Beranda blog Halaman 486

Rekayasa Lalin Urai Kemacetan Kendaraan di Pasar 23 Maret

Nasli Paputungan

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perhubungan (Dishub) berencana merekayasa jalur lalu lintas (lalin) di kompleks Pasar 23 Maret. Hal itu dimaksudkan untuk mengurai kemacetan kendaraan di jalur tersebut.

Kepala Dishub, Nasli Paputungan, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan skenario rekayasa lalin dan akan segera diberlakukan. “Nantinya akan ada perubahan jalur lalu lintas di situ. Untuk kendaraan dari arah depan Kantor Lurah Gogagoman satu jalur. Kemudian kendaraan dari Pasar Serasi harus lewat Jalan Kartini, tidak bisa masuk lagi ke depan Pasar 23 Maret. Begitu juga kendaraan dari Jalan Bumbungon, tak bisa lewat lagi di depan Pasar 23 Maret,” katanya.

Kemacetan kendaraan di jalur tersebut diakuinya merupakan dampak dari aktivitas jual-beli pedagang. Pihaknya kata dia sudah berulang kali mengatur kendaraan di jalur tersebut, namun tak bisa mengatasi persoalan kemacetan tersebut. “Kita bukan hanya sekadar merekayasa jalur saja, tapi akan diawasi terus di lapangan,” tambahnya. (gjm)

Hadiri Pelantikan Pimpinan DPRD Kotamobagu, Ini Harapan Wali Kota Tatong Bara

Wali Kota, Tatong Bara, saat memberi sambutan pada paripurna pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Sumpah dan Janji Pimpinan DPRD Kotamobagu masa bakti 2019-2024, Kamis (10/10).

Wali Kota, usai acara pelantikan itu berharap kepada pimpinan DPRD yang baru agar tidak ada catatan diawal dari tugas terlambatnya APBD 2020, jangan sampai melampaui Desember 2019.

“Tentu kita optimis semuanya bahwa pimpinan DPRD tiga orang ini mewakili semua Dapil. Timur-utara diwakili pak Herdy Korompot, Selatan diwakili pak Meidy Makalalag dan Barat diwakili pak Syarif Mokodongan. Dengan demikian posisi DPRD sebagai mitra pemerintah amat sangat paripurna,” ucap Tatong kepada awak media.

Sementara itu dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan ucapan selamat kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik.

“Atas nama pribadi dan jajaran eksekutif serta atas nama masyarakat Kotamobagu menyampaikan selamat berkerja kepada para pimpinan DPRD Kotamobagu yang baru masa jabatan 2019-2024. Insya Allah dengan dilantiknya pimpinan DPRD yang baru akan menjadi semangat baru dan motivasi bagi kita semua dalam memberikan karya serta pengabdian yang terbaik kepada masyarakat dan daerah yang kita cintai,” ucap Tatong. (gjm)

Wali Kota-Wawali Tinjau Proyek MABM

Wali Kota, Wakil Wali Kota, bersama sejumlah pimpinan SKPD meninjau bagian dalam MABM yang sedang dalam perampungan.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, meninjau pengerjaan proyek lanjutan pembangunan Masjid Agung Baitul Makmur (MABM), Kamis (10/10). Peninjauan itu dilakukan keduanya untuk memastikan pengerjaan bangunan masjid yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu berjalan sebagaimana mestinya.

“Kunjungan ke sini untuk melihat progres pekerjaan sudah sampai dimana, dan alhamdulillah semua berjalan baik dan lancar. Kita harap juga konsistensinya sampai batas akhir waktu pekerjaan,” kata wali kota.

Wali kota berharap, pembangunan masjid tersebut bisa rampung secepatnya agar sudah bisa digunakan. “Dengan melihat sisa waktu yang ada, insya allah semua target pekerjaan bisa selesai tepat waktu,” harapnya.

Sementara itu, pihak ketiga pelaksana proyek tersebut meyakini semua target pekerjaan yang tertuang dalam dokumen kontrak bisa selesai tepat waktu. “Progres pembangunan sudah 40 persen. Insya allah Desember sudah rampung semua,” kata Muhammad Nur Umar, Direktur CV Cahaya Timur Utama. (gjm)

Usai Ditertibkan, Pedagang Diminta tak Lagi Berjualan di Badan Jalan dan Trotoar

Tim terpadu Pemkot Kotamobagu saat menertibkan pedagang yang berjualan di badan jalan dan trotoar.

ZONA KOTAMOBAGU – Tim terpadu Pemerintah Kota (Pemkot) yang terdiri dari Disdagkop-UKM, Dinas Satpol PP dan Damkar serta Dinas Perhubungan, menertibkan pedagang yang berjualan di trotoar maupun badan jalan yang ada di Kompleks Pasar Serasi dan Pasar 23 Maret. Penertiban itu dilakukan Kamis (10/10). Dari pantauan, penertiban berjalan aman, dan taka da perlawan dari pedagang.

“Giat kali ini kita lebih fokus pedagang yang menggunakan badan jalan maupun trotoar,” kata Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray.

Sebelum melakukan penertiban itu, ia mengaku sudah terlebih dahulu memberitahukan kepada pedagang untuk tidak lagi berjualan di badan jalan ataupun trotoar. Pemberitahuan dilakukan secara lisan maupun tulisan.

“Jika setelah penertiban ini masih ada lagi pedagang yang jualan di tempat yang dilarang (di badan jalan atau trotar), akan langsung kita tindak tegas. Kita harap kerja sama dari para pedagang untuk tidak lagi berjualan di badan jalan atau trotoar,” ujarnya. (gjm)

Soal Pungutan Retribusi di Pasar 23 Maret, Begini Penjelasan Pemkot

Kepala Disdagkop dan UKM Herman Aray (kiri), Kepala Dinas Satpol dan Damkar Sahaya Mokoginta (tengah) serta Kepala Dinas Perhubungan Nasli Paputungan (kanan), saat konferensi pers.

ZONA KOTAMOBAGU – Tim Terpadu Pemkot Kotamobagu yang terdiri dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop-UKM), Dinas Satpol PP-Damkar dan Dinas Perhubungan menggelar konferensi pers terkait pungutan retribusi di Pasar 23 Maret, Rabu (9/10).

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kotamobagu, Herman Aray, mengatakan penarikan retribusi kepada pedagang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2017 tentang pelayanan retribusi pasar. Retribusi itu katanya hanya dipungut kepada pedagang yang berjualan pada fasilitas di dalam area pasar.

“Sesuai Perda, retribusi yang ditagih adalah dua ribu. Untuk meja dan lapak permeter dua ribu. Namun kemarin berkembang bahwa ada pungutan yang tidak sesuai Perda. Ada 200 ribu, ada yang 150 ribu, itu jelas tidak ada. Dan kemarin saya langsung turun ke lokasi dan mengklarifikasi kepada pedagang-pedagang apa benar dan bisa dipertanggungjawabkan, dan ternyata itu hanya fitnah, catut. Kalau benar, langsung saja lapor ke atasan. Bahwa dinas ini atau oknum ini telah melanggar Perda menyangkut pelayanan retribusi pasar,” kata Aray.

Plt Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Sahaya Mokoginta, mengungkapkan pihaknya sudah berulang kali menyosialisasikan kepada pedagang untuk tidak membayar selain kepada petugas penagih retribusi. “Selalu kita sosialisasikan kepada pedagang untuk tidak membayar ke oknum selain pemerintah. Bagi pedagang yang merasa ditagih oknum tertentu, kita dorong untuk melapor,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan terus berupaya agar tidak ada penguasaan lahan pasar oleh pihak manapun. “Penertiban di pasar akan terus kita lakukan. Ini bagian dari penegakan Perda nomor 9 tentang Trantibum (Ketentraman dan Ketertiban Umum) tahun 2016,” tambahnya. (gjm)

Pansel Tunggu Hasil Assessment

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat membuka kegiatan assessment seleksi terbuka JPT Pratama di lingkungan Pemkot Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan lelang jabatan untuk 10 formasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), masuk tahap akhir. Para peserta seleksi sudah melalui semua rangkaian tahapan seleksi. Terakhir peserta lelang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), mengikuti tahapan penulisan makalah, presentase makalah dan wawancara. Kegiatan itu dilaksanakan di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI, Manado, Selasa (8/10).

Anggota Tim Sekretariat Panitia Seleksi (Pansel), Dedy Afandi Iman, mengatakan tahapan penulisan, presentase dan wawancara itu merupakan tahap akhir dari pelaksanaan semua tahapan seleksi. “Setelah ini kita tinggal menunggu pengumuman hasil dari Pansel. Yang akan diumumkan adalah tiga nama dengan perolehan nilai tertinggi berdasarkan capaian masing-masing peserta,” katanya.

Untuk pengumuman hasil, ia mengungkapkan tinggal menunggu perampungan nilai dari tim assessor, baik untuk delapan formasi yang sudah terlebih dahulu selesai tahapannya, maupun dua jabatan yang terakhir dilelang. “Bisa saja pengumumannya bersamaan, karena semua tahapannya sudah selesai. Soal kapan akan diumumkan, belum diketahui karena kita masih menunggu hasil assessement,” ungkapnya.

Setelah diumumkan dan telah ada penetapan nama pejabat hasil seleksi, ia mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mendapatkan rekomendasi tentang pelantikan pejabat hasil seleksi JPT Pratama. “Kalau sudah ada rekomendasi KASN, baru itu bisa dilaksanakan pelantikan,” ujarnya.

Ada 10 jabatan yang akan dilelang Pemkot Kotamobagu, diantaranya; Asisten Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Sekretaris Dewan (Sekwan), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disperinaker). (gjm)

Pemda Bolmut Target Tekan Angka Stunting

Bupati Drs Hi Depri Pontoh memberi sambutan pada sosialisasi pendidikan keluarga pada 1000 hari pertama kehidupan.

ZONA BOLMUT — Bupati Drs Hi Depri Pontoh membuka sosialisasi Pendidikan Keluarga pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kegiatan itu dilaksanakan di Rumah Makan Laviesta, Desa Kuala Utara, Kecamatan Kaidipang Selasa, (8/10).

Dalam sambutannya, bupati menyampaikan 1000 HPK merupakan proses dimulainya tumbuh kembang anak. Peran orang tua katanya sangat penting untuk memberikan perawatan dan pengasuhan yang berkualitas. “Bila kebutuhan gizi dan stimulasi anak tidak terpenuhi akan menghambat pertumbuhan dan menyebabkan stunting,” kata bupati.

Ditegaskannya, Pemerintah Daerah terus berupaya menekan angka stunting. Targetnya bisa berada di bawah angka 20 persen. Dimana sebelumnya prevalensi stunting Tahun 2016 berada pada angka 43,8 persen atau yang tertinggi di Sulawesi Utara, Tahun 2017 turun menjadi 36,8 persen dan Tahun 2018 mencapai 22,4 persen. “Hasil positif ini merupakan buah kerja keras Pemerintah Daerah dengan dukungan masyarakat melalui program prioritas peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat,” ujar bupati.

Melalui kegiatan percepatan penurunan stunting, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan kompetensi keluarga dalam jalur pendidikan, yang salah satunya adalah pemberian informasi pendidikan mengenai pentingnya 1000 HPK. “Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan keluarga terhadap sadar gizi dengan menerapkan prinsip gizi seimbang dan pemberian stimulan yang tepat baik saat kehamilan sampai anak berusia dua tahun,” ujar bupati. (Rendi)

Warning! Badan Jalan dan Trotoar Bukan Tempat Berjualan

Tim terpadu saat menemui pedagang yang berjalan di Jalan Bogani dan Jalan Bolian.

ZONA KOTAMOBAGU – Tim terpadu Pemerintah Kota (Pemkot) menemui pedagang yang berjualan di sepanjang Jalan Bogani dan Jalan Bolian, Selasa (8/10). Tim yang terdiri dari Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Dinas Satpol PP-Damkar, Dinas Perhubungan serta Pemerintah Kelurahan Gogagoman itu datang memberitahukan agar para pedagang tak lagi berjualan di trotoar maupun badan jalan.

“Hari ini kita baru sebatas pemberitahuan secara lisan. Besok (Rabu) kita layangkan surat peringatan. Dan Hari Kamis pagi (setelah apel) kota turun lagi untuk penertiban,” kata Kepala Disdagkop-UKM Kotamobagu, Herman Aray, didampingi Kepala Dishub Nasly Paputungan dan Kasat Pol PP-Damkar, Sahaya Mokoginta.

Penertiban itu menurut Aray dilakukan guna menghindari kesemrawutan dan kemacetan kendaraan terutama di Jalan Bogani hingga Jalan Bolian akibat aktivitas pedagang di jalur tersebut. “Pedagang tidak boleh berjualan di badan jalan, karena mengganggu arus lalu lintas. Begitu juga dengan trotoar, itu bukan tempat berjualan tapi akses pejalan kaki,” ujar Aray.

Saat penertiban nanti, Aray mengaku akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait pengamanan. “Kita akan menyurat ke Polres untuk permintaan anggota kepolisian memback-up pelaksanaan penertiban nanti,” tambah Aray. (gjm)

Dinsos Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam

Keluarga yang terdampak bencana alam saat menerima bantuan dari Pemkot Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menyerahkan bantuan kepada para korban bencana alam di Desa Moyag, Kelurahan Tumobui dan Kelurahan Kobo Besar. Bantuan berupa kebutuhan rumah tangga itu disalurkan Selasa (8/10).

Seperti diketahui, Pemkot melalui Dinas Sosial (Dinsos) sebelumnya juga memberikan bantuan berupa terpal sebanyak 35 lembar dan selimut untuk 33 kepala keluarga (KK) yang terdampak bencana alam yang terjadi Sabtu (5/10) akhir pekan lalu.

“Bantuan yang kita salurkan kedua ini berupa yakni 1 koli beras, 1 galon minyak kelapa, dua dos air mineral, dua dos supermie dan makanan siap saji per kepala keluarga,” kata Kepala Dinsos Kotamobagu, Sarida Mokoginta.

Lanjutnya, bantuan kedua tersebut sudah seluruhnya sudah tersalurkan kepada para korban bencana alam. “Alhamdulillah keluarga kita yang terdampak bencana sudah menerima bantuan. Insya allah bantuan yang diberikan itu bermanfaat dan dapat meringankan beban mereka,” ujarnya. (gjm)

Wawali Terima Kunjungan Tim Pembina KKS

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan (tengah), saat menyambut kedatangan tim pembina KKS 2019.

ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota (Wawali), Nayodo Koerniawan, menerima kunjungan Tim Pembina Kabupaten / Kota Sehat (KKS) di Kota Kotamobagu, Selasa (8/10).

Dalam sambutannya, Wawali menyampaikan pemerintah dan masyarakat Kota Kotamobagu (KK) terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan KK sebagai Kota Sehat. “Dalam rangka mendukung Kota Kotamobagu sebagai Kota Sehat, maka Pemerintah Kota Kotamobagu membentuk Forum Kota Sehat, Forum Kecamatan Sehat, dan Kelompok Kerja di tingkat Desa dan Kelurahan,” ujar Wawali.

Wawali juga mengatakan, dibentuknya Forum Kota Sehat di Kota Kotamobagu dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat sehat dan mandiri, tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat, tatanan ketahanan pangan dan gizi, serta tatanan kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum.

Rombongan tim Pembina KKS disambut di Aula Bappelitbangda, yang dihadiri para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). (gjm)