Selasa, 30 Juni 2026
Beranda blog Halaman 514

Peringati HPSN, Wawali Ajak Budayakan 3R

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat memberi sambutan pada upacara peringatan HPSN.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menaruh perhatian serius masalah persampahan. Saat ini, Pemkot sedang giat-giatnya mengurangi volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya.

Menurut Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, sudah ada acuan dan pedoman bagi pemerintah dalam menangani permasalahan persampahan. Ada Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 25 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), edaran tentang pengurangan sampah pelastik, serta telah mencanangkan pengendalian sampah pelastik di wilayah Kota Kotamobagu. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, diharapkannya dapat didukung semua elemen masyarakat untuk menangani permasalahan persampahan.

“Semua elemen masyarakat, termasuk juga para pelaku usaha untuk membangun kepedulian dan kesadaran bersama dalam penanganan sampah dengan membudayakan 3 R (reduce, reuse dan recycle) untuk mengurangi volume sampah,” kata Nayodo, saat memberi sambutan pada upacara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang dirangkaikan dengan apel korpri, Senin (25/2), di Lapangan Boki Hotinimbang.

Pada kesempatan itu, Nayodo juga meminta ada sinergitas dengan semua pihak dalam penanganan sampah. “Sampah ini menjadi masalah nasional, dan ini sudah masuk dalam penilaian SAKIP. Wali Kota juga berpesan bahwa anugerah piala adipura yang sudah kita raih tidak harus membuat kita berpuas diri, tapi mari kita jadikan sebagai sumber motivasi serta semangat untuk menjadikan Kota Kotamobagu sebagai kota bersih dan sehat,” ungkap Nayodo.

Upacara tersebut dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkot serta PNS dan tenaga honorer. (ads/trz)

Rancang RKPD 2020, Bupati Serap Asmara di Bolangitang Timur

Penulis
Tim Redaksi
-
Bupati, Depri Pontoh (tengah), saat menghadiri Musrenbang RKPD di Kecamatan Bolangitang Timur.

ZONA BOLMUT — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan, sedang berlangsung. Rabu (20/2), agenda untuk merumuskan rencana pembangunan itu dilaksanakan di Kecamatan Bolangitang Timur.

Menurut Bupati Drs Hi Depri Pontoh, Musrenbang RKPD itu dilaksanakan guna menyerap aspirasi (asmara) masyarakat sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020.

“Melalui kegiatan seperti ini, kita bisa merumuskan program dan kegiatan prioritas sekaligus menentukan arah pembangunan sesuai yang dibutuhkan masyarakat, dan bukan berdasar pada keinginan segelintir orang,” kata bupati, dalam sambutannya pada kegiatan itu.

Diketahui, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sedang merampungkan penyusunan RPJMD Kabupaten Bolmut Tahun 2018-2023 yang merupakan acuan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Visi “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”. Berkaitan dengan itu, menurut bupati perlu ada evaluasi terhadap pencapaian pembangunan sebelumnya, sehingga bisa diketahui berbagai capaian diberbagai aspek pembangunan. “Banyak aspek yang telah dicapai sebelumnya, begitu juga dengan prestasi. Tapi masih banyak juga yang perlu dibenahi,” ujar bupati.

Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Amin Lasena, sejumlah anggota DPRD, para pimpinan SKPD, camat dan sangadi se-Kecamatan Bolangitang Timur. (Rendy)

1 Maret Pengumuman Hasil Tes PPPK

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat membuka pelaksanaan tes PPPK.

ZONA KOTAMOBAGU — Sembilan pendaftar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah mengikuti tahapan tes yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kotamobagu, Sabtu (23/2). Selanjutnya,  calon PPPK itu tinggal menunggu pegumuman hasil.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengatakan berdasarkan tahapan seleksi yang dikeluarkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB), pengumuman hasil tes akan dilakukan pada 1 Maret. “Setelah pelaksanaan tes langsung dilanjutkan dengan pengolahan nilai, kemudian pengumuman,” kata Sahaya.

Sahaya mengakui, jumlah pendaftar dalam seleksi PPPK tahap I ini sangat kurang. Dari 22 kuota yang tersedia, hanya ada sembilan pendaftar yang terdiri dari empat pendaftar tenaga guru dan sisanya penyuluh pertanian. “Untuk tenaga kesehatan tidak ada yang mendaftar,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, berharap semua peserta tes PPPK dapat mengikuti semua tahapan seleksi dengan baik dan mendapat hasil sesuai yang diharapkan. “Lewat seleksi PPPK ini, pemerintah mencari pegawai yang benar-benar berkompeten dan mampu melaksanakan tugas pelayanan di berbagai bidang,” kata Nayodo, saat membuka tes calon PPPK. (ads/trz)

AFK Sorot Kualitas Lapangan Futsal

Penulis
Tim Redaksi
-
Tony Ponongoa

ZONA KOTAMOBAGU – Lapangan futsal yang dibangun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di kawasan Gelora Ambang, mendapat sorotan. Pasalnya, fisik lapangan yang dikerjakan CV Prima Sakti itu tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, seperti tribun penonton, kamar mandi maupun kamar ganti. Sementara anggaran yang dihabiskan untuk pengerjaannya sebesar Rp878 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut tahun 2018.

“Jika dilihat dengan kasat mata, anggaran delapan ratus tujuh puluh delapan juta itu tidak sebanding dengan kondisi lapangan. Rumput lapangan yang digunakan hanya rumput seperti di lapangan futsal lain yang ada di sini. Kemudian tribun penontonnya tidak ada. Begitu juga dengan kamar mandi maupun kamar ganti. Lapangan itu belum layak digunakan meskipun sudah selesai dikerjakan,” sebut Ketua Asosiasi Futsal Kotamobagu, Rensa Bambuena.

Ia mengungkapkan, jika melihat kondisi fisik lapangan futsal tersebut tidak harus menghabiskan anggaran sebesar Rp878 juta. “Kalau hanya begitu tentu anggarannya tidak akan sebesar itu. Jadi pembangunan lapangan futsal dengan anggaran delapan ratus tujuh puluh delapan juta itu tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,” ungkapnya.

Menanggapinya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Tony Ponongoa, mengatakan lapangan futsal tersebut sudah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu serah-terima dari kontraktor pelaksana ke Pemeritan Kota (Pemkot). “Kita sudah lihat hasil pekerjaannya, dan kualitasnya bagus. Begitu juga dengan ukuran lapangan,” ujar kata Tony, saat dijumpai di ruang kerjanya, kemarin.

Ia mengakui, beberapa item pekerjaan menghabiskan biaya cukup besar, seperti pengadaan rumput dan pemasangannya serta accessories lainnya. Sementara BKK yang diberikan Pemprov katanya hanya senilai Rp1 miliar yang didalamnya sudah termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan. “Menurut konsultan perencanaan, anggaran yang hanya sebesar itu tidak cukup untuk pembangunan tribun penonton, kamar mandi dan ruang ganti. Sehingga yang dibangun hanya lapangannya saja,” sebutnya.

Untuk sarana penunjang lainnya, ia mengungkapkan akan direncanakan lagi yang akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. “Untuk sementara waktu ada toilet di situ yang bisa digunakan sebagai ruang ganti. Mudah-mudahan tahun ini ada anggaran, kita akan bangun tribun penonton, ruang ganti dan kamar mandi,” tambahnya. (ads/trz)

Wabup Hadiri Rakorev Hasil RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2018

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Bupati berjabat tangan dengan gubernur disela kegiatan Rakorev RKPD Tahun 2018.

ZONA BOLMUT – Wakil Bupati Drs Hi Amin Lasena MAP menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018 se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang betempat di Graha Novotel Convention Center Manado.

Rakorev tersebut bertujuan untuk mendapatkan laporan dari masing-masing Bupati dan Walikota terkait dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota se Porvinsi Sulut Tahun 2018.

Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Bupati/Walikota. Hal Ini menandakan adanya semangat yang sama, komitmen bersama untuk membangun Provinsi Sulut.

Lebih lanjut, disampaikan pencapaian pembangunan melalui sepuluh program prioritas yang diraih, diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang menurun berdasarkan rilis bersama dengan Jawa Pos dan Badan Pusat Statistik. Pembangunan pendidikan Sulut diapresiasi dengan penghargaan Kihajar Dewantara, dan pembangunan kesehatan dimana tingkat kepuasan masyarakat meningkat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Amin Lasena juga memaparkan berbagai permasalahan terkait Pembangunan Daerah, seperti masih banyak jumlah lulusan SMA/SMK sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi. Tingginya angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP yang disebabkan faktor ekonomi, Investasi yang mendorong perekonomian masih didominasi oleh Investasi Pemerintah sehingga sangat rentan terhadap kebijakan fiscal dan moneter.

Selain itu, Indek Pembangunan Manusia masih pada klasifikasi sedang diakibatkan masih rendahnya derajat kesehatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi. “Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolmut memiliki strategi sebagai solusi pemecahan masalah, diantaranya mendorong kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuka Program Studi di luar domisili Kampus Utama (PSDKU) di Bolmut,” ujar Wabup.

Lanjutnya, oOptimalisasi bantuan Jaminan Pendidikan melalui penerapan Kartu IDEAL, mendorong minat masuknya investasi swasta melalui pemberian intensif non fiscal (kemudahan perizinan, keamanan dan kenyamanan investasi), peningkatan saranan , prasarana penunjang RSUD seperti rekruimen tenaga medis/kesehatan, dan peningkatan sarana, prasarana dan sumber daya pertanian dan perikanan. (Rendy)

Tim Penilai PPD Kunjungi Data Center

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, mendampingi tim penilai PPD saat berkunjung ke ruang data center.

ZONA KOTAMOBAGU – Tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) mengunjungi ruangan data center, Jumat (22/2). Kedatangan tim independen itu didampingi Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan Kepala Dinas Kominfo Ahmad Yani Umar, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sofyan Mokoginta.

Tim penilai PPD, Samuel Ratag, mengatakan ada berbagai indikator untuk penilaian PPD tahun 2019, mulai dari perencanaan hingga pembangunan daerah. “Tolak ukur penilaian yakni melalui rencana kerja pemerintah daerah, dengan melihat konsistensi keterkaitan arah perencanaan, penganggaran, dan penerapan aturan proses pembangunan daerah yang terintegrasi,” katanya.

Tim penilai PPD lainnya, Adharto Utiah, mengungkapkan proses penilaian nantinya akan dilaporkan ke Bappeda Provinsi untuk ditindaklanjuti ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Semua data yang menjadi indikator akan dicatat mulai dari ketersediaan dukungan program dan keterkaitan proses pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan data proses perencanaan pembangunan termasuk penganggaran dan pengawasan daerah. Ini yang akan masuk ke Bappenas,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, mengatakan kunjungan tim penilai PPD itu berkaitan dengan proses penilaian PPD tahun ini. “Data center ini menjadi salah satu indikator dalam proses pengawasan dalam kemajuan pembangunan daerah, karena berbagai aktifitas yang ada di Kota Kotamobagu bisa diketahui, termasuk pelayanan public dan keluhan masyarakat,” ujar Nayodo. (ads/trz)

Seleksi Sekda Terbuka untuk Pejabat se-Sulut

Penulis
Tim Redaksi
-
Sahaya Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan  seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk formasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), dimulai. Panitia seleksi (Pansel) telah mengumumkan tahapan pendaftaran peserta seleksi calon panglima ASN itu yang akan dimulai Jumat (22/2) hingga Jumat (8/3) mendatang.

Dalam pengumuman nomor 01/Pansel-KK/II/2019 yang ditandatangani Ketua Pansel, Wakiran SH MH, tertuang syarat umum, syarat khusus, syarat tambahan, syarat administrasi, tata cara hingga pelaksanaan tahapan seleksi.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengatakan pelaksanaan tahapan seleksi Sekda itu berdasarkan koordinasi antara pihaknya dengan tim Pansel yang diketuai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. “Seleksi ini terbuka untuk pejabat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara yang memenuhi syarat,” katanya.

Setelah tahapan pendaftaran, akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi oleh tim sekretariat yang akan dimulai 29 Februari hingga 9 Maret. Sedangkan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 11 Maret mendatang. “Yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti assessment pada tanggal 15 Maret, kemudian ujian penulisan makalah dan wawancara tanggal 19 Maret. Pengumuman hasilnya tanggal 30 Maret,” terangnya.

Ditambahkannya, pelaksanaan seleksi assessment, ujian makalah dan wawancara akan dilaksanakan di Gedung BKN Regional XI, Manado. “Adapun keputusan panitia seleksi nanti bersifat final dan mengikat,” tambahnya.

Sebelumnya, Wali Kota Tatong Bara, berharap Sekda terpilih berdasarkan hasil seleksi terbuka itu memiliki kemampuan yang tidak hanya mampu men-drive pemerintahan saja, melainkan juga bisa berkomunikasi dengan pihak eksternal. “Itu criteria pribadi dan syarat mutlak yang harus dimiliki,” sebut wali kota. (ads/trz)

Nayodo Warning PNS Soal Gratifikasi

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat memberi sambutan pada sosialisasi pengendalian gratifikasi.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sosialisasi soal pengendalian gratifikasi. Sosialisasi itu dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (19/2).

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat membuka kegiatan itu menyampaikan bahwa Pemkot terus berupaya mencegah praktek gratifikasi. “Alhamdullilah sampai saat ini kami di Kotamobagu belum ada masalah atau persoalan yang menjadi tugas dan kewenangan KPK. Dan insyaallah sampai selamanya kita di Kotamobagu tidak akan berurusan dengan yang namanya KPK,” kata Nayodo.

Dalam pengendalian gratifikasi, ia mengungkapkan  Pemkot telah memiliki Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, serta Keputusan Wali Kota Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. “Kita harap melalui sosialisasi ini jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu terhindar atau tidak terjerumus ke jalan sesat dalam persoalan gratifikasi,” ungkap Nayodo.

Disisi lain, Nayodo mengingatkan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk berhati-hati dan selalu menjauhi dari yang namanya gratifikasi. “Pesan saya kepada seluruh PNS untuk berhati-hati. Jangan sampai terlibat, karena institusi penegak hukum sangat serius untuk proses penegakan hukum di Indonesia.

Direktorat Gratifikasi, Maria Danastri, mengungkapkan praktek gratifikasi merupakan sebuah pemberian tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. “Gratifikasi ini beda dengan suap. Kalau gratifikasi tidak ada kesepakatan. Suap ada kesepakatan. Gratifikasi itu tidak langsung besar pemberiannya, tapi kecil dulu,” jelasnya. (ads/trz)

DPMD Warning Sangadi Soal Penggunaan Dandes

Penulis
Tim Redaksi
-
Teddy Makalalag

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) diingatkan untuk tidak menyalahgunakan Dana Desa (Dandes). Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag.

Menurutnya, Dandes yang diberikan pemerintah diperuntukan pada kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun peruntukkannya kata dia harus terlebih dahulu melalui perencanaan. “Penggunaan anggaran harus sesuai yang tertuang dalam APBDes. Tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang tanpa perencanaan terlebih dahulu,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya akan terus mengawasi penggunaan Dandes di 15 desa. Selain DPDM, katanya ada Inspektorat yang akan mengawasi pengelolaan keuangan daerah termasuk Dandes. “Pengawasan lintas sektor terus dilakukan agar tidak ada dana desa yang disalahgunakan. Pengawasan, evaluasi dan pendampingan terhadap desa-desa terus dilakukan. Pengawasannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, realisasi hingga administrasi,” ungkapnya.

Dandes yang akan diterima 15 desa di Kota Kotamobagu sebesar Rp21,2 miliar. Pencairannya dilakukan tiga tahap. Tahap I 20 persen, tahap II dan III masing-masing 40 persen. “Kita masih menunggu transfer dana dari pusat ke RKUD,” tambahnya. (ads/trz)

2018, 76 Anak Putus Sekolah

Penulis
Tim Redaksi
-
rastono
Rastono

ZONA KOTAMOBAGU – Anak putus sekolah masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) Dinas Pendidikan. Pasalnya, setiap tahun selalu ada anak putus di Kota Kotamobagu. Di tahun 2018, ada 76 dari 11.315 anak sekolah diberbagai jenjang pendidikan tak bisa melanjutkan sekolah dengan berbagai alasan.

“Tahun lalu 0,70 persen angka anak putus sekolah. Ini masih terbilang cukup tinggi meski dilihat dari presentasenya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Rastono.

Untuk mengantisipasi adanya peningkatan jumlah anak putus sekolah, ia mengungkapkan pihaknya terus memaksimalkan berbagai program dan kegiatan, serta sosialisasi tentang pentingnya mengenyam pendidikan. “Kita terus berupaya menekan angka anak putus sekolah. Ini PR kita,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, ada berbagai faktor yang menyebabkan anak tak bisa melanjutkan sekolah. Selain ekonomi, faktor lingkungan juga mempengaruhi anak bersekolah. “Ada banyak penyebabnya. Ini jadi tugas bersama kita agar bagaimana anak-anak tetap bisa bersekolah meski dalam kondisi apapun,” ungkapnya.

Ditambahkannya, ada banyak program pemerintah di bidang pendidikan. Untuk program nasional katanya ada Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program anak asuh yang dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot). “Sasaran dari program ini ada keluarga kurang mampu yang muaranya pada pencegahan terjadinya putus sekolah,” tambahnya. (ads/trz)

1...513514515...700Halaman 514 dari 700
©