Sabtu, 16 Mei 2026
Beranda blog Halaman 533

Tahun Depan, Rumah Produksi Tahu-Tempe Difungsikan

Penulis
Tim Redaksi
-
Fadlun Paputungan

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menaruh perhatian serius terhadap pengembangan industri tahu dan tempe. Hal ini bisa dilihat dengan dibangunnya rumah produksi khusus tahu dan tempe yang berada di Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat.

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Fadlun Paputungan, mengatakan anggaran pembangunan rumah produksi tersebut sebesar Rp1 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Sudah selesai pekerjaannya, sekarang tinggal menunggu PHO,” katanya.

Diungkapkannya, selain bertujuan untuk pengembangan industri tahu dan tempe di Kota Kotamobagu, rumah produksi tersebut juga untuk mempermudah pengelolaan limbah yang timbul akibat aktivitas pengelolaan tahu dan tempe tersebut. “Kalau sebelumnya proses pengolahannya di pekarangan rumah, maka dengan adanya rumah produksi itu semua berada dalam satu tempat itu. Dengan begitu, proses penanganan limbahnya bisa lebih mudah dan tidak terjadi pencemaran lingkungan,” ungkapnya.

Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, menjadi penghasil tahu dan tempe di Kota Kotamobagu. Di wilayah itu terdapat kelompok-kelompok usaha tahu dan tempe yang hasil produksinya sudah beredar luas dan menjangkau semua wilayah di Kota Kotamobagu. “Dengan adanya rumah produksi itu, kita harap dapat ikut meningkatkan produksi serta ikut mendorong ekonomi masyarakat,” tambahnya. (ads/trz)

Disdagkop Pacu Realisasi PAD

Penulis
Tim Redaksi
-
Herman Aray

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop) terus memaksimalkan semua potesi untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu yang dilakukan adalah pemanfaatan ruko dan kios yang ada di pasar tradisional.

Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengatakan potensi PAD yang sedang dimaksimalkan adalah retribusi pelayanan pasar melalui pemanfaatan ruko di Pasar 23 Maret dan kios di Pasar Poyowa Kecil. Katanya, setiap pedagang yang menempati ruko ataupun kios di pasar dikenakan retribusi sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2012. “Kita terus memaksimalkan penagihan di lapangan. Tahun ini target kita 768 juta. Sampai akhir bulan kita yakin itu (target) bisa dicapai,” katanya.

Diterangkannya, besaran retribusi yang wajib dibayar pedagang di ruko dan kios di dua pasar tersebut bervariasi. Untuk Pasar 23 Maret ada 67 ruko dengan retribusi Rp12 ribu per meter. Sedangkan di Pasar Poyowa Kecil terdapat 76 kios dengan  besaran retribusi Rp9 ribu per meter. “Ukuran kios di Pasar 23 Maret ada yang 5×7 dan juga 6×8 meter. Total ukuran itu yang dikali dua belas ribu, dan itu yang wajib dibayar per bulan. Kemudian di Pasar Poyowa Kecil, ukuran ruko 3×3 meter di kali sembilan ribu per bulan,” terangnya.

Selain ruko dan kios di dua pasar tersebut, lokasi kuliner malam di Jalan Kartini, Kotamobagu, juga menjadi salah satu sumber PAD Disdagkop dan UKM. Pedagang-pedagang yang berjualan di situ diwajibkan membayar retribusi ke pemerintah. “Retribusinya bervariasi, ada lima ribu dan ada juga tiga ribu. Jumlah pedagang di situ ada 67,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya terus memaksimalkan penagihan retribusi di lapangan. Sanksi tegas katanya siap diberikan jika ada wajib retribusi yang enggan membayar kewajibannya ke pemerintah. “Kita tidak segan-segan menindak jika ada yang enggan membayar retribusi. Di Pasar 23 Maret sudah ada ruko yang kita tutup,” tambahnya. (ads/trz)

 

Kotamobagu Masuk RPJMN Pengembangan Kota Agropolitan

Penulis
Tim Redaksi
-
Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu masuk lokasi prioritas kota sedang yang berfokus pada upaya pemerataan wilayah di Sulawesi. Fokus pengembangannya diarahkan sebagai kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah provinsi yang mendukung pertumbuhan produksi pertanian wilayah di Sulawesi Utara.

Walikota Tatong Bara, mengatakan pengembangan Kota Kotamobagu sebagai kota agropolitan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Kita dapat undangan di Jakarta untuk membahas soal apa saja yang dibutuhkan terkait pengembangan ini. Untuk Kota Kotamobagu kita fokus ke infrastruktur, seperti jalan lingkar serta pemanfaatan jalan Mongkonai-Lalow (Kabupaten Bolmong) sebagai akses menuju pelabuhan dan bandara. Kita butuh konektivitas untuk kelancaran produksi,” katanya.

Walikota mengungkapkan, Kota Kotamobagu menjadi satu-satunya daerah di wilayah Sulawesi yang masuk RPJMN untuk pengembangan kawasan agropolitan. “Ada 4 daerah di Indonesia yang diundang, yaitu Kotamobagu, Tasikmalaya dan dua daerah lainnya. Kepala daerahnya harus hadir sebagai wujud keseriusan dan komitmen menyikapi hal ini. Ada banyak hal yang akan kita dorong, selain infrastruktur juga universitas dengan program study pertanian termasuk laboratoriumnya,” ungkapnya.

Masuknya Kota Kotamobagu sebagai lokasi pengembangan agropolitian di wilayah Sulawesi karena memiliki lahan pertanian yang cukup luas serta mayoritas penduduknya petani. “Salah satu indikator penetapan kota agropolitan yakni dilihat daerah pembangunan ekonomi Kotamobagu yang berbasis pertanian. Itu sudah kita laksanakan dengan mensinergikan berbagai potensi daerah lainnya,” kata Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Suratinoyo. (ads/trz)

Walikota Ikut Workshop Penyusunan Master Plan dan Development Plan Pengambangan Kawasan Perkotaan

Penulis
Tim Redaksi
-

Walikota Tatong Bara bersama sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengikuti workshop penyusunan masterplan dan development plan serta aksi new urban agenda, yang diselenggarakan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Bintaro, Kamis (1/11).

Menurut walikota, kegiatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan optimaliasi pengembangan kawasan perkotaan sesuai Rencana Pembanbangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). “Kegiatan ini menghasilkan konsep pengembangan wilayah, serta rencana dan program pengembangan infrastruktur yang terpadu dan sinergis antar sektor, kawasan dan tingkat pemerintahan,” kata walikota.

Pada kegiatan itu, walikota juga mengusulkan pembangunan infrastruktur yang meliputi; jalan ring road, universitas dan pembangunan kantor walikota. “Setelah kegiatan ini, nantinya akan dilaksanakan FGD (Forum Group Discussion) di Kota Kotamobagu dengan melibatkan SKPD teknis,” ujar walikota.

Walikota juga menyamaikan terima kasih dan apresiasi ke pihak KemenPUPR yang telah memasukkan Kota Kotamobagu sebagai salah satu daru 4 kota se-Indonesia dalam penyusunan master plan dan development plan. “Ini ada kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat, sebab Kota Kotamobagu masuk dalam pengembangan kawasan perkotaan,” sebut walikota.

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Ir Agusta Ersada Sinulingga ST, serta dihadiri Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru, Badan Pengembangan Wilayah. (advertorial)

Walikota Undang Menko PMK Resmikan RSUD

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara mengundang Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Puan Maharani, datang ke Kota Kotamobagu meresmikan gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu. Undangan tersebut sudah disampaikan walikota secara lisan langsung ke Menko PMK usai galam dinner dalam rangka Pekan Kerja revolusi Mental di Manado, pekan lalu.

“Mba Puan (Menko PMK) belum pernah ke Kota Kotamobagu. Kita harap beliau hadir dan meresmikan rumah sakit. Beliau sudah setuju dan tinggal mengatur waktu kedatangannya,” kata Walikota Tatong Bara.

Walikota mengungkapkan, kedatangan Menko PMK sangat ditunggu. Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan pembangunan yang akan disampaikan saat menteri tersebut berada di Kota Kotamobagu. “Kita harap beliau datang untuk bisa merasakan kebatinan kita di sini. Ada banyak kebutuhan kita, seperti universitas bisa kita sampaikan secara langsung saat beliau ada di sini,” ujar walikota.

Bangunan RSUD yang akan diresmikan adalah tower A dan B yang belum lama ini rampung dikerjakan. Bangunan tersebut memiliki kapasitas 300 kamar dan untuk menunjang operasional rumah sakit yang dipersiapkan sebagai rujukan di wilayah Bolmong Raya dan daerah sekitar lainnya. (ads/trz)

Pembangunan Rusus PNS Terkendala Pembebasan Lahan

Penulis
Tim Redaksi
-
Imran Amon

ZONA KOTAMOBAGU – Rencana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) membangun rumah khusus Pegawai Negeri Sipil (PNS), terpaksa masih tertunda. Pasalnya, anggaran pembebasan lahan tak memungkinkan untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

Menurut Kepala Dinas PRKP, Imran Amon, lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan perumahan tersebut seluas satu hektare yang berlokasi di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan. “Kita sudah cek, di sana (Desa Tabang) sudah ada lokasi yang memenuhi kriteria. Lahan itu milik tujuh orang dan harus dibebaskan agar pemerintah pusat mengucurkan anggaran pembangunannya,” katanya.

Lanjutnya, anggaran pembebasan lahan belum bisa dialokasikan dalam APBD karena terkendala efisiensi anggaran. “Kita harus memaklumi itu. Meskipun kementerian sudah siap membangun, tapi kita tidak bisa memaksakan untuk penyediaan lahannya. Belum bisa dipastikan pembangunan ini terealisasi kapan,” ujarnya.

Soal anggaran pembebasan lahan, ia mengaku belum bisa menentukannya sebab masih akan melalui penghitungan terlebih dahulu dari lembaga yang berkompeten dalam menaksir nilai harga lahan. “Untuk penentuan harga nanti akan ditentukan oleh lembaga yang independen,” tambahnya. (ads/trz)

Pemkot Terima Penghargaan dari Kemenkeu

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil walikota saat menerima piagam penghargaan dari Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulut.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sulawesi Utara (Sulut), Muhdi, dan diterima Wakil Walikota Nayodo Koerniawan, Rabu (31/10), di Aula Rumah Dinas Walikota.

“Saya atas nama ibu Menteri Keuangan mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Kotamobagu atas raihan opini WTP yang kelima kali secara berturut-turut. Ini prestasi yang luar biasa dan tidak mudah dicapai tanpa ada upaya, kerja keras dan kerja sama semua jajaran. Jika realisasi keuangan baik, maka LKPD juga baik. Sebaliknya, jika realisasi keuangan tidak baik, maka penyusunan dan pelaporan LKPD pasti tidak akan baik juga,” kata Muhdi.

Sementara itu, Wakil Walikota, Nayodo Koerniawan, mengungkapkan berbagai prestasi dan penghargaan yang didapat Pemkot khususnya di bidang pengelolaan keuangan, tak lepas dari bimbingan dan arahan Kanwil Ditjen Perbendahaan Sulawesi Utara serta KPPN Kotamobagu atas sinergitas selama ini. “Terima kasih juga kepada semua jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu atas upaya dan kerja keras sehingga berhasil dalam menyusun dan menyajikan LKPD dengan baik yang berbuah opini WTP,” sebutnya.

Mantan Ketua KPU Kotamobagu itu juga berharap, raihan penghargaan itu menjadi pemacu dan pemicu semangat dalam mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi prestasi yang sudah didapat. “WTP bukan prestasi, tapi satu kewajaran yang harus dilaksanakan pemerintah dalam konteks pengelolaan keuangan. Ini harus kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi kedepannya,” tambahnya. (ads/trz)

12 Pelamar CPNS Tenaga Teknis tak Ambil Kartu Ujian

Penulis
Tim Redaksi
-
ilustrasi

ZONA KOTAMOBAGU – Pengambilan kartu peserta ujian Computer Assistad Test (CAT) dimulai Rabu (31/10). Di hari pertama, ada jadwal pelamar tenaga tenkis untuk mengambil salah satu persyaratan mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) yang pelaksanaannya dimulai Minggu (4/11) hingga Senin (5/11) mendatang.

“Pengambilan kartu ujian kita bagi per formasi. Hari pertama (kemarin) tenaga teknis, kemudian hari kedua (hari ini) tenaga kesehatan dan hari terakhir (besok) tenaga guru. Sengaja kita bagi jadwal per formasi untuk pengambilan kartu ujian ini agar tertib dan mereka (pelamar) tidak berdesakan di sini,” kata Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Potensi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Faisal Pobela.

Dari 90 pelamar tenaga teknis yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, hanya 78 diantaranya yang mengambil kartu ujian. Sedangkan 12 pelamar lainnya tidak datang mengambil kartu ujian di Kantor BKPP hingga pukul 16.00 Wita kemarin. “Kita beri kesempatan sampai hari jumat untuk pengambilan kartu ujian. Tapi kita harap, pelamar dapat memperhatikan waktu dan jadwal pengambilan kartu ujian ini,” ujarnya.

SKD untuk pelamar diinstansi Pemerintah Kota Kotamobagu dimulai 4 November mendatang di Gedung SMK Cokroaminoto. Tim seleksi pengadaan CPNSD membagi lima sesi untuk hari pertama dan tiga sesi di hari kedua. Waktu pelaksanaan SKD mulai pukul 08.00-09.30 Wita untuk sesi I, pukul 10.00-11.30 Wita sesi II, pukul 12.00-13.30 Wita sesi III, pukul 14.00-15.30 Wita sesi IV dan pukul 16.00-17.30 Wita sesi V. “Kita harap peserta datang satu jam sebelum ujian di mulai. Jangan sampai terlambat,” kata Sekretaris Timsel Pengadaan CPNS, Sahaya Mokoginta. (ads/trz)

Pemkot Terima Penghargaan dari Kemenkeu

Penulis
Tim Redaksi
-

Pemerintah Kota (Pemkot) menerima piagam penghargaan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, atas raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017. Penghargaan itu diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Sulawesi Utara (Sulut), Muhdi, dan diterima Wakil Walikota Nayodo Koerniawan, Rabu (31/10), di Aula Rumah Dinas Walikota.

Wakil Wali Kota menerima piagam penghargaan dari Kaknwil Ditjen Perbendaharaan Sulawesi Utara Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut.

“Saya atas nama ibu Menteri Keuangan mengucapkan selamat kepada Pemerintah Kota Kotamobagu atas raihan opini WTP yang kelima kali secara berturut-turut. Ini prestasi yang luar biasa dan tidak mudah dicapai tanpa ada upaya, kerja keras dan kerja sama semua jajaran. Jika realisasi keuangan baik, maka LKPD juga baik. Sebaliknya, jika realisasi keuangan tidak baik, maka penyusunan dan pelaporan LKPD pasti tidak akan baik juga,” kata Muhdi.

Serah-terima piagam penghargaan dari Ditjen Perbendaharaan Sulut ke Wakil Wali Kota.

Sementara itu, Wakil Walikota, Nayodo Koerniawan, mengungkapkan berbagai prestasi dan penghargaan yang didapat Pemkot khususnya di bidang pengelolaan keuangan, tak lepas dari bimbingan dan arahan Kanwil Ditjen Perbendahaan Sulawesi Utara serta KPPN Kotamobagu atas sinergitas selama ini. “Terima kasih juga kepada semua jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu atas upaya dan kerja keras sehingga berhasil dalam menyusun dan menyajikan LKPD dengan baik yang berbuah opini WTP,” sebutnya.

Suasana acara penyerahan piagama penghargaan.

Mantan Ketua KPU Kotamobagu itu juga berharap, raihan penghargaan itu menjadi pemacu dan pemicu semangat dalam mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi prestasi yang sudah didapat. “WTP bukan prestasi, tapi satu kewajaran yang harus dilaksanakan pemerintah dalam konteks pengelolaan keuangan. Ini harus kita pertahankan dan lebih ditingkatkan lagi kedepannya,” tambahnya. (advertorial)

On the Track Smart City, Pemkot Latih SDM Aparatur

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu on the track smart city. Tahun 2021 ditargetkan ibukota calon Provinsi Bolmong Raya ini sudah menjadi kota cerdas. Untuk mewujudkan target besar itu, Pemerintah Kota (Pemkot) terus berbenah, termasuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintahan hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Ahmad Yani Umar, mengatakan pihaknya saat ini sedang melatih para perangkat pemerintahan agar lebih maksimal dalam penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan sistem pemerintahan. “Kita sementara melatih SDM untuk pembuatan website, perumusan aplikasi sistem pelayanan administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik yang terintegrasi dengan data center,” katanya.

Khusus di tingkat desa dan kelurahan, katanya kedepannya setiap desa dan kelurahan akan memiliki website masing-masing. Dalam website itu memuat data dan informasi yang berkaitan dengan desa dan kelurahan itu sendiri. “SDM di desa dan kelurahan juga akan dilatih. Ini penting agar kedepannya pelayanan pemerintahan hingga di tingkat desa dan kelurahan sudah menggunakan sistem informasi teknologi,” ujarnya.

Walikota Tatong Bara, mengungkapkan sistem pemerintahan berbasis informasi dan teknologi merupakan instruksi presiden. Semua daerah katanya dituntut untuk menjadikan pelayanan publik berbasis IT sebagai jargon daerah. “Pelayanan publik yang cepat, murah, mudah dan transparan mutlak untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu teknologi menjadi paling utama. Kita maju sekarang ini karena sudah berisap sejak awal. Sekarang dunia sudah berkembang dan teknologi informasi sudah menjadi pioner saat ini. Kita sekarang sedang bersiap dan insya allah tahun 2021 Kotamobagu menjadi smart city,” ungkap walikota. (ads/trz)

 

1...532533534...698Halaman 533 dari 698
©