Beranda blog Halaman 558

18 Grup Masamper se-Sulut Rebutan Hadiah Puluhan juta

Agung Adati

ZONA KOTAMOBAGU – Lomba masamper se-Sulawesi Utara (Sulut) akan dilaksanakan di Lapangan Boki Hotinimbang, Sabtu (21/7) malam ini. 18 grup yang berasal dari berbagai daerah di Sulut, sudah terkonfirmasi atau mendaftar mengikuti lomba berhadiah puluhan juta rupiah itu.

Ketua Panitia Pelaksana, Didi Manarat, mengatakan jumlah pendaftar masih memungkinkan bertambah hingga sehari sebelum lomba dilaksanakan. “Yang terdaftar sementara sudah 18 grup. Setiap grup terdiri atas 25 orang. Untuk sementara Kota Manado yang paling banyak, ada 10 grup. Kemudian Kota Bitung 3 grup, Minahasa Selatan 2 grup, Bolmong 1 grup dan Kota Kotamobagu 2 grup. Setiap pemenang lomba dari juara I, II, III dan harapan I, II dan III mendapatkan hadiah uang pembinaan,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini persiapan pelaksanaan lomba tersebut sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hari H pelaksanaannya. “Secara keseluruhan sudah siap. Mudah-mudahan kegiatan berjalan lancar sesuai yang kita harapkan bersama,” ungkapnya.

Ia mengakui, gelaran kegiatan tersebut terlaksana atas dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot). “Terima kasih kepada ibu walikota yang mendukung penuh pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan lewat kegiatan lomba masamper ini, dapat lebih mempererat hubungan warga Nusa Utara dengan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Agung Adati, mengungkapkan pelaksanaan lomba masamper tersebut merupakan wujud kepedulian Pemkot dalam mengangkat budaya masamper sebagai salah satu kearifan lokal di Sulawesi Utara. “Lomba ini diikuti oleh komunitas masyarakat Nusa Utara, dan antusias masyarakat untuk mengikutinya cukup besar,” ungkap Agung. (ads/gito)

Pemkot Dapat Anggaran 1,7 miliar dari Dirjen Cipta Karya

Imran Amon

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mendapat anggaran sebesar Rp1,7 miliar dari Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Anggaran tersebut diperuntukan pada pembangunan sanitasi di Desa Bilalang I dan Kelurahan Kotobangon pada program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat.

“Ibu walikota sudah menandatangani kerja sama dengan pemerintah pusat terkait pelaksanaan program pembangunan sanitasi berbasis masyarakat. Alhamdulillah, Kota Kotamobagu mendapatkan dua lokasi, yaitu di Desa Bilalang I dan Kelurahan Kotobangon. Anggarannya enam ratus juta per lokasi,” kata Kepala Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PRKP), Imran Amon.

Ia menjelaskan, pembangunan sanitasi di dua lokasi tersebut akan segera dilaksanakan yang akan ditandai dengan peletakkan batu pertama oleh Walikota Tatong Bara. “Setelah penandatangan kerja sama itu, langsung action plan di lapangan. Proses pengerjaannya melalui swakelola atau dengan memberdayakan masyarakat setempat. Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahannya, untuk anggaran dari APBN,” jelasnya.

Ditambahkannya, tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan anggaran untuk program dalam rangka pencapaian universal acces. Di Sulawesi Utara katanya hanya ada enam daerah, yakni Kota Kotamobagu, Minahasa Tenggara, Minahasa, Tomohon, Tahuna dan Manado. “Di Bolmong Raya hanya Kota Kotamobagu yang dapat,” tambahnya. (ads/gito)

Walikota Tandatangani Kerja Sama dengan Dirjen Cipta Karya KemenPUPR

Walikota Tatong Bara dan kepala daerah lainnya saat menandatangani perjanjian kerja sama

Pemerintah Kota (Pemkot) mendukung pencapaian target nasional universal acces 100 persen air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 sanitasi. Rabu (18/7), Walikota Tatong Bara menandatangani kerja sama dengan Dirjen Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait pelaksanaan program pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Reduse Reuse dan Recycle (3R) di Kota Kotamobagu.

Walikota foto bersama dengan kepala daerah lain.

Perjanjian kerja sama itu selain berisi soal dukungan dalam pencapaian universal acces, berisi juga kesiapan Pemkot dalam pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) yang akan dibangun di Desa Bilalang I dan Kelurahan Kotobangon.

“Pemkot mendukung secara penuh pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan di Kota Kotamobagu. Kita sudah menyiapkan lahan yang rencananya akan menjadi lokasi pembangunan IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah) Komunal,” kata walikota.

Walikota Tatong Bara bersama para tamu dan undangan saat menghadiri kegiatan penandatangan kerja sama

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan disela kegiatan penyiapan infrastruktur berbasis masyarakat pada satuan kerja penyehatan lingkungan permukiman masyarakat. (advertorial)

Efisiensi Anggaran, Kegiatan tak Penting Dipangkas

Ilustrasi

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) memastikan akan mengefisiensi anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Helftrits Lahimade.

Menurutnya, sejumlah kegiatan yang belum terlalu mendesak dan bukan skala prioritas akan dipangkas. Hal itu dilakukan guna mengefisiensi beban belanja dalam APBD Perubahan. “Kegiatan yang belum prioritas akan kita pending dulu, seperti belanja perjalanan dinas, makan minum dan kegiatan lain yang belum mendesak. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik, tetap akan kita akomodir,” katanya.

Ia mengungkapkan, saat ini sementara dilakukan fasilitasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan dan selanjutnya akan masuk pada penyusunan draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan. “Ini akan kita pacu, karena ibu walikota menargetkan Bulan Agustus sudah dibawa ke dewan untuk dibahas bersama. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai yang kita harapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPKD Inontat Makalalag, menerangkan ada beberapa hal yang menjadi skala prioritas pada APBD Perubahan. Salah satunya adalah pelunasan utang ke pihak ketiga yang belum terselesaikan tahun lalu. Ada sekitar enam miliar untuk beberapa kegiatan, termasuk pembangunan tower rumah sakit,” terangnya.

Ia memastikan, APBD Perubahan takkan mengakomodir kegiatan-kegiatan fisik yang waktu pengerjaannya memakan waktu beberapa bulan. “Tidak ada kegiatan fisik, karena pertimbangan waktu pengerjaannya memakan waktu yang lama sementara tahun anggaran tinggal menyisahkan beberapa bulan lagi,” tambahnya. (ads/gito)

Pemkot Dorong Pengembangan Budidaya Mina Padi

muljadi-surotenojo
Muljadi Suratinoyo

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pertanian dan Perikanan memanfaatkan potensi sawah untuk membudidaaya ikan mina padi melalui kelompok-kelompok budidaya ikan yang ada di Kota Kotamobagu. Menurut Kepala Bidang Perikanan dan Budidaya, Anto Mamonto, budidaya mina padi belum banyak diketahui orang. Padahal itu katanya menjanjikan keuntungan yang besar.

“Sistem mina padi ini merupakan cara pemeliharaan ikan di sela-sela tanaman padi. Jenis ikan yang paling baik untuk pada sistem ini adalah Ikan Nila, karena dia bisa tumbuh dengan baik meskipun di air yang dangkal,” katanya.

Dijelaskannya, pertumbuhan tanaman padi tidak akan terganggung dengan adanya pemeliharaan ikan di sawah, sebab sistem pengairannya disesuaikan sehingga proses produksinya tak akan terganggu. “Budidaya mina padi ini menguntungkan khususnya bagi para petani,” jelasnya.

Lanjutnya, pihaknya akan memberi bantuan kepada empat kelompok budidaya ikan. Setiap kelompok akan mendapatkan Rp6,5 juta untuk pengadaan 3.000 bibit untuk luas 1.000 meter persegi. “Anggarannya dari DAK (Dana Alokasi Khusus). Rencananya bantuan ini akan kita salurkan pada Bulan Agustus,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Suratinoyo, mengungkapkan sasaran dari pengembangan budidaya mina padi itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani. “Keuntungannya besar. Ini akan kita kembangkan, karena bisa membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat,” ungkapnya. (ads/gito)

Akademisi Dukung Wacana Walikota Pindah RKUD dari BSG

Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Pernyataan Walikota Tatong Bara yang mengisyaratkan akan memindahkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dari Bank SulutGo (BSG) ke bank lain, mendapat dukungan dari akademisi Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK), Rey Simbala.

Menurutnya, sikap acuh tak acuh oleh jajaran direksi BSG menjadi alasan munculnya wacana walikota memindahkan RKUD dari BSG. “Menurut saya jika pihak Bank SulutGo tidak mampu memenuhi permintaan para pemegang saham terkait kejelasan komitmen yang berkaitan dengan kepentingan daerah, maka sifatnya wajib bagi Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memindahkan RKUD ke bank lain,” ujarnya.

Lanjutnya, salah satu permintaan Pemkot Kotamobagu dan juga Pemkab Bolmong soal pengisian posisi strategis di jajaran BSG yang belum secara maksimal mengakomodir kader-kader Bolmong Raya, adalah hal yang wajar. Katanya, jika merujuk pada pembagian porsi, setidaknya ada putra-putri dari Bolmong Raya yang berada di jajaran komisaris ataupun direksi. “Sekitar 10 tahun terakahir tidak ada lagi nama orang Mongondow (BMR) yang berada pada level jajaran direksi. Menjadi hal yang sangat keliru jika alasannya hanya karena orang Mongondow tidak mampu bersaing atau berkompetisi pada level itu,” ujar Dosen Fakultas Ekonomi itu.

Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengungkapkan pihaknya mendorong agar segera dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. “Kita ingin itu segera dilaksanakan, mengingat ada banyak hal yang akan dibahas, termasuk didalamnya soal kebijakan jajaran direksi,” ungkap walikota, usai apel korpri kemarin.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inontat Makalalag, mengakui pihaknya siap menindaklanjuti pemindahan RKUD dari BSG jika itu sudah menjadi keputusan pimpinan. “Kalau terjadi demikian, maka semua transaksi keuangan Pemkot akan dipindah ke bank lain,” ujarnya.

Dijelaskannya, besaran dana Pemkot yang ada dalam RKUD tidak menentu. Sebab tergantung dengan dana transfer dari pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Itu juga tergantung dengan transaksi per hari,” jelasnya. (ads/gito)

BPBD Siagakan Personil 1×24 jam

Refly Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyiagakan personil di posko siaga bencana yang ada di eks gedung Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang (RSUDB). Hal itu dimaksudkan agar ada respon cepat dari tim penanggulangan bencana ketika sewaktu-waktu terjadi bencana alam.

“Tim kita siaga 1 x 24 jam di posko. Jadi ketika terjadi bencana alam, tim sudah siap dan langsung turun ke lokasi,” kata Kepala BPBD, Refly Mokoginta.

Ia mengungkapkan, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di BPBD terlibat dalam aksi penanggulangan bencana. Ketika terjadi bencana, pihaknya turun full tim ke lokasi yang terdampak bencana. “Kita juga terus berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya baik untuk penanggulangan maupun pemberian bantuan. Kemudian ketika tim turun ke lapangan, sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti kendaraan dan lainnya,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan ancaman bencana alam yang bisa terjadi kapan dan dimana saja. “Harus selalu waspada, terutama bagi yang bermukim di daerah rawan bencana karena daerah kita rawan bencana banjir maupun longsor,” imbaunya. (ads/gito)

Pemkot Anggarkan 1,7 miliar untuk Pembebasan Lahan Jalan Masuk Pasar Genggulang

Herman Aray
Herman Aray

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan pasar yang representatif untuk masyarakat. Salah satunya adalah yang berada di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara. Untuk menunjang operasional pasar tersebut, Pemkot akan membangun akses jalan masuk ke pasar yang berada di kompleks pemukiman warga itu.

“Sekarang sementara proses pembebasan lahan. Mudah-mudahan bisa selesai akhir bulan ini atau paling lambat awal Agustus,” kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM), Herman Aray.

Ia menjelaskan, anggaran untuk pembebasan lahan warga yang akan dilalui proyek pembangunan jalan masuk pasar tersebut sebesar Rp1,7 Triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Panjang jalan sekitar 200 meter dan lebar 24 meter. Lahan yang akan dilalui itu miliki delapan orang. Ada lahan kosong, ada juga bangunan rumah warga. Untuk biaya per meternya masih akan kita hitung lagi disesuaikan dengan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak),” jelasnya.

Lanjutnya, pembangunan fisik jalan tersebut akan dilaksanakan setelah proses pembebasan lahan selesai. “Pekerjaan itu di Dinas PU, kemungkinan tahun depan akan dikerjakan. Untuk bangunan pasar sudah selesai, tinggal pembangunan jalan saja,” ujarnya. (ads/gito)

Tiga Koperasi Dapat Hadiah 37,5 juta

Foto bersama walikota, Kepala Disperindagkop dan perwakilan tiga koperasi usai menerima hadiah secara simbolis.

ZONA KOTAMOBAGU – Tiga koperasi terbaik di Kota Kotamobagu yang menjadi pemenang lomba dalam rangka Hari Koperasi ke-71, mendapat hadiah berupa uang tunai sebesar Rp37,5 juta. Serah terima hadiah tersebut dilakukan usai apel korpri di Lapangan Boki Hotinimbang, Selasa (17/7), oleh Walikota Tatong Bara kepada perwakilan dari tiga koperasi tersebut.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray, menjelaskan tiga koperasi yang mendapat hadiah tersebut adalah Koperasi Sepakat, Yuda Amerta dan Sinar Mas. “Untuk juara I mendapat hadiah lima belas juta, juara II dua belas juta lima ratus dan juara III sepuluh juta. Kemudian yang mendapat juara I nantinya akan menjadi wakil Kota Kotamobagu pada lomba koperasi tingkat provinsi tahun depan,” jelasnya.

Lanjutnya, ketiga koperasi yang ditetapkan sebagai pemenang atau yang terbaik itu sebelumnya telah melalui tahapan penilaian pada Bulan Maret, April dan Mei lalu. “Ada beberapa kriteria penilaiannya, diantaranya soal administrasi, rutinitas melaksanakan RAT (Rapat Akhir Tahunan) dan sebagainya. Penilaian ini rutin kita laksanakan setiap tahun,” ujarnya.

Disisi lain, ia mendorong 80 koperasi aktiv di Kota Kotamobagu untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan. “Semua harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Sebab koperasi ini menjadi salah satu penggerak roda ekonomi masyarakat,” tambahnya. (ads/gito)

Direksi Bank SulutGo Diminta Gelar RUPS Luar Biasa

Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) merespon surat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong terkait permintaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa. Surat bernomor 900/Setdakab/08/224/VII/2018 tertanggal 12 Juli 2018, perihal permintaan RUPS Luar Biasa Bank SulutGo yang ditujukan ke pemegang saham pengendali dan pemegang saham Bank SulutGo.

“Dalam surat itu, Pemkab Bolmong meminta direksi menggelar RUPS Luar Biasa seperti yang dibicarakan pada RUPS sebelumnya. Kita (Pemkot) sebagai salah satu pemegang saham mendukung langkah Pemkab Bolmong itu,” kata Walikota Tatong Bara.

Lanjut walikota, pihaknya menunggu respon dari jajaran Direksi Bank SulutGo soal tindak lanjut surat Pemkab Bolmong tersebut. Jika permintaan itu tidak diindahkan, walikota mengaku akan mempertimbangkan untuk memindahkan Rekening Kas Umum Daerah ke bank lain. “Kita masih menunggu respon dari mereka (Direksi Bank SulutGo), jika tidak kita pertimbangkan untuk memindahkan RKUD,” ujarnya.

Walikota mengungkapkan, Pemkot bersama DPRD Kotamobagu pernah menyurat ke Direksi Bank SulutGo untuk rapat bersama terkait berbagai persoalan yang terjadi diinternal bank tersebut. “Sudah beberapa kali kita menyurat, tapi tidak ada tanggapan. Mereka tak kooperatif, padahal kami adalah satu satu pemegang saham juga,” ungkap walikota.

Disisi lain, walikota mengakui sedikit kecewa dengan berbagai kebijakan pihak Bank SulutGo, baik soal penempatan jajaran direksi maupun rekrutmen pegawai yang belum secara maksimal mengakomodir kader-kader Bolmong Raya. “Soal perekrutan karyawan saja kenapa harus di Manado lagi. Harusnya diserahkan saja ke daerah (kantor cabang) saja,” sebut walikota. (ads/gito)