Jumat, 15 Mei 2026
Beranda blog Halaman 532

Mobile Government, Wawali Boyong SKPD Turun ke Desa-Kelurahan

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana pertemuan Wakil Walikota dan jajaran SKPD bersama pemerintah dan masyarakat Desa Tabang.

ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Walikota Nayodo Koerniawan memboyong pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turun mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Agenda mobile government tersebut di mulai dari desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kotamobagu Selatan.

“Tujuan pemerintah keliling di tiap desa dan kelurahan seperti ini adalah untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat. Dengan begini kita juga akan mengetahui apa kendala dan persoalan yang di desa dan kelurahan,” kata Nayodo.

Selain untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di masyarakat, kegiatan tersebut juga sekaligus mengevaluasi program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah desa dan kelurahan. “Ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah,” ujar Nayodo, saat berada di Desa Tabang.

Sangadi Tabang Frits Junius Dilapanga, menyambut kedatangan wakil walikota dan jajaran SKPD saat tiba di balai desa. Pada kesempatan itu, ia juga membeberkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa yang dibiayai dana desa dan ADD.  Katanya, ada 13 program pembangunan dan pemberdayaan yang sedang dilaksanakan, seperti pembangunan tribun olahraga, gedung PAUD, drainase, jalan paving block, pembukaan akses jalan untuk pengembangan pemukiman, makam bogani, bak air minum kolangkangon serta gapura menuju makam bogani. Selain itu, ada juga kegiatan pemberdayaan seperti pemberian bantuan benih dan pupuk kepada petani, bantuan etalase warung kepada pelaku usaha kecil serta bantuan peralatan kepada para tukang.

“Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat desa lainnya,” terangnya. (ads/trz)

Kotamobagu Masuk Nominasi Daerah Transparan

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA

KIP Sulut bekerja sama dengan Dinas Kominfo menyosialisasikan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008.

KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu masuk nominasi penerima penghargaan sebagai daerah transparan di Sulawesi Utara. Hal ini diutarakan Komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Utara, Raymond Pasla, saat memberi materi pada sosialisasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Menurutnya, Kota Kotamobagu saat ini terus mengalami kemajuan di segala bidang, termasuk soal keterbukaan informasi. Infrastruktur penunjang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis informasi teknologi (IT) telah dimiliki daerah ini. “Kota Kotamobagu masuk nominasi daerah transparan. Mudah-mudahan pada pleno nanti hasilnya begitu,” katanya, disambut tepuk tangan peserta kegiatan.

Ia menerangkan, website pemerintah, data center dan command center yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang transparan. “Teknologi semakin hari semakin berkembang. Website ini menjadi penting untuk sebuah daerah sebagai bagian dari transparansi. Melalui website, publik bisa mengakses informasi pemerintah. Itu (transparansi) di era sekarang ini telah menjadi sebuah tuntutan,” terangnya.

Berkaitan dengan sosialisasi Undang-undang nomor 14 Tahun 2008, Ketua KIP Andre Mongdong, mengungkapkan transparansi publik merupakan keharusan dalam sebuah sistem pemerintahan. Dalam pasal 4 UU nomor  14 Tahun 2008, disebutkan setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai ketentuan perundang-undangan.  “Kegiatan (Sosialisasi UU nomor 14 Tahun 2008) ini penting untuk, karena bisa menjadi bahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang transparan. Kota Kotamobagu bisa menjadi daerah terbaik dalam pengelolaan informasi publik. Harapan kami (KIP Sulut) seperti itu,” ungkapnya.

Lanjutnya, eksekutif sebagai badan publik berkewajiban menyediakan informasi yang benar, akurat dan tidak menyesatkan. Informasi publik itu disampaikan melalui Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID). “PPID ini bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan data dan pelayanan informasi. Kami apresiasi kepada pemerintah dan DPRD, karena Kota Kotamobagu menjadi satu-satunya daerah di Sulut yang sudah punya Perda tentang PPID,” tambahnya.

Kepala Bidang Statistik Informasi Komunikasi Publik (SIKP) Dinas Kominfo, Fahri Damopolii, menerangkan Kota Kotamobagu saat ini telah memiliki Pejabat Pengelolah Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya. “Sebelumnya PPID utama di Bagian Humas, tapi sekarang ini sudah di Dinas Kominfo setelah ada perubahan OPD. Nantinya PPID ini juga akan ada di tiap OPD. Sehingga ketika ada masyarakat atau media yang membutuhkan informasi, bisa berkoordinasi dengan pejabat yang ditunjuk sebagai PPID,” ungkapnya. (ads/trz)

Perkebunan Mobalang Cocok untuk Pengembangan Kopi

Penulis
Tim Redaksi
-
Tim dari Puslitkota dan sejumlah petani Desa Poyowa Besar saat berada di Perkebunan Mobalang.

ZONA KOTAMOBAGU – Area perkebunan Mobalang Desa Poyowa Besar, sangat cocok untuk pengembangan tanaman kopi. Hal ini sesuai hasil penelitian Pusat Penelitian Kopi dan Kakao (Puslitkoka) Jember bersama Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) dan Dinas Pertanian, beberapa hari lalu.

Menurut Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kotamobagu, Fenti Miftah, Puslitkoka sudah turun ke perkebunan Mobalang untuk meneliti kualitas tanah serta iklim di area perkebunan tersebut. Hasilnya, tanah di area perkebunan Mobalang yang berjenis podsolik merah-kuning dengan solum tanah kurang dari dalam kurang lebih dari 15 centi meter, topografi berbukit dengan kemiringan antara 8 hingga 45 persen dan elevasi 250 hingga 980 mdpl, dinilai cocok untuk pengembangan tanaman kopi. “Dilihat dari kualitas tanah serta iklimya, lokasi itu cocok. Tapi penelitian yang dilakukan Puslitkoka itu baru sekadar tahapan pengumpulan data dan pengambilan sample tanah,” katanya.

Setelah mengunjungi dua area perkebunan itu, ia mengungkapkan Puslitkoka membawa sample tanah untuk dibawa ke Jember dan selanjutnya akan dipetakan wilayah yang cocok untuk pengembangan tanaman kopi dan jenisnya. “Setelah ini Puslitkoka akan memetakan daerah atau wilayah yang memiliki potensi dan cocok untuk pengembangan kopi,” ujarnya.

Selain mengunjungi perkebunan Mobalang, dua orang tenaga ahli yang didatangkan Puslikoka itu juga mengunjungi perkebunan Mobonod Kelurahan Mongkonai-Molinow. Area perkebunan itu dinilai cocok untuk pengembangan kakao. “Lokasi itu (Perkebunan Mobonod) sudah direkomendasikan untuk pengembangan tanaman kakao. Jenis tanahnya subur sehingga menunjang untuk pengembangannya,” kata Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian, Ramjan Mokoginta. (ads/trz)

Serap Asmara, Nayodo Bawa SKPD Keliling Desa-Kelurahan

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana pertemuan Wakil Walikota dan jajaran SKPD bersama pemerintah dan masyarakat Desa Tabang.

ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Walikota, Nayodo Koerniawan, bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turun ke desa dan kelurahan untuk menyerap aspirasi masyarakat (asmara). Kegiatan tersebut di mulai dari Kecamatan Kotamobagu Selatan.

Menurut Nayodo, selain untuk bersilaturahmi dengan masyarakat, kegiatan ituu juga bertujuan untuk mengindentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

“Dengan datang langsung ke desa dan kelurahan seperti ini, kita bisa mengetahui apa yang sedang dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan, serta bisa mengetahui apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat kemudian dicarikan solusinya secara bersama-sama,” katanya.

Lanjutnya, dalam kunjungan tersebut katanya Pemerintah Kota akan mendapat banyak masukan dari masyarakat, sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program kedepannya..

Rabu (7/11), wakil walikota dan jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu mengunjungi Desa Poyowa Besar I, Poyowa Besar II dan Tabang. Sedangkan Kamis (8/11), dijadwalkan kunjungan kerja itu di Kelurahan Pobundayan, Motoboi Kecil dan Desa Poyowa Kecil. (ads/trz)

Temui MenPAN-RB, Tatong Perjuangkan Nasib Pelamar CPNS

Penulis
Tim Redaksi
-
Walikota Tatong Bara foto bersama MenPAN-RB dan Bupati Bolmong usai pertemuan di Kantor KemenPAN-RB.

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Drs Syafruddin MSi, Rabu (7/11). Pada pertemuan itu, walikota berkonsutasi soal hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kotamobagu Tahun 2018.

“Pertemuan tadi dengan Pak Menteri, saya sampaikan masukan bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai di daerah, agar kiranya dapat menurunkan nilai passing grade. Kita ketahui bersama, test seleksi CPNSD tahun ini di Kota Kotamobagu telah dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 November kemarin. Test tersebut menggunakan sistem CAT dan hasilnya hanya 10 orang mencapai passing grade dari jumlah peserta 859 orang. Jumlah yang capai passing grade tak dengan sesuai kebutuhan CPNSD Kota Kotamobagu sebanyak 300 orang”, kata walikota.

Selain itu, walikota juga meminta untuk memenuhi kuota kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu, agar pemerintah pusat dalam hal ini KemenPAN RB, dapat melakukan perangkingan terhadap hasil seleksi yang dilakukan, hingga kuota yang disediakan dapat terpenuhi.

“Ini penting kami sampaikan ke Pak Menteri, karena hasil seleksi barusan sama sekali belum bisa memenuhi kuota kebutuhan pegawai kita di daerah. Dan syukur alhamdulillah, masukkan kami diterima Pak Menteri dan akan dijadikan bahan pertimbangan yang akan disampaikan ke Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) CPNS,” ujarnya. (ads/trz)

Petani Diminta Manfaatkan Bantuan Alsintan dengan Baik

Penulis
Tim Redaksi
-
Salah satu jenis alsintan yang diberikan Pemkot ke petani.

ZONA KOTAMOBAGU – Kelompok tani penerima bantuan alat mesin pertanian, diminta untuk dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik dan sesuai peruntukkannya. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Meiva Najoan.

Menurutnya, bantuan alsintan itu diberikan dengan maksud untuk membantu kelancaran aktivitas petani. “Harapan kita bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan baik, agar tujuan pemerintah untuk meningkatkan produktifitas hasil pertanian dapat diwujudkan,” katanya.

Dijelaskannya, beberapa waktu lalu Walikota Tatong Bara telah menyerahkan bantuan berupa 1 unit excavator mini, 6 unit tractor roda 4, 24 unit tractor roda 2, 5 unit cultivator, 10 unit pompa air, 76 handsprayer dan 15 unit mesin potong rumput. “Untuk excavator tractor roda empat dan roda dua dan satu unit cultivator diberikan ke brigade alsintan Dinas Pertanian. Kemudian alsintan yang lainnya diberikan ke kelompok tani,” ungkapnya.

Ditambahkannya, ada 127 kelompok tani yang mendapatkan bantuan tersebut. Kelompok-kelompok tani itu terdiri dari kelompok tani sawah, jagung, holtikulura dan lainnya. “Kita akan awasi penggunaannya di lapangan. Kalau ada kelompok tani yang tidak memanfaatkan bantuan ini sesuai peruntukkannya atau ada yang sudah tidak aktif lagi, maka bisa saja bantuan yang diberikan ditarik kembali dan diserahkan ke kelompok yang lain,” tambahnya. (ads/trz)

Dandes-ADD Topang Infrastruktur Desa

Penulis
Tim Redaksi
-
Aktivitas pekerjaan drainase di Desa Moyag Todulan.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) Moyag Todulan, memanfaatkan Dana Desa (Dandes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk membangun infrastruktur desa serta kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Menurut Sangadi Moyag Todulan, Sartono Makalalag, saat ini di desanya sedang berlangsung pekerjaan pembangunan drainase dan pemasangan paving block untuk jalan lingkar desa. “Ada empat pekerjaan fisik tahun ini. Tiga sudah selesai, dan satunya lagi sedang dalam perampungan,” katanya.

Ia menjelaskan, anggaran pengerjaan empat proyek fisik tersebut bersumber dari ADD, yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat setempat. “Anggarannya dua ratusan juta untuk satu kegiatan. Ini adalah tindaklanjut dari usulan masyarakat yang kita masukkan dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Mudah-mudahan setelah semua pekerjaan selesai, manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Selain pembangunan infrastruktur, Pemdes juga terus mendorong pengembangan berbagai potensi lewat kegiatan pemberdayaan masyarakat. “Ini juga salah satu fokus kami. Sudah ada beberapa UKM (Usaha Kecil Menengah) yang kami dorong perkembangannya. Begitu juga dengan petani. Ini bagian dari pemberdayaan yang sasarannya adalah peningkatakan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag, mengimbau pemerintah desa untuk dapat memanfaatkan Dandes maupun ADD dengan sebaik mungkin. “Program dan kegiatan yang dilaksanakan harus masuk RKPDes. Kemudian selain realisasinya, administrasi juga harus jelas. Ini wajib diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” imbaunya. (ads/trz)

Nayodo Hadiri Peringatan HUT ke-590 Kabupaten Minahasa

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Walikota Nayodo Koerniawan (kedua dari kanan) foto bersama para tamu dan undangan usai paripurna HUT Kabupaten Minahasa.

ZONA KOTAMOBAGU — Wakil Walikota, Nayodo Koerniawan, menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Minahasa, dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 590 Tahun, Kabupaten Minahasa, di Tondano, Senin (5/11).

Usai rapat paripurna tersebut, Wawali menyampaikan ucapan selamat HUT Kabupaten Minahasa ke – 590 sekaligus mendoakannya agar semakin maju di segala bidang.  “Pemerintah dan masyarakat Kota Kotamobagu menyampaikan selamat HUT Kabupaten Minahasa ke 590 Tahun, semoga Kabupaten Minahasa semakin maju,” sebutnya.

Rapat paripurna itu dilaksanakan di Gedung Wale Ne Tou Minahasa – Tondano, dan dihadiri Bupati Minahasa Royke O Roring, Wakil Bupati Robby Dondokambey, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa, James Rawung serta para kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten dan Kota se Sulawesi Utara. (ads/trz)

Hanya 10 Pelamar Capai Passing Grade

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Walikota Nayodo Koerniawan saat membuka ujian SKD.

ZONA KOTAMOBAGU – Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kota Kotamobagu, selesai. Dari dua hari pelaksanaannya Minggu (4/11) hingga Senin (5/11), hanya 10 dari 848 pelamar yang memenuhi nilai passing grade. Sedangkan sisanya tidak memenuhi nilai ambang batas yang ditentukan pada tiga jenis tes, yakni Tes Karasteristik Pribadi (TKP) 143, Tes Intelejensia Umum (TIU) 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75.

“Hasil ini akan kita sampaikan ke BKN, kemudian menunggu petunjuk selanjutnya,” kata Sekretaris Tim seleksi pengadaan CPNS, Sahaya Mokoginta.

Soal minimnya jumlah pelamar yang mencapai passing grade, ia mengaku kondisi itu tak hanya terjadi di Kota Kotamobagu tapi juga didaerah lainnya. “Ini banyak juga terjadi di daerah lainnya. Nantinya kita akan koordinasi dengan BKN, dengan harapan ada kebijakan setelah melihat fenomena banyak yang tidak mencapai passing grade ini,” ujarnya.

10 pelamar CPNS yang mencapai nilai passing grade terdiri dari 4 orang pelamar formasi tenaga kesehatan, 4 orang tenaga guru dan 2 orang lainnya tenaga teknis. (ads/trz)

2019, Pemkot Dapat 25,4 miliar DID

Penulis
Tim Redaksi
-
Adnan Massinae

ZONA KOTAMOBAGU – Dana Insentif Daerah (DID) yang akan diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Tahun 2019 sebesar Rp25,4 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan yang diterima tahun ini yakni Rp18,7 miliar atau mengalami kenaikan sekira Rp6,6 miliar. DID itu diberikan pemerintah pusat sebagai reward kepada daerah yang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya. Selain itu, penetapan APBD tepat waktu, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta penerapan sistem e-Budgeting dan e-Planing, menjadi kriteria lain daerah bisa mendapatkan dana tersebut.

Setelah memenuhi 3 kriteria utama tersebut, daerah juga wajib memenuhi kategori kinerja yang dialokasikan berdasar penilaian peningkatan kinerja 2 tahun terakhir, dan capaian kinerja tahun terakhir untuk kategori kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur dan kesejateraan masyarakat. Disamping itu juga terdapat penghargaan dari kementerian/lembaga untuk kategori penyelenggaraan pemerintah paerah, kategori perencanaan daerah, kategori SAKIP, kategori inovasi daerah dan kategori kemudahan berinovasi.

“Syarat utamanya untuk mendapatkan DID ini sudah dipenui, tinggal bagaimana pemerintah mendorong pemenuhan kriteria lainnya. Jika melihat daftar rincian DID tahun 2019, hanya dua instansi yang mampu memenuhi, karena hanya dua ketegori yang mendapatkan kucuran anggaran. Nah ini yang menjadi PR Walikota dan Wakil Walikota untuk mendorong kinerja OPD lebih maksimal lagi,” kata pemerhati Kota Kotamobagu, Rey Simbala.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Adnan Massinae, mengungkapkan Pemkot pada dasarnya sudah mampu memenuhi 11 indikator. Namun dari setiap indikator itu katanya dilakukan perankingan, sehingga masih harus ditingkatkan lagi. “Kedepannya harus lebih ditingkatkan lagi. Salah satu contoh adalah penilaian SAKIP. Kotamobagu hanya mendapatkan nilai B.B, kalau sebelumnya nilai yang didapat (B.B) ini ada anggaran sekitar delapan miliar, tapi karena ada perubahan regulasi menjadi B, sehingga Kotamobagu tidak menerima anggaran itu. Memang soal SAKIP ini tidak bisa ada lompatan, harus dilakukan secara berjenjang, sehingga untuk tahun depan kami menargetkan B dan mudah mudahan anggaranya bisa terisi,” ungkapnya. (ads/trz)

1...531532533...698Halaman 532 dari 698
©