Minggu, 21 Juni 2026
Beranda blog Halaman 660

Wali Kota dan Ketua KPU Teken NPHD Pilkada 2018

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 resmi ditandatangani Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kotamobagu Nayodo Kurniawan, Senin (15/05).

“Sejak pembahasan anggaran lalu, Pemkot sangat merespon apa yang diinginkan KPU Kotamobagu. Bahkan, pihak panitia anggaran pemkot ikut membantu mengoreksi apa yang sudah diusulkan,” kata Ketua KPU Kotamobagu, Nayodo Kurniawan.

Ia pun berjanji selama tahapan Pilwako, akan menggunakan anggaran yang sudah diamanahkan Pemkot tersebut dengan semaksimal mungkin. “Pengelolaan keuangan terkait pelaksanaan Pilkada serentak sekarang sudah lebih transaparan dan sesuai dengan tahapan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam pengelolaan anggaran kegiatan pilkada saat ini, sudah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia menjelaskan, dulunya pasca-NPHD, KPU langsung bisa bergerak sesuai dengan tahapan yang dirancang.

“Akan tetapi, sekarang ini tidak lagi seperti itu. Nantinya dana hibah dari Pemkot Kotamobagu ini akan di APBN-kan. Karena itu dalam beberapa hari kedepan, kami harus melapor ke KPU RI serta registrasi ke Kementerian Keuangan dan Kanwil Pebendaharaan Pajak Negara sekaligus untuk segara dibuka rekeningnya,” jelasnya.

Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, dalam sambutan mengapresiasi apa yang dilakukan KPU Kotamobagu menyambut pelaksnaan Pilkada serentak atau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu 2018 mendatang.

“Dengan sudah ditandatangainya NPHD ini, mudah-mudahan KPU Kotamobagu bisa lebih fokus memeprsipakan seluruh kegiatan dan kebutuhan anggarannya,” ucapa Tatong Bara.

Diharapkan, KPU Kotamobagu dapat menyelenggarakan Pilwako 2018 mendatang dengan mengedepankan intergirtas, jujur dan terbuka. “Ini pesta demokrasi, jadi seluruh masyarakat harus terlibat untuk menyalurkan hak-hak konstitusionalnya. Jangan sampai ada warga Kota Kotamobagu yang tidak bisa memilih,” ucapnya.

Tak hanya itu, Wali Kota pun menginstruksikan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah agar bisa membantu apa-apa yang dibutuhkan KPU Kotamobagu untuk menyukseskan Pilkada serentak tahun depan. “Yang paling utama adalah pendataan pemilih. Saya minta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk terus berkoordinasi, jangan sampai ada pemilih yang tidak bisa memilih,” tandasnya.

Sekadar diketahui, kegiatan penandatanganan NPHD oleh Wali Kota dan Ketua KPU, yang dilaksanakan di aula Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota itu. Juga dihadiri anggota komisioaner  dan sekretaris KPU, serta seluruh Kepala SKPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu.(adv/gito)

Meriahkan HUT Kotamobagu, Pemkot Gelar Lomba Adzan

Penulis
Redaksi
-

Pembukaan Lomba Azan

ZONA KOTAMOBAGU – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Kotamobagu ke-X, Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Lomba Adzan tingkat Kota kotamobagu yang dilaksanakan di Masjid Almunawar, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat.

“Mereka (Peserta, red) yang ikut dalam lomba adzan ini merupakan pemenang dalam lomba adzan tingkat kecamatan yang telah dilakukan Pemerintah Kecamatan setempat beberapa waktu lalu,” kata Asisten I Pemkot Kotamobagu, Nasrun Gilalom yang juga membuka secara resmi lomba adzan.

Ia mengatakan, lomba tesebut sangat positif dalam hal pembangunan mental keagamaan. “Dari sini tentunya kita bisa mendpatkan muadzin-muazin yang baik dalam lafal dan lantunan merdu suara adzan,” ujarnya.

Menurutnnya, selain akan mendapatkan hadiah, pemenang lomba juga nantinya akan diberikan kesempatan mengumandangkan adzan di Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM) Kotamobagu. “kita sudah koordinasi soal ini dengan pihak keimanan dan Badan Ta’mirul MRBM,” tambahnya.(ads/gito)

Ujian Nasional, Rastono: 54 Siswa Yang Tidak Lulus

Penulis
Redaksi
-

rastono

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pendidikan Kotamobagu melansir dari 2.432 sisiwa tingkat SMP sederajat yang terdaftar ikut Ujian Nasional (UN), hanya 2.378 siswa yang dinyatakan lulus. Bagi siswa yang dinyatakan tidak lulus, karena tidak mengikuti UN dan tidak mendaftar hingga batas akhir pendaftaran ujian nasional susulan.

“Dari total 2.432 sisiwa yang terdaftar, yang lulus hanya 2.378 . artinya ada 54 siswa yang tidak lulus,” kata Kepala Dinas Pendidikan, Rukmi Simbala melalui kabid Pendidikan Dasar, Rastono, kemarin.

Menurutnya, selama pelaksanaan ujian berlangsung, hanya diikuti 2.378 siswa. Para siswa yang tidak lulus dikarenakan tidak mengikuti ujian nasional . Namun demikian, masih ada dua siswa yang mendaftar untuk mengikuti ujian susulan.

Dijelaskan, bagi siswa yang tidak lulus, selain karena tidak mengikuti ujian, karena sudah tidak terdaftar lagi ujian nasional susulan pada Jumat (12/05). “Tidak ada lagi yang mendaftar, jadi otomatis mereka tidak lulus,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sebelum pelaksanaan ujian nasional berakhir pihak sekolah telah berupaya untuk memanggil bahkan menjemput para siswa untuk melaksanakan ujian susulan.

“Kami tetap memeberikan kesempatan bagi mereka jika ingin mengulang tahun depan, baik mengikuti jalur formal atau kesetaraan,” pungkasnya.(ads/gito)

=========================================

Pemkot Bakal Data Ulang Penerima Rastra

Penulis
Redaksi
-

Alfian Hassan

ZONA KOTAMOBAGU – Menindaklanjuti keluhan sangadi/lurah terkait data penerima Beras Sejahtera (Rastra) yang dinilai tak sesuai, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu berencana akan mendata ulang penerima bantuan agar penyalurannya nanti tepat sasaran.

Kepala Bagian Perekonomian dan pembangunan Kotamobagu, Alfian Hasan menjelaskan saat ini di Kotamobagu terjadi tumpang tindih dalam penyaluran bantuan. “Dari hasil rapat koordnasi bersama kepala desa dan lurah terjadi keluhan. Di mana, masih ada warga miskin yang tidak masuk dalam daftar penerima Rastra,” katanya.

Ia mengaku, data yang dikantongi kementerian sudah banyak yang berubah. Sehingga, harus diverifikasi kembali agar bantuan benar-benar diterima oleh yang berhak.

Lanjunya, pemerintah meyakini sejumlah nama warga yang masuk daftar penerima 2017 sudah ada yang meninggal, pindah dan meningkat kesejahteraannya, sehingga sudah tidak layak lagi umtuk menerima bantuan. Untuk itu, pendataan dan verifikasi data warga miskin dibutuhkan segera, sebab akan secepatnya dikirim.

“Pendataan akan dilakukan pada triwulan III. Sebab datanya akan dkirim  secepatnya,” katanya.

Sekadar diketahui, pendistribusian Rastra 2017 sebanyak 247 ton untuk dibagikan ke 5.510 kepala keluarga penerima yang tersebar di 33 desa dan kelurahan di Kotamobagu. Untuk kuota penerima Rasta di Kotamobagu mengalami penurunan dari 2016 sebelumnya yakni 6.122 berkurangnya mnenjadi 5.510. Program tersebut diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.(ads/gito)

Pemkot Mulai Uji Coba Vidio Conference

Penulis
Redaksi
-

rio lombone

ZONA KOTAMOBAGU – Satu lagi inovasi yang dihadirkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu dengan mulai dilakukan uji coba vidio conference oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu. Kegunaan video conference itu untuk memberikan kemudahan dalam sistem komunikasi baik antar-Kepala Daerah hingga antar-Negara. Namun demikian, vidio cofenrence tersebut baru sebatas uji coba, rencananya akan diresmikan Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara.

“Jadi tidak perlu menggunakan lagi SPPD. Jika hanya sebatas koordinasi, kita bisa langsung vidio conference. Di Bandung dan daerah lainnya, sudah menggunakan alat seperti ini,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Rio Lombone, kemarin.

Menurutnya, selain mempermudah dalam rapat saat pimpinan berada di luar daerah, alat ini bahkan juga bisa menghadirkan delapan orang dalam satu kali vidio conference. “Atau ingin berhubungan dengan orang atau relasi di luar negeri bisa menggunakan alat ini,” ujarnya.

Untuk koordinasi antar Satuan Kerja Perangakat Daearah (SKPD) sudah tesedia lewat Smart Phone. Namun menurutnya, untuk lebih mempercepat koordinasi di darah lain, alat ini dinilai lebih mempermudah. “Contoh saat Pemkot Bandung minta untuk video conference dengan Wali Kota, tapi sayang Kotamobagu belum memiliki alat seperti ini,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, di beberapa daerah maju rata-rata sudah menggunakan alat seperti ini. Gunanya untuk mempercepat koordinasi. “Jika hanya sekadar tanya jawab selama pemerintah daerah sudah menggunakan alat ini, tidak perlu lagi menggunakan SPPD, cukup dengan video conference,” tambahnya.(ads/gito)

Wali Kota Agendakan Berkantor di Desa dan Kelurahan

Penulis
Redaksi
-

Aljufri Ngandu

ZONA KOTAMOBAGU — Dalam waktu dekat, Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, rencananya akan melaksanakan agenda berkantor di keluarahan/desa. Hal itu dimaksud untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

“Rencana ini sudah disampaikan Ibu Wali Kota sejak akhir 2016,” ungkap Kepala Bagian Humas, Aljufri Nagndu, kemarin.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kotamobagu, Teddy Makalalag menjelaskan, agenda itu akan disesuaikan dengan waktu Wali Kota. “Jadwalnya sudah ada, tapi tentatif. Kita menyesuaikan dengan waktu dari Wali Kota,” kata Teddy.

Menurutnya, dengan berkantornya Wali Kota di setiap keluarahan/desa, seluruh pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat juga akan turut serta. “Instansi yang terkait pelayanan, misalnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas PP dan KB akan berada di wilayah tempat Ibu Wali berkantor. Masyarakat harus bisa memanfaatkan pendekatan pelayanan langsung ini,” ucapnya.

Terinformasi, dari jadwal yang telah disusun, rencananya pertama kali akan dikunjungi (Berkantor, red) Wali Kota Kotamobagu, di Desa Pontodon, selanjutnya di Desa Poyowa Kecil.(ads/gito)

Jelang HUT, Pemkot Raih BKN Award Tingkat Nasional

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mendapatkan Penghargaan Piala dan Piagam BKN Award Tingkat Nasional, yang diserahkan langsung Kepala Badan Kepegawaian Nasional Republik Indonesia (BKN RI), Bima Harya Wibisana, di Jakarta Convention Centre Jakarta, Rabu (10/05) kemarin.

“Kota Kotamobagu satu-satunya di Sulawesi Utara yang mendapatkan penghargaan BKN Award, tentang pengelolaan kepegawaian terbaik tipe C tingkat kabupaten/kota se-Indonesia,” ujar Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Kotamobagu Refly Mokoginta.

Penghargaan BKN Award itu juga bentuk keseriusan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Dan tak hanya itu, hal ini tentu juga merupakan target Pemkot Kotamobagu. “Tidak hanya pelayanan kepada masyarakat yang kita utamakan, tapi pengelolaan kepegawaian juga kita harus laksanakan dengan baik,”ungkapnya.

Wali Kota Kotamobagu, Ir. Tatong Bara, menyampaikan rasa syukur atas diraihnya penghargaan tersebut. Menurutnya, penghargaan itu adalah buah atas hasil kerja keras aparatur pemerintahan selama ini dalam menata bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. “Ini jawaban atas kerja keras aparatur pemerintahan Kotamobagu. Prestasi itu tak bisa diraih secara instan, tapi harus dicapai dengan kerja, kerja dan terus bekerja,” ucap Wali Kota.

Wali Kota pun tak bisa menyembunyikan rasa bangganya atas prestasi tersebut, terlebih bulan ini, Kotamobagu akan merayakan hari ulang tahun yang ke-10. “Persembahan bergengsi bidang penataan kepegawaian ini menjadi kado terindah dan pelengkap kebahagiaan di ultah ke-10,” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Keuangan RI.(adv/gito)

Dispertanak Siapkan Pengobatan Ternak

Penulis
Redaksi
-
Hardi Mokodompit

ZONA KOTAMOBAGU – Kabar gembira bagi para peternak sapi dan kambing di Kotamobagu. Pasalnya, dalam waktu dekat ini Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertanak) Kotamobagu, akan melakukan pengobatan ternak besar yang ada di empat kecamatan wilayah setempat.

Kepala Dispertanak Koamobagu, Hardi Mokodompit melalui Kabid Perternakan dan Kesehatan Hewan, Abdul Manaf Pudul mengatakan, kesehatan ternak sangatlah penting. Karena jika ternak tidak sehat akan menyebabkan kerugian bagi para peternak. Kerugian itu antaranya, gangguan pertumbuhan (pertambahan berat badan harian rendah), gangguan reproduksi, dan kematian ternak. 

“Pengobatan ternak ini untuk menjaga kesehatan ternak, mulai dari sapi baru lahir (anak sapi) sampai dengan sapi yang sudah desawa,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat ini pun kondisi perubahan musim, banyak ternak besar yang akan sakit “Dengan cuaca yang tidak menentu seperti saat ini juga, kemungkinan besar akan berpengaruh pada kesehatan sapi. Untuk pengobatan ternak, kita akan melakukan vaksinisasi, agar antibody pada ternak akan terbentuk,” pungkasnya.(ads/gito)

DPMD Cek dan Evaluasi Persiapkan Penyaluran Dandes 2017

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Kotamobagu, menggelar Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Desa (Dandes) Tahun 2017, Rabu (10/5) siang.

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan Setda Kota Kotamobagu, Drs. Nasrun Gilalom, menekankan peran penting dari seluruh sangadi menyangkut percepatan pencairan dana desa tahap I.

“Ini sudah memasuki triwulan II tahun berjalan, dimintakan agar seluruh sangadi maupun pengelolah dana desa harus cepat mengurus pencairan tahap I. Jika ada permasalahan yang timbul, segera berkoordinasi dengan instansi terkait,” kata Gilalom.

Kepala Dinas PMD Kotamobagu, Drs. Teddy Makalalag, menyampaikan tujuan dari pelaksanaan rapat yaitu memonitor sudah sejauh mana proses administrasi dari seluruh desa untuk persiapan pencairan dana desa tahun 2017.

“Selain itu, lewat rapat ini juga diharapkan untuk proses pengelolaan dana desa tahun ini, lebih baik dari tahun sebelumnya,” jelas Makalalag.

Hadir dalam rapat yang dilaksanakan di Balai Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara di antaranya, Inspektur Pembantu Inspektorat Kotamobagu, Drs. Ruslani Mokodompit, Seluruh Tenaga Ahli dan Tim Pendamping Desa serta para sangadi dan pengelolah dana desa se-Kota Kotamobagu.(ads/gito)

Pemkot Rapatkan Teknis Pilsang Antar Waktu Desa Tabang

Penulis
Redaksi
-

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota Kotamobagu (Pemkot) membahas persiapan Pemilihan Sangadi (Pilsang) Antar Waktu Desa Tabang, dalam rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan Setda, Drs. Nasrun Gilalom, Rabu (10/5) sore.

Rapat yang dilaksanakan di ruangan Asisten I Setda Kotamobagu tersebut, dihadiri Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi, SE, Camat Kotamobagu Selatan, Donny Sugeha, SE, Pjs. Sangadi Tabang, Pandis Mokodompit, SE, Kasubag Pemerintahan Desa Bagian Pemerintahan Kotamobagu, Wiwik Sabunge, SH dan Ketua BPD Desa Tabang.

Dalam kesempatan itu, Nasrun mengatakan, tujuan pelaksanaan rapat untuk membicarakan teknis tata cara serta persiapan pemilihan sangadi antar waktu di Desa Tabang.

“Seperti kita ketahui bersama, Desa Tabang sekarang mengalami kekosongan kepala pemerintahan desa definitif, maka akan dilaksanakan pilsang antar waktu untuk memilih sangadi yang baru agar bisa melanjutkan sisa masa jabatan yang kosong,” kata Gilalom.

Kabag Pemerintahan Setda Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi, menambahkan, jika pilsang antar waktu ini merupakan yang pertama kalinya di wilayah Provinsi Sulawesi Utara, dan pelaksanaan pilsang ini, sudah mengacu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  Desa  dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

“Dalam paragraf 2 pasal 45 sudah jelas dikatakan, pemilihan kepala desa antar waktu bisa dilaksanakan melalui musyawarah desa. Nantinya, yang mempunyai hak pilih untuk memilih sangadi antar waktu ini, bukan seluruh masyarakat desa tabang. Akan tetapi hanya perwakilan dari unsur masyarakat baik lembaga kemasyarakata, lembaga pemuda,unsur aparat desa, tokoh agama, tokoh wanita, perwakilan kelompok tani,pengrajin,tenaga profesi, pemerhati perempuan dan tokoh masyarakat Desa Tabang,” jelas Anas.

Anas menambahkan, untuk waktu pelaksanaan pilsang, nantinya akan dilaksanakan sesudah perayaan HUT Kotamobagu.(ads/gito)

1...659660661...700Halaman 660 dari 700
©