Beranda blog Halaman 503

Lebaran Ketupat, SSM Silaturahmi dengan Warga Nuangan

Warga menyalami Sam Sachrul Mamonto saat baru tiba di Desa Nuangan I.

ZONA BOLTIM – Sam Sachrul Mamonto (SSM) memanfaatkan momen lebaran ketupat untuk bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Nuangan I dan Nuangan Induk, Selasa (11/6) .

Warga yang sudah menanti dan merindukan kehadiran bakal calon bupati Boltim itu sangat antusias menyambut SSM yang datang bersama istri dan sejumlah kerabatnya. Suasana kekeluargaan dan penuh keakraban terlihat saat SSM mengunjungi rumah, bersalaman hingga berbincang-bincang dengan warga setempat.

“Terima kasih kepada masyarakat Nuangan I dan Nuangan Induk yang menerima dan menyambut kedatangan kami. Ini sangat luar biasa,” kata SSM.

Sam Sachrul Mamonto disambut warga saat tiba di Desa Nuangan.

Mantan Anggota Dewan Komite Bank SulutGo itu mengungkapkan, kunjungannya ke Desa Nuangan I dan Nuangan Induk itu semata untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi yang sudah lama terjalin dengan baik. “Momentum lebaran seperti ini kita manfaatkan untuk bersilaturahmi. Semoga hubungan baik kita ini tetap dan akan selalu terjaga,” ujar SSM.

Sam Sachrul Mamonto (kemeja putih) saat berada di rumah salah satu warga Desa Nuangan I.

Sementara itu, sejumlah warga Nuangan I dan Nuangan Induk mengaku sangat senang dengan kehadiran SSM tersebut. Bagi mereka, kehadiran SSM pada lebaran ketupat ini adalah momen yang paling dinantikan. “Kami sangat berterima kasih karena Pak Sachrul sudah datang ke sini. Insya allah beliau (SSM) tetap dalam perlindungan Allah dan bisa bertarung lagi di Pilkada Boltim. Kami siap dan akan mendukungnya,” sebut sejumlah warga. (trz)

DPRD Kotamobagu Hearing Dengan BPN

KOTAMOBAGU– Menindaklanjuti adanya keluhan masyarakat. Komisi I dan II DPRD Kotamobagu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor ATR/BPN Kotamobagu, Selasa (11/6/2019).

Agenda hearing tersebut, membahas terkait laopran masyarakat yang belum menerima sertifikat program PTSL pada tahun 2017 dan 2018. Serta sejumlah permasalah pertanahan untuk dicarikan solusinya.

Hadir dalam RDP tersebut anggota legisatif Kotamobagu, diantaranya Meiddy Makalalag ST, Ir Ishak Sugeha, Jusran Mokolanot, Begie Ch Gobel dan Kadir Rumoroy. Kepala ATR/BPN Kotamobagu Edwin Kamurahan, Ishak Korompot, Raymond Bulamey. Asisten II Gunawan Damopolii, Dinas PR-KP, BPKD dan Bagian Hukum Pemkot Kotamobagu.

Ketua Komisi II Meiddy Makalalag ST mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu simpulkan dan kita dorong dan tindak lanjuti. Seperti, sisa sertifikat 2017 2018 yang diterbitkan melalui program PTSL. Kiranya pemkot kotamobgu bisa memfasilitasi bagaimana sertifikat yang telah terbit, bisa diselesaikan dan diserahkan kepada masyarakat. Selain itu, DPRD Kotamobagu akan mendorong anggaran melalui pemkot, agar pihak ATR/BPN bisa dengan mudah melakukan sosialisasi kepada masyarat untuk program PTSL 2019. Apalagi program ini digagas oleh Presiden RI Ir Joko Widodo.

“Tujuan kita bersama, bagaimana memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Nah apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus kita carikan solusinya, agar tidak ada lagi masyarakat Kotamobagu yang mengeluh belum menerima sertifikat melalui program PTSL. Apalagi sertifikat tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, “ujar Ketua DPC PDI P Kotamobagu ini.

Sementara itu, Kepala ATR/BPN Kotamobagu Edwin Kamurahan memberikan apresiasi dengan dilakukannya RDP dengan pihak DPRD Kotamobagu.

Diungkapkan Edwin usai RDP, kami sangat butuh dukungan dari Pemkot dan DPRD kotamobagu. Sebab, sertikat PTSL yang ada saat ini, sebagian nama pemilik sertifikat masih terkendala dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Warga Kotamobagu yang terdaftar khusus program PTSL tahun 2017-2018, sementara akan bayar BPHTB pas di tahun 2019 ini. Ya , harus mengikuti pajak tahun 2019. Salah satunya, itu yang menjadi kendala warga yang hendak mengambil sertifikat program PTSL,”ujarnya.

Asissten II Pemkot Kotamobagu Gunawan Damopolii menyampaikan, sertifikat yang belum diserahkan kepada masyarakat, kita akan berkoordinasi dengan pihak ATR/BPN, untuk dicarikan solusi, agar sertifikat tersebut segera diserahkan kepada warga.

”Intinya kami menyambut baik, rekomendasi oleh DPRD. Dimana mengutamakan bersama kepentingan maayarakat kotamobagu, “tandasnya. (adv)

Nasrun Gilalom Pensiun, Wali Kota: Beliau adalah Insipirator

Nasrun Gilalom

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) kehilangan satu pejabat senior. Dia adalah Nasrun Gilalom. Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Kotamobagu itu telah mengakhiri masa tugasnya sebagai abdi negara. Senin (10/6), SK pensiun telah diterimanya dari Wali Kota Tatong Bara.

“Beliau (Nasrun Gilalom) pensiun di usia 59 tahun 11 bulan 10 hari,” kata Kasubid Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Dedy Afandy Iman.

Sementara itu, Wali Kota Tatong Bara, mengungkapkan Nasrun Gilalom merupakan salah satu birokrat senior dan menjadi sosok inspiratif bagi PNS di lingkungan Pemkot Kotamobagu. “Pak Nasrun adalah sosok inspirasi bagi kita semua. Atas nama pribadi dan pemerintah saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi serta pengabidannya selama menjadi PNS,” ungkap wali kota.

Wali kota juga mengatakan, Nasrun Gilalom adalah ASN yang patut diteladai dan dicontohi oleh ASN maupun Tenaga Harian Lepas (THL) di lingkungan Pemkot Kotamobagu. “Beliau adalah sosok pekerja keras, disiplin serta sangat bertanggungjawab. Itulah mengapa saya sangat berharap agar sosok Pak Nasrun dijadikan sebagai contoh oleh PNS dan THL lainnya,” kata wali kota.

Jabatan terakhir Nasrun Gilalom adalah Asisten I Bidang Pemerintah Sekretariat Daerah. Selain itu, Nasrun juga pernah menjabah Plh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP). (trz)

Tatong Yakin Sande Mampu Emban Jabatan Sekda

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Sekda.

ZONA KOTAMOBAGU – Teka-teki siapa yang akan ditunjuk Wali Kota Tatong Bara sebagai pejabat definitif Sekretaris Daerah (Sekda), akhirnya terjawab. Senin (10/6), wali kota melantik dan mengambil sumpah jabatan kepada Sande Dodo, sebagai Sekda berdasarkan hasil seleksi terbuka yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

“Saya yakin dan percaya Pak Sande bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekda,” sebut wali kota, usai pelantikan.

Pada kesempatan itu, wali kota juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Penjabat Sekda sebelumnya yakni Adnan Massinae yang sudah menjalankan tugas lebih dari dua tahun. “Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Adnan Massinae selama menjadi penjabat Sekda kurang lebih dua tahun,” ujar wali kota. (trz)

Pilkada 2020 Start September, KPU Minta UU Tak Direvisi Usai Tahapan Dimulai

Arif Budiman

JAKARTA – KPU mulai merancang Peraturan KPU (PKPU) tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. KPU menyebut PKPU ini nantinya akan berdasarkan Undang-undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“Iya sepanjang tidak diubah, maka kita masih gunakan undang-undang yang lama,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2019).

Arief mengatakan, ada tidaknya perubahan terkait undang-undang tersebut tergantung dari pemerintah dan DPR. Namun, ia meminta agar revisi tidak dilakukan saat Pilkada telah berlangsung.

“Kalau itu tanya ke pembuat undangan-undang, apakah ada rencana merevisi UU kepala daerah. Tetapi saya ingin menekankan kalau memang ada hal-hal yang direvisi, jangan sampai tahapannya sudah dimulai undang-undangnya baru direvisi,” kata Arief.

Menurutnya, bila terdapat perubahan maka perlu dilakukan sebelum dimulainya tahapan Pilkada. Arief mengatakan, perubahan regulasi dapat mengubah tahapan penyelenggaraan.

“Jadi harus jauh sebelum itu (tahapan dimulai) supaya bisa segera, karena yang perlu tahu kalau regulasi itu berubah kan bukan hanya penyelenggara pemilu, tapi peserta pemilu juga, termasuk masyarakat,” tuturnya.

Arief mengatakan penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 akan berlangsung selama satu tahun. Tahapan penyelenggaraan Pilkada akan dimiulai pada bulan September 2019.

“Tahapan itu kalau kita hitung satu tahun, itu September akan dimulai tahapannya. Kita sekarang juga akan merancang, nanti KPU provinsi dan kabupaten/kota yang pilkada, di bulan September 2019 itu sudah mulai action sudah mulai melaksanakan tahapan,” jelas Arief. (dwia/elz)

Sumber: Detik.com

Ini Jumlah PNS Pemkot yang tak Ikut Apel Perdana

ZONA KOTAMOBAGU – 99 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) tak hadir pada apel perda pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri, Senin (10/6), di Aula Kantor Wali Kota. Ada yang beralasan sakit, izin, tugas belajar serta tanpa keterangan.

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Asral Impe, mengatakan jumlah PNS sebanyak 2.465 orang. Dari jumlah itu, yang mengikuti apel perdana katanya hanya 2.366 orang atau 95,89 persen. Sedangkan sisanya, tak ikut apel dengan alasan yang bervariasi.

“Yang tidak hadir tanpa keterangan 29 orang, sakit 24 orang, cuti 31 orang, izin 5 orang dan tugas belajar 10 orang,” katanya.

Wali Kota, Tatong Bara, juga memastikan akan memberi sanksi bagi PNS yang tidak ikut apel perdana. Menurutnya, waktu libur dan cuti bersama terbilang cukup panjang sehingga tak ada alasan bagi PNS untuk menambah waktu libur. “Semua harus menaatinya. Pemerintah daerah akan memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan,” katanya. (trz)

Apel Perdana, Bupati Ingatkan ASN Soal Kinerja dan Pelayanan

Bupati Drs Hi Depri Pontoh berjabat tangan dengan ASN usai apel perdana.

ZONA BOLMUT —  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar apel kerja perdana pasca libur dan cuti bersama Idul Fitri. Apel kerja itu dilaksanakan Senin (10/6) di Halaman Kantor Bupati.

Bupati Drs Hi Depri Pontoh, dalam sambutannya menyampaikan momentum bulan ramadhan dan Idul Fitri diharapkan dapat memberi nuansa baru terutama bagi jajaran Pemkab Bolmut dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat.

Pada kesempatan itu, bupati juga mengingatkan soal kesiapan bekerja serta semangat pengabdian yang tidak boleh mengendur terutama setelah libur dan cuti bersama.

“Sudah saatnya kembali fokus pada tugas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata bupati.

Selain itu, bupati juga mengingatkan soal realisasi APBD yang harus diawasi secara internal oleh pimpinan perangkat daerah, serta pelaksanaan program dan kegiatan strategis dalam mendukung dan mengiptimalkan pelayanan public. (Rendi)

Depri Warning Sangadi Soal Pengelolaan Keuangan Desa

Depri Pontoh

ZONA BOLMUT – Bupati Drs Hi Depri Pontoh mengingatkan pemerintah desa untuk lebih optimal dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini disampaikan bupati saat apel kerja perdana di Halaman Kantor Bupati, Senin (10/6).

Menurut bupati, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, para sangadi wajib membuat papan informasi keuangan desa serta papan informasi disetiap kegiatan pembangunan sehingga masyarakat dapat mengetahui semua program kegiatan yang dilaksanakan.

“Pengelolaan keuangan desa harus transparan. Begitu juga dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus berjalan baik,” kata bupati

Selain itu, bupati juga menegaskan agar dilakukan evaluasi kepada seluruh pengurus Badan Usaha Milik Desa (BumDes), agar peningkatan perputaran keuangan di desa lebih optimal. (Rendi)

Pemkab Peringati Malam Nuzul Qur’an

Suasana peringatan malam nuzul quran yang dilaksanakan Pemkab Bolmut di Masjid Agung Baiturrahman, Boroko.

ZONA BOLMUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) menggelar peringatan Malam Nuzul Qur’an 1440 Hijriyah yang bertempat di Masjid Agung Baiturrahman Boroko, Selasa (21/5).

Peringatan Nuzul Qur’an 1440 Hijriyah diawali dengan pembacaan Kalam Ilahi oleh Basir Bindjanati, S.Pd.I dan penyampaian kata-kata Adat. Sementara Hikmah Nuzul Qur’an disampaikan oleh Ustadz Drs. Hi. Asnawi Bula.

Bupati Bolmut dalam sambutannya mengajak untuk menjadikan Al Quran sebagai pedoman hidup yang setiap saat harus dibuka dan dibaca untuk menemukan arti dan makna kehidupan yang sebenar-benarnya.

“Al Quran merupakan Kitab Suci Umat Islam yang menjadi landasan ajaran moral yang tidak diragukan kemampuannya untuk mewujudkan nilai-nilai kejujuran, ketulusan dan keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” kata bupati.

Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama pemerintah, menciptakan kehidupan yang damai, teduh dan penuh toleransi, kehidupan yang lebih mengedepankan persamaan dari pada mempertajam perbedaan. Mewujudkan Islam sebagai Rahmatan Lil Alamin.

Di akhir acara peringatan malam Nuzul Qur’an, dilaksanakan doa bersama yang dipimpin oleh Ketua MUI Bolmut Hi. Isra Kohongia, S.Ag untuk mendoakan tokoh-tokoh pejuang pemekaran Kabupaten Bolmut yang telah wafat.

Turut hadir Wakil Bupati Bolmut Drs. Hi. Amin Lasena, MAP, Kajari Bolmut Moch. Riza Wisnu Wardana, SH,M.Hum, Unsur Forkopimda, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan Organisasi Islam, para Camat, Sangadi, serta tokoh-tokoh masyarakat. (Rendy)

Pemkot Raih Opini WTP ke-Enam

Wali Kota, Tatong Bara, saat menerima dokumen LHP dari Kepala BPK Perwakilan Sulut.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Opini WTP yang untuk ke-enam kalinya mampu diraih Pemerintah Kota Kotamobagu tersebut diserahkan Kepala BPK Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, Drs Tangga Muliaman Purba MM, kepada Wali Kota Ir Hj Tatong Bara, Senin (27/5) di Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Utara di Manado.

“Alhamdulillah, Pemerintah Kota Kotamobagu kembali dapat meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ini tentunya menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi kita untuk meningkatkan kinerja, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah,” kata wali kota.

Wali kota juga menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Kotamobagu, serta kepada seluruh jajarannya sehingga Pemerintah Kota Komobagu dapat meraihopini WTP untuk keenam kalinya secara berturut – turut.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2018 tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Andrei Angouw, serta para kepala daerah dan pimpinan daerah di Sulawesi Utara. (trz)