Jumat, 8 Mei 2026
Beranda blog Halaman 583

Pemkot Gelar Musrenbang Tingkat Kota

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota, Senin (26/3). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Sutanraja dan dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Kota (Sekkot), pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), camat, lurah, sangadi serta tokoh masyarakat.

Penjabat Sementara (Pj) Walikota, Muhammad Mokoginta, mengatakan gelaran Musrenbang memiliki peran yang sangat strategis khususnya dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Kotamobagu.

“Melalui kegiatan ini pemerintah akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, khususnya dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Kotamobagu yang memuat tentang prioritas pembangunan daerah, serta pagu indikatif pendanaan berdasarkan fungsi dari setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” kata walikota, dalam sambutannya.

Lanjutnya, berdasarkan hasil yang dicapai tahun 2017 serta mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan Tahun 2018, maka pelaksanaan pembangunan di Tahun 2019 pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan data dan informasi.

“Sejalan dengan itu, maka saya tekankan agar melaksanakan skala prioritas program dan kegiatan dengan mengacu pada agenda pembangunan daerah, sinkronisasi program dan kegiatan melalui mekanisme perencanaan sektoral dan teritorial dengan baik, serta tertib administras perencanaan melalui optimalisasi pencapaian indikator sasaran,” ujarnya. (adv/gito)

Gairah Investasi Terus Meningkat

Penulis
Tim Redaksi
-
Rusli Pudul

ZONA KOTAMOBAGU – Gairah investasi di Kota Kotamobagu terus meningkat. Hal ini terlihat dari banyaknya pelaku usaha yang datang mengurus, memperpanjang ataupun revisi ijin usaha. Data diperoleh, hingga Maret ini sudah ada 1.249 ijin yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Jumlah tersebut berpotensi terus bertambah hingga kahir tahun dan bisa melampaui jumlah ijin yang dikeluarkan tahun 2017 lalu sebanyak 3.854.

“Mudah-mudahan sampai akhir tahun ini akan lebih banyak lagi ijin yang dikeluarkan,” kata Kepala Bidang Perijinan, Rusli Pudul.

Ia mengakui, jumlah perijinan yang dikeluarkan tahun 2017 lebih sedikit dari tahun 2016. Hal itu dikarenakan pihaknya tak lagi mengeluarkan ijin HO atau ijin gangguan.

“Khusus tahun 2017jumlah ijin yang dikeluarkan lebih sedikit dari Tahun 2016. Itu karena kita tidak lagi mengeluarkan ijin HO,” kata Kepala Bidang Perijinan, Rusli Pudul. “Tahun 2016 ada 4.302 ijin yang dikeluarkan, dan tahun 2017 3.854,” ungkapnya.

Lanjutnya, pihaknya memberi kemudahan bagi para pelaku usaha dalam mengurus perijinan. Pelayanan maksimal diberika agar memberi kenyamanan bagi pelaku usaha yang datang bermohon pengurusan, perpanjangan maupun revisi perijinan.

“Pengurusannya mudah, sehingga itu kita harapkan ada kerja sama dari setiap pelaku usaha untuk dapat memperhatikan batas waktu ijin, segera diperpanjang jika sudah habis masa berlaku,” tambahnya. (ads/gito)

Disparbud Tawarkan Paket Wisata ke Wisatawan

Penulis
Tim Redaksi
-
Agung Adati

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kebudayaan dan Parwisata (Disbudpar) berencana membuat paket wisata bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Bolmong Raya (BMR). Hal ini diutarakan Kepala Disbudpar, Agung Adati.

Menurutnya, paket wisata tersebut merupakan salah satu upaya mempromosikan objek wisata yang ada di wilayah Bolmong Raya. Katanya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Disparbud Kabupaten Bolmong dan Boltim. Destinasi wisata yang akan ditawarkan adalah Pulau Tiga Maelang, Penangkaran Burung Maleo, Permandian Air Panas, Tanjung Silar dan Patokan, Danau Mooat serta Agro Wisata Kebun Strawberry. “Penawaran paket wisata ini mungkin akan menarik minat para pengunjung, karena nantinya kita akan bekerja sama dengan pihak travel,” kata Agung.

Khusus Kota Kotamobagu, katanya pihaknya mengandalkan wisata budaya dan religi sebagai destinasi wisata yang akan ditawarkan serta wisata kuliner.

“Kota Kotamobagu sebagai daerah transit, maka sudah tentu banyak wisatawan yang memilih menginap atau tinggal di hotel-hotel yang ada di Kotamobagu. Intinya kita saling menunjang dan melengkapu,” ungkapnya.

Ditambahkannya, sebelumnya pihaknya telah melakukan survey beberapa destinasi wisata di Bolmong Raya.

“Nantinya yang akan kita tawarkan adalah perkiraan jarak tempuh, akses masuk ke lokasi wisata serta ketersediaan infrastruktur penunjang lainnya seperti toilet dan kamar bilas,” tambahnya. (ads/gito)

Dinas Dukcapil ‘Kejar’ 7.607 Warga yang Belum Miliki KTP

Penulis
Tim Redaksi
-
Muliono Mokodompit

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terus memaksimalkan pelayanan e-KTP kepada warga yang belum mengantongi kartu tanda penduduk. Berbagai upaya dilakukan, termasuk turun ke desa dan kelurahan serta membuka pelayanan pada Hari Sabtu.

Data diperoleh, dari 91.039 wajib KTP baru 83.342 diantaranya yang terekam dan telah mengantongi KTP. Sedangkan 7.607 lainnya belum melakukan perekaman. Banyaknya jumlah warga yang belum merekam e-KTP tersebut dipicu minimnya kesadaran tentang pentingnya memiliki kartu identitas tersebut.

“Kesadaran masyarakat soal pentingnya e-KTP ini masih kurang. Tapi kita tetap berupaya dengan turun ke desa dan kelurahan agar semua wajib KTP bisa segera terekam dan memiliki KTP elektronik,” kata Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Ruslan Adiwijaya Malah.

Disisi lain, ia mengimbau warga yang belum merekam e-KTP untuk segera melakukan perekaman dengan mengunjungi Dinas Dukcapil maupun kantor desa dan kelurahan masing-masing.

“Kendala di lapangan tidak ada, tinggal kesadaran masyarakat itu sendiri. Kalau soal blangko saat ini masih cukup dan tidak bermasalah,” ujarnya.

Sekretaris Dinas Dukcapil, Muliono Mokodompit, mengungkapkan pelayanan administrasi kependudukan seperti e-KTP, Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran serta Kartu Identitas Anak (KIA) masih berlangsung di tiap desa dan kelurahan. Katanya, sebelum turun ke desa dan kelurahan yang akan dikunjungi, pihaknya terlebih dahulu melakukan verifikasi data kependudukan.

“Kita lakukan itu agar data kependudukan benar-benar valid. Yang sudah pindah domisili ataupun yang sudah meninggal dunia akan diketahui. Jadi selain melayani masyarakat soal administrasi kependudukan, kita juga melakukan verifikasi data kependudukan,” ujarnya. (ads/gito)

April, Menteri Desa dan PDTT Kunjungi Kotamobagu

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, mengunjungi Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes dan PDTT), Eko Putro Sanjojo, Senin (22/3). Dalam kunjungan itu, Pjs walikota bertemu Ditjen PMD untuk koordinasi terkait rencana kunjungan Menteri Desa dan PDTT, Eko Putro Sanjojo, di Kota Kotamobagu pada April mendatang.

“Kedatangan Menteri Desa dan PDTT sudah hampir pasti. Tadi (kemarin, red) sudah dikoordinasikan. Kunjungan itu diagendakan Tanggal 12 April,” kata Kasubag Protokoler Bagian Humas, Eko Chandra.

Ia mengungkapkan, koordinasi Pjs walikota dengan Dirjen PMD itu merupakan tindaklanjut dari pertemuan Wakil Ketua Komite I DPD RI, Benny Ramdhani, dengan Pjs Walikota beberapa hari lalu.

“Setelah pertemuan itu ditindaklanjuti dengan pertemuan ini untuk memastikan kedatangan pak menteri ke Kota Kotamobagu,” ungkapnya.

Agenda Menteri Desa dan PDTT di Kota Kotamobagu adalah sosialisasi implementasi Undang-undang desa. Kegiatan tersebut dilaksanakan DPD bekerja sama dengan Kemendes dan PDTT. Kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan di Hotel Sutanraja dan akan dihadiri semua kepala desa se-Bolmong Raya.

“Kegiatan ini sangat penting karena menyangkut kepentingan rakyat yang ada di desa. Masih ada beberapa regulasi yang tumpang tindih serta kemampuan Sumber Daya Manusia di desa yang masih sangat minim dalam mengelola dana desa yang sangat besar,” kata Wakil Ketua Komite I, Benny Ramdhani, saat berada di rumah dinas walikota, beberapa hari lalu. (ads/gito)

Pemkot Follow Up Usulan Anggaran di BNPB

Penulis
Tim Redaksi
-
Pjs Walikota bersama Kepala BPBD saat berkunjung ke BNPB.

ZONA KOTAMOBAGU – Pjs Walikota Muhammad Mokoginta bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Refly Mokoginta, menemui Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis (22/3) untuk mem-follow up proposal usulan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dan dana siap pakai yang diajukan beberapa waktu lalu.

“Kita ke sana untuk menanyakan sejauh mana proposal anggaran dana rehekon yang kita ajukan lalu. Dari pertemuan itu, mereka menyampaikan bahwa usulan kita itu sedang dalam proses verifikasi kemudian akan ditindaklanjuti ke Kementrian Keuangan,” kata Refly Mokoginta, via seluler, kemarin.

Ia menerangkan, pihaknya mengajukan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang diusulkan sebesar Rp47 miliar serta dana siap pakai sebesar Rp6 miliar.

“Kita tinggal menunggu saja. Mudah-mudahan segera disetujui,” terangnya.

Ditambahkannya, jika usulan anggaran tersebut disetujui akan ditindaklanjuti pada kegiatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana.

“Itu untuk rehabilitasi pasca bencana banjir sekaligus langkah antisipasi di lokasi rawan bencana. Mudah-mudahan semua yang diusulkan itu akan terakomodir,” tambahnya. (ads/gito)

Pencairan Dandes Tahap I Terganjal APBDes

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pencairan Dana Desa (Dandes) tahap I belum bisa dilakukan. Meski anggarannya sebesar Rp3,4 miliar dari total Rp17,4 miliar tahun ini sudah berada di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), namun anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu belum bisa ditransfer ke rekening kas masing-masing desa.

Pasalnya, hingga saat ini belum ada satu desa-pun yang menyelesaikan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya memuat tentang kegiatan yang akan dibiayai melalui dandes.

“Kita sudah menyurat ke tiap desa untuk segera menyelesaikan APBDes. Kalau tidak, tentu anggarannya belum bisa dicairkan,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Muliadi Mondo.

Ia mengungkapkan, APBDes dari masing-masing desa masih akan dievaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). “Sekarang sudah pekan ketiga bulan maret. Kita harapkan setiap desa dapat memacunya,” ungkapnya.

Lanjutnya, kendala yang dihadapi setiap desa dalam penyusunan APBDes adalah terlambatnya proses pembahasan sehingga berdampak pada keterlambatan.

“Rata-rata tiap desa masih menyelesaikan penyusunan SPj (Surat Pertanggungjawaban) penggunaan ADD dan Dandes tahap II 2017. Setelah itu tuntas baru mereka fokus pada penyusunan APBDes 2018,” ujarnya.

Dandes yang akan diterima 15 desa tahun ini sebesar Rp17,4 miliar. Jumlah itu naik sekira Rp2,3 miliar dari tahun sebelumnya atau hanya berjumlah Rp15,1 miliar. Kenaikan jumlah anggaran tersebut akan sangat bermanfaat terhadap percepatan pembangunan di dalam desa.

“Jumlah yang akan diterima setiap desa bertambah. Untuk nominalnya pasti berbeda-beda, karena disesuaikan dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya,” tambahnya. (ads/gito)

Pemkot Terus Tingkatkan Layanan Publik Berbasis Elektronik

Penulis
Tim Redaksi
-
Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar (kiri depan), saat mengikuti sosialisasi pedoman evaluasi SPBE yang dilaksanakan KemenPAN-RB di Jakarta.

ZONA KOTAMOBAGU – Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengelar sosialisasi Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Senin (19/3), di Jakarta.

Sosialisasi pedoman SPBE itu dilaksanakan berdasarkan PemenPAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 yang ditetapkan Januari lalu. Kegiatan tersebut diikuti kementrian, lembaga, instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ahmad Yani Umar, mengatakan melalui kegiatan itu, KemenPAN-RB mengevaluasi perkembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang diterapkan di masing-masing lembaga maupun instansi pemerintahan.

“KemenPAN-RB ingin melihat apa saja yang telah dilakukan oleh kementrian, lembaga maupun instansi pemerintahan dari tingkat pusat hingga ke daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pelayanan publik,” katanya, usai mengikuti kegiatan tersebut.

Ia mengungkapkan, evaluasi tersebut perlu dilakukan guna mengukur Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan publik yang dilaksanakan pemerintah.

“Evaluasi ini juga menjadi ajang sharing pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam peningkatan layanan sistem pelayanan publik di masing-masing pemerintahan,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Pemkot saat ini masih terus berinovasi dengan memanfaatkan laju perkembangan teknologi dalam sistem pemerintahan. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.

“Untuk Kota Kotamobagu tahun ini selain perluasan cakupan infrastruktur jaringan, juga terus berinovasi dalam mengembangkan berbagai layanan publik berbasis TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk lebih memudahkan masyarakat,” tambahnya.

Pada evaluasi SPBE itu, KemenPAN-RB bekerja sama dengan lima perguruan tinggi ternama di Indonesia, yakni Universitas Indonesia, Politeknik Elektronika Surabaya, Universitas Telkom, Universitas Gajah Mada dan Universitas Gunadarma. (ads/gito)

2019, Pemdes Bilalang I Optimalkan Potensi Wisata Alam

Penulis
Tim Redaksi
-
Badaria Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Desa Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, menyimpan berbagai potensi alam yang menjanjikan. Selain komoditas tanaman perkebunan seperti kopi dan kemiri, desa yang berada di Kecamatan Kotamobagu Utara itu juga ternyata memiliki potensi wisata alam, seperti Air Panas Malelang, Air Batu Putih serta Kawasan Batu Putih Malelang.

“Selain kopi dan kemiri, ada juga potensi wisata di sini (Desa Bilalang I). Lokasinya tak jauh. Insya allah itu akan kita optimalkan di tahun depan dan juga akan bekerja sama dengan instansi terkait. Kemudian ada juga air terjun yang lokasi dekat dengan pemukiman warga. Nantinya kita akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk memanfaatkan air terjun itu sebagai sumber air yang bisa dimanfaatkan masyarakat,” kata Kepala Desa Bilalang I, Badaria Mokoginta, Selasa (20/3).

Ia mengakui, sejumlah objek wisata tersebut saat ini belum terkelola. Sebab saat ini pemerintah desa masih terfokus pada pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan serta peningkatan sarana dan prasarana fisik. “Anggaran untuk penanganannya memang besar, sehingga itu nanti akan kita optimalkan tahun 2019 dengan anggaran dari dana desa serta berkoordinasi dengan dinas terkait lainnya,” sebutnya.

Menanggapinya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Agung Adati, mengatakan pihaknya sudah menginventarisir semua potensi pariwisata, baik alam, buatan, budaya dan religi yang tersebar di tiap desa dan kelurahan. “Khusus potensi pariwisata di Desa Bilalang, itu sudah masuk dalam Ripparda (Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah) Kota Kotamobagu 2017-2023. Intinya, semua potensi pariwisata yang ada akan dikembangkan, namun dilakukan secara bertahap,” kata Agung.

Disisi lain, ia mendorong pemerintah desa untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di wilayah masing-masing dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD). “Itu bisa menjadi salah satu sektor pendapatan desa,” tambahnya. (ads/gito)

Gandeng BKKBN Sulut, TP PKK Gelar Baksos di Desa Bilalang

Penulis
Tim Redaksi
-
Ketua TP PKK melihat proses pelayanan ke masyarakat pada baksos yang dilaksanakan di Desa Bilalang I.

ZONA KOTAMOBAGU – Usai dilantik sebagai Ketua Sementara Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Yunikesumawati Mokoginta-Paputungan, langsung action bersama jajarannya. Menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan instansi terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, TP PKK menggelar bakti sosial (baksos) di wilayah Kecamatan Kotamobagu Utara yang dipusatkan di Desa Bilalang I, Selasa (20/3).

Menurut istri Pjs Walikota itu, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-46. “Kegiatan ini kita laksanakan di empat kecamatan secara bergiliran. Pertama ini di Kecamatan Kotamobagu Utara dulu,” katanya.

Dijelaskannya, pada baksos tersebut, ada sejumlah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, seperti  pelayanan KB gratis, sosialisasi reproduksi wanita serta tes pap smear untuk wanita secara gratis. “Untuk Minggu berikutnya kita akan turun dengan kegiatan pelayanan kesehatan serta sosialisasi dari Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak),” jelasnya.

Ia berharap, melalui kegiatan itu masyarakat khususnya kaum perempuan dapat lebih memahami soal pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita. “Itu yang jadi perhatian ibu gubernur (Ketua TP PKK Provinsi Sulut) dan Ketua TP PKK Pusat agar tersosialisasikan,” harapnya. (ads/gito)

1...582583584...698Halaman 583 dari 698
©