Minggu, 28 Juni 2026
Beranda blog Halaman 289

Data Sementara Hewan Kurban di Kotamobagu: Sapi 354, Kambing 67

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA KOTAMOBAGU – Hingga Senin (19/7) malam pukul 20.54 Wita, jumlah hewan kurban di Kota Kotamobagu mencapai 421 ekor, masing-masing; sapi 354 dan kambing 67. Demikian dikatakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Setda Kotamobagu, Hamdan Mokoagow, Senin (19/7).

“Total sampai posisi saat ini yang masuk ke Kesra, sapi 354 ekor dan kambing 67 ekor,” kata Hamdan.

Lanjutnya, data ini masih bisa bertambah sampai pada hari penyembelihan hewan kurban nanti, seperti halnya tahun-tahun sebelumnya. “Besar kemungkinan masih ada tambahan (hewan kurban),” ujarnya.

Dikatakannya, untuk data warga penerima kurban tahun ini masih menunggu laporan dari lurah dan sangadi di 33 desa/kelurahan. “Kita sudah koordinasi ke lurah dan sangadi untuk data warga penerima, kita tinggal menunggu laporannya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dari data sementara yang masuk di Bagian Kesra, selain dari kelurahan/desa ada juga dari SKPD di lingkungan Pemkot Kotamobagu. “Dari ibu wali kota ada 5 ekor sapi, dan pak wawali 1 ekor sapi yang akan disembelih esok,” pungkasnya. (guf)

Bapemperda Gelar Pembahasan Rancangan Retribusi PKD

Penulis
Bagas Triangga
-

ZONA POLITIK – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Kotamobagu, Beggie Chandra Gobel, memimpin rapat pembahasan rancangan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) Kota Kotamobagu, Senin (19/7).

Rapat yang berlangsung di ruang Banmus DPRD Kotamobagu ini, melibatkan sejumlah OPD lingkup Pemkot Kotamobagu selaku mitra kerja legislatif.

Menurut Beggie, terkait retribusi PKD, meski batang tubuhnya sudah selesai dibahas. Namun saat ini pihaknya masih mendalami lampirannya.

“Jadi, semua kekayaan daerah yang ada di badan pengelola keuangan, baik tanah, bangunan, kapling milik pemerintah daerah sementara diinventarisasi,” kata Beggie.

Adapun PKD Kota Kotamobagu Beggie menyebutkan seperti di Dinas PURP, salah satunya alat-alat berat dan alat-alat lab. Sementara PRKP yakni Rusunawa yang ada di Kelurahan Pobundayan dan Kelurahan Gogagoman. Sedangkan kolam renang, lapangan futsal dan lapangan bulu tangkis, dikelola Dispora.

“Terbaru Insiminator di RSUD Kota Kotamobagu dan bank sampah DLH. Semua PKD yang dibiayai dari APBD itu kita inventarisasi dan kita lihat aturan berdasarkan undang-undang pajak daerah, keuangan daerah, UUD 28 tahun 2009, yang memungkinkan untuk kita tarik retribusinya dan akan kami akomodasikan,” terangnya.

Lebih lanjut, politisi muda PAN ini menambahkan, bahwa Bapemperda juga tengah mendalami aturan yang ada. Sebab untuk melakukan penetapan tarif, harus diseriusi karena di masing-masing OPD berbeda.

“Kita sementara menginvetarisasi dan melakukan penetapan tarif, walaupun penetapan tarif berbeda pada masing-masing perangkat daerah, karena cara penghitungannya beda-beda. Memang pada satu sisi kita ingin pembahasan ini cepat selesai, tetapi pada sisi yang lain ini tidak bisa buru-buru,” pungkasnya. (*/guf)

Hasil Pemeriksaan BPK, Pemkot Kotamobagu Terbaik se-Sulut

Penulis
Bagas Triangga
-
Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan dan Sekda Sande Dodo mengikuti kegiatan penutupan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan kerugian daerah secara virtual.

ZONA KOTAMOBAGU– Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, Inspektur Daerah Rahfan Mokoginta dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pra Sugiarto Yunus, mengikuti penutupan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan kerugian daerah semester I tahun 2021.

Usai mengikuti kegiatan Wawali menyampaikan, Kota Kotamobagu menempati peringkat pertama sebagai daerah dengan realisasi tindak lanjut terbaik se-Sulawesi Utara.

“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Sulut, Kota Kotamobagu menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan realisasi tindak lanjut terbaik se Sulawesi Utara,” ujar Nayodo.

Untuk itu lanjutnya, hasil yang telah diraih harus dijadikan pemicu agar lebih baik lagi kedepannya.

“Selain patut disyukuri, juga harus menjadi pemicu bagi seluruh OPD untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kinerjanya masing-masing,” tandasnya. (*/guf)

Shalat Idul Adha, Pemdes Moyag Bersinergi dengan Babinsa-Bhabinkamtibmas Terapkan Prokes Ketat

Penulis
Bagas Triangga
-
Pemdes Moyag bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas pastikan pelaksanaan shalat Idul Adha dengan protokol kesehatan ketat.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Desa (Pemdes) Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas terus bersinergi melakukan pengawasan serta pengamanan pelaksanaan shalat Idul Adha 1442 hijriyah, dengan menerapkan protokol kesehatan (Prokes) secara ketat.

Untuk memastikan Prokes berjalan ketat, Pemdes Moyag bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas turun melakukan pembenahan dan mengatur lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha, yang dipusatkan di lapangan olahraga desa setempat, Minggu (18/7).

Adapun Prokes yang diterapkan, yakni sebelum masuk ke lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha, jamaah diwajibkan mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan, kemudian melakukan pengukuran suhu tubuh, menggunakan masker dengan benar, serta mengatur jarak ketika sudah berada di dalam lokasi pelaksanaan shalat Idul Adha. Selain itu, Pemdes Moyag juga membatasi jamaah yang hadir, seperti lansia dan anak-anak serta masyarakat yang sedang sakit untuk tidak melakukan shalat berjamaah.

Kepala Desa Moyag, Rusmin Mamonto mengatakan, bahwa pelaksanaan Shalat Idul Adha tahun ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Kotamobagu tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19, dengan ketentuan Prokes yang ketat. Untuk itu, dirinya meminta kerja sama dan dukungan dari pengurus PHBI atau panitia pelaksana Idul Adha, dan masyarakat agar mengikuti aturan yang telah diturunkan Pemkot Kotamobagu.

“Intinya kita ingin masyarakat tetap bisa beribadah, khususnya melaksanakan Shalat Idul Adha dan merayakan hari besar Islam ini, dengan tetap mematuhi prokes. Setelah shalat selesai belum ada ada berjabatan tangan, dan panitia mengarahkan jamaah untuk segera ke rumah masing-masing agar tidak terjadi kerumunan. Ini kita lakukan semata-mata untuk mencegah penyebaran covid-19 di Desa Moyag,” ujar Rusmin.

Selain itu, Prokes ketat juga diterapkan saat melakukan pemotongan hewan kurban. Dalam ketentuan itu, panitia hingga masyarakat penerima daging kurban wajib menggunakan masker selama pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, serta menjaga jarak antara pelaksana kurban. Kemudian masyarakat yang sakit diimbau juga agar tidak bergabung dalam pelaksanaan kurban. (Advertorial)

Desa Moyag Gelar Musdes RKPDes Tahun 2022

Penulis
Bagas Triangga
-
Suasana Mudes RKPDes tahun 2022 yang digelar BPD dan Pemerintah Desa Moyag.

ZONA KOTAMOBAGU – Desa Moyag, Kecamatan Kotamobagu Timur, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) terkait penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2022.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa (Pemdes) setempat, digelar di Aula Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Moyag, Jumat (16/7).

Turut hadir dalam kegiatan itu, Sangadi Moyag Rusmin Mamonto, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kotamobagu, Ketua BPD Buchari Mamonto, Anggota BPD, Pendamping Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat, Agama dan Pemuda. Kegiatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan.

Sangadi Moyag, Rusmin Mamonto mengatakan, Musdes kali ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun ini Musdes RKPDes tahun 2022 dipimpin langsung oleh Ketua BPD.

lanjutnya, dalam Musdes tersebut pihaknya telah menerima usulan dari tiap-tiap dusun dan akan diprioritaskan dalam rencana pembangunan di tahun 2022. Selain itu kata Rusmin, ada juga beberapa usulan yang belum terakomodir juga dimasukkan dalam daftar usulan RKPDes tahun 2022. Diantaranya, pelebaran dan pengaspalan jalan dusun 7 sampai pabrik sentra gula semut, pengaspalan hotmix jalan dusun 1 ke dusun 8, pelebaran dan pengaspalan hotmix jalan Moyag-Upai, pelebaran jalan lorong Ampera dan pengaspalan jalan PPIP 2 dari perkebunan dusun 8 ke Kelurahan Biga-Upai.

“Program yang sudah diusulkan ini, nantinya akan dibahas lagi ditingkat kecamatan. Dan semoga apa yang menjadi skala prioritas dalam program ini semuanya bisa tercover dan dapat terealisasikan di tahun 2022,” kata Rusmin.

Dirinya berharap, dari beberapa program usulan prioritas ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah agar akses dan roda perekonomian masyarakat akan terus meningkat.

“Semoga hasil kesepakatan ini dapat menjadi pertimbangan oleh pemerintah daerah nantinya, sehingga pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Moyag dapat dinikmati masyarakat,” tandasnya. (Advertorial)

Pemkot Bahas Pelaksanaan Idul Adha Bersama Kemenag, MUI, PHBI dan Polres

Penulis
Bagas Triangga
-
Rapat koordinasi pelaksanaan shalat Idul Adha di Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu menggelar rapat bersama dengan Kementerian Agama, MUI, PHBI dan Polres Kotamobagu membahas persiapan pelaksanaan Shalat Idul Adha 1442 Hijriyah dengan protokol kesehatan yang ketat, bertempat di di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu, Jumat (16/7).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung Sekertaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, yang turut dihadiri oleh Asisten I, Asisten II, Kepala Kementerian Agama Kotamobagu, Ketua MUI, Ketua PHBI, Kabag Ops Polres Kotamobagu, Kabag Kesra, Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, Kaban BPBD serta Camat se-Kotamobagu.

Berbagai hal dibahas dalam pertemuan ini. Namun, menjadi inti dari pelaksanaan Idul Adha tahun 2021 adalah penekanan dalam penerapan protokol kesehatan.

Sekda menyampaikan, Kota Kotamobagu masih dalam status zona kuning sehingga pelaksanaan sholat Ied dapat dilakukan baik itu di lapangan maupun di masjid.

“Kita tinggal menunggu surat edaran wali kota berkaitan dengan pelaksanaan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban,” kata Sande.

Dalam pertemuan ini, juga mengemuka soal waktu pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan selama 3 hari guna menghindari berkumpulnya massa. Disamping itu, Ketua MUI Ustadz, Dani Pontoh, mengusulkan pemotongan hewan kurban dilakukan secara simbolis untuk jumlah kurban yang cukup banyak.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu, dr Tanty Korompot menginformasikan, penambahan kasus positif Covid-19 di Kotamobagu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dia pun meminta agar penerapan Prokes betul-betul dilaksanakan dengan baik. (*/guf)

Soal Karyawan PT JRBM Isolasi di Hotel, Gugus Tugas Tegaskan Wajib Patuhi Prokes

Penulis
Bagas Triangga
-
Rapat koordinasi gugus tugas covid-19 Kotamobagu bersama pihak PT JRBM.

ZONA KOTAMOBAGU — Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu Ir Sande Dodo MT, memimpin rapat koordinasi (Rakor) gugus tugas Covid-19 Kotamobagu dengan pihak PT J Resources Bolaang Mongondow (JRBM), yang digelar di Aula Kantor Wali Kota Kotamobagu, Jumat (16/7).

Menurut Sande, rakor digelar guna menindaklanjuti beredarnya isu puluhan karyawan JRBM berstatus reaktif Covid-19 yang di isolasi di sejumlah hotel di wilayah Kota Kotamobagu.

“Saya dapat info dari media bahwa ada sekian yang positif kemudian di isolasi di hotel-hotel di Kotamobagu,” kata Sande.

Sekda menegaskan, untuk karyawan yang isolasi di hotel tetap bisa dilakukan tapi harus patuhi protokol kesehatan (Prokes) dan tidak boleh ada interaksi.

“Nah untuk di hotel tidak boleh menerima tamu umum. Kalau masih menerima tamu dari luar tidak ada gunanya isolasi,” tegasnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Kotamobagu, Kompol Johan Damopolii yang turut hadir dalam rakor tersebut mengatakan, hal ini sudah menjadi isu negatif yang berkembang di masyarakat.

“Di hotel itu keamanan belum tentu maksimal, bisa jadi yang di isolasi keluar cari makan atau belanja. Ini yang beredar luas,” kata Johan.

Pihaknya menyarankan untuk kedepan isolasi bagi karyawan JRBM yang reaktif Covid-19, agar memilih tempat yang lebih memenuhi standar keamanan.

“Kami menyarankan kalau bisa ada tempat lain dijadikan lokasi isolasi, agar masyarakat tidak berfikir lain. Tapi semuanya kembali lagi ke SOP yang diterapkan JRBM,” imbuhnya.

Sementara itu, pihak JRBM yang diwakili Eksternal Relation, Dwi Broto mengatakan, pihaknya memilih hotel sebagai lokasi isolasi karena dinilai lebih aman dan bisa di kontrol.

“Karyawan kami ini sebagian besar di wilayah BMR dan khususnya Kotamobagu, sehingga memilih untuk melakukan isolasi di hotel. Kami menganggap ini lebih aman dan bisa dikontrol setiap hari oleh dokter dan penjaga. Saat ini ada 56 yang di isolasi di 3 hotel di Kotamobagu semuanya reaktif antigen,” ungkapnya.

Turut hadir dalam rakor, para Asisten serta sejumlah pimpinan OPD terkait. Selain itu hadir juga perwakilan Manajemen JRBM Bolaang Mongondow. (*/guf)

Pemkot Kotamobagu Sediakan Hunian Nyaman, Aman dan Murah

Penulis
Bagas Triangga
-
Rusunawa Pobundayan.

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kotamobagu, menyediakan hunian Nyaman, Aman dan Murah bagi Masyarakat Kota Kotamobagu, dalam bentuk Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), yang berlokasi di Kelurahan Pobundayan.

Menurut Kadis PRKP Kota Kotamobagu, Chelsea Paputungan ST, fasilitas Rusunawa yang saat ini telah dibangun Pemerintah Kota Kotamobagu, berlokasi di Kelurahan Pobundayan.

“Selain suasananya tenang dan asri, serta berada di lokasi yang berdekatan dengan berbagai fasilitas publik seperti RSUD Kota Kotamobagu, Rusunawa di Kelurahan Pobundayan ini, juga telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti, fasilitas Air Bersih, PLN, Kamar Mandi, WC, CCTV, Kasur, Meja dan Kursi Makan, dan Lemari pakaian, petugas Security yang bertugas 1 X 24 Jam, serta fasilitas Tempat Parkir kendaraan yang cukup luas,” terangnya.

Dikatakannya lagi, untuk tarif sewa Rusunawa tersebut, juga cukup terjangkau, dimana untuk tarif sewa perbulannya, mulai dari harga Rp 475.000,- hingga dengan Rp. 600.000,-,. “Bagi masyarakat yang ingin menyewa Rusunawa, bisa langsung datang ke kantor Dinas PRKP Kota Kotamobagu di Jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kotamobagu, dengan hanya membawa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga,” ujarnya. (*/guf)

Capas Kotamobagu Terima Suntikan Dosis Pertama Vaksin Covid-19

Penulis
Bagas Triangga
-
Salah satu calon Paskibraka Kotamobagu menerima suntikan dosis pertama vaksin covid-19.

ZONA KOTAMOBAGU — Program percepatan penanganan Covid-19 melalui vaksinasi terus digulir Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu.

Selain menyasar masyarakat di 33 desa dan kelurahan se-Kota Kotamobagu, kali ini giliran calon pasukan pengibar bendera pusaka (Capas) Kota Kotamobagu menerima suntikan dosis pertama vaksin covid-19 yang digelar di alun-alun Boki Hontinimbang, Kamis (15/7).

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kotamobagu, Marham Anas Tungkagi mengatakan, total 51 peserta yang mengikuti vaksinasi. Terdiri dari 36 orang calon Paskibraka inti, 10 orang capas cadangan ditambah 5 orang pelatih.

“Dari semua peserta, 4 diantaranya belum divaksin, karena pada saat screnning mereka baru mengkonsumsi obat. Kemungkinan nanti menyusul jika sudah memenuhi syarat untuk divaksin,” kata Anas.

Dalam program tersebut lanjut Anas, pihaknya juga meminta persetujuan orang tua calon Paskibraka melalui surat yang ditandatangani.

“Adapun jenis vaksin yang digunakan sinovac dan setelah observasi kurang lebih 30 menit, semua berjalan aman dan lancar,” tandasnya. (*/guf)

Vaksinasi Terus Berlanjut, Dinkes Imbau Aparat Desa-Kelurahan Proaktif Data Warganya

Penulis
Bagas Triangga
-
dr Tanty Korompot.

ZONA KOTAMOBAGU — Aparat Desa Kelurahan di Kota Kotamobagu dihimbau untuk lebih proaktif lagi dalam melakukan pendataan warga masyarakatnya yang akan menjalani vaksinasi. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Kotamobagu, dr Tanty Korompot, M.Kes., ditemui di ruang kerjanya, Kamis (15/7).

Menurut Tanty, dari evaluasi yang dilakukan Gugus Tugas Covid-19 Pemkot Kotamobagu terkait pelaksanaan program vaksinasi, masih dijumpai beberapa keluhan yang disampaikan masyarakat, terutama warga yang antusias datang ke lokasi pelaksanaan vaksin namun belum sempat terlayani, maupun kerumunan yang terjadi saat pelaksanaannya.

“Sebisa mungkin kami meminta aparat desa kelurahan untuk bisa mengatur dengan baik teknis pendataan dan pendaftaran warga yang akan divaksin. Di beberapa lokasi masih terdapat warga yang sudah datang namun tidak terlayani karena kuota yang terbatas. Untuk mengantisipasi ini, sosialisasi ke warga perlu di-intens-kan lagi, termasuk teknis pendataan warga yang akan divaksin. Ini penting agar warga yang sudah terdata bisa langsung dilayani dan bisa mengurangi kerumunan,” ucap Tanty.

Teknis pendataan dan pendaftaran warga yang akan divaksin lanjut Tanty, merupakan kewenangan pemerintah desa dan kelurahan. Diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara aparat desa kelurahan yang ada agar tahapan vaksinasi bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Teknisnya memang ada di aparat desa kelurahan. Prosesnya perlu diatur dengan baik agar permasalahan yang muncul di lapangan pada saat pelaksanaan vaksinasi bisa diminimalisir. Sebisa mungkin masyarakat yang datang bisa terlayani, dan yang belum bisa langsung didata untuk diprioritaskan pada vaksinasi berikutnya,” ujarnya.

Untuk ketersediaan vaksin Dinkes Kotamobagu masih bergantung alokasi yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Sulut sebagai pihak yang menentukan jumlah alokasi vaksin di setiap daerah di Sulut. Jumlah kebutuhan vaksin dari target yang ada sudah kami sampaikan ke Dinkes Sulut. Posisi Rabu kemarin stok yang ada sejumlah 4.800, masing-masing Astrazeneca 2.000 dan Sinovac sebanyak 2.800.

“Pemkot mengerahkan 7 tim yang turun setiap harinya dalam vaksinasi ini. 5 tim dari Puskesmas, 1 dari RSUD Kotamobagu, dan 1 tim lagi dari Dinas Kesehatan. Setiap tim diberi target 100 orang untuk setiap lokasinya, jadi total per hari mencapai 700 orang yang akan divaksin. Untuk total warga Kotamobagu yang sudah divaksin sampai dengan Rabu (14/7) kemarin mencapai 27.796 orang,” ucapnya.

Disinggung terkait penambahan tim tenaga kesehatan yang dikerahkan untuk mempercepat pelaksanaan vaksin, ia menuturkan memang menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah daerah.

“Kami harus merencanakan ini dengan matang. Tenaga kesehatan masih terbatas, sementara pelaksanaan vaksinasi juga tidak boleh menganggu pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada, apalagi di tengah kondisi seperti saat ini. Jika kami menambah tim lagi, otomatis tenaga kesehatan di RSUD maupun Puskesmas akan berkurang dan bisa mempengaruhi pelayanan kesehatan yang diberikan. Belum ditambah tenaga kesehatan yang harus menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19,” tutur Tanty.

Pemkot Kotamobagu sendiri menargetkan 90 ribu penduduk yang akan divaksin dari kurang lebih 123 ribu jiwa jumlah penduduk Kota Kotamobagu yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga pertengahan tahun depan. (*/guf)

1...288289290...700Halaman 289 dari 700
©