Beranda blog Halaman 663

2017, Pemkot Targetkan 38 Ribu Anak Miliki KIA

Virginia Olii

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) menargetkan sebanyak 28 ribu anak di wilayahnya sudah memiliki Kartu Identitas Anak (KIA).

“Saat ini tim dari instansi terkait (Disdukcapil) tengah giatnya, turun ke-Sekolah-Sekolah untuk mensosialisasikan tentang pentingnya KIA,” kata Wali Kota saat peluncuran KIA di rumah dinasnya, Kamis (27/04)

Menanggapi hal ini, Kepala Disdukcapil Kotamobagu, Virgina Olii ditemui usai kegiatan mengungkapkan kesiapan pihaknya dalam memenuhi target 38 ribu KIA.

“Saat ini blangko yang tersedia baru 8 ribu, sisanya nanti akan kita usahakan pada APBD perubahan. Intinya kami siap dan harus siap untuk memenuhi target 38 ribu KIA 2017 ini,” ujar Olii.(ads/gito)

Pemkot Resmi Luncurkan Kartu Identitas Anak

Louching KIA Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Kartu Identitas Anak (KIA) di Kotamobagu resmi diluncurkan Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu, Kamis (27/04).

Kegiatan itu ditandai dengan penyerahan secara simbolis KIA kepada sejumlah anak berbagai tingkatan usia, dari perwakilan sekolah PAUD hingga SMU se-Kota Kotamobagu.

“Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pemenuhan hak bagi setiap warga Negara, termasuk anak,” kata Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara usai peluncuran KIA.

Mennurutnya, pemenuhan hak itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lanjutnya, Pemkot sendiri terus meningkatkan berbagai upaya dalam mewujudkan salah satu program menuju Kota Layak Anak. “Pemerintah juga akan terus berupaya agar Anak di Kotamobagu terpenuhi haknya untuk mendapat indentitas,” katanya.

Kepala Disdukcapil Kotamobagu, Virgina Olii mengungkapkan, Kota Kotamobagu merupakan daerah kedua di Sulawesi Utara (Sulut) yang meluncurkan KIA setelah Kota Tomohon. “Untuk tahap pertama ini baru 143 KIA yang diberikan kepada perwakilan anak yang diundang dari perwakilan sekolah,” urainya.

Ia menjelaskan, KIA fungsinya sama dengan e-KTP dan dibuat pada anak yang sudah memiliki akte kelahiran. Manfaat memiliki KIA pada anak selain sebagai bentuk pemenuhan hak anak, juga sebagai persyaratan mendaftar sekolah.

“Selain itu, KIA untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri pribadi anak. Contohnya untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di Bank. Sebetulnya banyak manfaat,” ujarnya.

Sekadar diketahui, syarat mendapat KIA yakni, memiliki akta kelahiran, melampirkan KTP orang tua, Kartu Keluarga dan melampirkan foto ukuran 2×3. Dan KIA ini ditujukan hanya pada anak yang berdomisili di Kota Kotamobagu, usia 0-7 Tahun.(ads/gito)

Channy Optimis Jadi Panglima ASN Bolmong

Channy Wajong

ZONA BOLMONG – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Channy Wajong, mengaku optimis dirinya terpilih sebagai Sekertaris Daerah Bolmong.Ungkapan itu diutarakannya saat bersua wartawan di ruang kerjannya, Selasa kemarin.

“Ya, saya masih optimis menjadi Sekda di Bolmong. Karena saya punya obsesi untuk selalu berkontribusi kepada daerah dan menjadi bagian dari pembangunan daerah yang lebih hebat nantinya,” ungkap Channy.

Ditambahkan, seleksi sekda itu adalah sebagian dari ajang mengukur kemampuan Aparatur Sipil Negara. “Jadi atau tidaknya nanti, bukan masalah bagi saya. Sebab, ini adalah ajang mengukur kemampuan kita sendiri, namun baik atau tidak orang lain yang menilai,” ujarnya.

Saat ditanya apa yang dilakukan jika terpilih nanti, Channy mengatakan dirinya akan membangun tim kerja. “Karena apapun yang dilakukan tanpa tim yang solid dan punya komitmen bersama, maka akan sia-sia saja. Maka dari itu, jika terpilih saya akan membangun tim yang harus punya komitmen,” akunya.

Diketahui, selain Channy, peserta seleksi jabatan sebagai Panglima ASN Bolmong itu diikuti Ramlah Mokodongan (Kepala Bappeda Bolmong), Ulfa Paputungan (Kadis Pariwisata Bolmong), Tahlis Gallang (Sekda Kotamobagu), Rukmi Simbala (Kadis Pendidikan Kotamobagu), Gunawan Damopolii (Assisten II Setda Kotamobagu) dan Sande Dodo (Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotamobagu).(gung)

Wali Kota Harap Pengurus KONI Bawa Harapan Kemajuan Prestasi

Pelantikan KONI Kotamobagu (1)

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir. Tatong Bara, menghadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Kotamobagu periode 2017–2021, Kamis (27/04). Kegiatan yang digelar di Lembah Bening Resto tersebut, diawali pembacaan naskah pengukuhan sekaligus pelantikan oleh Sekertaris Umum KONI Sulut, Tonny F. Kullit.

Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pengurus yang baru dilantik. “Saya berharap dengan dilantiknya pengurus yang baru, dapat membawa semangat dan harapan baru khususnya bagi kemajuan prestasi olahraga di Kota Kotamobagu,” ungkap Wali Kota.

Ketua KONI Kota Kotamobagu, Tonny Ponongoa, Ama.Pd menjelaskan, setelah pelantikan, KONI Kotamobagu langsung menyiapkan beberapa agenda.  Tanggal 4 Mei 2017 ada Pekan Olahraga Kotamobagu, selanjutnya ada pembinaan atlit untuk menuju ke Pekan Olahraga Provinsi.

“Di sini bisa terlihat bahwa KONI Kotamobagu konsiten dalam memajukan perkembangan dunia olahraga di daerah yang kita cintai,” sebut Tonny.

Turut hadir dalam pelantikan itu, unsur Forkopimda Kotamobagu, para pimpinan SKPD, lurah/sangadi, serta seluruh Pengurus Cabang Olahraga se-Kota Kotamobagu.(adv/gito)

Susunan Pengurus KONI Kota Kotamobagu Periode 2017-2021

Pelindung Penasehat

Wali Kota Kotamobagu

Ketua DPRD Kotamoabagu

Kapolres Bolaang Mongondow

Dandim 1303 Bolaang Mongondow Kejaksanaan Negeri Kota Kotamobagu

Ketua Pengadilan Negeri Kota Kotamoabagu Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu

Unsur Pimpinan

Ketua Umum : Tony Ponongoa

Ketua Harian   : Chandra Mohama

Wakil Ketua I   :  Bob Paputungan

Wakil Ketua II  : Feiba Anna Juliana Tumundo

Wakil Ketua III :  Syamsudin Akub

Sekretaris Umum   : Tofan Wahyudi Simbala

Wakil Sekretaris      : Guntur Mokoginta

Bendahara Umum   : Inontat Makalalag

Wakil Bendahara     : Hasti Nurmila Himba

Unsur Pelaksana

Bidang Organisasi

Ketua               : Phandi Paputungan

Wakil               : Kifli Dilapanga

Bidang Pembinaan Prestasi

Ketua               : I Wayan S Hendrajaya

Wakil               : Rudi Ginoga

Bidang Litbang

Ketua               :  Dr Abrar

Wakil               : Kaharudin Mokoginta

Bidang Perencanaan Program dan Anggaran

Ketua               : Sande Dodo

Wakil               : Wahyu Cahyadi Mokotolo

Unsur Satuan Tugas

Komisi Hukum

Ketua       : Mohamad Tri Asmara Akub

Anggota    : Moh Edo Pobela, Kompol Ruswan Buntuan, Thoib Mohama, Erwin Damopolii

Komisi Pendidikan dan Penataran

Ketua       : Sande Makalalag

Anggota   : Imelda Datu, Jones Minggu, Affandi Masloman, Iqbal Daud

Komisi Penetapan Iptek Olahraga

Ketua       : Erni Mokoginta

Anggota   : Victor G Ngantung, Hamzah Kastur, Mahyudi Paputungan, Inda Riyanto Mokoginta

Komisi Promosi dan Pemasaran

Ketua       :  Irawan Ginoga

Anggota    : Chandra Dondo, Rusland Mongilong, Yundika Paputungan, Telly Tongkasi

Komisi Media dan Humas

Ketua       :  Agung Adati

Anggota  : Fahri Damopolii, Renza Bambuena, Yadi Mokoagow, Uswan Daun, Harry Atmojo

Linmas Bolmong Belum Digaji, Nantudju: Anggran Belum Ada Tahun Ini

Imran Nantudju

ZONA BOLMONG –  404 Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Bolaang mongondow (Bolmong) hingga kini belum juga digaji. Hal itu sebagaimana dikatakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Imran Nantudju,  Kamis (27/04) siang tadi.

Menurut Imbran, pihaknya akan berusaha mengusulkan penganggaran gaji Linmas di anggaran perubahan nanti. “Ya, sampai sekarang 404 Linmas di Bolmong belum menerima apapun dari Pemda. Aggarannya belum ada untuk tahun ini, namun perubahan anggaran bulan 10 nanti kita akan berusaha agar gaji linmas dianggarkan,” ujarnya.

Lanjut ditambahkan, sampai sekarang personel linmas di Bolmong masih sangat kurang dan tak sesuai Permendagri No. 82 tahun 2014. “Seharusnya di setiap desa, Linmas harus 10 sampai 20 orang sesuai Permendagri,” bebernya.(gung)

Pemkot Salurkan Rasta Bagi 5.510 KPM

ZONA KOTAMOBAGU –  Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menyalurkan Beras Sejahtera (Rastra) bagi 5.510 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2017.

Pendistribusian tersebut, dilakukan usai pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) yang digelar di Lapangan Keluarahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Selasa kemarin.

Sebanahak 247 ton rastra dibagikan kepada warga penerima manfaat. “Ini akan disalurkan ke warga penerima yang ada di 33 desa-kelurahan di Kotamobagu,” ungkap Kepala Bidang Ekonomi Pemkot Kotamobagu, Alfian Hasan.

Menurutnya, kuota penerima rasrta di Kotamobagu mengalami penurunan dari sebelumnya 6.122 pada tahun 2016. Berkurangnya kuota penyaluran rastra tersebut menunjukkan angka kemiskinan di Kota Kotamobagu mengalami penurunan.

“Terdapat pengurangan jatah 612 Kepala Keluarga (KK) penerima rastra, ini membuktikan angka kemiskinan dapat ditekan secara bertahap,” ujarnya.

Dijelaskan, untuk penyaluran rastra 2017 bagi KPM akan dibagi secara tepat dan cepat di empat kecamatan yang ada. Selain itu, Alfian juga mengingatkan agar semua camat, kepala desa, dan lurah di Kotamobagu dapat menjalankan administrasi penyaluran bantuan rasta sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Pembagian rastra bantuan ini harus tepat sasaran, sehingga diharapkan tidak ada kesalahan pendistribusian yang dapat menimbulkan masalah di kemudian hari,” harapnya.(ads/gito)

Beri Pelayanan Maksimal, Wali Kota Cananganan BBGRM ke-XIV

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, secara resmi membuka kegiatan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XIV yang dipusatkan di Lapangan Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Rabu (26/04/2017).

Kegiatan tersebut digelar bersamaan dengan deklarasi stop buang air besar (BAB) serta pembukaan lomba dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-10 Kota Kotamobagu pada 23 Mei mendatang. Dan untuk pencanangan BBGRM 2017 kali ini, dibagi menjadi empat bidang, yakni bidang kemasyarakatan, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang kesehatan.

Wali Kota mengatakan, pencanangan  ini lebih difokuskan untuk kegiatan kepada masyarakat yakni pengobatan gratis, pemberian bantuan kepada kelompok UMKM, pemberian kepada siswa kurang mampu, pasar murah, pelayanan pembuatan berbagai akte kependudukan secara gratis serta berbagai kegiatan lainnya.

“Intinya selain bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan, kegiatan ini juga untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat di Kotamobagu,” kata Wali kota.

Kegiatan itu melibatkan masyarakat secara langsung. BBGRM merupakan salah satu upaya untuk mendorong adanya intergritas model pembangunan yang partisipatif  yang berarti duduk bersama, merencanakan bersama, membicarakan dan menyepakti bersama tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan secara gotong royong.

“Saya menilai rasa kebersamaan dan gotong royong merupaan nilai keutamaan yang harus senantiasa dilestarikan dan dikembangkan. Hal ini merupakan sebuah kekuatan integritas sosial,” tuturnya.

Di sisi lain, Wali Kota berharap kegiatan tahuanan ini, lebih mempererat jalinan kebersamaan antara Pemkot dan masyarakat sehingga dapat menciptakan budaya saling mendukung dan membantu.(adv/gito)

Soal Dandes 2017, Tangkere: Mudah-mudahan pekan depan sudah jalan

Albert Tangkere

ZONA BOLMONG – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bolmong Albert Tangkere mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengajukan berkas pendukung untuk pencairan dana desa (dandes) bagi 200 desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong).

“Ini mengacu pada Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 22 tahun 2017 dan Peraturan Bupati (Perbup) Bolmong, tentang penggunaan dana desa,” ungkap Tangkere, Rabu (26/4).

Ia menjelaskan, pencairan dandes itu merujuk delapan sumber pendapatan yang ada di desa. “Rujukannya sudah ada. Setiap perangkat desa harus mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku,”ujarnya.

Kemudian, lanjut Tangkere, Perbup pencairan dandes sudah ada dan sudah ditandatangani oleh Bupati Bolmong. “Mudah-mudahan pekan depan sudah jalan. Untuk mekanisme pencairannya tidak ribet lagi, Perangkat desa hanya membawa dokumen pendukung ke PMD, baik itu APBDes maupun lainnya. Kemudian PMD akan memeriksa kelengkapan, setelah itu langsung ke Bank untuk proses pencairannya,” urainya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Bolmong Adrianus Nikson Watung mengimbau, dalam pengelolaan dandes harus transparan. Menurutnya, dandes harus dikelolah dengan bijaksana, transparan, serta menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

“Anggaran dandes harus sesuai peruntukannya, yaitu pembangunan infrastruktur desa. Seperti pembuatan jalan desa, saluran air, fasilitas air minum, maupun pembangunan fasilitas fisik lainnya. Jangan digeser di penyelenggaraan desa,” tutupnya.(gung)

BPBD Bolmong Gelar Sosialisasi HKBN

Sosialisasi HKBN Bolmong

ZONA BOLMONG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar sosialisasi Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN) yang dibuka oleh Sekretaris Daerah Ashari Sugeha di Rahmadina Convention Hall Lolak, Rabu (26/4) siang tadi.

Kegiatan itu dibuka dengan diawali bunyi sirene sebagai tanda Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional (HKBN). Menurut Kepala BPBD Channy Wayong, peringatan HKBN merupakan program pemerintah pusat.

“Pembuyian sirene dilakukan di seluruh Indonesia adalah intruksi langsung BNPB yang memperingati terbitnya Undang-Undang No.21 Tahun 2007. Dan di Bolmong sendiri bukan hanya sirene, namun di desa-desa dibuyikan dengan alat tradisional seperti pentungan,” ujarnya.

Kegiatan itu, tambah Channy, juga untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman bencana. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menghadapi resiko bencana berdasarkan potensi bencana setempat. “Baik meningkatkan partisipasi, dan membangun budaya gotong royong, kerelawanan serta kedermawanan para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah,” tuturnya.

Lebih lanjut Channy menambahkan, mengukur tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menghadapi ancaman bencana. HKBN Tahun 2017 ini mengusung tema ‘Membangun Kesadaran, Kewaspadaan, dan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana’, dengan tagline “SIAP, UNTUK SELAMAT”.

“Peringatan hari kesiapsiagaan bencana nasional ini baru pertama kali dilaksanakan, sehingga diimbau kepada masyarakat untuk tidak panik bila mendengar suara sirene bencana. Karena, ini hanya merupakan peringatan bencana,” tutupnya.(gung)

Gelar Bimtek. Tahlis: SOP Jangan Ditambah-tambah

Tahlis Gallang saat memberikan materi Bimtek

ZONA KOTAMOBAGU – Sekretaris Kota Kotamobagu, Tahlis Gallang menegaskan, setiap pekerjaan selalu memiliki aturan yang harus diperhatikan terutama pekerjaan di sistem pemerintahan. Hal itu dikatakannya, saat memberikan materi Bimbingan Teknik (Bimtek) yang dilaksanakan di Aula Pemkot, Selasa 25 April 2017.

Ia menjelaskan, dalam suatu aturan kerja harus memiliki Standar Operasinal Prosedur (SOP), baik itu pekerjaan pengadministrasian pemerintahan maupun pekerjaan pelayanan publik. “Setiap unit kerja diwajibkan memiliki pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP). Dan SOP yang disusun jangan ditambah-tambah atau dikurang-kurangi,” kata Tahlis.

Ditambahkan, penyusunan SOP harus sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2014 dan berdasarkan Permenpan No. 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP prosedur administrasi pemerintahan. SOP administrasi pemerintahan adalah SOP dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Jadi untuk pembuatan SOP disetiap unit kerja, tak perlu ditambah-tambah aturan. Ikuti saja sesuai dengan undang-undang yang. Apaterlebih yang berkaitan dengan pelayanan kepala masyarakat,” paparnya.

Tahlis mengaku bangga karena dari hasil penilaian Ombudsman, untuk Sulawesi Utara Kota Kotamobagu sudah cukup baik. Namun, dari penilaian tingkat nasional Kotamobagu masih di bawa standar. “Ke depan, akan terus kita perbahurui. Akhir Mei, penyusunan untuk 16 SKPD yang wajib SOP, sudah selesai,” sebutnya.

Tahlis juga meminta untuk setiap unit kerja yang wajib SOP, wajib menyiapkan angket. Angkat yang dimaksud lanjut Tahlis, yakni kotak saran yang menjadi masukan oleh warga saat mengunjungi kantor tersebut.(ads/gito)