Mobil pedagang beras terparkir melintang di jalan kompleks Pasar 23 Maret.
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) kembali dipusingkan oleh sejumlah pedagang beras yang berjualan di badan jalan kompleks Pasar 24 Maret atau tepat berada di Jalan Bumbungon. Meski sudah berulang kali ditertibkan, namun pedagang itu masih tetap saja berjualan di tempat yang bukan semestinya.
Pantauan koran ini, sejumlah mobil bak terbuka yang bermuatan beras berjejer rapih di pinggir jalan. Kondisi itu menyebabkan terganggunya arus kendaraan yang melintas di jalan tersebut.
“Mobil mereka (pedagang beras) diparkir di jalan. Itukan jalan umum, bukan tempat berjualan. Jalan sudah jadi sempit karena mobil mereka diparkir melintang,” kata Arman Afandi, Pengendara Bentor.
Ia berharap, pemerintah melalui dinas terkait dapat segera menertibkan sejumlah pedagang yang dinilai sudah mengganggu ketertiban umum tersebut. “Harus ada penertiban, karena itu jalan umum bukan pasar,” tambahnya.
Menanggapinya, Kepala Disdagkop dan UKM, Herman Aray, mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut. “Kita akan turun bersama di lapangan. Kalau ada pedagang yang berjualan badan jalan, akan kita tertibkan,” ungkapnya.
Disisi lain, ia mengimbau semua pedagang untuk tidak melakukan aktivitas jual-beli di tempat yang dilarang, seperti badan jalan dan trotoar. “Bukan hanya pedagang beras, tapi semua. Kita harap ada kerja samanya,” imbaunya. (ads/gito)
Momentum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2018 diharapkan menjadi wadah untuk menggugah keramahan dan kepedulian terhadap anak. Hal ini diutarakan Walikota Tatong Bara saat memberi sambutan pada peringatan HAN, Senin (6/8) di Lapangan Boki Hotinimbang.
Menurut walikota, peringatan HAN merupakan bagian dari upaya untuk menjamin pemenuhan atas hak hidup, tumbuh kembang, serta mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan bentuk diskriminasi lainnya. Kata walikota, setiap anak berhak atas tumbuh dan berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki demi perwujudan anak-anak yang Gesit, Empati, Berani, Unggul dan Sehat (GENIUS). “Semua anak perlu mendapat perlindungan dan jaminan dalam pemenuhan hak-hak mereka,” kata walikota.
Pada kesempatan itu, walikota juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang selalu mendukung Pemerintah Kota (Pemkot) dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, sehingga Kota Kotamobagu bisa mendapatkan penghargaan tingkat nasional dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), yakni Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2018 dan Sekolah Ramah Anak (SRA) yang didapat Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Kotamobagu.
“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang selama ini terus memberi dukungan kepada pemerintah dalam pemenuhan hak anak serta memberi perlindungan terhadap anak,” sebut walikota.
Peringatan HAN itu dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para pejabat eselon II, III dan IV, tenaga honorer di serta ribuan siswa-siswi di Kota Kotamobagu. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU — Dinas Pertanian akan meminjampakaikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) berupa mesin perontok dan traktor kepada kelompok-kelompok tani di Kotomobagu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Suratinoyo.
Menurutnya, ada enam unit mesin perontok dan 19 unit traktor roda dua serta dua unit traktor roda enam bantuan dari Kementrian Pertanian (Kementan). “Bantuan ini tidak diserahkan secara permanen, tapi hanya dipinjampakaikan. Kalau ada petani yang membutuhkan, bisa datang ke sini. Yang bisa menggunakannya hanyalah petani yang berada dalam satu kelompok,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, dua jenis Alsintan tersebut baru akan diserahterimakan secara simbolis oleh walikota pada 17 Agustus mendatang atau setelah selesai upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). “Nanti setelah diserahkan baru boleh digunakan oleh petani,” ungkapnya.
Ia meyakini, dua jenis Alsintan itu akan sangat membantu petani mulai proses penanaman hingga panen nanti. “Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberi manfaat positif kepada masyarakat khususnya petani,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) menyurati semua desa dan kelurahan terkait pemasukan data hewan kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha, 22 Agustus mendatang. Hal itu dimaksudkan agar bisa diketahui jumlah hewan yang akan disembelih nanti.
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos), Adin Mantali, mengatakan pemasukan data jumlah hewan kurban itu paling lambat dua hari sebelum hari H Idul Adha. Dengan begitu, akan memudahkan pihaknya mendata jumlah hewan hingga tempat penyembelihan yang ada di desa dan kelurahan. “Kami sengaja kirim surat lebih awal, karena pengalaman di tahun-tahun sebelumnya ada yang nanti pada hari H baru memasukkan data. Untuk itu kita harap agar surat yang kita kirim itu bisa segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, setiap tahunnya selalu ada penyembelihan hewan kurban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupuan secara pribadi di desa dan kelurahan. “Kalau yang disembelih pemerintah itu bantuan dari walikota, SKPD dan pihak lainnya. Kalau di desa dan kelurahan itu biasanya milik orang pribadi. Kemudian untuk tahun lalu ada satu ekor sapi dari presiden. Tahun mudah-mudahan ada juga, karena sudah ada proposal yang dikirim baik ke presiden atau ke gubernur,” ungkapnya.
Ketua Panitia Hari Besar Islam (PHBI), Sande Dodo, menuturkan pihaknya sudah menyurati semua SKPD terkait penyembelihan hewan kurban pada Idul Adha nanti. “Kita juga tinggal menunggu daftar penyumbang hewan kurban. Bisa perkelompok, bisa juga perorangan,” tuturnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Pengguna pengguna alat kontrasepsi non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) terus meninkat. Data di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berenca (DPPKB), tahun 2017 ada 3.215 pengguna suntik dan 1.991 menggunakan pil. Sedangkan di tahun 2018 (hingga bulan juni), pengguna suntik sebanyak 6.612 dan pil 3.611.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakkan, Hasriati Assi, mengakui minat warga menggunakan alat kontrasepsi non MKJP masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya pengguna non MKJP dalam dua tahun terakhir. Namun demikian, pihaknya akan memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat soal kelebihan penggunaan alat kontrasepsi tersebut non MKJP. “Ini tugas kita untuk menyosialisasikan kepada masyarakat soal penggunaan alat kontrasepsi MKJP. Ini lebih baik dibandingkan non MKJP,” ujarnya.
Namun demikian, ia menyebut secara perlahan sudah banyak masyarakat khususnya ibu-ibu yang beralih dari alat kontrasepsi non MKJP ke MKJP. “Peminat MKJP juga banyak. Sosialisasi akan terus kita maksimalkan, agar pengguna alat kontrasepsi bisa memahami bahwa itu yang lebih baik,” ujarnya.
Kepala DPPKB, Aldjufri Ngandu, mengungkapkan Pemkot melalui kebijakan Walikota Tatong Bara berkomitmen dalam program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Hal itu dibuktikan dengan dialokasikannya anggaran untuk program tersebut, penyediaan sarana dan fasilitas penunjang serta menghadirkan Kampung KB dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
“Salah satu fokus ibu walikota adalah di bidang ini (kependudukan dan KB). Kita sebagai instansi teknis sekarang ini sedang giat-giatnya melaksanakan berbagai program dan kegiatan, agar apa yang menjadi tujuan kedepannya akan dicapai,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Juli lalu, Walikota Tatong Bara mendapat Satyalancana Pembangunan dari Presiden Joko Widodo yang diserahkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK), Puan Maharani, karena dinilai berkomitmen tinggi terhadap pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Dinas Ketahanan Pangan (DKP) akan segera menyalurkan Bantuan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Bantuan berupa benih, pupuk dan polybag akan diberikan kepada empat kelompok perempuan yang ada di Kelurahan Mongkonai Barat, Molinow, Motoboi Kecil dan Tumubui.
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, Nulisa Pudul, mengatakan bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dengan anggaran sekira Rp27 juta. “Kita tinggal menunggu petunjuk pimpinan untuk penyalurannya. Rencananya pekan ini,” katanya.
Ia menjelaskan, tahun sebelumnya pihaknya juga menyalurkan bantuan yang sama kepada 15 kelompok berbeda yang tersebar di desa dan kelurahan. “Tahun lalu anggarannya delapan puluh juta, sehingga jumlah kelompok yang menerima bantuan lebih banyak. Tapi tahun ini hanya sedikit karena keterbatasan anggaran, dan yang disetujui hanya empat kelompok dengan anggaran dua puluh tujuh juta,” jelasnya.
Kepala DKP, Nurachim Mokoagow, berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Agar sasaran dari pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dapat terpenuhi. “Manfaatkan pekarangan rumah untuk menanam benih yang diberikan. Karena yang akan merasakan manfaat dari bantuan ini adalah ibu-ibu itu sendiri,” harapnya. (ads/gito)
Walikota Tatong Bara foto bersama Menhub (tengah).
ZONA KOTAMOBAGU — Walikota Tatong Bara melobi bantuan bus sekolah di Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Jumat (3/8), walikota menemui Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, dan menyerahkan proposal bantuan.
Menurut walikota, upaya melobi bantuan bus tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan transportasi khusus para pelajar.
“Dengan adanya bus sekolah, tentu akan sangat membantu anak-anak kita ke sekolah,” kata walikota.
Selain bantuan bus, pada kesempatan itu walikota juga mengajukan proposal permohonan bantuan fasilitas alat penerang jalan yang rencananya akan dipasang pada 1.000 titik yang tersebar di wilayah Kota Kotamobagu.
“Alat penerang jalan ini juga kita butuhkan dalam rangka memberi jaminan keselamatan bagi pengguna jalan khusus di malam hari. Apalagi Kota Kotamobagu saat ini menjadi tujuan banyak orang, dan itu berdampak pada meningkatnya jumlah kendaraan,” ungkap walikota.
Walikota beharap, dua proposal yang diajukan tersebut bisa disetujui dan segera terealisasi. “Mudah-mudahan permohonan kita ini bisa disetujui,” harapnya.
Saat menemui Menhub di ruang kerjanya, walikota datang bersama Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, anggota Komisi V DPR RI Nurhayati serta Sesdit Perhubungan Udara Kemenhub Pramintohadi. (ads/gito)
ZONA HUKRIM – Satuan Reserse Narkoba Polres Bolmong kembali mengungkap kasus peredaran sabu di Bumi Totabuan. Dalam pengungkapan kasus itu, seorang tersangka berinisial IM (34), warga Desa Pusian, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, diamankan bersama barang bukti satu paket sabu yang dibawanya dari Tompaso Baru, Kabupaten Minahasa Selatan. Tersangka ditangkap saat melintas di Jalan Raya Desa Modayag, Kabupaten Bolmong Timur.
Pengungkapkan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat yang ditindaklanjuti petugas dengan melakukan penyelidikan selama beberapa hari. Sebelum dilakukan penangkapan, petugas terlebih dahulu membuntuti tersangka saat perjalanan pulang seusai membeli barang haram itu dari Desa Tompaso Baru menuju ke Desa Pusian.
Ketika melintas di Jalan Raya Desa Modayag Barat, petugas dengan kendaraan roda empat mencegat dan menghentikan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja berwarna hijau tanpa nomor polisi yang dikendarai tersangka. Tak ada perlawanan saat dilakukan penangkapan, namun pria berambut gondrong itu mencoba mengelabui petugas dengan membuang barang bukti yang dibawanya itu di pinggiran jalan. Meski demikian, petugas berhasil menemukan barang bukti tersebut dan langsung membawa tersangka ke Polsek Modayag.
“Tersangka sudah ditahan dan sekarang dalam penyidikan,” kata Kasat Narkoba, AKP Stenly Mawidingan.
Ia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan petugas, tersangka mengaku mendapat satu paket sabu itu setelah dibeli dari rekannya yang ada di Desa Tompaso Baru seharga Rp1 juta. “Dia (tersangka) mengaku sudah beberapa kali membeli sabu kepada temannya itu,” ungkapnya.
Atas perbuatannya itu, ia menambahkan tersangka diancam dengan pasal 112 Undang-undang nomor 35 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman paling rendah lima tahun.
“Kita mengimbau kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba. Kita terus melakukan operasi untuk memberantas peredaran narkoba di Bolmong Raya. Kalau ditemukan, pasti akan ditindak tegas,” tambahnya.
Sebelumnya Satres Narkoba Polres Bolmong juga berhasil mengungkapkan peredaran 1,4 kilo gram ganja dan 10 paket sabu. Dari pengungkapkan dua kasus sebelumnya itu, ada enam orang yang diamankan petugas. (trz/gito)
Walikota Tatong Bara melobi bantuan bus sekolah dan Alat Penerang Jalan (APJ) di Kementrian Perhubungan (Kemenhub). Jumat (3/8), walikota menemui langsung Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menyerahkan proposal bantuan.
Menurut walikota, upaya melobi bantuan bus tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan transportasi khusus pelajar. “Dengan adanya bus sekolah, tentu akan sangat membantu anak-anak kita ke sekolah,” ujar walikota.
Selain itu, walikota mengungkapkan Kota Kotamobagu saat ini masih membutuhkan fasilitas APJ. Usulan APJ ke Kemenhub tersebut direncanakankan akan dipasang pada 1.000 titik yang tersebar di semua wilayah. “Kotamobagu saat ini menjadi tujuan banyak orang, dan itu berdampak pada meningkatnya volume pekerjaan. Untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi pengendara khusus di malam hari, perlu ada lampu penerang jalan,” ungkap walikota.
Saat menemui Menhub di ruang kerjanya, walikota datang bersama Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow, anggota Komisi V DPR RI Nurhayati serta Sesdit Perhubungan Udara Kemenhub Pramintohadi. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berinovasi dengan memanfaatkan Informasi Teknologi (IT) dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Setelah sukses dengan berbagai aplikasi layanan publik dan layanan pemerintahan, kini melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkot menghadirkan aplikasi Elektronik Catatan Harian Kinerja (e-CHK) khusus tenaga kontrak.
Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, mengatakan e-CHK adalah sistem informasi yang mempermudah pengelolaan laporan kinerja harian tenaga kontrak khususnya di Dinas Kominfo.
“Aplikasinya sudah bisa di download smartphone. Cara kerjanya adalah setiap tenaga kontrak menginput laporan kinerja harian secara online. Absen juga sudah termasuk di dalamnya. Jadi kalau ada yang tidak menginput laporan, maka sama saja yang bersangkutan itu tidak masuk kantor. Untuk laporan kinerja bulan ini, di print out pada awal bulan berikutnya. Nantinya itu yang akan menjadi dasar evaluasi kinerja mereka (tenaga kontrak),” katanya.
Lanjutnya, penggunaan e-CHK tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba untuk tenaga kontrak di Dinas Kominfo, dan kedepannya akan diterapkan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencananya dua minggu depan kita akan sosialisasikan ke semua SKPD hingga ke Kecamatan dan sampai ke desa dan kelurahan.
“Ini hanya khusus tenaga kontrak, karena untuk ASN sudah ada aplikasi SIKAP (Sistem Informasi Kinerja Aparatur Pemerintahan),” ujarnya.
Dijelaskannya, penggunaan e-CHK tersebut akan sangat membantu pimpinan SKPD dalam mengevaluasi kinerja tenaga semua tenaga kontrak. “Manfaat dari penggunaan aplikasi ini adalah mempermudah proses pelaporan kinerja. Dengan adanya e-CHK ini tentu akan memotivasi semua tenaga kontrak untuk meningkatkan kinerjanya,” jelasnya. (ads/gito)