30 ribu Anak Belum Miliki KIA

Penulis

Sabtu, 31 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – 30 ribu anak di Kota Kotamobagu belum memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Data diperolah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), hingga akhir Februari ada 37.757 anak. Dari jumlah itu, baru 7.189 diantaranya yang telah memiliki KIA.

Kepala Dinas Dukcapil, Virginia Olii, mengatakan KIA merupakan kartu identitas untuk anak-anak berusia 0 sampai 17 tahun. Dalam penerbitannya, Dinas Dukcapil bekerja sama dengan Dinas Pendidikan termasuk anak-anak yang duduk di bangku sekolah dari tingkatan PAUD, TK, SD, SMP dan SMA.

“Kami turun langsung ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi. Kemudian berkas pengurusannya kita terima secara kolektif dari sekolah dan langsung diproses. Sekarang ada banyak berkas yang sedang diproses untuk penerbitan KIA, tapi ada juga yang dikembalikan karena belum lengkap,” katanya.

Ia mengungkapkan, pemberian kartu identitas kepada anak ini akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak anak.

“Nantinya, ketika anak itu berusia 17 tahun dia sudah bisa langsung merekam e-KTP,” ungkapnya.

Lanjutnya, penerbitan KUA berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 2 Tahun 2016.

“Kita harap, kedepannya semua anak di Kota Kotamobagu bisa memiliki KIA. Masalah yang sering ditemui adalah orang tua melampirkan bukti pemeriksaan golongan darah anak yang bersangkutan. Kemudian ada juga yang bukan penduduk Kotamobagu tapi memasukan berkas,” ujarnya. (ads/gito)

Perangkat Desa-Kelurahan Diminta Jadi Corong Kesukseskan Pilkada

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 29 Maret 2018

Diskusi politik yang dilaksanakan Badan Kesbangpol.

ZONA KOTAMOBAGU – Perangkat desa dan kelurahan diminta menjadi corong dalam mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini di Kota Kotamobagu. Hal ini dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Irianto Mokoginta, saat diskusi politik yang dilaksanakan di Aula Badan Kesbangpol, Rabu (28/3).

Menurutnya, peran perangkat desa dan kelurahan dalam mewujudkan Pilkada damai dan berintegritas sangat penting.

“Pilkada damai dan berintegritas adalah cita-cita kita semua. Butuh dukungan dan kerja sama dari semua pihak dalam mewujudkannya,” kata Irianto.

Melalui kegiatan itu, ia berharap masyarakat bisa ikut ambil bagian dalam kesuksesan penyelenggaraan pesta demokrasi di Kota Kotamobagu.

“Kegiatan ini dipandang perlu dilakukan, agar semua ikut ambil bagian dalam mensukseskan Pilkada serentak. Kemudian momentumnya juga tepat, karena tidak lama lagi akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah,” ujarnya.

Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, mengungkapkan kegiatan tersebut dapat memberi pemahaman dan gambaran tentang Pilkada serta peran perangkat desa dan kelurahan dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di Kota Kotamobagu.

“Ini sangat positif. Melalui kegiatan ini bisa diketahui bagaimana menyikapi persoalan yang timbul di masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil tidak menyalahi aturan yang berlaku,” kata Adnan.

Pada kesempatan itu, ia mengajak semua pihak untuk ambil bagian dalam menciptakan Pilkada yang aman, damai dan lancar.

“Semua punya peran masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Mari kita sukseskan bersama Pilkada serentak tahun ini,” imbaunya.

Ketua Divisi SDM dan Sosialisasi KPU, Iwan Manoppo, mengungkapkan ada banyak hal yang ditanyakan peserta kegiatan yang terdiri dari sangadi, lurah, perangkat desa dan keluraha, serta tok0h masyarakat. Beberapa hal yang paling krusial yang ditanyakan adalah seputar pelaksanakan tahapan kapanye dialogis yang sedang berlangsung serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon walikota dan wakil walikota.

“Terjadi interaksi antara KPU dengan peserta yang hadir di forum ini. Semua yang ditanyakan mereka kita jawab sesuai regulasi yang ada. Mudah-mudahan mereka memahaminya agar kedepannya kebijakan yang diambl tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ungkapnya.

Ia berharap, melalui kegiatan itu pemerintah desa dan kelurahan serta tokoh masyarakat mendapat banyak pelajaran untuk disampaikan kepada masyarakat ada yang di desa dan kelurahan masing-masing.

“Kegiatan ini sangat baik, karena melalui forum ini kami mendapat ruang untuk mengajak masyarakat dalam mensukseskan Pilkada serentak,” tambahnya. (ads/gito)

Pemkot Optimis Kembali Raih Piala Adipura

Penulis

Tim Redaksi

Kamis, 29 Maret 2018

Tim penilai adipura saat menilai di salah satu titik pantau.

ZONA KOTAMOBAGU – Tim penilai adipura baru saja menyelesaikan penilaian kedua (P2) di Kota Kotamobagu. Semua titik pantau termasuk beberapa titik pantau tambahan seperti Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan rumah ibadah menjadi fokus penilaian tim penilai yang terdiri dari Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) dan akademisi yang didampingi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Penilaian sudah dilakukan dan berakhir kemarin (Senin),” kata Sekretaris DLH, Abdul Thalib Dilapanga.

Ia mengungkapkan, saat melakukan penilaian tim penilai mengakui Kota Kotamobagu lebih unggul dari daerah lain. Namun demikian, pemerintah dan masyarakat Kota Kotamobagu disarankan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan.

“Kita yakin Kota Kotamobagu bisa mempertahankan piala adipura. Untuk itu diharapkan ada kerja sama dari semua elemen masyarakat dengan tidak membuang sampah sembarangan serta tidak memangkas pohon perindang yang ditanam di pinggir jalan, karena itu menjadi poin tersendiri saat penilaian,” ungkapnya.

Sejumlah titik pantau yang dinilai terdiri atas pemukiman warga, jalan, pasar, pertokoan, perkantoran, rumah sakit, Puskesmas, sekolah, terminal, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), bank sampah dan sebagainya.

Asisten I, Nasrun Gilalom, mengaku optimis Kota Kotamobagu bisa mempertahankan piala adipura yang didapat pada Tahun 2016 dan 2017 lalu.

“Insya allah kita bisa dapat lagi piala adipura tahun ini,” sebutnya. (ads/gito)

15 Desa Terima 58,4 miliar

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 28 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – 15 desa di Kota Kotamobagu akan menerima anggaran sebesar Rp58,4 miliar tahun ini. Besaran anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (Dandes) Rp17,4 miliar, Alokasi Dana Desa (ADD) Rp39,4 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Rp654 juta dan retribusi daerah Rp900 juta.

Kepala Seksie Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Rum Mokoagow, mengatakan pencairan semua anggaran tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk Dandes dilakukan tiga tahap, tahap I 20 persen, tahap II dan tahap III masing-masing 40 persen. Sedangkan ADD, DBH dan retribusi dilakukan sebanyak empat kali, masing-masing 25 persen dari total anggaran.

“Untuk pencairan ke rekening desa tinggal tergantung dari permintaan desa itu sendiri. Sekarang anggaran itu sudah ada di Kas Daerah, tinggal menunggu penyelesaian Perdes APBDes kemudian dicairkan ke rekening kas desa,” katanya.

Anggaran yang diterima setiap desa dalam setahun bervariasi. Yang tertinggi adalah Desa Kobo Kecil sebesar Rp5 miliar dan terendah Desa Sia Rp3 miliar.

“Jadi tidak semua sama, karena ada klasifikasinya,” ujarnya.

Ditambahkannya, peruntukan anggaran tersebut adalah untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur desa, serta insentif perangkat desa. “Untuk insentif perangkat desa dibayarkan melalui ADD,” tambahnya. (ads/gito)

Hari ini, Dokumen LAKIP Dibawa ke Kementrian

Penulis

Tim Redaksi

Rabu, 28 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menuntaskan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017. Selanjutnya, dokumen tersebut akan dibawa ke pemerintah pusat untuk dinilai.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), Nehru Mokoginta, mengatakan batas waktu pemasukan LAKIP Tahun 2017 adalah Tanggal 30 Maret. Untuk Kota Kotamobagu katanya semua sudah dirampungkan dan tinggal dibawa ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Insya allah besok (hari ini, red) akan kita bawa ke sana. Selanjutnya kita tinggal menunggu penilaian,” kata Nehru.

Ia mengungkapkan, pihaknya menargetkan LAKIP Tahun 2017 mendapat nilai BB atau lebih baik dari capaian Tahun 2016 yakni B. “Insya allah kita dapat BB. Kalaupun belum sampai ke situ, setidaknya capaian tahun sebelumnya bisa kita pertahankan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, jika mendapatkan nilai BB maka Pemerintah Kota (Pemkot) akan mendapatkan insentif dari pemerintah pusat. “Progres nilai LAKIP dari tahun ke tahun terus naik. Insya allah untuk LAKIP 2017 nilainya juga naik,” tambahnya. (ads/gito)

Pengurus P2TP2A, Gugus TPPO dan Forum Anak Kecamatan Dilantik

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 27 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae melantik dan mengukuhkan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pengurus Forum Anak Kecamatan se-Kota Kotamobagu, Selasa (27/3) di Aula Rumah Dinas Walikota.

Dalam sambutannya, Sekkot menegaskan agar seluruh pengurus P2TP2A, Gugus Tugas TPPO dan Forum Anak agar terus meningkatkan peran aktivnya dalam rangka mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai Kota Layak Anak.

“Mari kita cegah dan berantas bersama segala bentuk driskiminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak, maupun mencegah serta memberantas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang di Kota Kotamobagu,” kata Adnan.

Lanjutnya, perlu ada dukungan dan kerja sama dari semua elemen masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak. “Kita harus saling mendukung dalam menjadikan Kota Kotamobagu sebaga kota layak anak,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Sitti Rafiqah Bora, mengungkapkan selain telah membentuk P2TP2A, Gugus Tugas TPPO dan Forum Anak, pihaknya juga telah dan akan melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Semua itu dilakukan dalam rangka mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai kota layak anak.

“Kami optimis dengan kerja sama dari lintas sektor serta dukungan dari masyarakat, kedepannya Kota Kotamobagu bisa menjadi kota layak anak,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pekan ini pihaknya juga akan mulai melakukan pengisian data terkait kegiatan penilaian Kota Layak Anak. “Kita harap ada dukungan dari semua elemen masyarakat,” tambahnya. (advetorial)

Pengumpulan Uang di Pinggir Jalan Harus Berijin

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 27 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pengumpulan uang atau barang yang biasa dilakukan warga di Desa dan Kelurahan tak bisa lagi dilakukan sembarangan. Hal itu diperbolehkan jika terlebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Dinas Sosial.

Pekan lalu, Dinas Sosial menyosialisasikan Undang-undang nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang kepada para sangadi dan lurah.

“Setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang, entah itu untuk bantuan bencana alam ataupun untuk disumbangkan ke rumah ibadah, harus mendapat ijin tertulis dari Dinas Sosial,” kata Kepala Dinas Sosial, Sarida Mokoginta.

Ia mengimbau, para sangadi, lurah maupun tokoh masyarakat di tiap desa dan kelurahan untuk dapat menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat di wilayah masing-masing. “Kita harap ada kerja sama dari pemerintah desa dan kelurahan, khususnya dalam menginformasikan ke masyarakat,” imbaunya.

Ia mengungkapkan, pengaturan pengumpulan uang atau bahan itu diatur dalam Undang-undang nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang.

“Kegiatan itu tidak boleh dilakukan secara individu, tapi harus melalui organisasi, yayasan atau perkumpulan apa saja yang memiliki kepanitiaan. Kalau memenuhi unsur-unsur itu, akan kita keluarkan ijinnya,” ungkapnya. (ads/gito)

16 miliar untuk Sarana Penunjang RSUD

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 27 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya meningkatkan infrastruktur kesehatan. Setelah merampungkan fisik bangunan ‘gedung kembar’ atau tower A dan B Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Pemkot kembali membangun sarana penunjang lainnya untuk menunjang pelayanan ke masyarakat di rumah sakit yang berlokasi di Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan itu.

Anggaran sebesar Rp16 miliar yang bersumber dari DAK dan BKK telah siap untuk membiayai pembangunan sarana penunjang, seperti gedung ICCU, radiologi, laboratorium, pemulasaran jenazah, instalasi farmasi dan instalasi unit transfusi. Saat ini, sedang berproses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) pelelangnan pekerjaan kasa konsultasi perencanaan pembangunan sarana penunjang tersebut.

“Sekarang sementara proses lelang DED (Detail Engineering Design). Insya Allah Bulan April lelang fisiknya,” kata Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan, Alfian Hasan.

RSUD Kotamobagu tersebut dipersiapkan sebagai rumah sakit rujukan regional di Bolmong Raya dan beberapa daerah tetangga lainnya seperti Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Utara. Selain menggenjot pembangunan infrastruktur, Pemkot juga terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

“Insya allah jika sudah rampung semuanya, rumah sakit ini segera beroperasi dan nantinya akan menjadi rujukan di Bolmong Raya,” ujarnya. (ads/gito)

KK Masuk Nominasi Penerima Anugerah Pangripta Nusantara 2018

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 26 Maret 2018

Tim penilai Anugerah Pangripta Nusantara saat berada di ruang data center.

ZONA KOTAMOBAGU — Kota Kotamobagu masuk nominasi penerima Anugerah Pangripta Nusantara Tahun 2018. Senin (26/3), Tim Independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi didampingi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan penilaian kelayakan Kotamobagu menerima penghargaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) itu.

“Kita ke sini kaitannya dengan penilaian Anugerah Pangripta Nusantara. Kita melihat data center milik Kota Kotamobagu seperti yang dipaparkan kepala Bappeda, apakah itu sesuai atau tidak. Setelah kita lihat tadi, ternyata semua sesuai dengan yang dipaparkan itu. Keberadaan data center ini sangat baik dan menjadi salah satu pencapaian yang baik dan mungkin belum ada di kabupaten dan kota lain di Sulut. Ini juga menjadi sesuatu yang paling menonjol di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah),” kata Selly Sondak, salah satu tim penilai saat berada di ruang data center.

Lanjutnya, jika Kota Kotamobagu mendapatkan Anugrah Pangripta tingkat nasional, maka tidak menutup kemungkinan tim dari Bappenas juga akan berkunjung.

“Penilaian ini untuk tingkat provinsi. Kalau dapat penghargaan ini di tingkat nasional, dari pusat juga pasti akan ke sini,” ujarnya.

Disis lain, ia mengapresiasi keberadaan data cenrer dan command center yang menurutnya sangat memberi manfaat positif terhadap pelayanan pemerintahan. Hal itu katanya diharapkan dapat diikuti kabupaten dan kota lain di Sulut.

“Tadi (kemarin, red) sampaikan bahwa sudah ada beberapa daerah termasuk Dinas Kominfo Provinsi Sulut yang datang ke sini untuk konsultasi soal penganggaran serta pembangunan data center. Kita harapkan ini dapat diberdayakan dengan baik, dan data yang disimpan harus diperhatikan Bappeda agar benar-benar valid dan benar,” ungkapnya. (ads/gito)

Rumor Soal Pemecatan Petugas Agama dan Guru Mengaji tak Benar

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 26 Maret 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Rumor yang berkembang di media sosial soal pemecatan petugas agama dan guru ngaji secara sepihak oleh Pemerintah Kota (Pemkot), ternyata tidak benar. Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kesos (Kesos), Adin Mantali.

Menurutnya, Pemkot tak pernah memecat petugas agama ataupun guru mengaji seperti rumor yang beredar di media sosial beberapa hari terakhir ini.

“Tidak ada seperti itu (pemecatan). Justru ada penambahan guru mengaji dan petugas agama. Kemudian tahun ini juga kita beri kemudahan kepada mereka soal pencairan. Kalau tahun lalu pencairannya dari bendahara ke penerima, sekarang sudah langsung ke rekening masing-masing. Jadi mereka tak perlu lagi mengantri di kantor untuk menerima insentif,” tegasnya.

Selain memberi kemudahan soal pencairan insentif, Pemkot juga tahun ini menaikkan insentif petugas agama dan guru mengaji. Jika sebelumnya insentif yang diterima petugas agama Rp400 per bulan, tahun ini dinaikkan menjadi Rp500. Demikian juga katanya dengan guru mengaji, sebelumnya hanya Rp300 ribu, tahun ini naik menjadi Rp500 ribu.

“Jadi isu pemecatan itu tidak benar. Justru ada ketambahan jumlah (orang) dan dinaikkan insentifnya,” katanya.

Diterangkannya, jumlah petugas agama yang ada di kelurahan sebanyak 424 orang, sedangkan guru mengaji sebanyak 168 orang.

“Itu hanya khusus di kelurahan, karena yang ada di desa itu sudah dibawa kendali pemerintah desa, termasuk soal pembayaran insentifnya,” terangnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya tinggal menunggu pemasukan laporan kinerja dari masing-masing guru mengaji dan petugas agama kemudian mencairkan insentif triwulan I.

“Kita beri waktu sampai tanggal 29 bulan ini untuk pemasukan laporan sekaligus rekening bank. Insya allah awal April sudah dicairkan melalui rekening masing-masing,” tambahnya. (ads/gito)

1...581582583...698 Halaman 582 dari 698