Minggu, 21 Juni 2026
Beranda blog Halaman 624

Rumah Produksi Bantu Produktifitas Gula Aren

Penulis
Tim Redaksi
-
TINGKATKAN PRODUKTIFITAS: Pemkot membantu pengrajin gula aren dengan menyiapkan infrastruktur rumah produksi dan mesin pencetak gula. Tampak salah satu mesin pencetak yang berada di rumah produksi.

ZONA KOTAMOBAGU – Potensi gula aren di Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, yang sangat menjanjikan membuat Pemerintah Kota (Pemkot) terpanggil untuk mengembangkannya. Selain memberi pelatihan bagi para pengrajinnya, Pemkot juga menyiapkan rumah produksi serta mesin pencetak gula aren sebagai infrastruktur penunjang dalam peningkatan kualitas dan produktifitasnya.

Pantauan di lokasi proyek, para pekerja sementara menyelesaikan pembangunan di beberapa sisi bangunan serta melakukan penataan bagian luar atau halaman rumah produksi. Sementara di bagian dalam sudah tersedia beberapa unit mesin pencetak gula aren

“Pembangunannya sementara berlangsung. Insya allah tahun depan sudah rampung dan bisa segera difungsikan,” kata Sekretaris Desa (Sekdes) Moyag, Maskur Gumalangit.

Ia mengungkapkan, dalam pelaksanaannya, air nira sebagai bahan dasar pembuatan gula aren dari petani akan dibawa ke dalam rumah produksi tersebut kemudian diolah menjadi gula aren.
Proses pengolahannya akan lebih cepat dan menghemat biaya. Kemudian kualitasnya juga tentu akan lebih baik. Ini akan sangat membantu para petani gula aren di sini,” ungkapnya.

Selain membantu pembangunan infrastruktur dan mesin pencetak, Pemkot juga telah membangun komunikasi dan melobi sejumlah pengusaha untuk ikut memasarkan gula aren tersebut. (ads/gito)

2 Bulan Pemkot Gratiskan 14 KK Tinggal di Rusunawa

Penulis
Tim Redaksi
-
Imran Amon

ZONA KOTAMOBAGU – Harapan warga Kelurahan Gogagoman yang menjadi korban bencana kebakaran untuk mendapatkan tempat tinggal, akhirnya terwujud. Pemerintah Kota (Pemkot) memanfaatkan rumah susun sewa (rusunawa) dan menempatkan 14 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal serta harta benda akibat insiden yang terjadi pada beberapa bulan lalu itu.

“Setelah selesai baca doa syukuran hari rabu (pekan lalu), 14 kepala keluarga langsung tinggal di situ (rusunawa),” kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Imran Amon.

Ia mengungkapkan, meski rusunawa tersebut menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun 14 kepala keluarga (kk) yang sudah mulai tinggal di tempat itu belum akan diambil retribusi selama dua bulan ke depan. “Memang ada retribusinya yang diatur dalam Perda. Tapi untuk dua bulan pertama ini masih digratiskan,” ungkapnya.

Salah satu warga, Rahman Saleh, menyampaikan rasaa terima kasihnya kepada pemerintah kota yang telah menyiapkan tempat tinggal bagi dirinya dan warga lain yang menjadi korban bencana kebakaran. “Tentu kami senang. Terima kasih kepada pemerintah dan pihak lain yang sudah membantu kami,” sebutnya. (ads/gito)

Anggaran Terbatas, Pemasangan Traffic Light Kotobangon Ditunda

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemasangan traffic light di simpang empat Kelurahan Kotobangon yang direncanakan tahun ini, terpaksa harus ditunda. Pasalnya, anggaran sekira Rp400 juta yang dialokasikan Dinas Perhubungan (Dishub) untuk pengerjaannya menjadi salah satu item kegiatan yang dipangkas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan alasan efisiensi.

“Itu (pemasangan traffic light) masih ditunda sampai tahun depan. Soalnya ada efisiensi anggaran, jadi digeser pada kegiatan yang lain,” kata Sekretaris Dishub, Sugiarto Yunus.

Selain traffic light, rencana pembangunan jalan juga dipending. Yang tersisa hanyalah pengadaan rambu lalu lintas yang saat ini sudah berproses. “Pengadaan rambu lalin itu tidak dipangkas karena saat dilakukan efisiensi proses pengadaannya sudah berjalan,” ujarnya.

Ia mengakui, pemasangan traffic light maupun pembangunan marka jalan sangat mendesak. “Tapi karena keterbatasan anggaran jadi masih ditunda lagi. Kita harap, para pengedara tetap mematuhi aturan berkendara, terutama saat melintas di simpang empat Kelurahan Kotobangon, karena arus kendaraan di situ padat,” tambahnya. (ads/gito)

Pemkot Tunggu Pengumuman Nilai LAKIP

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menargetkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 mendapat nilai BB atau meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat nilai CC. Berbagai upaya sudah dilakukan, termasuk mengirim sejumlah pejabat mengikuti coaching clinic di Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB). Selain itu, Pemkot juga menghadirkan pemateri dari pusat untuk evaluasi  peningkatan kualitas implementasi sistem Akip.

“Target kita LAKIP 2016 harus nilai BB,” Kata Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae.

Adnan menjelaskan, banyak indikator yang menjadi penilaian dalam emberian nilai LAKIP, diantaranya sistem pelayanan, pelaporan keuangan, renstra dan renja. “Kalau penilaian BPK hanya pada administrasi keuangan, tapi kalau LAKIP banyak. Tapi kita optimis bisa nilainya akan meningkat dari sebelumnya,” jelasnya.

Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian (Orpeg), Nehru Mokoginta, mengungkapkan hasil penilaian LAKIP akan dimumkan pada akhir tahun ini. “Kita tingga menunggu hasilnya. Penilaian sudah dilakukan dan dokumennya sudah diserahkan ke KemenPAN-RB,” ungkapnya. (ads/gito)

16 miliar untuk Finishing Proyek MRBM

Penulis
Tim Redaksi
-
Adnan Massinae

ZONAKOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp16 miliar dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 untuk lanjutan pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM). Hal ini diutarakan Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae.

Menurutnya, besaran anggaran tersebut diperuntukkan pada finishing serta beberapa fasilitas di luar masjid. “Sekitar 16 miliar lagi. Tapi kita menyesuaikan dengan fluktuasi harga barang, karena bisa saja berubah setiap saat,” kata Adnan.

Ia mengungkapkan, bangunan MRBM tersebut ditargetkan sudah bisa difungsikan untuk sholat Idul Fitri tahun depan. “Insya allah tahun depan kita sholat idul fitri di situ,” ungkapnya.

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos), Adin Mantali, mengungkapkan target pekerjaan tahun ini adalah pemasangan interior yang meliputi instalasi listrik, plafon hingga pemasangan marmer. Realisasi hingga pekan ke-17 sudah mencapai 50,90 persen. “Mudah-mudahan proses pengerjaannya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersaman,” ungkapnya. (ads/gito)

Realisasi Proyek Gudang Logistik Capai 30 persen

Penulis
Tim Redaksi
-
Refly Mokoginta

ZONAKOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) sebentar lagi akan memiliki gudang logistik bencana. Saat ini, realisasi pengerjaan proyek berbanderol Rp500 juta dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu sedang dalam pengerjaan. Realisasi pekerjaannya sudah mencapai 30 persen.

“Para pekerja sedang memacu target pekerjaan. Insya allah awal bulan depan sudah pemasangan atap,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Refly Mokoginta.

Dijelaskannya, gudang tersebut akan menjadi tempat penampungan logistik seperti makanan, tenda dan peralatan penanggulangan bencana lainnya. “Jadi semua kebutuhan untuk penanggulangan bencana akan disimpan di situ. Itu akan sangat memudahkan kita terutama dalam memobilisasi ke tempat yang terkena bencana,” jelasnya.

Ia berharap, pelaksana proyek tersebut dapat mengerjakan pekerjaan sesuai yang tertuang dalam dokumen kontrak. “Mudah-mudahan pekerjaannya cepat rampung dan bisa segera difungsikan,” harapnya. (ads/gito)

Bisnis Gula Aren Moyag Menjanjikan

Penulis
Tim Redaksi
-
USAHA: Potensi gula aren di Desa Moyag sangat menjanjikan. Tampak salah satu pengrajin melakukan pengepakan gula aren hasil olahannya.

ZONA KOTAMOBAGU – Potensi gula aren di Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, sangat menjanjikan. Tak sedikit warga setempat yang menggantungkan hidup sebagai pengrajin gula yang berbahan dasar air nira tersebut.

“Beginilah pekerjaan kita. Membuat gula kemudian di pasarkan. Hasilnya, alhamdulillah sampai hari ini masih bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari,” kata Saripudin, salah satu pengrajin gula aren, Rabu (27/9).

Ia mengungkapkan, gula aren hasil olahannya dipasarkan di Kotamobagu dengan yang disesuaikan dengan ukurannya. “Ada yang harga Rp10 ribu, ada juga Rp15 ribu per buah,” ujarnya.

Sekretaris Desa (Sekdes) Moyag, Maskur Gumalangit, mengungkapkan terdapat lima kelompok tani yang produktif mengolah gula aren. Setiap kelompok terdiri dari 25 orang. “Produksi cukup lumayan. Rata-rata 50 buah per hari yang dihasilkan satu orang pengrajin kemudian dikalikan 125. Itulah rata-rata produksi setiap hari,” ungkapnya.

Dijelaskannya, pemasaran gula aren moyag direncanakan akan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun demikian, pengelolah BUMDes masih menunggu penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (Dandes) tahap II yang akan segera dicairkan dalam beberapa waktu ke depan. “Jadi gula semut hasil olahan kelompok tani dibeli BUMDes kemudian dipasarkan. Kita juga sudah melobi beberapa pengusaha untuk membantu pemasarannya,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini ada pabrik pengolahan gula aren yang sementara dibangun melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pabrik tersebut diperkirakan akan beroperasi pada 2018 mendatang. “Kalau sudah ada pabrik tentu akan lebih mudah lagi. Proses pembuatannya gula lebih cepat dan juga produktifitasnya pasti meningkat,” tambahnya.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagkop dan UKM), Herman Aray, menuturkan pihaknya sudah memberi pelatihan kepada para kelompok tani pengrajin gula aren, dengan harapan dapat memberi efek positif terhadap peningkatan mutu dan kualitas gula hasil olahan petani, sehingga bisa memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran. “Untuk pemasarannya juga Pemkot akan membantu melalui kerja sama dengan perhotelan dan ritel untuk memasarkannya,” turunya. (ads/gito)

Sekkot Sidak Kantor SKPD

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sepertinya masih kurang. Jika tidak diawasi, masih ada saja yang melakukan tindakan indisipliner. Buktinya, dari hasil inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae bersama Kepala Badan Kepegewaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sahaya Mokoginta disejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), Rabu (27/9), didapati ada PNS yang tak berada di kantor saat jam kerja.

Di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) misalnya, didapati hanya ada 4 PNS dan beberapa tenaga kontrak. Bahkan beberapa ruang kerja masih dalam keadaap tertutup. Kondisi yang sama juga terlihat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Yang paling parah di Kantor Kelurahan Genggulang. Didapati hanya ada beberapa perangkat kelurahan. Bahkan didapati juga ada PNS yang hanya datang melakukan absensi sidik jari pagi dan sore.

“Kehadiran di pagi hari masih sangat kurang dibeberapa SKPD. Kita akan koordinasi dengan pimpinannya, apakah itu hanya kebetulan atau memang sudah begitu. Tapi sudah ada pimpinan SKPD yang memberi sanksi kepada stafnya yang sering datang terlambat, terbusannya juga sudah ada. Kalau secara umum kedisiplinan PNS sudah baik, dan ini harus dipertahankan,” kata Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta.

Sementara itu, Sekkot Adnan Massinae, mengungkapkan sidak tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana tingkat kedisiplinan PNS yang berada di luar kantor walikota. “Setiap PNS tentu dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan ke masyarakat. Pelayan takkan maksimal jika tingkat disiplin masih sangat kurang,” ungkap Adnan.

Ditambahkannya, sidak tersebut akan terus dilakukan. Tujuannya adalah meningkatkan disiplin semua aparatur pemerintahan. “Sudah pasti akan diberi sanksi jika didapati ada yang tidak disiplin, baik itu PNS maupun tenaga kontrak,” tambahnya. (ads/gito)

Siahaan Komitmen Tuntaskan Tunggakan Kasus

Penulis
Tim Redaksi
-
Gani Fernando Siahaan

ZONAKOTAMOBAGU – Kapolres AKBP Gani Fernando Siahaan SIK MH berkomitmen untuk menuntaskan berbagai kasus yang sedang ditangani Polres Bolmong. Hal itu diutarakannya usai acara pisah sambut pejabat lama dan pejabat baru Kapolres Bolmong, Senin (25/9).

Menurutnya, selain mengutamakan pelayanan dirinya juga akan fokus menyelesaikan tunggakan kasus yang belum selesai. “Pastilah, mana kasus yang sementara ditangani akan dilanjutkan untuk diselesaikan,” ujarnya.

Meski tak merinci jenis kasus yang akan diprioritaskan, namun ia mengaku akan berkoordinasi dengan penyidik soal kasus yang sementara ditangani. “Setelah ini saya akan kumpul dan rapat bersama. Saya akan meminta laporan ke penyidik,” sebutnya.

Untuk memaksimalkan tugas dan tanggungjawabnya, mantan Kasubdit Tipidkor Polda Sulut itu meminta dukungan dari semua jajarannya serta elemen masyarakat di Bolmong Raya. “Bantu saya melaksanakan tugas. Tanpa kalian saya tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya. (ads/gito)

Kelola Anggaran Besar, Sangadi Harus Berhati-hati

Penulis
Tim Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp30 miliar dan Dana Desa (Dandes) tahap II sebesar Rp6,4 miliar yang akan dicairkan disisa empat bulan terakhir Tahun Anggaran 2017 ini, menjadi berkah tersendiri bagi 15 desa yang menerima. Akan tetapi, anggaran besar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu bisa saja menjadi masalah bagi para pengelolahnya jika salah memanfaatkan atau mengambil kebijakan.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pelatihan maupun bimbingan teknis bagi para pengelolahnya sudah dan selalu dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui instansi terkait. Selain itu, para sangadi sebagai penanggung jawab penuh atas penggunaan dan pengelolaan ADD dan Dandes selalu diingatkan untuk berhati-hati dan memanfaatkan dana yang diberikan itu sesuai peruntukkannya.

“Sampai saat ini belum ada yang bermasalah. Jangan sampai itu terjadi. Korupsi bukan hanya sekadar mengambil uang saja, tapi menyalahi aturan saja itu pasti bermasalah,” kata Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, dihadapan para sangadi saat evaluasi penyerapan ADD dan Dandes, pekan lalu.

Pada kesempatan itu, ia meminta agar para sangadi dapat memanfaatkan tenaga pendamping desa. Menurutnya, tenaga pendamping digaji untuk mendampingi para sangadi yang mengelola dana desa. “Tenaga pendamping harus dimanfaatkan. Mereka mengerti soal regulasi dan aturan yang ada dan membantu apa yang belum diketahui sangadi dan perangkat terutama soal dana desa,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag, mengungkapkan peruntukkan ADD tersebut adalah 70 persen untuk pembangunan, dan sisanya 30 persen untuk operasional termasuk tunjangan perangkat desa 30 persen. “Program dan kegiatan yang sudah dibiayai ADD tak bisa lagi dicover oleh Dana Desa, agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.(ads/gito)

1...623624625...700Halaman 624 dari 700
©