Selasa, 23 Juni 2026
Beranda blog Halaman 514

AFK Sorot Kualitas Lapangan Futsal

Penulis
Tim Redaksi
-
Tony Ponongoa

ZONA KOTAMOBAGU – Lapangan futsal yang dibangun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di kawasan Gelora Ambang, mendapat sorotan. Pasalnya, fisik lapangan yang dikerjakan CV Prima Sakti itu tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, seperti tribun penonton, kamar mandi maupun kamar ganti. Sementara anggaran yang dihabiskan untuk pengerjaannya sebesar Rp878 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut tahun 2018.

“Jika dilihat dengan kasat mata, anggaran delapan ratus tujuh puluh delapan juta itu tidak sebanding dengan kondisi lapangan. Rumput lapangan yang digunakan hanya rumput seperti di lapangan futsal lain yang ada di sini. Kemudian tribun penontonnya tidak ada. Begitu juga dengan kamar mandi maupun kamar ganti. Lapangan itu belum layak digunakan meskipun sudah selesai dikerjakan,” sebut Ketua Asosiasi Futsal Kotamobagu, Rensa Bambuena.

Ia mengungkapkan, jika melihat kondisi fisik lapangan futsal tersebut tidak harus menghabiskan anggaran sebesar Rp878 juta. “Kalau hanya begitu tentu anggarannya tidak akan sebesar itu. Jadi pembangunan lapangan futsal dengan anggaran delapan ratus tujuh puluh delapan juta itu tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,” ungkapnya.

Menanggapinya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Tony Ponongoa, mengatakan lapangan futsal tersebut sudah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu serah-terima dari kontraktor pelaksana ke Pemeritan Kota (Pemkot). “Kita sudah lihat hasil pekerjaannya, dan kualitasnya bagus. Begitu juga dengan ukuran lapangan,” ujar kata Tony, saat dijumpai di ruang kerjanya, kemarin.

Ia mengakui, beberapa item pekerjaan menghabiskan biaya cukup besar, seperti pengadaan rumput dan pemasangannya serta accessories lainnya. Sementara BKK yang diberikan Pemprov katanya hanya senilai Rp1 miliar yang didalamnya sudah termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan. “Menurut konsultan perencanaan, anggaran yang hanya sebesar itu tidak cukup untuk pembangunan tribun penonton, kamar mandi dan ruang ganti. Sehingga yang dibangun hanya lapangannya saja,” sebutnya.

Untuk sarana penunjang lainnya, ia mengungkapkan akan direncanakan lagi yang akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. “Untuk sementara waktu ada toilet di situ yang bisa digunakan sebagai ruang ganti. Mudah-mudahan tahun ini ada anggaran, kita akan bangun tribun penonton, ruang ganti dan kamar mandi,” tambahnya. (ads/trz)

Wabup Hadiri Rakorev Hasil RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2018

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Bupati berjabat tangan dengan gubernur disela kegiatan Rakorev RKPD Tahun 2018.

ZONA BOLMUT – Wakil Bupati Drs Hi Amin Lasena MAP menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018 se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang betempat di Graha Novotel Convention Center Manado.

Rakorev tersebut bertujuan untuk mendapatkan laporan dari masing-masing Bupati dan Walikota terkait dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota se Porvinsi Sulut Tahun 2018.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Bupati/Walikota. Hal Ini menandakan adanya semangat yang sama, komitmen bersama untuk membangun Provinsi Sulut.

Lebih lanjut, disampaikan pencapaian pembangunan melalui sepuluh program prioritas yang diraih, diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang menurun berdasarkan rilis bersama dengan Jawa Pos dan Badan Pusat Statistik. Pembangunan pendidikan Sulut diapresiasi dengan penghargaan Kihajar Dewantara, dan pembangunan kesehatan dimana tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Amin Lasena juga memaparkan berbagai permasalahan terkait Pembangunan Daerah, seperti masih banyak jumlah lulusan SMA/SMK sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi. Tingginya angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP yang disebabkan faktor ekonomi, Investasi yang mendorong perekonomian masih didominasi oleh Investasi Pemerintah sehingga sangat rentan terhadap kebijakan fiscal dan moneter.

Selain itu, Indek Pembangunan Manusia masih pada klasifikasi sedang diakibatkan masih rendahnya derajat kesehatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi. “Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolmut memiliki strategi sebagai solusi pemecahan masalah, diantaranya mendorong kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuka Program Studi di luar domisili Kampus Utama (PSDKU) di Bolmut,” ujar Wabup.

Lanjutnya, oOptimalisasi bantuan Jaminan Pendidikan melalui penerapan Kartu IDEAL, mendorong minat masuknya investasi swasta melalui pemberian intensif non fiscal (kemudahan perizinan, keamanan dan kenyamanan investasi), peningkatan saranan , prasarana penunjang RSUD seperti rekruimen tenaga medis/kesehatan, dan peningkatan sarana, prasarana dan sumber daya pertanian dan perikanan. (Rendy)

Tim Penilai PPD Kunjungi Data Center

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, mendampingi tim penilai PPD saat berkunjung ke ruang data center.

ZONA KOTAMOBAGU – Tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) mengunjungi ruangan data center, Jumat (22/2). Kedatangan tim independen itu didampingi Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan Kepala Dinas Kominfo Ahmad Yani Umar, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sofyan Mokoginta.

Tim penilai PPD, Samuel Ratag, mengatakan ada berbagai indikator untuk penilaian PPD tahun 2019, mulai dari perencanaan hingga pembangunan daerah. “Tolak ukur penilaian yakni melalui rencana kerja pemerintah daerah, dengan melihat konsistensi keterkaitan arah perencanaan, penganggaran, dan penerapan aturan proses pembangunan daerah yang terintegrasi,” katanya.

Tim penilai PPD lainnya, Adharto Utiah, mengungkapkan proses penilaian nantinya akan dilaporkan ke Bappeda Provinsi untuk ditindaklanjuti ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Semua data yang menjadi indikator akan dicatat mulai dari ketersediaan dukungan program dan keterkaitan proses pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan data proses perencanaan pembangunan termasuk penganggaran dan pengawasan daerah. Ini yang akan masuk ke Bappenas,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, mengatakan kunjungan tim penilai PPD itu berkaitan dengan proses penilaian PPD tahun ini. “Data center ini menjadi salah satu indikator dalam proses pengawasan dalam kemajuan pembangunan daerah, karena berbagai aktifitas yang ada di Kota Kotamobagu bisa diketahui, termasuk pelayanan public dan keluhan masyarakat,” ujar Nayodo. (ads/trz)

Seleksi Sekda Terbuka untuk Pejabat se-Sulut

Penulis
Tim Redaksi
-
Sahaya Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan  seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk formasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), dimulai. Panitia seleksi (Pansel) telah mengumumkan tahapan pendaftaran peserta seleksi calon panglima ASN itu yang akan dimulai Jumat (22/2) hingga Jumat (8/3) mendatang.

Dalam pengumuman nomor 01/Pansel-KK/II/2019 yang ditandatangani Ketua Pansel, Wakiran SH MH, tertuang syarat umum, syarat khusus, syarat tambahan, syarat administrasi, tata cara hingga pelaksanaan tahapan seleksi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengatakan pelaksanaan tahapan seleksi Sekda itu berdasarkan koordinasi antara pihaknya dengan tim Pansel yang diketuai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. “Seleksi ini terbuka untuk pejabat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara yang memenuhi syarat,” katanya.

Setelah tahapan pendaftaran, akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi oleh tim sekretariat yang akan dimulai 29 Februari hingga 9 Maret. Sedangkan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 11 Maret mendatang. “Yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti assessment pada tanggal 15 Maret, kemudian ujian penulisan makalah dan wawancara tanggal 19 Maret. Pengumuman hasilnya tanggal 30 Maret,” terangnya.

Ditambahkannya, pelaksanaan seleksi assessment, ujian makalah dan wawancara akan dilaksanakan di Gedung BKN Regional XI, Manado. “Adapun keputusan panitia seleksi nanti bersifat final dan mengikat,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tatong Bara, berharap Sekda terpilih berdasarkan hasil seleksi terbuka itu memiliki kemampuan yang tidak hanya mampu men-drive pemerintahan saja, melainkan juga bisa berkomunikasi dengan pihak eksternal. “Itu criteria pribadi dan syarat mutlak yang harus dimiliki,” sebut wali kota. (ads/trz)

Nayodo Warning PNS Soal Gratifikasi

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat memberi sambutan pada sosialisasi pengendalian gratifikasi.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sosialisasi soal pengendalian gratifikasi. Sosialisasi itu dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (19/2).

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat membuka kegiatan itu menyampaikan bahwa Pemkot terus berupaya mencegah praktek gratifikasi. “Alhamdullilah sampai saat ini kami di Kotamobagu belum ada masalah atau persoalan yang menjadi tugas dan kewenangan KPK. Dan insyaallah sampai selamanya kita di Kotamobagu tidak akan berurusan dengan yang namanya KPK,” kata Nayodo.

Dalam pengendalian gratifikasi, ia mengungkapkan  Pemkot telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, serta Keputusan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. “Kita harap melalui sosialisasi ini jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu terhindar atau tidak terjerumus ke jalan sesat dalam persoalan gratifikasi,” ungkap Nayodo.

Disisi lain, Nayodo mengingatkan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berhati-hati dan selalu menjauhi dari yang namanya gratifikasi. “Pesan saya kepada seluruh PNS untuk berhati-hati. Jangan sampai terlibat, karena institusi penegak hukum sangat serius untuk proses penegakan hukum di Indonesia.

Direktorat Gratifikasi, Maria Danastri, mengungkapkan praktek gratifikasi merupakan sebuah pemberian tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. “Gratifikasi ini beda dengan suap. Kalau gratifikasi tidak ada kesepakatan. Suap ada kesepakatan. Gratifikasi itu tidak langsung besar pemberiannya, tapi kecil dulu,” jelasnya. (ads/trz)

DPMD Warning Sangadi Soal Penggunaan Dandes

Penulis
Tim Redaksi
-
Teddy Makalalag

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) diingatkan untuk tidak menyalahgunakan Dana Desa (Dandes). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag.

Menurutnya, Dandes yang diberikan pemerintah diperuntukan pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun peruntukkannya kata dia harus terlebih dahulu melalui perencanaan. “Penggunaan anggaran harus sesuai yang tertuang dalam APBDes. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tanpa perencanaan terlebih dahulu,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawasi penggunaan Dandes di 15 desa. Selain DPDM, katanya ada Inspektorat yang akan mengawasi pengelolaan keuangan daerah termasuk Dandes. “Pengawasan lintas sektor terus dilakukan agar tidak ada dana desa yang disalahgunakan. Pengawasan, evaluasi dan pendampingan terhadap desa-desa terus dilakukan. Pengawasannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, realisasi hingga administrasi,” ungkapnya.

Dandes yang akan diterima 15 desa di Kota Kotamobagu sebesar Rp21,2 miliar. Pencairannya dilakukan tiga tahap. Tahap I 20 persen, tahap II dan III masing-masing 40 persen. “Kita masih menunggu transfer dana dari pusat ke RKUD,” tambahnya. (ads/trz)

2018, 76 Anak Putus Sekolah

Penulis
Tim Redaksi
-
rastono
Rastono

ZONA KOTAMOBAGU – Anak putus sekolah masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Dinas Pendidikan. Pasalnya, setiap tahun selalu ada anak putus di Kota Kotamobagu. Di tahun 2018, ada 76 dari 11.315 anak sekolah diberbagai jenjang pendidikan tak bisa melanjutkan sekolah dengan berbagai alasan.

“Tahun lalu 0,70 persen angka anak putus sekolah. Ini masih terbilang cukup tinggi meski dilihat dari presentasenya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Rastono.

Untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah anak putus sekolah, ia mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan berbagai program dan kegiatan, serta sosialisasi tentang pentingnya mengenyam pendidikan. “Kita terus berupaya menekan angka anak putus sekolah. Ini PR kita,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, ada berbagai faktor yang menyebabkan anak tak bisa melanjutkan sekolah. Selain ekonomi, faktor lingkungan juga mempengaruhi anak bersekolah. “Ada banyak penyebabnya. Ini jadi tugas bersama kita agar bagaimana anak-anak tetap bisa bersekolah meski dalam kondisi apapun,” ungkapnya.

Ditambahkannya, ada banyak program pemerintah di bidang pendidikan. Untuk program nasional katanya ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program anak asuh yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot). “Sasaran dari program ini ada keluarga kurang mampu yang muaranya pada pencegahan terjadinya putus sekolah,” tambahnya. (ads/trz)

SAKIP Pemkot Dapat Predikat B

Penulis
Tim Redaksi
-
Wali Kota Tatong Bara saat menerima hasil evaluasi SAKIP dari MenPAN-RB, Syafrudin.

ZONA KOTAMOBAGU – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kota (Pemkot) tahun 2018 mendapatkan predikat B. Hasil evaluasi SAKIP itu diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB), Syafrudin, dan diterima Wali Kota Tatong Bara, di Four Season Sheraton, Makasar, Selasa (19/2).

Wali kota, usai kegiatan itu menyampaikan predikat B atas evaluasi SAKIP yang diberikan KemenPAN-RB itu menjadi pemacu dan pemicu semangat bagi pihaknya untuk terus meningkatkan kinerja dan pelayanan ke masyarakat. “Dengan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan lebih terfokus dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan dasar kepada masyarakat,” kata wali kota.

Disisi lain, wali kota juga meminta semua jajarannya untuk ters meningkatkan kinerja dan tata kelola pemerintahan. “Sistem kerja pemerintahan harus terus ditingkatkan,” sebut wali kota.

Hadir pada kegiatan itu, para kepala daerah dari wilayah III pemerintah daerah yang terdiri dari 174 pemerintah kabupaten dan kota dan 12 provinsi se-Sulawesi, Maluku, Yogyakarta dan Jawa Tengah. (ads/trz)

Seleksi Sekda Dapat Restu KASN

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama untuk formasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), mendapat rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Surat rekomendasi KASN nomor B-531/KASN/2/2019 perihal rekomendasi rencana seleksi JPT Pratama Sekda Kota Kotamobagu, telah diterima Pemkot sejak pekan lalu. Dalam surat rekomendasi itu, tercantum beberapa poin diantanya menyetujui susunan keanggota panitia seleksi dan pelaksanaan seleksi terbuka tersebut, sekaligus mempersilahkan Pemkot menugaskan kepada panitia seleksi melaksanakan tahapan seleksi sesuai ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PermenPAN-RB) nomor 13 tahun 2014 tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka.

“Rekomendasi KASN sudah kami terima. Insya allah pekan depan (pekan ini, red) sudah ada pengumuman,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

Dalam pelaksanaannya, ia mengungkapkan Pemkot telah membentuk panitia seleksi yang didalamnya terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, pakar dan profesional. “Ketua tim pansel adalah Kepala BKN Regional XI dan Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Sulawesi Utara sebagai sekretaris. Kemudian ada tiga orang anggotanya,” ungkapnya.

Ada sejumlah nama pejabat yang disebut-sebut layak menduduki jabatan Sekda. Para pejabat itu masing-masing Rukmi Simbala (Kepala Dinas Pendidikan), Sande Dodo (Kepala Dinas Pekerjaan Umum), Agung Adati (Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan/Plt Sekretaris Dewan) serta Adnan Massinae (Asisten III/Plt Sekda).

Wali Kota Tatong Bara, berharap Sekda yang akan dipilih melalui seleksi terbuka itu memiliki kemampuan yang tidak hanya mampu men-drive pemerintahan saja, melainkan juga mampu berkomunikasi dengan pihak eksternal. “Kriteria secara pribadi itu. Dan itu syarat mutlak yang harus dimiliki,” sebut wali kota, pekan lalu. (ads/trz)

DPMPTSP Ingatkan Perusahaan Soal NIB

Penulis
Tim Redaksi
-
Imran Golonda

ZONA KOTAMOBAGU — Semua perusahaan yang beroperasi di Kota Kotamobagu diminta untuk mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Hal ini diutarakan Kepala Bidang Perencanaan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, Imran Golonda.

Menurutnya, NIB merupakan sebuah kewajiban bagi setiap induk maupun cabang perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Kotamobagu. “Perusahaan lama atau yang baru berdiri harus ada NIB. Pekan ini kita akan turun ke semua perusahaan,” katanya.

Ia mengungkapkan, ketentuan NIB mulai diterapkan di awal tahun ini dan berlaku secara serentak. NIB tersebut katanya akan memudahkan pemilik perusahaan dalam mengurus atau memperpanjang berbagai jenis perijinan, seperti Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan ijin lainnya. “Sekarang ini mendirikan usaha sudah pakai NIB. Jika semua syarat lengkap, pasti segera diproses dan didaftarkan NIB perusahaan,” ungkapnya.

Bagi pelaku usaha yang hendak mendaftarkan NIB, katanya bisa datang ke Kantor DPMPTSP. “Pengurusannya mudah dan cepat. Sistem perijinan usaha sudah berbasis online. Kalau sudah terdaftar maka akan lebih mudah lagi untuk perpanjangan ijin,” tambahnya. (ads/trz)

1...513514515...700Halaman 514 dari 700
©