Beranda blog Halaman 599

Walikota Resmikan Fasilitas TPS 3R

Walikota Tatong Bara meresmikan fasilitas Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) Reduce Reuse Recycle (3R) di Kelurahan Matali, Kecamatan Kotamobagu Timur, Rabu (17/1). Keberadaan fasilitas tersebut akan sangat membantu masyarakat dalam memanfaatkan sampah untuk didaur ulang menjadi bahan yang bermanfaat, seperti pembuatan pupuk organik.

Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan dapat ikut menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Sebab, semua sampah bisa didaur ulang dan memberi manfaat yang bernilai ekonomi.

Pada kesempatan itu, walikota juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada pihak Kementrian Pekerjaan Umum yang sudah membantu pemerintah dalam penyediaan fasilitas tersebut. “Sampah di Kotamobagu bisa dikendalikan dengan adanya pembangunan TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan TPS (Tempat Pengelolaan Sampah). Fasilitas itu hadir berkat adanya bantuan dari Kementrian PU,” kata walikota.

Kepala Satuan Kerja Penyehatan Lingkungan Kementrian PU, Reymond K, juga mengapresiasi pemerintah dan masyarakat Kota Kotamobagu atas pembangunan TPS tersebut. “Tekad pembangunan sampah di Kotamobagu sangat tinggi. Ini dibuktikan dengan Kota Kotamobagu berhasil meraih piala adipura. Kita harap ini dapat berkelanjutan,” ujarnya. (advertorial)

Pemkot Bentuk Satgas PB

Noval Manoppo
Noval Manoppo

ZONA KOTAMOBAGU – ­Menindaklanjuti Surat Keputusan (SK) Walikota Nomor 221 Tanggal 18 Desember 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) membentuk Satuan Tugas Percepatan Berusaha (Satgas PB). Satgas yang diketuai Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae itu akan bertugas menginventarisir kembali ijin usaha yang dianggap bermasalah.

“Semua ijin usaha yang sudah pernah diajukan oleh para pelaku usaha akan diinventarisir kembali oleh Satgas PB,” kata Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo.

Lanjutnya, pembentukan Satgas PB tersebut akan menunjang percepatan serta kemudahan bagi para pengusaha yang akan berinvestasi di Kota Kotamobagu. “Ada banyak kemudahan diberikan kepada pelaku usaha. Proses perijinan masih dalam pengurusan, sudah bisa membangun dengan catatan terlebih dahulu melalui kajian teknis tata ruang yang syaratnya sudah terpenuhi,” ujar Sekretaris Satgas PB itu.

Dia berharap, dengan adanya Satgsas PB akan semakin mempermudah para investor datang berinvestasi. “Masalah perijinan yang kerap menjadi masalah masuknya investor ke suatu daerah bisa diminimalisir dengan adanya Satgas ini,” harapnya. (ads/gito)

20 Pejabat Administrator Terima Hasil Uji Potensi dan Kompetensi

Kepala BKPP Sahaya Mokoginta saat menyerahkan hasil uji potensi dan kompetensi kepada salah satu pejabat administrator.

ZONA KOTAMOBAGU – Hasil uji potensi dan kompetensi 20 pejabat administrastor diserahkan kepada masing-masing pejabat yang bersangkutan. Hasil berupa rekomendasi terkait potensi dan kompetensi diserahkan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, Selasa (16/1), di ruang kerjanya.

“Hasilnya berupa rekomendasi terkait kompetensi dan potensi masing-masing,” kata Sahaya, kemarin.

20 pejabat tersebut sebelumnya telah mengikuti uji potensi dan kompetensi pada Agustus tahun lalu di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional Manado. “Setelah mengantongi hasilnya masing-masing, kita harap semua lebih termotivasi dan terus meningkatkan kinerjanya,” ujarnya. (ads/gito)

Petani: Terima Kasih Ibu Walikota

Walikota Tatong Bara saat menyerahkan bantuan kepada salah satu kelompok tani.

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara menyerahkan bantuan dana serta alat mesin pertanian kepada kelompok tani. Bantuan itu diberikan walikota usai apel korpri di Lapangan Boki Hotinimbang, Kotamobagu, Rabu (17/1).

Kelompok tani (Poktan) Boliagonan Desa Poyowa Besar II adalah salah satu Poktan yang menerima bantuan berupa dana pengolahan padi organik sebesar Rp49.860.000.

“Saya mewakili seluruh kelompok tani yang menerima bantuan pada hari ini (kemarin, red), menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Walikota Tatong Bara yang  selalu memberikan perhatian lebih kepada kami para petani. Bantuan ini sangat berarti dan membantu kami para petani,” kata Ketua Poktan Boliagonan, Anan Kodarasi.

Sementara itu, walikota berharap bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. “Tujuan dari pemberian bantuan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Saya harap itu (bantuan) dapat digunakan sesuai peruntukkannya,” harap walikota. (ads/gito)

Tahun ini Pemkab Target Cetak 100 Hektare Lahan Sawah Baru

Safrudin Pontoh

ZONA BOLMUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) kembali melanjutkan program cetak sawah baru tahun ini dengan target seluas 100 hektare. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Pertanian Dinas Pertanian, Safrudin Pontoh.

Menurutnya, program tersebut akan mulai dilakukan pada triwulan II mendatang. Soal lokasi, katanya pihaknya belum menentukan sebeb semua kecamatan mengusulkan pencetakan lahan sawah baru. “Kita juga masih akan meninjau lokasi yang layak dijadikan persawahan baru,” ujarnya.

Ditambahkannya, tahun sebelumnya Pemkab juga melaksanakan program yang sama dan berhasil mencetak 200 hektare lahan sawah baru. “Sekarang sawah-sawah itu telah difungsikan petani,” tambahnya. (trz)

Tanggapi Kabar ada Perekrutan CPNS, ini Kata Kepala BKPP

Maskun Antogia

ZONA BOLMUT – Kabar adanya rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini yang berseliweran di media sosial dibantah Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Maskun Antogia.

Ia mengakui, telah mendapat informasi rekrutmen CPNS yang beredar dalam bentuk format PDF melalui media sosial. Namun ketika dikonfirmasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado, ternyata informasi tersebut tidak benar.

“Kami juga kaget dengan beredarnya informasi itu. Kemudian setelah dikoordinasikan dengan Kanreg wilayah XI, ternyata itu tidak benar,’’katanya.

Dia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi seperti ini. “Kita tidak boleh gampang percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Apalagi sumbernya bukan dari kementrian atau instansi terkait,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya sedang menyusun jumlah kebutuhan PNS yang disesuaikan dengan analisis jabatan (anjab), kemudian akan diserahkan akhir bulan ini ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB). “Pengusulannya belum dilakukan, kita masih sementara menyusun kebutuhan pegawai,” tambahnya. (trz)

Susun HPS, Dinas PU Survey Harga Bahan Bangunan

Claudy Mokodongan

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mensurvey harga bahan bangunan. Hal itu dimaksudkan untuk kepentingan penyusunan Harga Perkiraan Sementara (HPS) jelang pelelangan sejumlah paket proyek fisik.

“Petunjuk kepala dinas lelang proyek dilaksanakan pekan ini. Tapi kita masih survey harga bahan bangunan dulu, karena itu menjadi dasar dalam penyusunan HPS. Kita upaya secepatnya sudah proses lelang,” kata Kepala Bidang Bina Marga, Claudy Mokodongan, kemarin.

Diungkapkannya, selain satuan harga yang tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwako), hasil survey harga di lapangan juga menjadi dasar dalam penyusunan HPS. “Ada Perwako yang menjadi rujukan, tapi kami tetap melihat hasil survey juga. Jangan sampai ada pergerakan harga,” ungkapnya.

Diterangkannya, ada tujuh paket proyek yang akan dikerjakan tahun ini, yakni pekerjaan Jalan Siliwangi, Veteran, Arif Rahman Hakim, Jalan Perkebunan Angob, Jalan Piere Tendean dan Jalan Tabang sampai Pobundayan. Ke-tujuh paket tersebut difokuskan pada pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan. Anggaran untuk pengerjaan proyek-proyek tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Dari DAK 34,8 miliar dan DAU 2,5 miliar. Totalnya ada 37 miliar,” terangnya. (ads/gito)

Maret, Dandes Tahap I Dicairkan

Hamdan Monigi

ZONA KOTAMOBAGU – Dana Desa (Dandes) yang akan diterima 15 desa Tahun 2018 bertambah sekira Rp2,3 miliar atau menjadi Rp17,4 miliar dari jumlah yang diterima tahun ini Rp15,1 miliar. Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Hamdan Monigi.

Menrutnya, kenaikan jumlah Dandes tersebut akan sangat bermanfaat terhadap percepatan pembangunan di dalam desa. “Jadi jumlah yang akan diterima setiap desa tahun depan bertambah. Soal nominalnya pasti berbeda karena ada mekanismenya, seperti jumlah penduduk, luas wilayah dan lainnya,” katanya.

Ditanya soal pencairannya, ia memperkirakan pada Bulan Maret mendatang. Namun demikian, ia mengaku masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat. “Kemungkinan Bulan Maret. Tapi sebelum dicairkan tentu ada syaratnya, yaitu SPj penggunaan tahap II 2017,” ujarnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya masih menunggu laporan realisasi serta pemasukan SPj tahap II 2017 oleh setiap desa dan kelurahan untuk kepentingan pemeriksaan oleh tim auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kita sudah ingatkan agar SPj harus lengkap, seperti laporan realisasi dan fisik di lapangan. Kalau ada kurang paham, silahkan datang berkoordinasi dengan kami (DPMD). Jangan merasa tahu kemudian salah dan menjadi temuan saat pemeriksaan nanti,” tambahnya. (ads/gito)

Musrenbang Tingkat Desa Dimulai

Suasana Musrenbang di salah satu desa di Kabupaten Bolmut.

ZONA BOLMUT – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dimulai,. Pelaksanaannya diperkirakan akan berakhir pada awal Februari mendatang.

“Benar, seluruh desa tengah fokus dengan gelaran Musrenbang tingkat desa. Sesuai perencanaan, semua tahapannya akan selesai pada minggu pertama bulan depan,” ujar Kepala Kabid Perencanaan Social dan Ekonomi Bappelitbangda, Aroman Talibo, Senin (15/1).

Selama pelaksanaannya, pihaknya terus mengontrol melalui laporan masing-masing kecamatan dari pelaksanaan Musrenbang tersebut. Kepada masyarakat, ia berharap dapat memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan aspirasi terutama yang berkaitan dengan rencana pembangunan khususnya di dalam desa.

“Melalui Musrenbang ini, kita harapa masyarakat di tiap desa dapat menyusun arah kebijakan umum serta program-program pemenuhan kebutuhan masyarakat. Usulan-usulan itu kemudian akan dibawa ke tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya,” katanya.

Ditambahkannya, setelah Musrenbang tingkat desa tuntas, akan dilanjutkan ditingkat kecamatan dan tingkat kabupaten. “Untuk tingkat kecamatan direncanakan minggu kedua bulan depan, dan tingkat kecamatan pada minggi ketiga,” tambahnya. (trz)

Tahun ini Pemkab Usul RSUD jadi Tipe C

Febyanto Lumoto

ZONA BOLMUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus mengupayakan menaikkan tipe Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dari Tipe D ke Tipe C. Saat ini, Pemkab sedang berbenah serta melengkapi berbagai fasilitas untuk menunjang operasional rumah sakit tersebut.

“Masih banyak hal yang harus dilengkapi dalam rangka peningkatakan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tahun ini dialokasikan anggaran 32 miliar untuk membangun ruang rawat inap serta penambahan fasilitas penunjang lainnya. Insya allah tahun ini kita usulkan naik naik tipe dari D ke C,” kata Febyanto Lumoto.

Diterangkannya, beberapa infrastruktur yang akan dibangun tahun ini adalah ruang rawat inap kelas I, II dan III, ruang pemulasaran jenazah, gudang obat dan ruang Central Sterilization Supply Department (CSSD). “Anggarannya bersumber dari DAK 26 miliar dan DAU 6 miliar,” terangnya. (trz)