ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Tak hanya menyasar kaum perempuan, pria juga menjadi sasaran melalui program Keluarga Berencana (KB) vasektomi. Tercatat, saat ini terdapat 35 pria di Kota Kotamobagu yang telah menggunakan vasektomi.
“Tahun 2016 ada 31 orang, kemudian tahun 2017 4 orang. Untuk tahun ini belum ada, tapi tetap kita maksimalkan,” kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Aldjufri Ngandu.
Ia mengungkapkan, pihaknya saat ini terus melakukan sosialisasi di tiap desa dan kelurahan. Hal itu dalam rangka mensukseskan program KB yang sedang giat-giatnya dilaksanakan pemerintah. “Kita harap melalui sosialisasi yang rutin kita laksanakan, banyak kaum pria di Kotamobagu yang berminat untuk ikut program KB,” ungkapnya.
Ditambahkannya, hingga saat ini belum ada pengguna vasektomi yang mengeluh pasca mengikuti program tersebut. “Rata-rata alasan mereka yang ikut KB karena sayang istri dan ingin hidupnya sehat,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) kembali mempersiapkan langkah strategis untuk pelaksanaan Program Nasional (Prona) Pengukuran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang akan digratiskan bagi masyarakat untuk tahun 2018.
Penjabat Sementara (Pjs), Muhammad Mokoginta, meminta PTSL untuk tahun ini harus dikawal. Setiap camat, lurah hingga kepala desa diminta membantu kelancaran sosialisasi ke masyarakat.
“Program ini sangat penting sebab ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo. Untuk itu saya meminta kepada seluruh camat, lurah dan kepala desa untuk membantu masyarakat agar proses kegiatan PTSL ini tidak ada kendala,” kata Rudi.
Lanjutnya, camat, lurah dan kepala desa merupakan ujung tombak pelayanan. Sehingga itu katanya wajib untuk memberikan pelayanan termasuk pendataan masyarakat yang akan menjadi peserta PTSL.
“Demi memaksimalkan program PTSL, segera dilakukan pendataan kepada warga agar bisa tercover melalui program ini,” ujarnya.
Ditambahkannya, PTSL tahun ini digratiskan seperti yang dilakukan Tahun 2017. “PTSL tahun ini seperti tahun lalu, tetap digratiskan tanpa dipungut biaya dalam bentuk apapun. Pemkot berencana akan mengintervensi melalui APBD 2018 demi suksesnya program ini,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Mengantisipasi gangguan pemadam listrik dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMP sederajat, Dinas Pendidikan menyurati PT PLN Area Kotamobagu. Surat yang dikirim Kamis (19/4) itu berisi tentang permohonan tidak adanya pemadaman listrik selama pelaksanaan UNBK.
“Suratnya sudah kita kirim tadi (kemarin, red), tapi belum ada responnya. Mudah-mudahan saja tidak ada gangguan jaringan listrik dan telkom selama pelaksanaan ujian ini,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Rukmi Simbala.
Lanjutnya, mengantisipasi gangguan pemadaman listrik katanya ada beberapa sekolah yang sudah menyiapkan genset. “Ada beberapa sekolah yang sudah siapkan genset untuk antisipasi pemadaman listrik secara tiba-tiba,” ujarnya.
Menanggapinya, Asisten Manager PLN Area Kotamobagu, Leonardo Manurung, mengungkapkan pihaknya terus berupaya agar tidak terjadi pemadaman listrik. Bahkan untuk menjamin pelaksanaan UNBK, pihaknya menjamin tidak ada pemadaman berencana selama pelaksanaan ujian. “Pada prinsipnya kami selalu berupaya agar tidak ada pemadaman. Kalaupun ada gangguan teknis secara tiba-tiba pasti akan langsung ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ditambahkannya, saat ini pihaknya juga sedang mendata jumlah sekolah yang melaksanakan UNBK sekaligus mengidentifikasi daya listrik ditiap sekolah pelaksana ujian. “Kita data jumlah sekolah yang melaksanakan ujian. Apakah mereka menyiapkan genset atau tidak. Kalau tidak kita siap mem-back up dengan menyiapkan genset sebagai antisipasi jika ada gangguan teknis pada jaringan secara tiba-tiba,” tambahnya.
Diketahui, UNBK tingkat SMP sederajat akan dimulai Senin (23/4) hingga Kamis (26/4) pekan depan. Tercatat, ada 2.352 peserta yang terdiri dari 1.107 laki-laki dan 1.245 perempuan. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp18 miliar dari pemerintah pusat sudah diterima Pemerintah Kota (Pemkot). Meski baru sebagiannya yang masuk ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun anggaran tersebut sudah dibagi dan mulai dimanfaatkan oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inontat Makalalag, mengatakan DID itu diberikan pemerintah pusat sebagai pentuk apresiasi karena berhasil dalam mengelola keuangan daerah tahun sebelumnya. “Sudah ditrasnfer sejak Maret lalu, tapi baru sembilan miliar. Sisanya nanti pada tahap II sekitar bulan Agustus,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Inontat Makalalag.
Lanjutnya, pencairan DID tahap II baru bisa dilakukan jika penggunaan tahap I minimal sudah mencapai 80 persen. “Nanti kalau sudah terealisasi anggaran tahap I baru kita ajukan permintaan pencairan tahap II,” ujarnya.
Kepala Bidang Anggaran, Helfrits Lahimade, mengungkapkan hampir semua SKPD mendapatkan pembagian DID yang peruntukkannya bersifat umum. “Ada 36 bidang pemanfaatannya, mulai dari pendidikan, kesehatan dan lainnya. Sifatnya umum, berbeda dengan DAK (Dana Alokasi Khusus),” ungkapnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) memperpanjang waktu pendaftaran peserta Nanu-Uyo tahun 2018 hingga 29 April mendatang. Perpanjangan waktu pendaftaran itu diharapkan bisa dimanfaatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun desa dan kelurahan khususnya yang belum mendaftarkan utusan untuk segera mendaftarkannya.
“Pendaftarannya di kantor (Disparbud). Jadi bagi SKPD maupun desa dan kelurahan maupun pribadi yang belum mendaftar, masih ada kesempatan sampai tanggal 29,” kata Kepala Disparbud, Agung Adati.
Ia mengungkapkan, hingga batas akhir pendaftaran gelombang pertama pata 16 April, pihaknya sudah menerima 42 pendaftar yang berasal dari utusan SKPD dan pribadi.
“Sudah ada 42 peserta, tapi masih ada SKPD yang belum mendaftarkan perwakilannya,” ungkapnya.
Ditambahkannya, tahapan seleksi Uyo-Nanu Tahun 2018 akan dimulai pada 30 April mendatang atau sehari setelah pendaftaran gelombang kedua berakhir. “Kita harap semua calon peserta bisa mempersiapkan diri sebelum dimulai tahapan seleksi,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Bisnis sapu ijuk masih menjadi primadona dan sebagai salah satu sumber pendapatan mayoritas warga Desa Sia’, Kecamatan Kotamobagu Utara. Bahkan kerajinan tradisional itu masih tetap bertahan dan mampu bersaing dengan produk yang sama di era modern saat ini.
Eli Simbong (49), salah satu pengrajin sapu ijuk di desa tersebut, mengaku dirinya sudah mulai menggeluti bisnis tersebut selama 40 tahun. Dengan menjual sapu ijuk hasil buatannya sendiri, ia mampu membiayai kebutuhan keluarga sehari-sehari. “Sejak masih SD saya sudah belajar membuat sapu ijuk. Ini masih saya lakukan sampai sudah punya istri dan anak,” sebutnya.
Ia mengungkapkan, dirinya bisa membuat 100 hingga 200 buah sapu ijuk dalam sepekan. Sapu tersebut kemudian dijual ke warung maupun toko yang ada di Kota Kotamobagu. “Sudah ada langganan tetap, jadi sulit menjualnya. Hasil penjualan cukup lumayan dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga,” ungkapnya.
Kepala Desa Sia, Herto Balansa, mengatakan sapu ijuk hasil kerajinan masyarakat di desanya masih memiliki nilai jual di pasaran. Meski banyak produk serupa dengan bahan yang lebih modern, namun sapu ijuk katanya masih diminati masyarakat.
“Kualitas sapu ijuk tidak kalah dan bisa bersaing. Hargnya juga cukup terjangkau, hanya tujuh ribu per buah,” katanya.
Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, dihadapan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang bersama rombongan saat berada di Desa Bilalang I, membeberkan berbagai produk unggulan daerah yang ada di desa di Kota Kotamobagu. Salah satu yang sebutkan Pjs Walikota adalah sapu ijuk yang sentra pengembangannya ada di Desa Sia. Menurut Pjs Walikota, pengembangan semua produk unggulan daerah termasuk sapu ijuk dilakukan pemerintah dan masyarakat desa melalui dana desa.
“Meski Kota Kotamobagu adalah wilayah perkotaan, tapi memiliki 15 desa dan rata-rata memiliki produk unggulan masing,” sebutnya. (ads/gito)
Sekkot Adnan Massinae foto bersama jajaran ASN Kotamobagu usai menerima PPD 2018.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) kembali meraih prestasi di tahun ini. Kali ini, piagam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan predikat terbaik I berhasil dibawa pulang ke Kota Kotamobagu. Penghargaan itu diterima Sekretaris Kota (Sekkot) disela kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi, di Grand Kawanua International Convention Manado, Rabu (18/4).
Penghargaan tersebut juga diraih Pemkot tahun sebelumnya yang saat itu masih bernama Anugerah Pangripta Nusantara.
“Ini prestasi luar biasa di awal Tahun 2018,” kata Sekkot, Adnan Massinae, usai menerima penghargaan tersebut.
Keberhasilan Pemkot meraih terbaik I PPD 2018 membuat Kota Kotamobagu masuk nominasi penilaian tahap IV PPD 218 tingkat nasional. Hal itu sesuai surat elektronik yang diterima Pemkot dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beberapa hari lalu. Di Sulawesi Utara, Kota Kotamobagu adalah satu-satunya daerah yang masuk nominasi tersebut.
“Kita sedang mempersiapkan bahan materi untuk penilaian tahap IV. Penialaiannya menggunakan metode presentasi dan wawancara,” ujar Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), Sofyan Mokoginta. (ads/gito)
Kadis Kominfo, Ahmad Yani Umar, saat memberi materi pada seminar dan dialog kota cerdas.
ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ahmad Yani Umar, menjadi salah satu narasumber pada seminar dan dialog kota cerdas yang dilaksanakan PT Nusantara Compnet Integrator, di Hotel Novotel, Manado, mulai Selasa (17/4).
Ia mengungkapkan penerapan e-Government bagi setiap daerah bertujuan untuk mentransformasikan sistem pemerintah yang terlalu birokratis dan tradisional menuju ke arah digitalisasi.
“Hal ini tidak main-main lagi. Pemerintah sesuai dengan aturan dan regulasi diharuskan untuk mentransformasikan sistem pelayanan pemerintahan dan sistem pelayanan publik bagi setiap kabupaten dan kota. Agar nantinya pelayanan yang tadinya terlalu birokratis dirubah menjadi lebih mudah, cepat, tepat dan akuntabel,” katanya, usai kegiatan.
Lanjutnya, penerapan sistem tersebut harus ditunjang dengan infrastruktur serta tenaga ahli yang memadai serta adanya penguatan regulasi. Di Kota Kotamobagu, katanya sesuai Peraturan Walikota (Perwako) nomor 37 Tahun 2017, bahwa pengembangan e-Government saat ini sudah mumpuni.
“Infrastruktur IT di Kota Kotamobagu saat ini sudah mumpuni walaupun masih dalam proses pengembangan. Hal ini mendapat pengakuan dari Grand Forensic Examiner Polri yang juga salah satu narasumber,” ujarnya.
Grand Forensic Examiner Polri, AKBP Muhammad Nuh AL Azhar, mengakui Pemkot merupakan salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang giat dan aktiv membuda bidang Informasi dan Teknologi (IT). “Setahu saya Pemda yang giat dan aktiv membina IT itu tidak banyak di Indonesia. Dari jumlah yang sedikit itu salah satunya adalah Kota Kotamobagu, makanya saya bilang bagus. Sekarang sudah jamannya digital, harusnya Pemda yang lain juga ikut seperti Pemerintah Kota Kotamobagu,” sebutnya.
Hadir pada kegiatan tersebut, Tim Jakarta Smart City, Dinas Kominfo Kabupaten Banyuasin dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI), serta Badan Perencanaan Pembangunan dan Dinas Kominfo se-Sulwesi Utara. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) melirik berbagai potensi yang ada di desa masing-masing untuk dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Di Desa Kopandakan I, Kecamatan Kotamobagu Selatan, pemerintah setempat memilih Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sebagai salah satu usaha yang dikembangkan lewat BUMDes.
Bendahara Desa Kopandakan I, Gita Ongking, mengatakan penyertaan modal untuk pengembangan usaha melalui BUMDes dialokasikan lewat dana desa tahun 2017 sebesar Rp150 juta yang dibagi dalam empat jenis usaha, seperti penjualan kue, pembuatan pangkalan gas LPG, peternakan ayam kampung dan pertamini. “Tahun ini tinggal kita kembangkan lagi,” katanya.
Sangadi (kepala desa, red) Kopandakan I, Muslim Tungkagi, mengungkapkan jenis usaha yang diolah lewat BUMDes tersebut merupakan hasil keputusan bersama antara pemerintah dan masyarakat lewat musyawarah desa.
“Kami berharap usaha ini bisa mendapatkan hasil yang baik dan menjadi sumber pendapatan desa yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat di sini,” harapnya.
Dijelaskannya, dipilihnya beberapa jenis usaha tersebut karena disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan, keberadaan pertamini tersebut akan bisa menjawab kebutuhan masyarakat soal BBM.
“Di sini banyak yang punya kendaraan baik roda dua, roda tida dan roda empat. Dengan adanya pertamini maka warga tak perlu lagi ke pusat kota untuk mendapatkan BBM karena di sini sudah ada,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Oesman Sapta Odang, meminta semua kepala desa untuk dapat memanfaatkan dana desa dengan baik. Selain untuk pembangunan infrastruktur dana yang diberikan pemerintah itu dimanfaatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa lewat BUMDes.
“Semua desa harus punya BUMDes. Banyak potensi yang bisa dikembangkan, salah satunya pompa bensin. Ini penting agar BBM subsidi bisa sampai ke masyarakat dengan harga murah, karena banyak kejadian BBM bersubsidi sampai ke masyarakat dengan harga mahal,” katanya, saat memberi sambutan pada seminar regional undang-undang desa nomor 6 Tahun 2014 di Hotel Sutanraja Kotamobagu, pekan lalu. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Para Sangadi (kepala desa, red) dan lurah diminta untuk memaksimalkan penagihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Hal ini disampaikan Asisten I Nasrun Gilalom saat evaluasi PBB di Desa Kbo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Senin (16/4).
Menurutnya, PBB dan sektor lain menjadi sumber pendapatan daerah. Oleh karena itu ia meminta agar semua pihak terkait bisa memaksimalkan penagihannya di lapangan. “Sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita berasal dari retribusi dan PBB. Manfaatnya untuk pembangunan juga sedang kita rasakan saat ini,” kata Nasrun.
Ia mengungkapkan, evaluasi serapan PBB-P2 akan rutin dilakukan. Agar berbagai persoalan yang ditemui di lapangan bisa dicarikan solusinya.
“Dengan evaluasi seperti ini kita bisa mengetahui apa kendala yang dihadapi di lapangan, kemudian dicairkan solusinya. Agar kedepannya semua berjalan lancar,” ungkapnya.
Target PBB-P2 tahun ini sebesar Rp2.857.220.742. Target tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah Rp2.824.345.581 atau mengalami kenaikan sekira Rp32.875.161 setelah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Besaran target tersebut diyakini bisa dicapai dengan melihat potensi PBB-P2 yang ada di tiap desa dan kelurahan.
Kepala Bidang Penetapan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ilmar Rusman, mengatakan pihaknya sudah mulai mendistribusi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPPT) PBB-P2 ke pemerintah desa dan kelurahan. Jumlah SPPT yang didistribusikan sebanyak 29.303 lembar. Setelah menerima SPPT tersebut, pemerintah desa dan kelurahan sudah bisa melakukan penagihan ke masyarakat.
“Kita harap ada kerja sama dari pemerintah desa dan kelurahan untuk memaksimalkan penagihan, agar target yang diberikan bisa dicapai. Kemudian diharapkan juga ada kesadaran dari setiap wajib pajak agar memperhatikan kewajiban pajaknya,” ungkapnya. (ads/gito)
