Wali Kota Komitmen Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Penulis

-

Jumat, 15 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala Kementrian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (14/).

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan komitmen kementrian, lembaga, gubernur, bupati dan walikota dalam pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

“Pemerintah Kota Kotamobagu saat ini terus berupaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga setiap anggaran yang dikelola dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya juga, kita mengakomodir program dan kegiatan yang dapat memberi manfaat kepada masyarakat,” kata Wali Kota melalui press realease Bagian Humas.

Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Keuangan, Sri Mulyani, para gubernur, bupati dan wali kota.(ads/gito)

Diskominfo Rencanakan Pemasangan CCTV di Desa dan Kelurahan

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 15 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berencana menambah Closed Circuit Television (CCTV) yang akan dipasang titik vitas di desa dan kelurahan. Pengadaannya akan diusulkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018.

Menurut Plt Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar, jumlah CCTv yang diusulkan disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan. “Nantinya juga kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tapi usulan kita disesuaikan dengan jumlah desa dan kelurahan,” katanya, Jumat (15/9).

Diungkapkannya, saat ini lima CCTV sudah terpasang di sejumlah titik pusat keramaian dan langsung terkoneksi command center Diskominfo. CCTV yang berotasi 360 derajat dengan beresolusi tinggi itu akan sangat bermanfaat dan membantu tugas pemerintah dan aparat keamanan dalam mendeteksi berbagai kemungkinan yang terjadi di Kotamobagu.

“CCTV ini juga dikoneksi dengan instansi terkait lain. Misalnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika terjadi kecelakaan di area yang terpasang CCTV, maka secara otomatis biodatanya bisa langsung didapat. Begitu juga dengan keamanan warga, jika ada pencuri bisa langsung terbaca oleh command center,” ungkapnya. (ads/gito)

Sabtu Ini, Ketua KPU RI Kunjungi Kotamobagu

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 14 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Launching tahapan Pilwako Kotamobagu 2018, diagendakan dilaksanakan Sabtu (16/9). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana kegiatan tersebut terus mematangkan persiapan.

Menurut Ketua KPU, Nayodo Koerniawan, launching tahapan Pilwako tersebut akan dihadiri Ketua KPU RI bersama para komisioner KPU Provinsi Sulut. “Sudah terkonfirmasi Ketua KPU RI akan didampingi komisioner KPU Provinsi akan hadir. Tidak ada acara khusus, hanya sekadar launching saja,” katanya, Kamis (14/9).

Lanjutnya, pada kegiatan tersebut pihaknya akan mengundang pemerintah kota, unsur Forkopimda, partai politik dan masyarakat. “Termasuk para pemilih pemula dan disabilitas,” ujarnya.

Ditambahkannya, launching tersebut menjadi penanda bahwa tahapan Pilwako Kotamobagu sudah dimulai. “Setelah itu tahapan kita mulai sesuai yang sudah dijadwalkan,” tambahnya.(agung/gito)

Stok Blanko e-KTP Menipis

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 14 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) semakin menipis. Sementara permintaan masyarakat untuk mengurus kartu identitas tersebut cukup tinggi.

“Rata-rata masyarakat yang datang bermohon pembuatan e-KTP mencapai 100 orang per hari,” kata Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil, Adi Malah.

Kepala Dukcapil, Virginia Olii, mengungkapkan pihaknya sudah menyurat ke Provinsi untuk penambahan blanko. Ada 500 keping yang telah terkonfirmasi untuk diberikan ke Kota Kotamobagu. “Besok blanko itu akan dijemput,” ungkapnya, Kamis (14/9).

Dijelaskannya, pihaknya sebelumnya sudah mengusulkan pengadaan 10 ribu blanko ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), namun belum mendapat jawaban. “Masyarakat yang datang mengurus KTP cukup banyak, sementara blanko sudah menipis. Sehingga itu kita usul pengadaannya,” jelasnya.(ads/gito)

Adnan: Sangadi Harus Manfaatkan Tenaga Pendamping Desa

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 14 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Para sangadi (kepala desa, red) yang mengelola dana desa diminta untuk memanfaatkan tenaga pendamping desa. Hal ini diutarakan Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, pada evaluasi penyerapan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta sosialisasi Program Inovasi Desa (PID), di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kamis (14/9).

Menurutnya, tenaga pendamping digaji untuk mendampingi para sangadi yang mengelola dana desa. “Tenaga pendamping harus dimanfaatkan. Mereka mengerti soal regulasi dan aturan yang ada dan membantu apa yang belum diketahui sangadi dan perangkat terutama soal dana desa,” katanya, di hadapan para sangadi.

Lanjutnya, para sangadi tak boleh menganggap pendamping desa sebagai musuh, tapi harus dimanfaatkan terutama dalam meminta saran terkait proses pengelolaan dana desa. “Harus bekerja sama dengan pendamping desa, karena mereka adalah pelayan sangadi. Kecuali mereka meminta uang, itu tidak boleh dan harus dilaporkan. Karena itu pungli,” ujarnya.

Meski belum ada sangadi di Kotamobagu yang tersangkut masalah hukum terkait pengelolaan dana desa, namun ia mengingatkan agar para sangadi selalu berhati dan memanfaatkan dana yang berikan pemerintah pusat itu sesuai peruntukkannya. “Sampai saat ini belum ada yang bermasalah. Jangan sampai itu terjadi. Korupsi bkan hanya sekadar mengambil uang saja, tapi menyalahi aturan saja itu pasti bermasalah,” ungkapnya.(ads/gito)

Desa-Kelurahan Harus Punya Titik Koordinat Tapal Batas

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 13 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Tiap desa dan kelurahan yang berbatasan dengan daerah lain, wajib memiliki titik koordinat tapal batas. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Anas Tungkagi.

Menurutnya, saat pembahasan bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Informasi Giospasial (BIG) di Bogor beberapa waktu lalu, titik koordinat tapal batas harus ada di tiap desa dan kelurahan yang berbatasan dengan daerah lain.

“Jika tidak ada titik koordinat tapal batas, maka akan berdampak di desa atau kelurahan itu sendiri. Misalnya, saat ada pekerjaan fisik di desa dan kelurahan bisa saja melewati batas dan sampai ke daerah lain, dan itu bisa berpotensi jadi temuan saat pemeriksaan nanti. Sehingga itu penting untuk setiap desa dan kelurahan memiliki titik koordintas agar diketahui batas dengan daerah lain,” ujarnya.

Ditambahkannya, pemasangan titik koordinat di tiap desa dan kelurahan akan diupayakan tahun depan. Untuk penganggaraannya pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan BIG. “Apakah anggarannya melalui APBD atau APBN, kita koordinasikan dulu. Pastinya juga akan ada MoU dengan pihak terkait lainnya,” terangnya.(ads/gito)

Wali Kota Komitmen Bangkitkan Semangat Olahraga

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 13 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara berkomitmen untuk terus membangkitkan semangat olahraga dan terus memasyarakatkan olahraga hingga ke semua pelosok desa dan kelurahan. Hal ini diutarakan walikota usai peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas), di Lapangan Boki Hotinimbang, Rabu (13/09).

Menurut Wali Kota, kedepannya akan ada fasilitas olahraga yang memadai untuk masyarakat. Hal itu sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah untuk membangkitkan olahraga di Kota Kotamobagu, serta menciptakan atlit-atlit berprestasi disetiap cabang olahraga. “Prestasi olahraga memiliki kemajuan. Banyak atlit dari Kotamobagu yang mampu bersaing dan mengungguli daerah lain serta berbicara banyak ditingkat provinsi maupun tingkat nasional,” ujarnya.

Wali Kota mengungkapkan, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai selain dapat menciptakan atlit berprestasi diyakini dapat memberi ruang positif bagi perkembangan generasi muda dan terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. “Olahraga ini bukan hanya menyehatkan kita, tapi bisa menghindari kegiatan negatif,” ungkapnya.

Pada peringatan Haornas kemarin, sejumlah kegiatan olahraga digelar, mulai dari taekwondo, karate, tenis meja, futsal dan catur. Selain itu, ada pertandingan eksebisi antara Komunitas Wartawan Kotamobagu (Kawan Kota) melawan Tim SKPD. Pada pertandingan eksebisi yang disaksikan langsung Wali Kota, Tim Kawan Kota unggul atas Tim SKPD dengan skor 3-1.(ads/gito)

PAN-PKB Belum Ajukan Pencairan Banpol

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 12 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pencairan dana bantuan politik (banpol) kepada delapan partai politik (parpol) peraih kursi di DPRD Kotamobagu, belum juga dilakukan. Pasalnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masih menunggu pengajuan permohonan pencairan dana tersebut dari setiap parpol.

Menurut Sekretaris Kesbangpol, Hendra Makalalag, baru enam parpol yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Hanura, Gerindra dan Demokrat yang memasukan permohonan pencairannya. “Tinggal PAN dan PKB yang belum. Yang lain sudah. Tapi kami sudah mengkonfirmasikan kepada pengurus partai itu, kata mereka masih ada yang harus dilengkapi lagi,” katanya, kemarin.

Ia mengungkapkan, pihaknya siap memproses pencarian banpol jika dokumen yang diajukan setiap parpol lengkap dan sesuai yang dipersyaratkan. “Setelah berkas masuk, kita verifikasi lagi baru diproses pencairannya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dana Banpol tahun ini sebesar Rp600.701.000 untuk delapan parpol. Besaran dana yang diterima setiap parpol bervariasi, karena disesuaikan dengan perolehan suara masing-masing parpol. “Hitungannya Rp9.700 di kali satu suara. Jadi itu yang diterima setiap parpol,” ungkapnya. (rpm)

Nama Parpol dan Besaran Banpol:

Nama Parpol Jumlah Kursi Jumlah Banpol

PAN 6 Rp190.061.800

Golkar 5 Rp110.240.500

PDIP 3 Rp64.990.000

Demokrat 3 Rp58.655.900

PKB 2 Rp46.395.100

Gerindra 2 Rp54.465.500

Hanura 2 Rp42.214.400

PKS 2 Rp33.678.400

Sumber: Kesebangpol Kotamobagu

Utusan Kotamobagu Siap Bersaing Di Ajang Nyong-Noni Sulut

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 12 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengutus Debby Samuel yang pernah didaulat sebagai Nanu berbakat Kotamobagu 2011 dan Michael Rumengan Wakil II Uyo 2015 diajang pemilihan Nyong-Noni Sulut di Manado.

Menurut Kepala Disparbud, Agung Adati, dua utusan Kota Kotamobagu diajang Nyong-Noni Sulut tersebut telah melalui proses seleksi. “Kami yakin perwakilan Kotamobagu sangat siap dan mampu bersaing dengan kontestan dari daerah lain. Berbagai persiapan sudah dilakukan sebelum ajang ini dimulai,” katanya.

Ia berharap, utusan Kota Kotamobagu bisa ikut mempromosikan potensi daerah diajang tersebut. “Dengan diutusnya dua perwakilan duta wisata itu, kita harap bisa lebih memperkenalkan wisata maupun budaya daerah lebih luas lagi,” harap Agung.

Pengurus Ikatan Nanu-Uyo Kotamobagu, Iwan Dainta, mengungkapkan proses seleksi dilakukan sebelum mengutus perwakilan diajang Nyong-Noni Sulut. “Kita seleksi kemudian mempertimbangkan kesiapan keduanya untuk ikut ajang bergengsi ini,” ujarnya. (ads/gito)

Rp6 Miliar Dandes dan 30 ADD Cair di Triwulan IV

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 12 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp30 miliar dan Dana Desa (Dandes) tahap II sebesar Rp6,4 miliar akan diterima 15 desa di triwulan IV Tahun Anggaran 2017. Untuk ADD pencairannya akan dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Sedangkan pencairan dandes tinggal menunggu penyelesaian penginputan data dan laporan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag, mengatakan ADD sebesar Rp30 miliar itu bersumber dari potongan 10 persen dar total Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal itu sesuai Peraturan menteri Keuangan (PMK) nomor 257/PMK.07/2015 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa.

“Semua SKPD kena potongan DAU. Total ADD sebesar Rp37 miliar, tapi yang sudah dicairkan sebelumnya baru Rp7 miliar, sisanya Rp30 miliar nanti pada APBD Perubahan,” kata Teddy.

Ia mengungkapkan, peruntukkan ADD tersebut adalah 70 persen untuk pembangunan, dan sisanya 30 persen untuk operasional termasuk tunjangan perangkat desa 30 persen. “Program dan kegiatan yang sudah dibiayai ADD tak bisa lagi dicover oleh Dana Desa, agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Untuk Dandes tahap II lanjutnya, saat ini sedang dilakukan penginputan data dan laporan oleh bagian anggaran ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan untuk SPj tahap I yang menjadi syarat pencairan tahap II. “Tiga desa lagi yang belum selesai. Kalau sudah semuanya tinggal menunggu transfer dari Kemenkeu ke KPPN,” urainya.

Ditambahkannya, di triwulan IV Tahun 2017 anggaran yang masuk ke desa cukup besar. Setiap desa akan menerima anggaran berkisar Rp2 miliar hingga Rp4 miliar. “Selain ADD dan dana desa, ada juga Dana Bagi Hasil Pajak dan PADes. Kita harap anggaran-anggaran itu digunakan dengan sebaik mungkin dan sesuai peruntukkannya,” jelasnya.

Sangadi Sia’, Herto Balansa, mengakui kucuran ADD dan Dandes ke tiap desa sangat membantu percepatan pembangunan di desa. “Dana desa tahap I yang sudah dicarikan kita pergunakan untuk pembangunan gedung TK/PAUD, Posyandu dan jalan usaha tani. Sisanya 40 persen sebagiannya kita gunakan untuk penyertaan modal di BUMDes,” ungkapnya. (ads/gito)