Wali Kota Tatong Bara saat membuka kegiatan seminar tentang air dan kesehatan.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya memenuhi akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat. Hal ini diutarakan Wali Kota Tatong Bara, saat membuka kegiatan seminar tentang air dan kesehatan yang dilaksanakan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) bekerja sama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA), di Aula Kantor Wali Kota, Rabu (19/12).
Menurutnya, pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan. “Kegiatan seminar ini sangat penting, sehingga bisa member pemahaman dan edukasi ke masyarakat soal air yang menjadi kebutuhan sehari-hari dan sangat erat kaitannya dengan kesehatan. Saya mengapresiasi kepada pengurus TP PKK Kota Kotamobagu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) atas terlaksananya kegiatan ini,” kata wali kota.
Hadir pada kegiatan itu, Ketua TP PKK Kotamobagu Anki Taurina Mokoginta, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Ongka Adnan Dibo, serta pengurus organisasi perempuan di Kota Kotamobagu. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU — Musim hujan yang terjadi akhir-akhir ini menjadi tanda awas bagi masyarakat. Pasalnya, di saat seperti ini sangat rawan dengan penyebaran berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah Demam Berdarah Dengue (DBD). Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, serta rutin membersihkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Devi Lala, mengatakan kebersihan lingkungan merupakan tindakan awal pencegahan penyebaran nyamuk aedes aegypti. “Kebersihan adalah hal paling utama. Kemudian jangan sampai ada genangan air di sekitar rumah kita, karena itu menjadi tempat perkembanganbiakan nyamuk. Jika lingkungan kita bersih maka akan terhindar dari berbagai jenis penyakit,” katanya.
Ia mengungkapkan, pemberantasan sarang nyamuk harus dilakukan agar nyamuk yang membawa virus DBD tak dapat berkembang biak dan keluarga kita terlindung dari DBD. “Pemberantasan sarang nyamuk cukup dengan 3 M Plus (menguras, menutup, menimbun plus memakai hand body anti nyamuk,” ungkapnya.
Ia mengaku, pihaknya siap menindaklanjuti jika ada laporan masyarakat soal kasus DBD. Namun sebelum turun melakukan tindakan di lapangan, terlebih dahulu harus ada hasil laboratorium atau hasil pemeriksaan dokter yang menyatakan bahwa itu adalah DBD. “Kita akan identifikasi juga. Jika tidak ada jentik kemudian ada yang terserang DBD, maka bisa saja pasien tersebut terjangkit di tempat lain. Tapi kalau hasil identifikasi ternyata di wilayah itu terdapat banyak jentik, maka kita akan melakukan fogging di wilayah sekitar,” ujarnya. (ads/trz)
Bantuan bus sekolah yang diberikan Kemenhub ke Pemkot Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Lobi Wali Kota Tatong Bara ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub) soal bantuan bus sekolah, membuahkan hasil. Pemerintah Kota (Pemkot) mendapatkan satu unit bus sekolah yang akan difungsikan sebagai alat transportasi siswa.
Kepala Dinas Perhubungan, Nasli Paputungan, mengatakan bus sekolah tersebut akan dioperasikan tahun depan. Saat ini, pihaknya katanya sedang mengurus kelengkapan dokumen yang melegalkan operasinal bus tersebut. “Bantuan bus sekolah ini atas hasil lobi ibu wali kota. Kita membuat proposal dan direspon oleh kementrian,” katanya.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Pemkot juga telah mendapatkan dua unit bus sekolah dari Kemenhub. Dengan demikian, bus sekolah di Kota Kotamobagu saat ini sudah berjumlah tiga unit. “Keberadaan bus sekolah ini diharapkan sangat membantu anak-anak kita dalam mendapatkan transportasi ke sekolah. Ini juga tentu akan meringankan beban orang tua soal biaya transportasi anak sekolah,” ungkapnya.
Ditambahkannya, lintasan bus sekolah tersebut bisa mengikuti koridor yang sudah disiapkan dengan dukungan 21 shelter. “Kemungkinan ke sana bias memanfaatkan shelter. Jadi anak seklah berkumpul di situ menunggu bus. Rutenya akan diatur, sehingga siswa bisa dengan mudah mendapatkan tumpangan saat pergi atau pulang sekolah,” tambahnya. (ads/trz)
Tim akreditas rumah sakit saat berada di RSUD Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu, Senin (17/12). Kunjungan itu terkait kepentingan akreditasi rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemkot) tersebut.
Direktur RSUD, Wahdania Mantang, mengatakan tim KARS akan berada di Kota Kotamobagu selama dua hari atau hingga Selasa (18/12). Fokus KARS di hari pertama adalah menelusuri unit kerja atau unit pelayanan hasil PPS. Sedangkan hari kedua adalah menelaah dokumen untuk 5 bab tambahan, serta laporan survey verifikasi dan exir conference. “Kunjungan tim KARS ini untuk kepentingan akreditasi rumah sakit,” katanya.
Lanjutnya, kunjungan tim KARS tersebut merupakan tindak lanjut dari verifikasi tahap pertama yang dilakukan pada 2017 lalu, guna memastikan kesiapan RSUD Kotamobagu naik tipe dari C ke B. “Soal kesiapan naik tipe, kami sudah siap. Hasilnya tergantung verifikasi ini,” ungkapnya.
Ia berharap, hasil verifikasi nanti mendapatkan nilai baik agar RSUD Kotamobagu segera naik tipe menjadi tipe B. “Rumah sakit ini dipersiapkan menjadi rujukan di wilayah Bolmong Raya. Untuk itu kita harapkan dari verifikasi ini mendapatkan nilai yang baik dan layak naik tipe,” harapnya. (ads/trz)
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat meninjau bangunan fasilitas rumah sakit.
ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, meninjau proyek penyelesaian bangunan gedung fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang berada di Kelurahan Pobundayan, Senin (17/12). Datang bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) serta Kepala Tata Usaha (KTU) RSUD, Nayodo mengunjungi lokasi proyek bangunan gedung radiologi, ICCU serta kesiapan fasilitas parkir elektronik di area parker rumah sakit tersebut.
“Dari hasil pengamatan hari ini progresnya termasuk cepat. Harapan kami tentu semua target pekerjaan cepat dirampungkan agar bisa segera difungsikan,” kata Nayodo.
Ia mengungkapkan, sejumlah bangunan gedung tersebut merupakan fasilitas penunjang operasional rumah sakit yang dipersiapkan menjadi rujukan di wilayah Bolmong Raya dan daera sekitar lainnya itu. “Dengan adanya bangunan-bangunan ini, kita harap pelayanan ke masyarakat akan semakin meningkat. Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.
Soal sistem parkir elektronik, ia mendorong Dinas Perhubungan untuk menyiapkan jalur masuk-keluar khusus ambulance. Hal itu penting dilakukan, agar mobil ambulance yang membawa pasien tidak terhalang oleh kendaraan lain. “Harus ada jalur khusus (ambulance) agar tidak mengantri lagi di belakang kendaraan yang hendak masuk atau keluar rumah sakit,” tambahnya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – PLN area Kotamobagu menjamin tak ada pemadaman listrik saat perayaan natal dan tahun baru. Hal ini diungkapkan Manager PLN Area Kotamobagu, Meyrina Paulina Turambi, saat site visit gardu induk Otam disela kegiatan sosialisasi dan site visit, Jumat (14/12).
Menurutnya, jelang perayaan natal dan tahun baru pihaknya tetap siaga setiap hari 1 x 24 jam, termasuk petugas pelayanan teknik. Jika terjadi gangguan yang memaksa listrik harus padam, katanya pihaknya akan langsung mengatasinya. “Kita jamin tidak ada pemadaman untuk pemeliharaan terencana terutama saat perayaan natal dan tahun baru. Kalau terjadi pemadaman, itu karena factor alam. Dan itu akan langsung kita tindaklanjuti,” katanya.
Ia mengaku, pihaknya tak pernah menginginkan terjadi pemadaman listrik. Jika ada pemadaman katanya hal itu disebabkan factor alam. “Listrik ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kita tidak pernah sengaja memadamkan listrik, kecuali ada pemeliharaan. Kalau ada pemadaman berarti itu ada gangguan pada system. Misalnya, jaringan kita tertimpah ranting pohon, ada burung yang tersangkut dan factor lainnya. Jika ada masyarakat yang kemarin mengeluh soal pemadaman, kami mohon maaf karena itu ada pemeliharaan,” ujarnya. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) menargetkan peringkat I keterbukaan informasi public tingkat Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ahmad Yani Umar.
Menurutnya, target peringkat I keterbukaan informasi public tahun 2019 merupakan harapan dari Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan. “Usai menerima piagam penghargaan sebagai peringkat III keterbukaan informasi public dari Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Utara, wali kota dan wakil wali kota langsung menargetkan tahun depan Kota Kotamobagu harus dapat peringkat I,” katanya.
Untuk mewujudkan target tersebut, ia mengaku akan segera membenahi hal yang dinilai masih kurang, salah satunya adalah penggunaan website di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hingga ke tingkat desa dan kelurahan. “Sebenarnya semua SKPD kita sudah miliki website masing-masing, tapi saat penilaian lalu kita masih sementara persiapan. Kemudian untuk website di desa dan kelurahan, sekarang sementara persiapan dan tahun depan sudah mulai jalan. Kita yakin kalau semua indikatornya terpenuhi, bukan tidak mungkin tahun depan kita dapat peringkat I,” ungkapnya.
Dijelaskannya, penilaian keterbukaan informasi public ini baru dilakukan tahun ini. Tahapan penilaiannya katanya baru dilakukan pada Oktober lalu atau beberapa saat setelah migrasi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dari Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda) ke Dinas Kominfo. “KIP datang menilai sekaligus visitasi pada Bulan Oktober, dan saat itu PPID baru migrasi ke sini (Dinas Kominfo). Dengan waktu kurang lebih tiga bulan itu saja kita dapat peringkat III, apalagi tahun depan yang persiapannya cukup panjang. Maka target kita adalah peringkat I,”jelasnya.
Ditambahkannya, ada enam daerah yang mendapatkan piagam penghargaan keterbukaan informasi public dari KIP Provinsi Sulut tahun ini, masing-masing Kota Manado, Kabupaten Sangihe, Kota Kotamobagu, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolmong Selatan. “Pasal 2 ayat 3 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi public mengamanatkan bahwa setiap informasi public harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederahana. Berkaitan dengan itu, saat ini Pemerintah Kota Kotamobagu terus memaksimalkan pelayanan ke masyarakat termasuk dalam hal mendapatkan informasi public,”tambahnya. (ads/trz)
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ibu.
ZONA KOTAMOBAGU — Jelang Hari Ibu ke–90 yang akan diperingati pada 22 Desembermendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar jalan sehat serta deklarasi Sekolah Ramah Anak (SRA), Jumat (14/12).
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, yang ikut ambil bagian pada kegiatan itu, mengatakan peringatan Hari Ibu merupakan sebuah momentum untuk kembali mengenang tentang perjuangan para tokoh perempuan dalam memajukan kiprah serta peran perempuan pada semua bidang pembangunan.
“Peringatan Hari Ibu ke–90 Tahun 2018 ini juga diharapkan akan dapat mewariskan nilai-nilai luhur dan semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan, khususnya kepada generasi muda untuk bersama–sama melanjutkan serta mengisi pembangunan dengan dilandasi semangat persatuan dan kesatuan,” ujar Nayodo.
Berkaitan dengan SRA, Nayodo mengungkapkan SRA merupakan model sekolah yang memastikan setiap anak secara inklusif berada dalam lingkungan yang aman dan nyaman secara fisik, sosial, dan psikis serta dapat tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai fase perkembangannya, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
“Sekolah ramah anak juga sangat menjunjung prinsip–prinsip tanpa kekerasan dan diskriminasi, serta selalu mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, memperhatikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan tentunya penghargaan terhadap pendapat serta partisipasi dari anak,” ungkap Nayodo.
Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Kotamobagu Anki Taurina Mokoginta, para pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pimpinan dan anggota organisasi perempuan se–Kota Kotamobagu serta ratusan siswa. Usai kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama tentang penyelenggaraan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Kota Kotamobagu. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU — 5.510 penerima beras sejahtera (rastra) tak lagi menerima beras dari pemerintah. Mulai Desember ini, yang diterima sudah dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Sarida Mokoginta, mengatakan peralihan rastra ke BPNT adalah untuk memudahkan penerima dalam mendapatkan bantuan. “Dulu namanya raskin kemudian diubah jadi rastra. Sekarang beralih lagi menjadi BPNT. Kalau rastra yang diterima 10 kilo gram beras, kemudian diuangkan menjadi 110 ribu untuk BPNT,” katanya.
Diterangkannya, BPNT tersebut disalurkan melalui outlet e-warung yang tersebar di sejumlah desa dan kelurahan. “Di outlet-outlet itu tersedia bahan pokok yang dijual khusus kepada penerima manfaat. Jadi penerima bantuan sekarang tak hanya menerima beras saja, tapi bisa juga dengan kebutuhan lain,” terangnya.
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan, Rudi Mokoagow, mengungkapkan ada 8 outlet yang disiapkan untuk menyalurkan bantuan pangan non tunai atau BPNT. Delapan outlet itu tersebar di beberapa desa dan kelurahan seperti Moyag, Gogagoman, Upai, Kobo Kecil, Matali dan lainnya. “Bahan pokok yang disiapkan di outlet ini hanya diperuntukkan bagi penerima bantuan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, penyaluran bantuan non tunai itu sangat memudahkan penerima mendapatkan bantuan. “Masyrakat lebih mudah lagi dapat bantuan. Cukup hanya datang ke outlet saja,” tambahnya. (ads/trz)
Wali Kota Tatong Bara saat menerima DIPA dari Gubernur Olly Dondokambey.
ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota Tatong Bara menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa Tahun 2019.
DIPA dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp588.314.443 itu diserahkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey, Kamis (13/12), Aula Kantor Gubernur.
Usai kegiatan itu, wali kota mengungkapkan Pemkot akan segera menyiapkan langkah–langkah persiapan, agar nantinya pelaksanaan pembangunan di Kota Kotamobagu yang bersumber dari dana pemerintah pusat tersebut dapat dilaksanakan dengan maksimal, serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
“Saya juga mengimbau kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Kota Kotamobagu agar dapat melaksanakannya sesuai dengan petunjuk teknis pada kementerian masing – masing,” ujar wali kota.
Usai kegiatan itu, juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara
Pemkot Kotamobagu dengan BPJS terkait pendaftaran penduduk yang masuk program JKN-KIS. (ads/trz)
