ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana mengundang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB), Asman Abnur, untuk me-launching program e-Government pada Februari mendatang. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ahmad Yani Umar.
Menurutnya, undangan permohonan kehadiran menteri tersebut sudah siap dan tinggal dikirim. “Pemkot yang mengundang pak menteri datang ke sini. Direncanakan tanggal 8 Februari. Kemudian kita juga akan mengundang pejabat dari Pemprov Sulut dan Kepala Dinas Kominfo kabupaten dan kota lainnya di Sulut,” katanya, kemarin.
Lanjutnya, selain launching e-Government, MenPAN-RB juga akan mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.
“Kota Kotamobagu dipilih karena ada beberapa pertimbangan, seperti RAD (Rencana Aksi Daerah) dan pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Ditambahkannya, tiga agenda tersebut juga direncanakan akan dirangkaikan dengan launchinge-Performance tingkat kabupaten dan kota yang dipusatkan di Kota Kotamobagu sekaligus penyerahan aplikasi dan tenaga ahlinya. “Hal ini disampaikan langsung pak menteri kepada walikota beberapa waktu lalu,” tambahnya. (ads/gito)
Penyerahan SK tenaga kontrak secara simbolis oleh Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta.
ZONA KOTAMOBAGU – 1.600 tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) menerima SK Tahun 2018. Penyerahan SK itu dilakukan mulai Selasa (23/1) hingga Jumat (26/1) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang sudah dijadwalkan.
“Setiap hari ada 14 SKPD. Kita sesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.
Sebelum menyerahkan SK tersebut, BKPP terlebih dahulu mengevaluasi kinerja semua tenaga kontrak yang tersebar di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Desember lalu. Setiap tenaga kontrak digilir dan ditanyai soal pelaksanaan tugas dan fungsi di SKPD. “Semua (1.600) mendapatkan SK, kecuali yang mengundurkan diri,” ujarnya.
Meski sudah mendapatkan SK perpanjangan kontrak, namun pihaknya terus mengevaluasi kinerja dan disiplin dari setiap tenaga kontrak. “Evaluasi tetap kita lakukan setiap saat. Jadi kita harapkan agar semuanya bisa menunjukan kinerja yang baik serta terus meningkatkan disiplin,” ungkapnya.
Salah satu tenaga kontrak mengaku bangga mendapatkan SK perpanjangan kontrak. “Alhamdulillah. Sudah pasti kami bangga akhirnya SK ini diterima,” sebut salah satu tenaga kontrak yang meminta namanya tak disebutkan. (ads/gito)
Walikota Tatong Bara saat meresmikan sarana dan prasarana fisik Desa Bungko.
ZONA KOTAMOBAGU – Pengerjaan proyek fisik yang dibiayai dana desa harus melibatkan masyarakat. Hal ini ditegaskan Walikota Tatong Bara saat meresmikan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Senin (22/1).
Menurut walikota, proses pembangunan infrastruktur desa dengan menggunakan dana desa wajib melibatkan masyarakat. Hal ini katanya sesuai amanat Presiden Joko Widodo.
“Anggaran dana desa tahun ini naik tigak kali lipat dari sebelumnya. Sehingga pembangunan harus semakin baik. Anggaran ini mutlak digunakan untuk membangun sampai ke pelosok, namun tidak boleh dikontrakkan pengerjaannya, tapi harus diswakelolakan ke masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan,” kata walikota.
Walikota mengungkapkan, hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah desa harus dapat dirasakan masyarakat di desa itu sendiri.
“Kenapa harus diswakelolakan, agar semua masyarakat dapat merasakan anggaran yang masuk dan tidak dibawa oleh pihak ketiga. Misalnya, tikang atau pekerja bisa diambil dari masyarakat setempat,” ungkap walikota.
Ia berharap, kucuran dana desa dari pemerintah pusat dapat mempercepat proses pembangunan di desa. “Semoga dengan anggaran besar ini, fasilitas yang dibangun akan mampu dimanfaatkan secara baik dan bisa mempermudah masyarakat kita,” harapnya. (ads/gito)
Asisten II Pemprov Sulut, Rudi Mokoginta, saat menyerahkan piagam penghargaan sekolah adiwiyata.
ZONA KOTAMOBAGU – Empat sekolah mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Ke-empat sekolah tersebut, yakni SDN I Poyowa Kecil, SDN I Molinow, SDN III Mogolaing dan SMA III Kotamobagu. Penghargaan itu diserahkan Asisten II Pemprov Sulut Rudi Mokoginta yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey, Senin (22/1), di SDN I Poyowa Kecil.
“Kita masuk sebagai juara pada program sekolah adiwiyata. Di Sulut ada 11 sekolah yang masuk nominasi penerima enghargaan ini, dan alhamdulillah Kota Kotamobagu masuk di dalamnya dengan sekolah terbanyak yang meraih prestasi ini,” kata Walikota Tatong Bara.
Tatong mengakui, raihan penghargaan tersebut tak lepas dari peran dan dukungan masyarakat terutama dalam menciptakan lingkungan khusus sekolah yang bersih dan sehat.
“Penghargaan ini tidak asing lagi bagi kita. Sebelumnya kita pernah mendapatkan penghargaan ini tingkat nasional. Ini sangat istimewa, sebab ada keterkaitannya dengan adipura. Menjadi kebersihan lingkungan sudah menjadi karakter masyarakat, dan itu juga berdampak pada anak didik kita yang ada di sekolah,” ujar Tatong.
Tatong berharap, penghargaan tersebut dapat dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan. “Prinsipnya kebersihan adalah milik kita semua, semata-mata tidak mengharapkan penghargaan, tapi bagaiman menjadikan daerah termasuk lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat,” tambah Tatong.
Asisten II Pemprov Sulut, Rudi Mokoginta, mengungkapkan kondisi lingkungan yang kerap diterjang bencana semakin menyadarkan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan.
“Pendidikan lingkungan adalah alternatif dan sulis meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi lingkungan hidup. Program ini mendorong terciptanya kesadaran masyarakat melalui warga sekolah, guru dan siswa untuk bersama menerapkan pola hidup sehat dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya. (ads/gito)
ZONA BOLMUT – Dinas Kesehatan langsung bergerak cepat dengan melakukan fogging di sejumlah desa di Kabupaten Bolmut. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi penyebaran jentik nyamuk aedesaegypti.
Kepala Bidang P2W Dinas Kesehatan, Yani Lasama, mengatakan ada empat warga yang teridentifkasi terserang penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD). Ke-empat warga itu berasal dari empat desa berbeda, yakni Desa Kopi, Padang Barat dan Voaa Kecamatan Bintauna dan Desa Kuala Utara Kecamatan Kaidipang.
“Kita sudah mengambil langkah cepat dengan menangani pasien serta melakukan fogging pada raidus 100 meter di rumah warga yang teridentifikasi terserang DBD,” katanya.
Selain itu, Dinas Kesehatan juga memberikan sosialisasi tentang pola hidup bersih dan sehat. Katanya, sosialisasi itu penting dilakukan agar masyarakat semakin sadar dan selalu membiasakan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat.
“Apalagi sekarang ini sering hujan dan menimbulkan genangan air di sekitar rumah warga. Hal itu menjadi salah satu pemicu perkembangbiakan jentik nyamu aedes aegypti,” ujarnya.
Dijelaskannya, dari semua wilayah kecamatan yang ada, Kecamatan Bintauna yang mendapat perhatian khusus karena setiap tahunnya ditemukan ada warga menderita penyakit DBD. “Wilayah ini (Bintauna) kita beri perhatian khusus utamanya dalam hal pemberantasan sarang nyamuk,” jelasnya. (trz)
Walikota Tatong Bara meresmikan sarana dan prasarana fisik yang dikerjakan pemerintah dan masyarakat Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Senin (22/1). Proyek fisik yang diresmikan itu adalah gedung PAUD, jalan lorong, jembatan dan drainase.
Setelah diresmikan, walikota berharap agar masyarakat setempat dapat merasakan hasil pekerjaan tersebut. “Semoga fasilitas yang dibangun ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, serta menjadikan desa ini terlihat lebih baik dan sisi infrastrukturnya,” kata walikota, dalam sambutannya.
Pada kesempatan itu, walikota juga mengingatkan pemerintah Desa Bungko juga memperhatikan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dana desa maupun alokasi dana desa. “Setelah pekerjaan selesai, administrasi pertanggungjawabannya harus disiapkan. Ini harus diperhatikan,” kata Tatong.
Hadir dalam peresmian itu, Ketua DPRD Ahmad Sabir, para pimpinan SKPD, camat, sangadi dan lurah serta masyarakat setempat. (advertorial)
Empat sekolah mendapatkan penghargaan sekolah adiwiyata dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Ke-empat sekolah tersebut, yakni SDN I Poyowa Kecil, SDN I Molinow, SDN III Mogolaing dan SMA III Kotamobagu. Penghargaan itu diserahkan Asisten II Pemprov Sulut Rudi Mokoginta yang mewakili Gubernur Olly Dondokambey, Senin (22/1), di SDN I Poyowa Kecil.
“Kita masuk sebagai juara pada program sekolah adiwiyata. Di Sulut ada 11 sekolah yang masuk nominasi penerima enghargaan ini, dan alhamdulillah Kota Kotamobagu masuk di dalamnya dengan sekolah terbanyak yang meraih prestasi ini,” kata Walikota Tatong Bara.
Tatong mengakui, raihan penghargaan tersebut tak lepas dari peran dan dukungan masyarakat terutama dalam menciptakan lingkungan khusus sekolah yang bersih dan sehat. “Penghargaan ini tidak asing lagi bagi kita. Sebelumnya kita pernah mendapatkan penghargaan ini tingkat nasional. Ini sangat istimewa, sebab ada keterkaitannya dengan adipura. Menjadi kebersihan lingkungan sudah menjadi karakter masyarakat, dan itu juga berdampak pada anak didik kita yang ada di sekolah,” ujar Tatong.
Tatong berharap, penghargaan tersebut dapat dipertahankan dan bahkan terus ditingkatkan. “Prinsipnya kebersihan adalah milik kita semua, semata-mata tidak mengharapkan penghargaan, tapi bagaiman menjadikan daerah termasuk lingkungan sekolah tetap bersih dan sehat,” tambah Tatong.
Asisten II Pemprov Sulut, Rudi Mokoginta, mengungkapkan kondisi lingkungan yang kerap diterjang bencana semakin menyadarkan masyarakat untuk tetap menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. “Pendidikan lingkungan adalah alternatif dan sulis meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang fungsi lingkungan hidup. Program ini mendorong terciptanya kesadaran masyarakat melalui warga sekolah, guru dan siswa untuk bersama menerapkan pola hidup sehat dan senantiasa menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Program pemberian ijin usaha gratis kepada pelaku Usaha Kecil Menegah (UKM) kembali berlanjut tahun ini. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop dan UKM), Herman Aray.
Menurutnya, pemberian ijin usaha gratis sudah dilakukan sejak Tahun 2016 dan 2017. Ijin yang diberikan secara gratis itu menjadi akses bagi para pelaku UKM dalam mendapatkan modal usaha di bank.
“Sudah ada kerja sama dengan beberapa bank. Dengan ijin usaha itu, tidak perlu lagi anggunan dan bisa mendapat pinjaman dari bank,” kata Aray.
Ia mengungkapkan, ada 3.402 pelaku UKM di Kota Kotamobagu. Dari jumlah itu, sudah ada 1.400 diantaranya yang diberikan ijin usaha secara gratis.
“Tahun 2016 ada 400 dan Tahun 2017 ada 1.000. Sisainya kita targetkan tahun ini,” ungkapnya.
Ia berharap, para pelaku usaha dapat memanfaatkan ijin tersebut untuk mengembangkan usahanya masing-masing.
“Kota Kotamobagu menjadi tujuan banyak orang. Peluang ini harus ditangkap. Manfaatkan, benahi dan perbaiki kualitas usaha dengan baik,” harapnya. (ads/gito)
Walikota Tatong Bara saat menerima hasil kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dari Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut, pekan lalu.
ZONA KOTAMOBAGU – Ombudsman Perwakilan Sulawesi Utara baru saja mengeluarkan hasil penilaian atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Dari hasil penilaian itu, Pemerintah Kota (Pemkot) mendapat nilai 70,20 dengan zona kepatuhan kuning.
Dari delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dinilai, terdapat tiga diantaranya yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Dinas Sosial mendapat zona hijau dengan nilai rata-rata 90. Sedangkan lima SKPD lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Perhubungan serta Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM) berada pada zona merah.
Menurut Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, ada banyak penyebab sehingga ke-lima SKPD tersebut berada pada zona merah.
“Untuk Dinas Pendidikan menyangkut sertifikasi guru. Sistemnya sudah baik tapi alur pengurusannya itu ada kaitannya dengan instansi lain. Nah disitu terdapat proses yang agak lambat, tapi sejak tahun lalu kami sudah berusaha agar proses ini dapat dipersingkat. Kemudian untuk Dinas Perhubungan terkait dengan analisis dampak lalulintas, sebenarnya sudah ada tapi terlambat dimasukan sehingga saat penilaian tidak ada. Untuk layanan parkir itu menyangkut penggunaan portal, yang saat ini sudah berencana untuk semua tempat penarikan retribusi parkir akan dipasangkan portal, tapi ini akan dilakukan secara bertahap,” jelas Adnan.
Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengungkapkan pihaknya terus mengevaluasi sistem pelayanan publik oleh masing-masing SKPD.
“Hasil yang diberikan Ombudsman ini merupakan capaian atas penilaian pelayanan pemerintah. Kita terus mengevaluasinya, termasuk kuantitatif dan kualitatif. Itu (evaluasi) kita lakukan agar kualitas pelayanan publik semain membaik,” ujar walikota.
Walikota berharap, pelayanan publik terus membaik dari hari ke hari. “Mudah-mudahan tahun depan semua naik,” harapnya.
Kepala Ombudsman Perwakilan Sulut, Helda Tirajoh, mengapresiasi capaian Pemkot Kotamobagu atas kepatuhan terhadap standar pelayanan publik.
“Kita memberi apresiasi kepada Pemerintah Kota Kotamobagu. Ada peningkatkan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Dinas Sosial misalnya, tahun sebelumnya mendapat nilai paling rendah dan sekarang naik cukup signifikan dengan rata-rata nilai 90. Begitu juga dengan Dinas Perijinan. Kemudian Dinas Catatan Sipil kita apresiasi karena berhasil dan bertahan pada zona hijau. Ini sangat luar biasa, sebelumnya hanya satu SKPD yang zona hijau, sekarang sudah menjadi tiga SKPD,” katanya, saat menyerahkan hasil penilaian kepada Walikota Tatong Bara di Aula Rumah Dinas Walikota, pekan lalu.
Ia berharap, raihan nilai tersebut dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi kedepannya. “Kota Kotamobagu sekarang sudah sangat berubah. Kita sangat mengapresiasinya dan mengharapkan kedepannya bisa dipertahankan dan ditingkatkan lagi,” harapnya. (ads/gito)
PNS dan tenaga kontrak saat membersihkan area MRBM
ZONA KOTAMOBAGU – Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) ‘keroyokan’ membersihkan bambu, kayu dan sisa material hasil pekerjaan proyek di Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM). Dari pantauan, pejabat eselon II, III dan IV serta tenaga kontrak mengangkat bambu dan kayu dan diangkut dengan kendaraan pengangkut sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Mongkonai.
Kerja bakti tersebut rutin dilakukan setiap hari Jumat. Selain untuk menjaga area MRBM tetap bersih, kegiatan itu juga dilakukan sebaga bentuk syukur Pemkot atas progres pembangunan masjid tersebut.
“Kerja bakti rutin Pemkot kita pusatkan di MRBM hari ini (kemarin, red). Ini merupakan wujud syukur kita atas progres pembangunan masjid ini,” kata Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae.
Diungkapkannya, beberapa hari kedepan lanjutan pembangunan MRBM akan segera dikerjakan.
“Proses lelang sudah selesai dan sudah ada pemenangnya. Insya allah dalam waktu dekat segera dimulai pekerjaannya,” ungkapnya.
Tahun 2018, proyek lanjutan pembangunan MRBM akan segera dilanjutkan. PT Lumbung Berkat Indonesia (LBI) ditetapkan sebagai pemenang proyek tersebut. Hal ini sesuai surat pengumuman pemenang lelang nomor: 19/POKJA II/BPBJ-KK/01/2018 tertanggal 10 Januari 2018.
Dalam pengumuman tersebut, nilai Harga Perolehan Sementara (HPS) sebesar Rp15 miliar. Namun harga penawaran terkoreksi oleh pihak ketiga RP14.727.000.000 dan negosiasi harga penawaran Rp14.710.000.000.
Menurut Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos), pekerjaan lanjutan tahun ini meliputi pemasangan marmer, kaligrafi dan finishing lainnya. Sedangkan fisik bangunannya sudah selesai dikerjakan pada Tahun 2017.
“Pekerjaan segera dimulai. Kita harap berjalan lancar dan bisa selesai hingga batas waktu yang ditentukan,” ujarnya. (ads/gito)
