Sabtu, 20 Juni 2026
Beranda blog Halaman 641

Berprestasi, Pemkot Terima Aplikasi e-Performance dari Pemerintah Pusat

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGTU – Progaram Smart City yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu antaranya pengoperasian aplikasi e-Government, rupanya menarik perhatian Pemerintah Pusat, dalam hal ini MenPAN-RB, Asman Abnur.

Menurut Wali Kota, Ir Hj Tatong Bara, belum lama ini dirinya bertemu Menteri Asman dan menyampaikan beberapa program yang tengah dijalankan saat ini, termasuk penerapan e-Government. Program itu dinilai merupakan salah satu prestasi Pemkot Kotamobagu. Atas apresiasi tersebut, pemerintah pusat menyumbangkan aplikasi e-Performance untuk Kotamobagu.

“Untuk launcing e-Performance tingkat nasional dilaksanakan hari ini (Kemarin, red),  bertempat di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta. Namun, untuk launching e-Goverment dan e-Perfomance tingkat daerah akan dilaksanakan di Kotamobagu, rencananya pekan ini,” ungkap Tatong, kemarin.

Plt Kepala Dinas Kotamobagu, Ahmad Yani Umar menambahkan, Pemkot sudah siap untuk kegiatan tersebut, akan tetapi tetap menunggu jadwal atau kesiapan dari pemerintah pusat. “Karena banyak prestasi yang diraih dalam rangka tata kelola dan reformasi birokrasi. Kotamobagu ditunjuk untuk pemerintah pusat untuk pelaksanaan launching aplikasi tersebut. Bahkan, Menteri akan tugaskan teknisi dari KemenPAN-RB untuk memasang langsung aplikasi di Kota Kotamobagu,” tambahnya.

Diketahui, aplikasi e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkup pemerintahan. e-Performance menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.(ads/gito)

Bolmong Bersih dari Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Penulis
Redaksi
-

Nangsi Mokoginta

ZONA BOLMONG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP-PA) Bolmong terus memonitor tiap kecamatan yang ada di Bolmong untuk menekan kasus pelecehan anak dan perempuan.

Kepala DPP-PA Nangsi Mokoginta mengatakan, pihaknya terus mengontrol kasus tersebut agar tak terjadi di Bolmong. “Kami terus melakuakan monitor di tiap kecamatan, bahkan satu minggu sekali kami turun di 15 kecamatan se-Bolmong,” katanya, Senin (18/7) siang tadi.

Lanjutnya, bukan hanya pencegahan, pihaknya juga memikirkan hal yang kemungkinan terjadi seperti bekerja sama dengan berbagai pihak. “Kami telah bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Polsek, Kejaksaan, Pengadilan, Dinkes serta Rumah Sakit. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadi,” ujarnya.

Ia juga menjelaskan, untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai sejarang belum ada laporan. Dan untuk pelecehan sudah 1 kali terjadi. “Untuk kasus pelcehan seksual terhadap anak sudah satu kasus dan hal ini terjadi bulan Mei. Kasus ini sudah dua kali disidang. Dan tanggal 2 Agustus nanti sudah tahap pada pemeriksaan tersangka untuk penjatuhan hukuman. Dan kasus ini terus kami tangani,” jelasnya.(gung)

Penderita Kusta Jangan Malu Berobat

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Dinas Kesehatan Kabupaten Bolmong mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak melakukan diskriminasi terhadap penderita penyakit kusta (leprosy). Alasannya, perbuatan tersebut justru membuat penyakit kusta sulit diobati. Padahal penderita kusta bisa disembuhkan secara total.

“Jika penderita didiskriminasi, bisa membuat penderita merasa malu keluar rumah, sehingga enggan untuk berobat. Hasilnya, penyakit semakin parah. Padahal, penderita kusta dapat disembuhkan secara tuntas. Sebab kusta bukanlah penyakit mematikan dan bukan pula penyakit keturunan,” ujar Wiyono selaku Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Meluar dan Kesehatan Jiwa (PPM PTM dan Kesja), Selasa (18/7).

Lanjutnya, obat bagi penderita kusta gratis, bahkan pengobatan hingga sembuh. Memang ada anggapan yang kurang baik bagi masyarakat terkait penyakit ini, namun warga harus mencegah lebih awal.

“Jangan malu berobat, kalau sudah temukan bercak mati rasa langsung ke Puskesmas. Penanganan yang cepat akan meminimalisir sakit yang lebih parah. Lebih baik mencegah dari pada mengobati,” jelasnya.

Rukmi Ingatkan Tidak Boleh Plonco Siswa Baru

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Pendidikan, Rukmi Simbala, mengingatkan agar dalam proses pengenalan lingkungan, tiap sekolah tidak diperbolehkan melakukan plonco terhadap siswa baru atau kegiatan lain yang tidak mendidik.

Tahun ajaran 2017-2018 dimulai Senin 17 Juli 2017 ini. Siswa baru mulai mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. “Segala macam perploncoaan dilarang. Itu sesuai Permendikbud nomor 18 tahun 2016,” kata Rukmi.

Selain kegiatan itu, ia juga mengingatkan agar pihak sekolah baik guru maupun pengurus OSIS untuk tidak memakaikan atribut yang tidak mendidik seperti tas, gardus dan lainnya kepada siswa baru. “Ini harus jadi perhatian bersama. Guru harus ikut mengawasi. Kalau kedapatan ada yang demikian, kepala sekolahnya akan disanksi,” imbaunya.

Ia menyarankan, agar proses pengenalan lingkungan sekolah kepada siswa baru diisi dengan kegiatan positif yang dapat membantu peningkatan karakter siswa. Jauhi kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan aturan,” tambahnya.(ads/gito)

Pilkades Antar Waktu di Desa Tabang Digelar Agustus

Penulis
Redaksi
-

Marham Anas Tungkagi

ZONA KOTAMOBAGU – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) antar waktu di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan tak lama lagi digelar. Hal tersebut dilakukan, karena sekarang ini Desa Tabang mengalami kekosongan Kepala Desa (Sangadi) difinitif.

Kepala Bagian Pemerintahan Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi mengatakan, Pilkades yang nantinya akan digelar Agustus mendatang, merupakan yang pertama kali di wilayah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

“Pelaksanaan Pilkades sudah mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam paragraf 2 Pasal 45 dikatakan, pemilihan kepala desa antar waktu bisa dilaksanakan melalui musyawarah desa,” kata Anas.

Mantan Camat Kotamobagu Selatan ini menjelasakan, nantinya yang mempunyai hak pilih untuk memilih kepala desa antar waktu ini, bukan seluruh masyarakat Desa Tabang.

“Hanya perwakilan dari unsur masyarakat baik lembaga kemasyarakatan, lembaga pemuda, unsur aparat desa, tokoh agama, tokoh wanita, perwakilan kelompok tani, pengrajin, tenaga profesi, pemerhati perempuan dan tokoh masyarakat. Intinya yang akan menggunakan hak suara nantinya, hanya perwakilan dari unsur masyarakat saja,” jelasnya.

Plt Kepala Desa Tabang Pandis Mokodompit mengatakan, saat ini Badan Pemberdayaan Desa (BPD) sudah melaksanakan tahapan sesuai Peraturan Wali Kota (Perwako). “Baru-baru ini BPD sudah mulai menggelar rapat perdana untuk pembentukan panitia Pilkades,” katanya.

Setelah dilaksanakan pembentukan Panitia Pilkades, tahapan selanjutnya pendaftaran bakal calon. “Sesuai jadwal yang ditetapkan di Perwako, Agustus digelar Pilkades dan September pelantikan,” jelasnya.(ads/gito)

Lombone: Pemasangan Baliho Kandidat Dikenakan Pajak

Penulis
Redaksi
-

rio lombone

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menegaskan untuk pemasangan reklame, termasuk baliho kandidat akan dikenakan pajak. Begitu ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan daerah (BPKD) Kotamobagu Rio Lombone.

Dikatakannya, seluruh produk baik pribadi maupun badan yang dipasang dan terlihat untuk masyarakat umum wajib menggurus izin ke Pemkot. Khusus untuk para calon kandidat, pengurusan izinnya harus di tiga tempat yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pengurusan izin, di BPKD untuk pembayaran pajak dan di Kesbangpol untuk surat rekomendasi karena berhubungan dengan politik. “Itu sudah diatur dalam Perda nomor 11 tahun 2012,” kata Rio.

Lanjutnya, sejauh ini belum ada permintaan izin dari bakal calon kandidat atau dari partai-partai. “Belum ada. Tetapi mereka wajib membayar pajak jika memasang baliho atau sejenisnya,” ucapnya.

Untuk biayanya tambahnya, akan dilihat sesuai dengan ukuran. Contohnya, jika pemasangan baliho, reklame dan sejenisnya dibagi atas ukuran, sudut pandang, jumlah titik dan lokasi.

“Saya contohkan jika ukuran baliho 4 x 6 ditempatkan di Jalan Sinindian serta hanya satu sudut pandang maka hitunganannya sekira tiga jutaan untuk satu titik. Hitungan tersebut akan berubah jika dipasang di dua titik atau selebihnya. Namun untuk hitungan satu tahun justru lebih murah,” katanya.(ads/gito)

Pemkot Kotamobagu Terima Penghargaan dari BPK RI

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu atas action plan tindak lanjut temuan BPK RI di lingkup Pemkot. Penghargaan dengan nilai 86.35 persen itu diterima Plt Sekretaris Kota Kotamobagu Adnan Massinae, di Kantor BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut).

Adnan mengatakan, hal ini didapat tak lepas juga dengan adanya campur tangan serta dorongan dari tim BPK RI sendiri. “Penghargaan diraih ini tidak lepas dari adanya pendampingan dan bimbingan tim dari BPK RI kepada para instansi terkait, guna mendapatkan pendekatan atas penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK tahun 2016 dan berupaya memberikan solusi terbaik,” katanya.

Lanjutnya, dari masing-masin daerah yang ada di wilayah Sulut, Pemkot Kotamobagu meraih ranking teringgi. “Pada penerimaan penghargaan itu, 15 daerah kabupaten kota di Sulut, Kota Kotamobagu ranking teratas. Penyelesaian masalah sangat berpengaruh untuk mendorong diraihnya opini WTP di masa akan datang,” jelasnya.

Di sisi lain, guna mengkur untuk bisa menjalankan roda pemerintan yang baik, tentu juga adanya dukungan dari masyarakat. “Pemerintahan yang baik akan terwujud dengan adanya dukungan kepercayaan masyarakat. Selain itu, tidak lepas juga dengan bimbingan dari pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota Tatong Bara,” tambah Adnan.(ads/gito)

520 Mahasiswa Unima Disebar di Bolmong

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong resmi menerima dan melepas 520 mahasiwa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Negeri Manado (Unima), Senin (17/7) siang tadi. Agenda tersebut dipimpin Wakil Bupati Bolmong Yanny R. Tuuk.

Dalam sambutannya, Tuuk mengatakan ada 520 masiswa Unima yang akan KKN di Bolmong. “Mahasiswa Unima ini akan disebar di Kecamatan Dumoga dan Kecamatan Sangtombolang,” ungkapnya.

Dekan Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unima Donal M. Ratu mengatakan, mahasiswa harus mampu memberi solusi bagi masyarakat. “Mahasiswa harus mampu menyesuaikan dengan masyarakat Bolmong agar KKN bisa terlaksana dengan baik,” harapnya.(gung)

Dua ASN Bolmong Dipecat

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) melakukan penjatuhan hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bolmong. Senin (17/7) siang tadi.

Kepala Seksi Disiplin dan Penghargaan, Rahmat Irwansya Makalalag menyampaikan, ada dua orang ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat. “ASN yang diberhentikan adalah Sendy Manoppo, UPTD Diknas Passi Timur, dan Novalien Melope, UPTD Puskesmas Bilalang. Sedangkan Margareta Sampelan serta Syamsul Makalunsenge dari UPTD Puskesmas Tungoi, hanya mendapatkan sanksi penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bolmong Yasti Mokoagow mengatakan, pengawasan terhadap semua ASN yang tidak disiplin di lingkup Pemkab Bolmong terus dilakukan. “Masih ada beberapa nama ASN dalam pembahasan untuk dilakukan penjatuhan hukuman. Diharapkan ASN Bolmong agar lebih proaktif,” tegasnya.(gung)

Gelar Apel Korpri, Yasti Kembali Tegaskan Soal Disiplin ASN

Penulis
Redaksi
-

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong menggelar Apel Korps Pegawai Negeri Sipil (Korpri) di halaman Kantor Bupati, Lolak, Senin (17/7). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bolmong Yasti S Mokoagowkembali menegaskan soal kedisiplinan ASN.

“ASN Bolmong harus selalu disiplin dan terus menjaga integritas, serta selalu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Yasti yang juga selaku Selaku inspektur upacara.

Lebih lanjut ia berharap, agar ASN Bolmong lebih proaktif. “Diharapkan kepada seluruh pimpinan perangkat daerah, pejabat eselon lll dan lV untuk lebih proaktif untuk segera melakukan penginputan data. Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah (RPJMD) untuk secepatnya kita masukkan ke provinsi untuk pembahasan selanjutnya,” tegasnya.(gung)

1...640641642...699Halaman 641 dari 699
©