ZONA KOTAMOBAGU —Tempat pelantikan Tatong Bara dan Nayodo Koerniawan (TB-NK) sebagai walikota dan wakil walikota periode 2018-2023, dipindahkan ke Gedung DPRD Provinsi Sulut, Kairagi. Sebelumnya, pelantikan TB-NK bersama sejumlah kepala daerah lainnya dijadwalkan di Graha Bumi Beringin.
“Hanya lokasi yang dipindah, waktunya tetap sesuai jadwal (pukul 09.00 Wita),” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah (Setda), Anas Tungkagi.
Alasan pemindahan lokasi pelantikan dikarenakan kapasitas Graha Bumi Beringin diperkirakan tak bisa menampung jumlah undangan yang akan hadir. “Mungkin karena pertimbangan Gedung Deprov yang lebih besar, sehingga dipindahkan ke situ. Mengingat banyak juga yang terundang untuk hadir di acara pelantikan itu,” ungkapnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Bisnis Warung Kopi (Warkop) terus menjamur di Kota Kotamobagu. Hampir di setiap wilayah berjejer warung-warung kopi yang menjadi tempat favorit banyak orang untuk sekadar bersantai ataupun melakukan aktivitas lain. Melihat kondisi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut baik dan terus mendorong pengembangannya, karena diyakini akan mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
“Secara geografis, wilayah Kota Kotamobagu sangat strategis karena menjadi daerah transit banyak orang. Apalagi sudah tidak lama lagi ada bandara di Lolak (Kabupaten Bolmong). Dari Bolsel, Boltim dan Modoinding (Minahasa Selatan) yang ke Bandara di Lolak pasti akan mampir sejenak dan minum kopi di sini. Ini harus dimanfaatkan,” kata Walikota Tatong Bara, beberapa waktu lalu.
Salah satu pemilik Wakop, Virgi Mandar, mengaku pendapatan dari hasil penjualan aneka jenis kopi di Warkop-nya cukup lumayan. Omset yang didapat dalam sehari mencapai jutaan rupiah. “Alhamdulillah lancar sampai sekarang meskipun sudah banyak warung kopi di sini. Menu utama di sini adalah kopi, kemudian ada cemilan lainnya juga,” kata pemilik Warkop Jarod Matali itu.
Warkop Jarod yang dikelolahnya itu selalu ramai dan menjadi tempat kumpul banyak orang yang terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan. Di Warkop itu juga menjadi tempat diskusi seputar politik, pemerintahan dan isu yang lagi trend lainnya. “Biasanya mulai ramai di sore ari sampai tengah malam. Di sini saya ada dua orang pekerja yang melayani pengunjung,” sebutnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pembangunan 225 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dimulai. Pekan lalu, bahan dan material yang akan digunakan untuk pembangunannya mulai disalurkan.
Menurut Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Imran Amon, anggaran pembangunan 225 unit BSPS tersebut berasal dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) sebesar Rp3,3 miliar. “Untuk pembangunan satu unit rumah lima belas juta yang diberikan dalam bentuk bahan dan material bangunan. Pengerjaannya dilakukan secara swadaya, kita hanya sekadar mengawasinya saja,” katanya.
Ia mengungkapkan, pihaknya sebelumnya mengusulkan 350 unit BSPS ke KemenPUPR. Namun dari jumlah yang diusulkan itu, hanya 225 diantaranya yang disetujui. “Kita target semua rumah yang tidak layak huni akan tersentuh bantuan ini. Nanti akan kita usulkan lagi sisanya,” ungkapnya.
Lanjutnya, pengusulan bantuan BSPS itu dimulai dari tingkat desa dan kelurahan oleh pemerintah masing-masing dan akan ditindaklanjuti dengan verifikasi. “Nanti setelah itu baru kita usulkan ke kementrian. Sekarang ini sementara proses pendataan lagi rumah-rumah, dan tahun depan disulkan lagi,” ujarnya.
Ditambahkannya, program BSPS diberikan kepada masyarakat kurang mampu dengan tujuan tersedianya rumah yang layak huni. “Harapan kami manfaat dari program ini bisa langsung dirasakan masyarakat khususnya penerima bantuan,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terus berkembang. Data di Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, ada 15.056 UKM yang bergerak di Kota Kotamobagu. Terus berkembangnya UKM itu tak lepas dari upaya pemerintah yang terus mendorong dan membangkitkan gairah UKM yang dilakoni masyarakat secara perorangan.
Menurut Kepala Seksi UKM, Ratna Adhrani, UKM yang ada saat ini terdiri dari 14.837 Usaha Mikro Kecil (UMK) dan 219 Usaha Mikro Besar (UMB). Semua pelaku usaha itu katanya terus didorong untuk mengembangkan usaha masing-masing melalui pemberian bantuan dari pemerintah. “Pelaku UKM kita beri ijin usaha gratis yang bisa menjadi anggunan di bank untuk mendapatkan pinjaman modal. Semuanya kita dorong agar terus berkembang,” katanya.
Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengakui Pemkot terus mendorong pengembangan UKM di daerah. “Tahun ini ada 750 pelaku UKM yang mendapatkan ijin gratis. Total keseluruhan sudah 3.402 pelaku usaha yang diberikan ijin secara gratis,” ungkapnya.
Lanjutnya, setelah diberikan ijin pihaknya melakukan pengawalan hingga pada pengembangan jenis usaha. “Sekarang ijin yang kita berikan itu sudah digunakan, dan usaha yang dijalankan terus berkembang,” ujarnya.
Disisi lain, ia mengingatkan semua pelaku UKM untuk terus meningkatkan kualitas produk usahanya masing-masing, agar bisa bersaing dengan produk lainnya. “Usaha yang dijalankan harus dikelola dengan baik agar bisa berkembang dan memberi dampak terhadap perekonomian,” imbaunya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) menginisiatif melaksanakan simulasi tes CAT yang akan diikuti para calon pelamar CPNS. Simulasi itu akan dilaksanakan Sabtu(22/9) di Gedung SMK Cokroaminoto.
Menurut Sekretaris Daerah (Sekda), Adnan Massinae, simulasi CAT merupakan inisiatif Pemkot yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. “Pelaksanaannya hanya satu hari. Nanti akan digilir agar semua bisa ikut,” katanya.
Ia mengungkapkan, semulasi CAT tersebut hanya dikhususkan bagi calon pelamar yang ber-KTP Kota Kotamobagu. Namun demikian, tidak ada batasan jurusan yang sesuai dengan alokasi formasi di Kota Kotamobagu. “Asalkan dia ber-KTP Kota Kotamobagu bisa ikut simulasi meskipun tidak ada jurusannya di sini dan berencana ikut (seleksi CPNS) di daerah lain,” ungkapnya.
Ditambahkannya, fasilitas pendukung pelaksanaan simulasi CAT seperti komputer sudah siap. Bahkan untuk menjamin kelancarannya, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PLN soal jaminan tidak ada pemadaman listrik selama pelaksanaannya. “Kita juga sudah siapkan genset untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.
Disisi lain, ia mengimbau semua calon peserta untuk serius dan bersungguh-sungguh mengikuti semilasi CAT. “Saat ikut simulasi harus diperhatikan betul apa-apa yang harus diisi, kemudian pahami cara mengisi soal lewat komputer. Teknis pelaksanaannya seperti tes CPNS. Jadi semua harus bersungguh-sungguh ikut simulasi ini,” imbaunya. (ads/gito)
Portal parkir elektronik yang dipasang Dishub di pintu masuk RSUD.
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perhubungan (Dishub) ketambahan satu ladang Pendapatan Asli Daerah (PAD), yakni area parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Dengan menggunakan portal parkir elektronik, setiap kendaraan yang masuk ke area rumah sakit tersebut wajib membayar retribusi parkir.
Menurut Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Hisam Paputungan, portal parkir elektronik yang dipasang di pintu masuk-keluar rumah sakit menjadi salah satu sumber dan pendongkrak PAD Dishub. “Itu sudah mulai berlaku beberapa hari lalu. Setiap kendaraan yang masuk harus bayar retribusi,” katanya.
Dijelaskannya, retribusi yang harus dibayar setiap pengendara adalah Rp300 untuk bentor, Rp500 untuk motor dan mobil angkutan penumpang serta Rp1.000 untuk mobil pribadi. Besaran retribusi itu katanya sesuai Peraturan Daerah (Perda) nomor 5 Tahun 2012. “Untuk karyawan rumah sakit tidak dikenakan retribusi. Ada jalur khusus yang disiapkan dan tak melewati palang,” jelasnya.
Lanjutnya, portal parkir elektronik yang dipasang itu bisa mempermudah upaya Dishub dalam mengejar target PAD dari sektor perparkiran sebesar Rp2,8 miliar. “Kita yakin target itu bisa dicapai. Penagihan retribusi juga akan lebih maksimal dengan adanya sistem parkir elektronik ini,” ujarnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) sedang bersiap menyelenggarakan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Terinformasi, pelaksanaan Computer Assistad Test (CAT) untuk wilayah Bolaang Mongondow Raya akan dilaksanakan di Kota Kotamobagu (KK).
“Informasi dari BKN (Badan Kepegawaian Negara) untuk BMR akan dilaksanakan di sini (Kota Kotamobagu). Soal fasilitas kita siap, kemudian kalau anggaran itu dari daerah masing-masing. Sekarang kita sementara persiapan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.
Ia mengakui, pihaknya sudah siap melaksanakan rekrutmen CPNS baik dari segi penganggaran maupun fasilitas. “Kita sudah siap. Di sini ada fasilitas CAT yang siap digunakan,” sebutnya.
Terkait tahapan rekrutmen CPNS, ia mengungkapkan pihaknya masih menunggu dibukanya pendaftaran secara serentak oleh BKN. “Untuk persyaratannya nanti akan diumumkan. Yang pasti alokasi formasi sudah ada, dan kita sudah siap melaksanakannya,” ungkapnya.
Ditambahkannya, rekrutmen CPNS tahun ini terbuka untuk umum. Itu artinya, setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa mengikutinya. “Jadi tidak ada batasan. Semua bisa ikut, kecuali warga negara asing,” tambahnya. (ads/gito)
Lapangan Volley Ball yang dibangun Pemdes Tabang mulai digunakan masyarakat.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) Tabang memanfaatkan Dana Desa (Dandes) untuk membangun sarana dan prasarana olahraga. Pada 2017 lalu, dibangun lapangan volley ball dengan anggaran sekira Rp190 juta. Fasilitas tersebut dibangun untuk mewadahi masyarakat dalam menyalurkan minat dan bakatnya di bidang olahraga bola voli.
Sangadi (Kepala Desa, red), Junius Frits Dilapanga, mengatakan lapangan bulu tangkis tersebut saat ini sudah dimanfaatkan masyarakat setempat. “Sekarang ini masih digratiskan. Belum ada sewa-nya, karena kita masih akan rapat bersama dengan BUMDes untuk membahas soal ketentuan-ketentuan itu,” katanya.
Kehadiran lapangan bulu tangkis itu menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). “Nanti kalau sudah ada keputusan bersama, maka akan ada tarif yang diambil dari setiap penggunaan lapangan itu,” ujarnya.
Lanjutnya, pihaknya juga berencana membangun lapangan futsal dan tempat gym tahun depan. Lokasinya katanya sudah disiapkan di sekitar lapangan volly ball tersebut. “Itu rencananya tahun depan. Kita akan buat sentra olahraga di sini. Selain menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan minat dan bakatnya di bidang olahraga, ini juga menjadi sumber PADes,” ujarnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara diundang Menteri Keuangan (Menkeu) mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2018. Sesuai undangan nomor; Und.132/MK.05/2018 yang dintandangani Menkeu, Sri Mulyani, kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/9), dengan menghadirkan 80 walikota di Indonesia.
“Ibu walikota diundang ikut Rakernas di Kementrian Keuangan bersama para kepala daerah lain di Indonesia. Sesuai undangan yang diterima, Rakernas itu dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen keuangan negara untuk mendukung pembangungan menuju Indonesia yang sejahtera, serta mensinergikan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tema Rakernas itu adalah; Pengelolaan Keuangan yang Sehat untuk Indonesia Kuat,” kata Kasubag Pengumpulan Informasi Bagian Humas Sekretariat Daerah (Setda), Hendry Mokodompit.
Ia mengungkapkan, pada kegiatan tersebut Walikota Tatong Bara juga akan menerima penghargaan dari Menkeu karena berhasil membawa Kota Kotamobagu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan sejak Tahun 2013-2017. “Kota Kotamobagu selama periode pemerintahan ibu walikota selalu mendapatkan opini WTP. Insya Hari Kamis (besok), ibu (walikota) akan menerima penghargaan berupa plakat dari Menteri Keuangan,” ungkapnya.
Ditambahkannya, plakat yang akan diterima walikota disela kegiatan Rakernas tersebut, bukan penghargaan atas diraihnya opini WTP tahun 2017. “Untuk piagam penghargaan kepada kementrian, lembaga dan pemerintah daerah yang meraih WTP tahun 2017 nanti akan diserahkan pada kesempatan lain. Yang akan diterima besok itu adalah plakat karena berhasil mendapatkan WTP selama lima tahun berturut-turut,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) sedang merancang perubahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu sebagai tindaklanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan nomenklatur perangkat daerah urusan penunjang.
Informasi didapat, dari rancangan perubahan struktur tersebut, ada perubahan pada bagian di Sekretariat Daerah (Setda) serta perubahan nama dibeberapa dinas dan badan.
“Yang dilebur hanya satu, yaitu Bagian Tata Usaha Pemerintahan (TUP) gabung ke Bagian Humas. Yang lain hanya perubahan nama, seperti Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD). Kemudian Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menjadi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Ada juga beberapa dinas dan badan lain yang berubah nama,” kata Kasubag Kelembagaan dan Analisis Jabatan Bagian Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg), Chandra Saniman.
Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya tinggal menunggu rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sulut untuk selanjutnya ditindaklanjuti ke DPRD dalam proses penerbitan Peraturan Daerah (Perda). “Bulan ini juga akan diajukan ke dewan. Kalau sudah rampung akan langsung diberlakukan,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, perubahan struktur OPD tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah jabatan di lingkup Pemkot Kotamobagu. Jika semula ada 558 jabatan mulai dari eselon IIA hingga IVB, maka dengan adanya perubahan itu menjadi lebih ramping atau hanya menjadi 551 jabatan. “Ada 47 jabatan yang hilang. Seperti jabatan eselon IIIB berkurang satu karena Bagian TUP sudah tidak ada lagi. Dari 47 jabatan yang hilang itu, ada 12 yang digeser ke rumah sakit. Di situ (rumah sakit) juga berubah strukturnya. KTU hilang, tapi ada Kepala Bagian. Semua jabatan kecuali IIA berkurang jumlahnya,” jelasnya.
Lanjutnya, pengurangan jumlah jabatan itu juga berdampak pada berkurangnya beban belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Jumlah jabatan berkurang 47. Setelah kita hitung, anggaran untuk tunjangan jabatan dan TPP sekitar 1,92 miliar. Ada penghematan belanja pegawai di situ,” terangnya.
Sebelumnya, OPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016, terdiri dari; 21 dinas, 5 badan, inspektorat daerah, Sekretariat Dewan (Setwan) dan Sekretariat Daerah (Setda) yang meliputi Bagian Pemerintahan, Bagian Humas, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Bagian TUP dan Bagian Umum. (ads/gito)
