Portal parkir elektronik yang dipasang Dishub di pintu masuk RSUD.
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perhubungan (Dishub) ketambahan satu ladang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni area parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dengan menggunakan portal parkir elektronik, setiap kendaraan yang masuk ke area rumah sakit tersebut wajib membayar retribusi parkir.
Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hisam Paputungan, portal parkir elektronik yang dipasang di pintu masuk-keluar rumah sakit menjadi salah satu sumber dan pendongkrak PAD Dishub. “Itu sudah mulai berlaku beberapa hari lalu. Setiap kendaraan yang masuk harus bayar retribusi,” katanya.
Dijelaskannya, retribusi yang harus dibayar setiap pengendara adalah Rp300 untuk bentor, Rp500 untuk motor dan mobil angkutan penumpang serta Rp1.000 untuk mobil pribadi. Besaran retribusi itu katanya sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2012. “Untuk karyawan rumah sakit tidak dikenakan retribusi. Ada jalur khusus yang disiapkan dan tak melewati palang,” jelasnya.
Lanjutnya, portal parkir elektronik yang dipasang itu bisa mempermudah upaya Dishub dalam mengejar target PAD dari sektor perparkiran sebesar Rp2,8 miliar. “Kita yakin target itu bisa dicapai. Penagihan retribusi juga akan lebih maksimal dengan adanya sistem parkir elektronik ini,” ujarnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) sedang bersiap menyelenggarakan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Terinformasi, pelaksanaan Computer Assistad Test (CAT) untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya akan dilaksanakan di Kota Kotamobagu (KK).
“Informasi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk BMR akan dilaksanakan di sini (Kota Kotamobagu). Soal fasilitas kita siap, kemudian kalau anggaran itu dari daerah masing-masing. Sekarang kita sementara persiapan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.
Ia mengakui, pihaknya sudah siap melaksanakan rekrutmen CPNS baik dari segi penganggaran maupun fasilitas. “Kita sudah siap. Di sini ada fasilitas CAT yang siap digunakan,” sebutnya.
Terkait tahapan rekrutmen CPNS, ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu dibukanya pendaftaran secara serentak oleh BKN. “Untuk persyaratannya nanti akan diumumkan. Yang pasti alokasi formasi sudah ada, dan kita sudah siap melaksanakannya,” ungkapnya.
Ditambahkannya, rekrutmen CPNS tahun ini terbuka untuk umum. Itu artinya, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa mengikutinya. “Jadi tidak ada batasan. Semua bisa ikut, kecuali warga negara asing,” tambahnya. (ads/gito)
Lapangan Volley Ball yang dibangun Pemdes Tabang mulai digunakan masyarakat.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) Tabang memanfaatkan Dana Desa (Dandes) untuk membangun sarana dan prasarana olahraga. Pada 2017 lalu, dibangun lapangan volley ball dengan anggaran sekira Rp190 juta. Fasilitas tersebut dibangun untuk mewadahi masyarakat dalam menyalurkan minat dan bakatnya di bidang olahraga bola voli.
Sangadi (Kepala Desa, red), Junius Frits Dilapanga, mengatakan lapangan bulu tangkis tersebut saat ini sudah dimanfaatkan masyarakat setempat. “Sekarang ini masih digratiskan. Belum ada sewa-nya, karena kita masih akan rapat bersama dengan BUMDes untuk membahas soal ketentuan-ketentuan itu,” katanya.
Kehadiran lapangan bulu tangkis itu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). “Nanti kalau sudah ada keputusan bersama, maka akan ada tarif yang diambil dari setiap penggunaan lapangan itu,” ujarnya.
Lanjutnya, pihaknya juga berencana membangun lapangan futsal dan tempat gym tahun depan. Lokasinya katanya sudah disiapkan di sekitar lapangan volly ball tersebut. “Itu rencananya tahun depan. Kita akan buat sentra olahraga di sini. Selain menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang olahraga, ini juga menjadi sumber PADes,” ujarnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara diundang Menteri Keuangan (Menkeu) mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2018. Sesuai undangan nomor; Und.132/MK.05/2018 yang dintandangani Menkeu, Sri Mulyani, kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9), dengan menghadirkan 80 walikota di Indonesia.
“Ibu walikota diundang ikut Rakernas di Kementrian Keuangan bersama para kepala daerah lain di Indonesia. Sesuai undangan yang diterima, Rakernas itu dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangungan menuju Indonesia yang sejahtera, serta mensinergikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tema Rakernas itu adalah; Pengelolaan Keuangan yang Sehat untuk Indonesia Kuat,” kata Kasubag Pengumpulan Informasi Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda), Hendry Mokodompit.
Ia mengungkapkan, pada kegiatan tersebut Walikota Tatong Bara juga akan menerima penghargaan dari Menkeu karena berhasil membawa Kota Kotamobagu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan sejak Tahun 2013-2017. “Kota Kotamobagu selama periode pemerintahan ibu walikota selalu mendapatkan opini WTP. Insya Hari Kamis (besok), ibu (walikota) akan menerima penghargaan berupa plakat dari Menteri Keuangan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, plakat yang akan diterima walikota disela kegiatan Rakernas tersebut, bukan penghargaan atas diraihnya opini WTP tahun 2017. “Untuk piagam penghargaan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah yang meraih WTP tahun 2017 nanti akan diserahkan pada kesempatan lain. Yang akan diterima besok itu adalah plakat karena berhasil mendapatkan WTP selama lima tahun berturut-turut,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) sedang merancang perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur perangkat daerah urusan penunjang.
Informasi didapat, dari rancangan perubahan struktur tersebut, ada perubahan pada bagian di Sekretariat Daerah (Setda) serta perubahan nama dibeberapa dinas dan badan.
“Yang dilebur hanya satu, yaitu Bagian Tata Usaha Pemerintahan (TUP) gabung ke Bagian Humas. Yang lain hanya perubahan nama, seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Kemudian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ada juga beberapa dinas dan badan lain yang berubah nama,” kata Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg), Chandra Saniman.
Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya tinggal menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sulut untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke DPRD dalam proses penerbitan Peraturan Daerah (Perda). “Bulan ini juga akan diajukan ke dewan. Kalau sudah rampung akan langsung diberlakukan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, perubahan struktur OPD tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah jabatan di lingkup Pemkot Kotamobagu. Jika semula ada 558 jabatan mulai dari eselon IIA hingga IVB, maka dengan adanya perubahan itu menjadi lebih ramping atau hanya menjadi 551 jabatan. “Ada 47 jabatan yang hilang. Seperti jabatan eselon IIIB berkurang satu karena Bagian TUP sudah tidak ada lagi. Dari 47 jabatan yang hilang itu, ada 12 yang digeser ke rumah sakit. Di situ (rumah sakit) juga berubah strukturnya. KTU hilang, tapi ada Kepala Bagian. Semua jabatan kecuali IIA berkurang jumlahnya,” jelasnya.
Lanjutnya, pengurangan jumlah jabatan itu juga berdampak pada berkurangnya beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Jumlah jabatan berkurang 47. Setelah kita hitung, anggaran untuk tunjangan jabatan dan TPP sekitar 1,92 miliar. Ada penghematan belanja pegawai di situ,” terangnya.
Sebelumnya, OPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, terdiri dari; 21 dinas, 5 badan, inspektorat daerah, Sekretariat Dewan (Setwan) dan Sekretariat Daerah (Setda) yang meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Humas, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian TUP dan Bagian Umum. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag, kini merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) menggantikan pejabat sebelumnya, Hidayat Mokoginta, yang sebelumnya mengajukan pengunduran diri. Selasa (18/9), Surat Keputusan (SK) Walikota tentang penunjukan Plt Kepala Disperinaker diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda), Adnan Massinae, di ruang kerjanya.
“Pak Teddy adalah Kepala Dinas PMD, dan hari ini (kemarin, red) sudah resmi menjadi Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Beliau (Teddy) menggantikan Pak Hidayat Mokoginta yang mengundurkan diri karena akan ikut Pileg (Pemilihan Legislatif) 2019,” kata Sekda, Adnan Massinae.
Ia berharap, pejabat yang baru ditunjuk itu bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang baru, serta melanjutkan program kerja dan kegiatan yang dijalankan pejabat sebelumnya. “Setelah ini langsung bekerja. Teliti dan telaah pekerjaan yang belum dicapai, kemudian dianalisa dan dikaji kebutuhan dan kinerja prioritas untuk Tahun 2019,” harapnya.
Sementara itu, Teddy Makalalag, mengaku siap menjalankan amanah yang diberikan kepadanya dengan penuh rasa tanggung jawab. “Terima kasih kepada pimpinan atas amanah ini. Saya akan bekerja sebaik mungkin,” sebutnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) bersama Polres Bolmong menggelar deklarasi Pemilu Damai dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2019 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda), Adnan Massinae, yang mewakili Walikota Tatong Bara, menyampaikan Pemilu legislatif dan Pemilihan Presiden pada 2019 mendatang merupakan sebuah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. “Deklarasi Pemilu damai yang kita laksanakan ini merupakan bagian dari upaya kita dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemilu yang aman, damai, berkualitas serta bermartabat,” kata Adnan, dalam sambutannya.
Ada kesempatan itu, Adnan juga mengimbau masyarakat untuk terus menjaga persaudaraan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan. “Hubungan baik antar sesama yang sudah lama terjalin selama ini harus tetap dijaga dan tak boleh dirusak hanya karena beda pilihan di Pemilu,” imbaunya.
Pada kegiatan itu, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), perwakilan Partai Politik (Parpol), tokoh agama dan tokoh masyarakat mendantangani baliho deklarasi damai. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Kota Kotamobagu, Brenda Anggelita Tumbelaka, dipilih menjadi Noni Sulut pada ajang pemilihan Nyong-Noni Sulut Tahun 2018. Perempuan kelahiran Kelurahan Tumobui itu berhasil menyisihkan para pesaingnya yang diutus kabupaten dan kota lainnya di Bumi Nyiur Melambai.
“Alhamdulillah, utusan Kota Kotamobagu meraih prestasi di ajang pemilihan Nyong-Noni Sulut Tahun 2018. Ini adalah kebanggaan kita semua, karena dia (Brenda Anggelita Tumbelaka) berhasil mengharumkan nama daerah sekaligus membuktikan diri bahwa kita bisa bersaing dengan daerah lain,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Agung Adati.
Ia mengungkapkan, pada Tahun 2015 Brenda dinobatkan sebagai Nanu’ (putri) Kota Kotamobagu Tahun 2015, kemudian di Tahun 2016 menjadi Putri Bunaken dan Putri Pariwisata Nusantara Sulut pada Tahun 2017. Sederet prestasi itu menjadi pembuka jalan kemudahan bagi dirinya untuk bisa mencatatkan prestasi di ajang yang lebih tinggi.
“Selamat dan sukses buat Brenda. Berbagai pencapaian Brenda ini diharapkan bisa ditiru dan menjadi motivasi tersendiri bagi putra-putri Kota Kotamobagu untuk mengukir prestasi serupa di ajang yang sama,” sebut Agung.
Setelah terpilih menjadi Noni Sulut 2018, ia menuturkan Brenda akan menjadi wakil Sulawesi Utara di ajang pemilihan Putri Indonesia. “Kita dukung dan doakan bersama, Brenda bisa sukses di ajang yang lebih tinggi lagi,” tambahnya. (ada/gito)
Gubernur disambut tari kabela saat tiba di stan Pemkot.
Pemerintah Kota (Pemkot) membawa berbagai produk unggulan daerah pada Pameran Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) di Kayuwatu, Sabtu (15/9). Produk-produk yang dipamerkan pada kegiatan dalam rangka HUT ke-54 Provinsi Sulut itu adalah produk Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun potensi pertanian.
“Untuk produk UKM ada kacang goyang yang dipamerkan, kemudian untuk potensi pertanian seperti kopi dan nenas. Pembukaan kegiatan kemarin (Sabtu) dan penutupannya tanggal 24 September,” kata Kepala Bagian Humas, Ham Rumoroy.
Walikota memberi penjelasan ke gubernur soal produk unggulan daerah yang dipamerkan.
Ia mengungkapkan, Gubernur Olly Dondokambey bersama jajarannya mengunungi stand Pemkot usai pembukaan pameran tersebut. Sekitar 20 menit katanya orang nomor satu di Sulut itu melihat berbagai potensi maupun produk unggulan daerah yang dipamerkan melalui kegiatan tersebut. “Pak gubernur datang di stand dan diterima ibu walikota. Kunjungan pak gub itu juga disambut dengan tarian kabela,” ungkapnya.
Walikota foto bersama gubernur dan jajaran pejabat Pemprov.
Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengungkapkan gelaran pameran pembangunan itu sangat baik sebagai wadah promosi berbagai potensi daerah maupun produk-produk UKM. “Kegiatan ini sangat baik, karena kita bisa menampilkan apa saja keunggulan daerah di sini,” ungkap walikota.
Walikota berharap, kegiatan tersebut bisa menjadi pintu masuk investor untuk berinvestasi di Kota Kotamobagu. “Kita harap kegiatan ini dapat membuka peluangn investasi termasuk pasar dari produk-produk yang dihasilkan para pelaku usaha kecil di daerah ini,” harapnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – 55 warga lanjut usia (lansia) yang masuk dalam Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) akan menerima bantuan berupa uang tunai senilai Rp200 ribu. Bantuan tersebut diterima setiap bulan selama empat kali.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Sarida Mokoginta, mengatakan pemberian bantuan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kenutuhan dasar hidup layak bagi para lansia. “Ini program pemerintah pusat yang diturunkan ke provinsi kemudian dilanjutkan ke setiap daerah,” katanya.
Ia mengungkapkan, dalam penyalurannya nanti akan ada lima petugas yang mendampingi setiap lansia. Satu pendamping akan mendampingi lima orang lansia. “Tenaga pendamping itu sudah kita rekrut. Mereka yang akan memverifikasi hingga mendampingi setiap lansia. Satu orang pendamping mengcover lima lansia,” ungkapnya.
Kepala Bidang Rehabilitasi, Chandra Wahid, menjelaskan data lansia yang masuk dari tiap desa dan kelurahan sebanyak 303 orang. Jumlah tersebut katanya tak bisa terakomodir secara keseluruhan, sebab jumlah kuota untuk tahun ini sangat terbatas. “Kita akan verifikasi lagi data yang masuk itu. Yang akan menerima bantuan tentu yang memenuhi kriteria, seperti berusia di atas 60 tahun, kurang mampu, tidak berdaya, mengalami keterlantaran atau tidak ada yang mengurus, serta tidak memiliki usaha,” jelasnya.
Ditambahkannya, pada 2017 lalu sudah ada lansia yang menerima bantuan ASLUT. Jumlah penerima dan nominal yang diterima sama seperti tahun ini. “Yang menerima tahun lalu sudah ada yang meninggal. Itu akan kita kroschek lagi dan akan diganti dengan yang baru,” tambahnya. (ads/gito)
