Penerimaan CPNS Dibuka, Dibutuhkan 19.210 Orang

Penulis

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA BMR – Pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guna mengisi jabatan terkait penegakan hukum di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM. Pengisian jabatan itu menjadi prioritas mengingat adanya peningkatan beban kerja di kedua instansi tersebut dan banyaknya PNS yang memasuki batas usia pensiun.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengatakan, formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang. Jumalh itu terdiri dari 1.684 CPNS untuk MA dan 17.962 kursi CPNS di Kementerian Hukum dan HAM.

Jumlah tersebut termasuk untuk mengakomodir putra/putri lulusan terbaik (cumlaude) dan putra/putri Papua dan Papua Barat. Untuk lulusan cumlaude kuotanya sebanyak 468 orang, sedangkan putra/putri Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang.

Dijelaskan, formasi untuk MA sejumlah 1.684 calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara. Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasi hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam.

Sedangkan formasi CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM meliputi 21 jabatan, mulai dari Penjaga Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) hingga analis keimigrasian. “Kuota untuk penjaga Lapas mencapai empat belas ribu, dengan kualifikasi lulusan SLTA sederajat yang menguasai komputer,” ujar Menteri Asman dalam jumpa pers di kantor Kementerian PANRB, Selasa (11/07).

Dari kuota CPNS untuk Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 17.962 kursi, 14.000 di antaranya untuk jabatan penjaga lapas atau sipir, dan 2.278 analis keimigrasian. Untuk analis keimigrasian ini, dibutuhkan sarjana dari berbagai jurusan, antara lain Hukum, Sosial Politik, Ekonomi, Akuntansi, Ilmu Komunikasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer dan Bahasa Asing.

Informasi mengenai rekruitmen CPNS ini dapat dilihat di situs:
a. Situs Kementerian PANRB: www.menpan.go.id
b. Situs BKN: https://sscn.bkn.go.id
c. Situs Mahkamah Agung: https://www.mahkamahagung.go.id, http://badilum.mahkamahagung.go.id, http://badilag.mahkamahagung.go.id, http://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/
d. Situs Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: http://cpns.kemenkumham2017.go.id

Seperti halnya seleksi CPNS sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online dan terintegrasi secara online melalui https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 1–31 Agustus.

Seperti tahun sebelumnya, satu orang pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu jabatan di satu instansi. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD) dengan sistem Computer Assisted Test (CAT). Selain SKD, juga dilakukan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Menteri Asman menegaskan, pelaksanaan seleksi CPNS ini dilakukan berdasarkan prinsip kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, dan tidak dipungut biaya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Setelah selesai ujian, peserta akan langsung mengetahui nilainya.

“Jadi jangan percaya kalau ada pihak-pihak yang menawarkan jasa bisa meluluskan seseorang dengan imbalan sejumlah uang. Jangan mau menjadi korban percaloan,” ujar Asman.(hms/eldy)

RPJMD Mulai Dibahas, SKPD Digilir Gunakan E-Planning

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolmong mulai melaksanakan pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bertempat di ruang kerja Sekertaris Daerah Tahlis Gallang, Senin (10/6) kemarin.

Dalam agenda tersebut, perangkat daerah mulai digilir satu persatu untuk mempresentasikan RPJMD masing-msing unit kerja untuk disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bolmong periode 2017-2022.

Menurut Tahlis Gallang, mulai kemarin sesuai jadwal presentasi dan proyeksi RPJMD dimulai dari Dinas PU, Dinas Pertanian, BAPPEDA dan instansi lainnya. “Pembahasan per unit kerja ini langsung saya pimpin sehingga sebentar nanti hal-hal yang perlu disesuaikan dengan program dapat terintegrasi dengan visi menuju Bolmong Hebat. Itu langsung diuraikan dalam bentuk misi sehingga capaian dan tujuan dapat terukur,” ungkapnya.

Lanjut Tahlis, dalam pembahasan menggunakan e-planning mengenai definisi perencanaan dalam sebuah manajemen maupun organisasi. “Kita sudah langsung menggunakan e-planning, sudah tidak manual lagi. Sesudah dilantik di Bolmong, saya langsung membentuk tim dan masing-masing ada yang saya ambil dari Kotamobagu dan Boltim. Kemudian saya langsung membuat planning dan sudah dipraktikan dalam kegiatan ini. Sudah langsung diaplikasikan,” ujarnya.

Ditambahkan, pembahasan itu akan berjalan selama 10 hari ke depan. Dalam 5 tahun ke depan juga sudah ada targetnya setiap tahun. Namun menurutnya, untuk saat ini belum bisa terlihat capaiannya. Sebab, terkini baru 3 SKPD yang dibahas. “Prioritas targetnya belum bisa terlihat sampai hari ini. Nantinya dia bisa terlihat ketika semua SKPD selesai dibahas dalam 10 hari ke depan,” urainya.

Dijelaskan, dalam proses adaptasi planning, SKPD Bolmong masih agak lambat karena baru pertama kali menggunakan. “Ya, ini masih agak lambat, karena proses adaptasi para SKPD terhadap penggunaan planning ini. Tapi saya lihat ini pemahamannya lebih cepat, beda di Kotamobagu dan daerah lain. Sehingga ketika ditugaskan mereka langsung paham meng-input. Kalau di Bolmong memang harus tutorial terlebih dahulu, dan ini menjadi nilai tambah bagi pimpinan SKPD. Luar biasa memang saya apresiasi terhadap adaptasi mereka ini,” tutupnya.(gung)

DPRD Gelar Paripurna Ranperda LPJ APBD 2016

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA BOLMONG –DPRD Kabupaten Bolmong menggelar rapat paripurna untuk penetapan Persetujuan Ranperda Tentang Laporan Pertangungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016, Selasa (11/7) siang tadi.

Wakil Bupati Bolmong Yanny Ronny Tuuk dalam kesempatannya membacakan sambutan Bupati, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya rapat tersebut. “Hal ini sebagai bagian dari implementasi tugas pokok konstitusi kita semua,” ungkapnya.

Melalui pemandangan gabungan kerja komisi dan penyampaian pendapat fraksi, Ranperda tentang pelaksanaan APBD dinyatakan telah diterima dengan berbagai koreksi dan masukan. “Pada awal pembahasan tentunya banyak masukan positif dan negatif yang harus menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti Pemkab, seperti sistem pengelolaan keuangan dan tindak lanjut hasil LHP oleh BPK,” tutup Tuuk.(gung)

Makanan Khas Bolmong Diperkenalkan ke Tingkat Nasional

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bolmong bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya Manado, melaksanakan syuting film dokumenter pelestarian makanan khas Bolmong demi melestarikan Budaya Nasional.

Kepala Disparbud Ulfa Paputungan.mengatakan, pembuatan film yang dilaksanakan Sabtu kemarin. rencananya akan dibawa ke tingkat nasional untuk diperkenalkan makanan khas Bolmong.

“Pembuatan film ini akan dibawa ke tingkat nasional. Makanan yang di syuting seperti Sayur Gedi Rebus, Sayur Gedi Santan, Sayur Labu Santan, Sinandoi (Daging dalam bambu) dan Dinangoi atau kue dari tepung sagu,” ungtkap Ulfa, Selasa (11/07) pagi tadi.

Lanjutnya, dari sekian banyak makanan di Bolmong, pihaknya hanya mempopulerkan 5 makanan. “Hanya lima makanan khas Bolmong yang kami promosikan. Dan kegiatan ini sengaja dibuat untuk melestarikan budaya Bolmong yang menjadi peninggalan leluhur,” ungkap Ulfa.(gung)

Bahas Soal Kelistrikan Kotamobagu, Wali Kota Temui Menteri ESDM

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) RI, Ignasius Jonan, Senin (10/07). Petermuan itu, untuk membahas masalah kelistrikan yang ada di wilayah Kota Kotamobagu.

“Pertemuannya tadi jam 8 pagi (kemarin. red) di kantor ESDM, dengan pak Menteri menyangkut urusan program kementrian untuk lampu rumah dan jalan, yang belum ada jaringan listrik. Juga membicarakan kelistrikan yang ada di Kotamobagu,” ungkap Tatong.

Usai pertemuan, Tatong mengungkapkan bahwa Pemkot sendiri tinggal menindaklanjuti dengan mengirimkan surat resmi ke Kementerian ESDM. “Pak Menteri meminta kita untuk segera memasukan surat resmi dari Pemkot, apa saja masalah yang ada di daerah. Hal tersebut bertujuan agar segala masalah di daerah cepat diatasi,” jelasnya.(ads/gito)

Wali Kota Janji Naikkan Insentif Petugas Agama, Lembaga Adat dan LPM

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 11 Juli 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara mengatakan bakal menaikan insentif para petugas agama yang ada di wilayahnya, pada tahun 2018 mendatang. Namun hal itu diharapkan, harus diberangi dengan kienrja.

“Ada sekitar 300 guru ngaji yang ada di Kotamobagu ditambah lagi dengan petugas agama dari umat Kristiani yang akan kita naikan tunjangan mereka pada 2018. Sehingga itu, saya harus berfikir ketambahan insentif ini harus dibarengi dengan kinerja,” kata Tatong belum lama ini.

Menurutnya, langkah ini merupakan upaya Pemerintah Kota (Pemkot) untuk meningkatkan keprofesionalan bagi para petugas agama untuk menigkatkan kinerja. Dicontohkan, untuk guru ngaji misalnya, dengan dinaikannya insentif, harus dibarengi dengan prestasi. Diwajibkan, setiap tahun ada murid dibawa umur 12 Tahun yang hafiz Alquran.

“Itu yang menjadi indikator ketika insentif dinaikan. Jika para guru Ngaji sejahtera tentunya akan lebih profesional dalam mendidik para murid ngaji,” katanya.

Selain para petugas agama, Tatong juga berjanji akan menaikan insentif bagi para lembaga adat dan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM). Ia mengajak, dengan dinaikannya insentif, bagi para petugas agama serta lembaga adat dan LPM untuk berkomitmen untuk mendukung program pemerintah yang sedang dilakasnakan sekarang ini. Kendati demikian, belum dapat menjelaskan berapa nominal kenaikan insentif tersebut. “Belum ada nominal, kami akan mengkaji lagi,” paparnya. (ads/gito)

Pajak 10 Persen Diterapkan Mulai Agustus

Penulis

Redaksi

-

Senin, 10 Juli 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota mulai melakukan sosialisasi ke sejumlah pelaku usaha baik hotel dan restoran di Kotamobagu, terkait penerapan pajak 10 persen mulai Agustus mendatang. Nilai pajak itu dibebankan kepada konsumen.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Rio Lombone usai menggelar sosialisasi kepada pemilik tempat makan dan hotel, akhir pekan kemarin di ruang BPKD.

Pemberlakuan pajak sebesar 10 persen itu kata Lombone, karena jenis usaha ini dinilai masuk dalam prasyarat obyek pajak yang diatur dalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

“Awalnya kami akan mencoba 25 usaha di Kotamobagu. Nantinya kami akan memberikan alat penghitungan yang sudah terhubung dengan Bagian Pendapatan,” katanya.

Lanjut dikatakan, nantinya setiap warga yang telah selesai melakukan transaksi di rumah makan atau hotel akan menerima bill yang sudah ditambah dengan pajak 10 persen. “Contohnya, kalau kita makan di restoran seharga 100 ribu, otomatis kita akan membayar menjadi 110 ribu. Nantinya setiap bulan atau permintaan dari pemilik restoran dan hotel, 10 persen dari nilai transaksi ini akan disetor untuk PAD Pemkot,” jelasnya.

Sementara, Kabid Pendapatan Hamka Daun menambahkan, pada Agustus ini penerapan pajak 10 persen sudah akan dilakukan di setiap tempat usaha restoran dan hotel. Namun, sebelumnya akan dilakukan sosialisasi untuk yang kedua kalinya bagi pemilik usaha ini.

“Rencananya Juli ini kami akan pasang alat ke tiap tempat usaha, Agustus action, September mulai disetorkan,” jelas Hamka.

Sejumlah pemilik usaha mengaku tak mempermasalahkan dengan penerapan pajak tersebut. Namun ia berharap agar pemkot memberikan sosialisasi kepada masyarakat. “Kami mendukung, tapi ketakutan kami jika ada warga yang belum tahu soal ini. Untuk itu kami berharap pajak 10 persen ini disosialisasikan terus kepada masyarakat,” kata salah satu pemilik restoran di Kecamatan Kotamobagu Barat.(ads/gito)

Indomaret dan Alfamart Layani Pembayaran PBB

Penulis

Redaksi

-

Senin, 10 Juli 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Bagi masyarakat Kota Kotamobagu yang akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), saat ini sudah bisa lewat Indomaret atau Alfamart. Bahkan, layanan pembayaran pajak tersebut sudah diluncurkan beberapa waktu lalu.

“Kita mendukung Indomaret dan Alfamart untuk masuk ke Kotamobagu. Sebab selain menyediakan kebutuhan bagi masyarakat, mereka juga sudah menyiapkan sistem pembayaran pajak secara online,” kata Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara,

Ia menjelaskan, dengan disiapkannya sistem pembayaran pajak secara online, masyarakat juga tidak perlu lagi antre membayar PBB di bank. “Jadi masyarakat juga bisa membayar pajak lewat Indomaret dan Alfamart,” paparnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kotamobagu, Rio Lombone mengatakan, dalam sistem pembayaran, warga cukup membawa nomor Objek Bajak (NOP) ke Indomaret atau Alfamart lalu membayarnya.

Selain memudahkan, kata Lombone, layanan baru tersebut diharapkan membuat masyarakat tak segan membayar PBB-nya, sehingga dapat meminimalisir tunggakan. “Selain itu, Pemkot Kotamobagu juga akan menerapkan pendaftaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online. Mari kita maksimalkan program ini,” tambahnya.

Salah satu warga asal Kotamobagu Selatan mengatakan, sangat mendukung kebijakan pemerintah. “Saya mengapresiasi Wali Kota, mendukung perusahaan yang masuk di Kotamobgau. Sebab, dengan adanya layanan secara online yang diterapkan kedua perusahaan itu, untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, sudah cukup membantu warga kotamobagu,” kata Harnaini.(ads/gito)

Rawat Inap dan Rawat Jalan RSUDB Bolmong Resmi Dibuka

Penulis

Redaksi

-

Senin, 10 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Fasilitas rawat inap dan rawat jalan di Rumah Sakit Umum Datoe Binangkang (RSUDB) Kabupaten Bolmong resmi dibuka, Begitu dikatakan Direktur Utama (Dirut) RSUDB, Sahara Albugis, Senin (10/6) pagi tadi.

“Hari ini rawat inap dan rawat jalan RSUDB telah dibuka, dan semua peralatan alat kesehatan telah terpenuhi,” ungkapnya.

Lanjutnya, untuk dokter ahli di RSUDB belum semuanya tersedia. “Dokter ada yang sudah ada dan ada yang belum, ini dikarenakan ruangan operasi yang ada di UGD belum selesai diperbaiki dan akan selesai 1 sampai 2 hari ke depan,” ungkapnya.

Lebih lanjut pihaknya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bolmong supaya dapat mengetahui bahwa RSUDB telah dibuka. “RSUDB telah dibuka dan ini untuk masyarakat Bolmong agar tidak jauh-jauh lagi berobat. Karena seluruh peralatan yang ada di Kotamobagu dipindahkan semua. Ini juga demi program Ibu Yasti dan Pak Yanny untuk menuju Bolmong Hebat dan masyarakat sehat tentunya,” tutupnya.(gung)

Potensi Energi Panas Bumi di Bolmong Segera Dimanfaatkan

Penulis

Redaksi

-

Senin, 10 Juli 2017

ZONA BOLMONG – Bupati Kabupaten Bolmong Yasti Mokoagow mengadakan pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Siang tadi (10/6). Pertemuan itu guna membahas potensi pertambangan di Bolmong, antaranya memaksimalkan potensi energi panas bumi yang tersebar di wilayahnya.

“Panas bumi di Bolmong adalah satu di antara ESDM yang akan digarap Pemkab. Dan panas bumi juga adalah salah satu sumber energi yang kurang disadari selama ini di Kabupaten Bolmong. Bukan hanya panas bumi yang bisa mendatangkan PAD tapi masih banyak sektor juga bisa mendatangkan PAD. Dan saya sudah sampaikan ke pak Menteri,” ungkap Yasti.

Sektor panas bumi, tambah Yasti, harus diberdayakan karena bisa menguntungkan berbagai sektor. “Potensi ini yang akan kami coba kembangkan, lagi pula energi panas bumi juga bisa dimanfaatkan untuk dryer hasil pertanian dan perkebunan. agar bisa meminimalisir kerusakan hasil produksi,” jelasnya.

Dirinya pun memaparkan pengawasan terhadap aktivitas perusahan pertambangan emas. Untuk mencegah bahaya limbah pertambangan terhadap masyarakat lingkar tambang. “Ini menjadi perhatian kami, untuk mencegah limbah yang nantinya akan tercemar pada masyarakat lingkar tambang,” ungkapnya.(gung)