Kotamobagu, ZONABMR.COM – Pemerintah Kota Kotamobagu menegaskan komitmennya dalam menertibkan pengelolaan aset daerah dengan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mengawal eksekusi putusan pengadilan terhadap pengguna Ruko E-6 Pasar 23 Maret, Erni Junaidi (EJ), Kamis (4/12/2025).

Langkah tegas ini dilakukan sebagai tindak lanjut Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 11/Pid.C/2025/PN Ktg, yang menyatakan terdakwa bersalah melanggar Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam putusan tersebut, EJ dijatuhi pidana denda Rp20 juta, dengan ketentuan subsider 20 hari kurungan apabila tidak membayar dalam jangka waktu dua bulan. Karena batas waktu pembayaran telah berakhir, proses eksekusi kini memasuki tahap final.

Satpol PP hadir sebagai unsur resmi Pemerintah Kota Kotamobagu untuk memastikan proses penegakan perda berjalan aman, tertib, dan sesuai prosedur hukum. Di lokasi, Jaksa Eksekutor secara langsung membacakan amar putusan serta menjelaskan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh terdakwa.

Dengan mempertimbangkan situasi di lapangan, Kejaksaan memutuskan tidak membawa terdakwa pada hari pelaksanaan tersebut, namun menegaskan bahwa eksekusi tetap akan dilanjutkan hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kotamobagu menegaskan bahwa Pemkot tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran kewajiban retribusi atas pemanfaatan ruko milik daerah.

“Kami hadir untuk memastikan eksekusi Putusan Pengadilan berjalan sesuai aturan. Proses berlangsung aman dan tertib, serta terdakwa telah menerima penjelasan lengkap dari jaksa eksekutor,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Kotamobagu, Aryono Potabuga, menyebut bahwa konsistensi penegakan hukum terbukti berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan penyewa ruko.

“Ketika penegakan hukum dilakukan secara konsisten, penyewa menjadi lebih tertib. Ini terlihat jelas dari meningkatnya realisasi pembayaran retribusi,” ujarnya.

Data resmi Dinas Perdagangan menunjukkan penerimaan retribusi ruko mengalami peningkatan signifikan, dari sekitar Rp900 juta pada tahun sebelumnya menjadi lebih dari Rp1 miliar pada tahun 2025.

Pemerintah Kota Kotamobagu menilai bahwa penegakan perda secara tegas dan berkeadilan merupakan kunci dalam mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjaga tertibnya pengelolaan aset daerah, serta memastikan seluruh penyewa ruko memenuhi kewajibannya tanpa pengecualian.

Kotamobagu, ZONABMR.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kotamobagu resmi meningkatkan penanganan dugaan pelanggaran di tiga kafe dan sejumlah warung ke tahap penyidikan. Kasus ini berkaitan dengan dugaan penjualan minuman beralkohol tanpa izin serta keberadaan pengunjung di bawah umur.

Keputusan tersebut diambil setelah penyidik Satpol PP melakukan serangkaian pendalaman, mulai dari pengumpulan data, klarifikasi terhadap pemilik usaha, hingga pencocokan keterangan dengan temuan saat operasi lapangan. Dari hasil pemeriksaan awal, unsur dugaan pelanggaran dinilai semakin kuat.

Adapun enam pemilik tempat usaha yang kini resmi masuk dalam proses penyidikan, yakni:

U.Y.N – Café Blacklist

S.W.D – Café Agnes

M.K – Café M’Classic

A.M – Kios Angie

D.P – Warung Jihan

A.F.W – Kios Sking

Penyidik Satpol PP memastikan bahwa proses hukum akan segera berlanjut ke tahapan berikutnya.

“Dari hasil klarifikasi dan data lapangan, perkara ini akan kami naikkan ke tahap penyidikan. Dalam waktu dekat kami akan menggelar perkara untuk memastikan seluruh unsur pelanggaran telah terpenuhi,” ujar penyidik Satpol PP.

Dalam gelar perkara nanti, penyidik akan memfokuskan pemeriksaan pada dugaan bahwa sejumlah pemilik usaha membuka kafe dan warung yang menyediakan minuman beralkohol tanpa izin edar resmi, serta melayani pengunjung di bawah umur. Kedua hal tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran berat sesuai ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku di Kota Kotamobagu.

Satpol PP menegaskan bahwa seluruh dugaan pelanggaran ini akan diproses secara tegas dan profesional sesuai hukum yang berlaku, sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

Kotamobagu, ZONABMR.COM – Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, menerima kunjungan audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Sulawesi Utara di Ruang Kerja Wali Kota Kotamobagu, Selasa (2/12/2025).

Audiensi tersebut menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara Pemerintah Kota Kotamobagu dan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya dalam upaya meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja di daerah.

Dalam pertemuan itu, BPJS Ketenagakerjaan memaparkan laporan jumlah klaim peserta di Kota Kotamobagu sejak Januari hingga November 2025. Wali Kota Weny Gaib mengapresiasi kontribusi nyata BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai memberikan dampak langsung bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

“Artinya, secara ekonomi BPJS Ketenagakerjaan telah memberikan sumbangsih nyata kepada masyarakat,” ujar Weny Gaib.

Selain laporan klaim, BPJS Ketenagakerjaan juga menyampaikan rencana kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, dalam rangka sosialisasi dan edukasi langsung ke perusahaan-perusahaan. Langkah ini bertujuan memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Wali Kota menegaskan pentingnya perlindungan tenaga kerja, terutama bagi pekerja yang memiliki risiko tinggi terhadap penyakit akibat pekerjaan. Menurutnya, kehadiran BPJS Ketenagakerjaan menjadi instrumen penting dalam memberikan jaminan perlindungan menyeluruh bagi para pekerja.

“Apabila ada pekerja yang mengalami sakit akibat pekerjaan, maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan jaminan pembiayaan. Bahkan BPJS juga bekerja sama dengan rumah sakit untuk menanggung biaya yang tidak tercover BPJS Kesehatan. Ini sangat positif bagi perlindungan pekerja,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Kotamobagu juga mengimbau seluruh pengusaha di wilayahnya agar memastikan seluruh pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami menganjurkan seluruh pengusaha untuk memastikan para pekerja mereka terlindungi,” tegas Weny.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara, Maulana Ansari Siregar, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan agenda silaturahmi sekaligus audiensi, mengingat dirinya baru menjabat sebagai kepala wilayah.

Ia turut menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kota Kotamobagu, baik dari sisi kebijakan, regulasi, maupun penganggaran terhadap pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.

“Berkat dukungan Pemkot Kotamobagu, total manfaat klaim yang disalurkan kepada masyarakat sejak Januari hingga November 2025 mencapai Rp12,9 miliar. Dari jumlah tersebut, khusus klaim untuk pekerja rentan di Kota Kotamobagu mencapai sekitar Rp500 juta,” ungkap Maulana.

Dalam audiensi tersebut, Wali Kota Kotamobagu didampingi Asisten II Setda Pemkot Kotamobagu Adnan Masinae, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kotamobagu Sofyan Boulu, serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara.