andalalin ini sangat penting, karena dipastikan kendaraan banyak yang diparkir di situ. Dengan jumlah jamaah yang banyak, maka kendaraan yang diparkir juga pasti membludak. Tentu ini yang kita pikirkan dan carikan solusi bersama,” kata Sande, dalam sambutannya saat membuka kegiatan itu,” Kata Sekretaris Daerah (Sekda), Sande Dodo, dalam sambutannya.

Posisi MABM berada di jalur strategis karena di apit jalan nasional dan berada di pusat kota dan masuk kawasan tertib lalu lintas. “Jadi ini sangat memerlukan analisa yang matang supaya begitu diresmikan MABM tidak menimbulkan kemacetan. Untuk itu diharapkan agar para peserta FGD ini dapat memberikan masukan secara aktif untuk menjadi pertimbangan bagi tim konsultan, karena tanpa data-data konsultan sulit menganalisa, dengan data itu yang akan dianalisa kemudian akan melahirkan dokumen andalalin,” pungkasnya.

Kepala Dishub, Nasli Paputungan, mengungkapkan saran dan masukan yang didapat melalui FGD itu diharapkan bisa terakomodir. “Tujuan kita adalah mencari solusi soal lalu lintas di sekitar MABM. Nanti setelah kegiatan ini juga, tim ahli akan turun meninjau langsung lokasi serta akses jalan yang terhubung dengan masjid itu,” ungkapnya. (gjm)

Bupati Buka Bimtek Keprotokolan

Kabag Humas dan Protokol Setda Bolmut, Sriwahyuni Pontoh, menyampaikan laporan panitia pada kegiatan itu.

ZONA BOLMUT – Bupati Drs Hi Depri Pontoh membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keprotokolan Tahun 2019 yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bekerja sama dengan TP PKK Bolaang Mongondow Utara (Bolmut. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Aston, Manado, selama tiga hari, yang diikuti para Staf Ahli Bupati, Asisten dan pimpinan Perangkat Daerah.

Kepala Bagian Humas dan Protokol, Sriwahyuni Pontoh, mengatakan Bimtek Keprotokolan itu berutujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta di bidang keprotokolan. “Nantinya apa yang didapat selama mengikuti kegiatan ini, akan diterapkan dalam penyelenggaraan acara-acara pemerintahan, sehingga bisa berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan bersama,” katanya.

Sementara itu, bupati dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan sebagai upaya mensinergikan program kegiatan kehumasan Pemerintah Daerah, sehingga dapat terbangun persepsi dan langkah konkrit yang saling mendukung peningkatan kualitas tugas-tugas keprotokolan.

Secara khusus, bupati berpesan agar Bagian Humas dan Protokol untuk mampu menjadi manager yang dapat mengatur jalannya kegiatan dengan baik dan memberikan pelayanan prima. “Dibutuhkan pengetahuan, kemampuan dan sikap yang harus dimiliki dalam mendukung penguasaan kegiatan keprotokolan dengan menjunjung nilai sosial dan budaya bangsa serta daerah,” sebut bupati.

Peserta kegiatan itu diberi berbagai materi mulai dari pengaturan tata tempat, tata upacara, tata penghormatan pada pimpinan daerah dan tamu daerah sampai etika berpakaian, table manner dan etika berbicara di depan publik.  Materi-materi tersebut disampaikan narasumber dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara RI, Sandra Erawanto SSTP, MPub Pol, Mega Putri SSTP MM. (Rendi)

Ini Sanksi Bagi Apotik yang Didapati Jual Obat Mengandung Ranitidin

Ahmad Yani Umar

ZONA KOTAMOBAGU — 12 Apotik di Kota Kotamobagu diingatkan untuk tidak memperjualbelikan obat yang mengandung Ranitidin. Hal ini ditegaskan Plt Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Ahmad Yani Umar, Senin (14/10).

“Kami sudah bentuk tim untuk mengawasi peredaran dan penjualan obat ranitidin di 12 Apotik yang ada di Kotamobagu,” kata Yani.

Lanjutnya, jika ada apotik yang kedapatan memperjualbelikan obat tersebut, Dinkes Kotamobagu akan memberikan sanksi tegas. “Sanksinya sampai pada pencabutan Surat Izin Apotik (SIA), Surat Izin Praktek (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR),” tegasnya.

Dijelaskannya, berdasarkan edaran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang mengeluarkan perintah penarikan beberapa obat lambung atau obat yang mengandung Ranitidin karena berpotensi memicu kanker.

“Penarikan ini akibat dari adanya temuan bahwa senyawa Ranitidin terkontaminasi N-Nitrosodimethylamine (NDMA) dapat memicu kanker, sehingga BPOM memerintahkan penarikan obat yang mengandung ranitidin,” jelasnya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada apotik dan warung-warung yang menjual obat yang mengandung ranitidin agar tidak lagi menjualnya dan mengembalikan obat tersebut. “Diimbau juga kepada masyarakat agar tidak lagi mengonsumsi jenis obat yang mengandung ranitidin,” pungkasnya. (gjm)

Mantan Ketua DPRD Boltim di Lapor ke Polres Kotamobagu

Foto Ilustrasi

ZONA HUKRIM- MM alias Mar dan RD alias Rus, keduanya warga Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dilaporkan ke Polres Kotamobagu oleh Muchtar Mokoginta (45), warga Desa Bilalang IV, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolmong. Keduanya dilapor karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan.

Saat melapor ke Polres Kotomobagu, Sabtu (12/10), Muchtar menceritakan awal mula kejadian tak mengenakan yang dialaminya itu. Saat itu, katanya ia datang ke Desa Bongkudai dengan maksud mengantarkan pesanan hollow brick. Ia datang dengan mengendarai mobil jenis Mitshubishi  L-300. Saat masuk ke dalam lorong Permata, mobil yang ditungganginya itu berpas-pasan dengan mobil jenis Inova berwarna silver yang dikendarai MM yang diketahui adalah mantan Ketua DPRD Boltim periode sebelnya. Karena kondisi jalan yang sempit dan sedikit menanjak, ia terpaksa berhenti di jalur kiri dan  memberi kesempatan kepada MM melintas terlebih dahulu. Ia kemudian turun dari mobil dan bermaksud meminta maaf kepada MM. Bukannya diberi maaf, MM yang saat itu sudah turun dari mobilnya langsung memarahinya dan melakukan pemukulan. Beruntung ia bisa menghindar, sehingga tak terkena pukulan yang diarahkan ke wajahnya.

“Padahal saya sudah minta maaf tapi dia (MM) justru ingin memukul saya,” katanya, Minggu (13/10).

Kepada polisi, Muchtar mengaku juga mendapat perlakuan tak mengenakkan dari RD, warga setempat. Tanpa banyak tanya, RD tiba-tiba datang dan langsung memukulinya. Akibat kejadian itu, ia mengalami memar di mata bagian kiri dan bibir.

“Saya kaget tiba-tiba ia (RD) datang dan langsung memukul saya,” sebutnya, sembari berharap laporannya ke Polres Kotamobagu itu bisa diproses sesuai hukum yang berlaku.

Kapolres Kotamobagu, AKBP Gani Fernando Siahaan SIK MH melalui Kasubag Humas, AKP Rusdin Zima, membenarkan laporan tersebut. “Laporannya sudah kami terima dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.(gjm)

Kopi Moanok Dipromosi Lewat Paripurna DPRD

Sekretaris Dewan Agung Adati (kanan), Pengusaha Kopi Moanok Rudi Mokodompit (tengah) dan Sekretaris Daerah Sande Dodo (kiri), foto bersama memperlihatkan produk kopi moanok di sela sidang paripurna DPRD Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) memanfaatkan momentum pelantikan dan pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kotamobagu, untuk memperkenalkan Kopi Moanok sebagai salah satu produk unggulan daerah.

“Kita sengaja mengambil momentum ini sebagai bagian dari mempromosikan Kopi Moanok. Kalau bukan kita yang mempromosikan, siapa lagi,” kata Sekretaris Dewan (Sekwan), Agung Adati.

Pada kegiatan itu, Kopi Moanok juga menjadi jamuan bagi setiap tamu yang datang. Tujuannya adalah untuk lebih mengenalkan bahwa kopi yang diproduksi dari perkebunan Desa Poyowa Besar itu memiliki cita rasa yang khas dan tak kalah kualitas dengan produk kopi lainnya. “Setiap produk unggulan daerah, wajib kita promosikan,” kata Agung.

Ketua Coffe Assosiation Totabuan (CAT), Kurniawan Mokodompit, berharap kopi produk asli Kota Kotamobagu itu bisa lebih dikenal luas baik di dalam maupun di luar daerah. “Kopi Moanok bisa dikenal luas dan bisa merambah hingga pasar nasional menjadi tujuan bersama kita semua. Ini adalah kebanggaan kita karena memiliki produk kopi yang kualitasnya baik,” ujarnya. (gjm)

Bupati Lepas 19 Tenaga Kesehatan Program Nusantara Sehat

Bupati dan Wakil Bupati foto bersama tenaga kesehatan usai pelepasan tenaga kesehatan program nusantara sehat.

ZONA BOLMUT — Bupati Drs Hi Depri Pontoh melepas 19 tenaga kesehatan untuk Program Nusantara Sehat Masa Tugas 2017-2019. Pelepasan itu dilaksanakan di Lokasi Wisata Pantai Batu Pinagut, Jumat (11/10).

Diketahui, Nusantara Sehat merupakan salah satu program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam upaya mewujudkan fokus kebijakan bidang kesehatan, yang bertujuan untuk menguatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK), dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK).

Selain itu, bertujuan menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menggerakan pemberdayaan masyarakat. Dan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi serta meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK.

Di Kabupaten Bolmut tenaga kesehatan Nusantara Sehat yang berjumlah 19 orang terdiri dari profesi dokter, perawat, bidan, tenaga Analis kesehatan , apoteker dan tenaga laboratorium yang tersebar di beberapa Puskesmas.

Bupati Bolmut dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang telah mengabdikan diri selama dua tahun di beberapa daerah terpencil di wilayah Kabupaten Bolmut dalam membantu Pemerintah memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Bolmut juga menerima secara resmi lima orang tenaga kesehatan yang akan bertugas sampai pada Tahun 2021.

Pelepasan ditandai dengan penyerahan Piagam Penghargaan oleh Bupati Bolmut bersama Wakil Bupati Drs. Hi. Amin Lasena, MAP. (Rendi)