Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 612

Pemkot Peduli Pelaku UMKM

Penulis
Tim Redaksi
-
Walikota Tatong Bara saat menyerahkan ijin usaha gratis kepada pelaku UMKM, beberapa waktu lalu.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menaruh perhatian serius terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Untuk menopang perkembangannya, Pemkot melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disgakop & UKM) telah menyerahkan 1.250 ijin gratis kepada pelaku UMKM.

“Ijin gratis yang diberikan itu dapat membantu para pelaku UMKM mendapatkan modal usaha di bank yang telah ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan kredit usaha dengan jaminan ijin usaha,” kata Kepala Bidang Koperasi dan UKM, Mohammad Yamin.

Diungkapkannya, 1.250 ijin tersebut diberikan dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 1.000 ijin dan sisanya di tahap ke dua. “Tahun depan target kita 750 UMKM lagi,” ungkapnya.

Sebelumnya, Walikota Tatong Bara, berpesan kepada para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan ijin tersebut dalam pengembangan usahanya masing-masing.

“Saya harap ini dapat memberi lompatan yang luar biasa. SKPD siap memberi pelayanan dan pihak perbankan siap mendanai para pelaku usaha,” harapnya.

Selain itu, walikota juga berpesan kepada para pelaku usaha untuk dapat memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya.

“Kota Kotamobagu menjadi tujuan banyak orang. Peluang ini harus ditangkap. Manfaatkan, benahi dan perbaiki kualitas usaha dengan baik,” pesannya. (ads/gito)

Pemkot Tunggu Jawaban Mendagri Soal Pelantikan Pejabat

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pelantikan 11 pejabat hasil seleksi terbuka masih menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Saat ini, nama-nama pejabat hasil seleksi serta rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah diserahkan dan sedang berproses di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita tinggal menunggu persetujuan pelantikan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat hasilnya sudah ada,” kata Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengungkapkan nama-nama yang dikirim ke Kemendagri sesuai dengan komposisi hasil seleksi terbuka.

“Untuk daerah yang akan menggelar Pilkada seperti Kota Kotamobagu boleh melakukan pergantian atau rolling jabatan untuk kebutuhan organisasi pemerintahan, asalkan ada persetujuan Mendagri. Selain Kota Kotamobagu ada ratusan daerah lainnya yang juga mengusulkan seleksi terbuka,” ungkap Sahaya. (ads/gito)

PNS jangan Bertukar Jam Kerja dengan Tenaga Kontrak

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU — Walikota Tatong Bara mengingatkan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) khususnya tenaga kesehatan yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) untuk terus meningkatkan disiplin. Tak hanya soal kehadiran, tapi kepatuhan terhadap kam kerja juga harus diperhatikan.

“Laksanakan tugas masing-masing. Tidak boleh PNS yang sedang bertugas menukar waktu dengan tenaga kontrak. Apalagi jam kerjanya di malam hari,” kata walikota, dihadapan para petugas kesehatan saat menghadiri peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), beberapa hari lalu.

Lanjut walikota, dirinya sudah mendapat laporan soal pertukaran jam kerja oleh PNS dan tenaga kontrak.

“Sudah ada laporan ke saya, tapi belum ada yang kedapatan langsung. Makanya saya ingatkan dan ini harus diperhatikan,” ujar walikota.

Walikota menegaskan, sanksi tegas akan diberikan jika ada yang kedapatan melakukan hal demikian. Sanksi yang akan diberikan berupa pembinaan sekaligus pemindahan.

“Mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Tapi kalau ada dan didapati orangnya pasti ada sanksinya untuk keduanya. (ads/gito)

Pemkot Respon Aspirasi Lembaga Adat

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana memberi insentif kepada lembaga adat yang ada di desa dan kelurahan. Hal itu dimaksudkan untuk menambah motivasi kerja para lembaga adat. Rencana pemberian insentif tersebut merupakan tindaklanjut dari aspirasi para lembaga adat yang dalam beberapa kesempatan disampaikan kepada Pemkot maupun pihak DPRD.

“Pemerintah akan berusaha memberi insentif pada 2018 nanti. Kita realiasasikan aspirasi mereka (lembaga adat),” kata Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae.

Ia mengakui, kinerja lembaga adat di desa dan kelurahanperlu diberi apresiasi.

“Mereka juga bekerja siang dan malam. Tugas mereka di tengah masyarakat sangat vital dan perlu diapresiasi. Insya allah akan terealisasi tahun depan. Untuk pembayarannya melalui bagian Tata Pemerintahan,” ujar Adnan. (ads/gito)

 

2018, DID Turun 18 miliar

Penulis
Tim Redaksi
-
Rio A. Lombone, SSTP, MH

ZONA KOTAMOBAGU – Dana Insentif Daerah (DID) yang akan diterima Pemerintah Kota (Pemkot) Tahun 2018 dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu) hanya sebesar Rp18 miliar. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dari yang diterima tahun ini sebesar Rp50 miliar atau turun sekira Rp32 miliar.

“Kota Kotamobagu hanya dapat DID Rp18 miliar,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Rio Lombone.

Iamengungkapkan, ada beberapa indikator yang mempengaruhi turunnya angka DID yang akan diterima tahun depan. Meski tak merinci indikatornya, namun ia mengakui ada sejumlah keberhasilan yang diraih Pemkot sehingga masih mendapatkan DID.

“Bersyukur kita masih dapat DID meski angkanya tak sama dengan tahun ini,” ujarnya. (ads/gito)

Walikota: Petugas Medis Harus Ramah

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara berpesan kepada para petugas medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, untuk selalu bersikap ramah dan terus memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pasien.

Hal ini disampaikan walikota saat memberi sambutan pada puncak perayaan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes), Rabu (15/11).

Menurut walikota, pelayanan kesehatan adalah bagian dari amanat negara. Sehingga itu, semua petugas medis diminta untuk memberi pelayanan yang maksimal ke masyarakat.

“Selamat HKN kepada keluarga besar Dinas Kesehatan Kotamobagu. Tetap konsisten memberikan yang terbaik kepada masyarakat, serta selalu tampilkan keramahan yang baik. Salam, sapa, senyum wajib dilakukan oleh semua petugas kepada pasien. Tidak ada yang pemarah lagi. Sekarang kita bangkit untuk semangat baru,” kata walikota.

Lanjut walikota, dengan tutur kata sopan dan sifat yang ramah akan memberikan dorongan mental pasien selama dirawat.

“Pengaruhnya sangat besar. Bila kita akrab maka pasien akan lebih nyaman dan mau berterus terang dengan keluhan yang dideritanya,” ujar walikota.

Walikota menambahkan, setiap petugas medis dituntut untuk selalu maksimal dalam memberi pelayanan.

“Kita dijemput oleh tugas berat. Sehingga itu perlu ada komitmen yang serius. Saya harap, dengan menuju kota sehat, kita selalu tampilkan pelayanan yang prima,” tambah walikota. (ads/gito)

Cegah Banjir, Tiga SKPD ‘Patungan’ Anggaran

Penulis
Tim Redaksi
-
Refly Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU — Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Dinas Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PRKP) keroyokan anggaran untuk mengantisipasi bencana banjir di Kota Kotamobagu.
Tiap SKPD tersebut akan mengalokasikan anggaran masing-masing pada 2018 mendatang untuk kegiatan yang sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.

“Untuk BPBD akan disiapkan anggaran 300 juta untuk pembangunan talud di Kotobangon dan Matali. Dua titik (talud) itu anggarannya masing-masing 150 juta,” kata Kepala BPBD, Refly Mokoginta, saat konferensi pers soal penanggulangan banjir, di Kantor Dinas Kominfo, Senin (13/11) malam.

Di tempat yang sama, Sekretaris Dinas PUPR Sofian Hatam, mengungkapkan ada pekerjaan pembangunan irigasi di empat titik pada 2018 mendatang. “Anggarannya 4,6 miliar kita siapkan. Salah satu yang akan dibangun asalah yang di kampung baru (Kelurahan Kotamobagu),” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Imran Amon, menjelaskan ada 12 titik lokasi rawan banjir yang tersebar di Kelurahan Kotobangon, Sinindian, Tumubui, Matali, Motoboi Kecil dan Mogolaing. “Anggaran yang dibutuhkan untuk penangannya sebesar 29 miliar. Kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, mana yang tidak bisa di cover oleh APBD akan kita usulkan ke kementrian,” terangnya. (ads/gito)

Antisipasi Banjir, Warga Diminta tak Buang Sampah di Sungai

Penulis
Tim Redaksi
-
ZONA KOTAMOBAGU — Meski sosialisasi dan himbauan ke masyarakat agar tidak membuang sampah di sungai rutin dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui instansi terkait, namun masih ada saja masyarakat yang tetap membuang sampah di sungai.

“Himbauan selalu dilakukan, kemudian ada banyak papan iklan yang memuat soal larangan membuang sampah sembarangan, tapi masih ada saja masyarakat yang tetap membuang saampah di sungai. Banyak kita dapati di sungai sudah ada seng, kayu dan sebagainya,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Refly Mokoginta.

Ia mengungkapkan, sampah-sampah yang berserakan di sungai dapat berdampak pada meluapnya air sungai dan berpotensi terjadi banjir.

“Seperti yang terjadi di Kampung Baru (Kelurahan Kotamobagu) itu. Sampah-sampah menumpuk sehingga saluran air tersumbat,” ungkapnya.

Ditambahkannya, butuh kesadaran masyarakat untuk membiasakan diri agar tidak membuang sampah di sungai. “Kita harap ada kerja sama masyarakat,” tambahnya. (ads/gito)

Dinas PUPR Dapat DAK 3 Miliar untuk Irigasi

Penulis
Tim Redaksi
-
Sofian Hatam

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp3 miliar pada Tahun 2018 mendatang. Besaran anggaran tersebut diperuntukkan pada pembangunan irigasi di beberapa desa dan kelurahan.

“Alhamdulillah kita dapat DAK untuk irigasi tahun depan,” kata Sekretaris Dinas PUPR, Sofian Hatam.

Ia menjelaskan, ada sekira 10 irigasi yang akan dibangun dibeberapa desa dan kelurahan. Meski tak menyebut nama desa dan kelurahan, namun ia mengatakan irigasi yang akan dibangun itu sudah masuk dalam data base Kementrian PUPR.

“Irigasi yang nantinya akan dibangun harus sesuai data base Kementrian PUPR. Selain itu kita tidak bisa mengintervensinya,” jelasnya.

Selain dari DAK, pihaknya juga sudah merencanakan pembangunan irigasi. Survey lokasi sudah dilakukan dan tinggal menunggu pelaksanaannya.

“Irigasi yang kita bangun itu untuk penanggulangan bencana. Anggarannya dari DAU. Kita harap ada anggaran lebih agar ada beberapa irigasi juga yang akan ditingkatkan. Itu untuk penanggulangan bencana,” tambahnya. (ads/gito)

Lantik Pejabat Hasil Seleksi Terbuka, Pemkot ‘Minta Izin’ Mendagri

Penulis
Tim Redaksi
-
Sahaya Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Proses seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) segera berakhir. Saat ini, panitia seleksi (pansel) maupun Pemkot tinggal menunggu persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk pelantikan pelaksanaan pelantikan.

“Hari ini akan kita konsultasikan (pelantikan) ke Mendagri,” kata Sahaya, kemarin.

Ia mengungkapkan, tiga nama ditiap formasi jabatan yang dinyatakan lolos tahapan assessment akan di bawa ke Mendagri.

“Tiga nama masih kita bawa semua ke Mendagri. Nanti setelah itu baru ditetapkan satu nama,” ungkapnya.

Ditambahkannya, penetapan satu nama hasil seleksi akan ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Katanya, penetapan satu nama itu berdasarkan surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Dalam surat bernomor B-283/KASN/11/2017 tertanggal 6 November 2017 itu, disebutkan proses seleksi calon pejabat tinggi pratama sudah sesuai perundang-undangan, serta merekomendasikan dan memilih satu dari tiga nama yang lolos seleksi di tiap formasi jabatan.

“Yang akan menentukan adalah walikota sebagai PPK,” ungkapnya.

Ditanya soal waktu pelantikan, ia mengaku tergantung dari hasil konsultasi dengan Mendagri. “Menunggu persetujuan mendagri,” sebutnya. (ads/gito)

1...611612613...698Halaman 612 dari 698
©