Ranperda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terus Digenjot

Penulis

-

Senin, 1 Februari 2021

ZONA POLITIK – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotamobagu, Senin (1/2), menggenjot pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Menurut ketua Bapemperda DPRD Kotamobagu, Anugerah Begie Gobel, untuk pasal – pasal dalam Ranperda ini, telah selesai dibahas. “Yang kita rampungkan tinggal pembahasan tarifnya,” kata Begie.

Untuk Ranperda ini, kata Begie pihaknya mengacu pada undang- undang nomor 28 tahun 2009. “Seperti Ruang Terbuka Hijau yang bisa disewakan untuk event – event. Juga seperti bangunan Bobakidan yang merupakan aset daerah, tempat futsal dan kolam renang yang akan diatur dalam Ranperda ini,” tutur Begie.

Begie juga mengatakan, bakal ada Perda yang melebur jika Ranperda ini akan ditetapkan. “Ada dua perda yaitu sewa alat berat dan rusunawa akan melebur nanti bila ini menjadi Perda. Jadi akan ada perda peralihan,” tukas Begie.

Begie menambahkan, pembahasan itu sudah merupakan kali ke karena luncuran dari tahun 2020. “Kita upayakan agar ini cepat tuntas dan segera dievaluasi jadi perda supaya perubahan nanti SKPD terkait bisa memasukan proyeksi perubahan anggaran dari sektor PAD,”pungkasnya.

Selain ketua Bapemperda Anugerah Begie Ch Gobel dan anggota Bapemperda yakni Yunita Lontoh, Alfitri Tungkagi, Eka Mashoeri. Juga turut dihadiri oleh jajaran SKPD terkait.(*/guf)

Minat Bekerja ke Luar Negeri, 25 Warga BMR Datangi UPT BP2MI Manado

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 1 Februari 2021

ZONA KOTAMOBAGU – Pasca dilaksanakannya sosialisasi peluang kerja ke luar negeri pada tanggal 21 Januari 2021, di Kota Kotamobagu oleh UPT Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Manado, minat masyarakat Bolaang Mongondow Raya (BMR) untuk mengadu nasib di luar negeri ternyata cukup tinggi.

Hingga saat ini sudah ada lebih dari 25 putra Bolaang Mongondow Raya yang mendaftar untuk bekerja sebagai Care Worker ke Jepang melalui program Specified Skilled Worker (SSW).

Beberapa perwakilan diantara ke-25 putra Bolaang Mongondow Raya ini, bahkan langsung mendatangi kantor UPT BP2MI Manado dan menemui Kepala UPT BP2MI Manado untuk mencari informasi dan
mendaftarkan dirinya.

“Program SSW lahir karena negara Jepang mengalami kekurangan tenaga kerja dan populasi yang menua. Untuk itu, Jepang membuka peluang kerja bagi tenaga kerja asing untuk bekerja pada 14 sektor pekerjaan dengan ijin tinggal (SSW),” kata Kepala UPT BP2MI Manado, Hendra Toku Makalalag, Senin (1/2).

Hendra menjelaskan, terdapat 345.150 kuota yang dibutuhkan dan Indonesia menargetkan untuk menempatkan kurang lebih 20% pekerja dari jumlah kuota yang ada.

“Saat ini, sektor pekerjaan yang mendesak untuk diisi oleh pekerja dari Indonesia adalah untuk jabatan Care Worker atau perawat lansia yang nantinya akan ditempatkan di berbagai fasilitas pelayanan jompo yang ada di Jepang. Gaji yang ditawarkan pun sangat menarik yaitu mulai dari Rp21 juta/bulan di luar lembur dan bonus tahunan. Ijin tinggal yang didapat sampai dengan 5 tahun dengan status pekerja yang UMR-nya sama dengan warga Jepang,” jelasnya.

Persyaratan CPMI ke Jepang cukup mudah yaitu berusia minimal 18 tahun dengan pendidikan minimal SMA/SMK serta memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4. Untuk pelatihan berbahasa Jepang sendiri saat ini di Provinsi Sulawesi Utara sudah ada lembaga pelatihan yang dapat memfasilitasinya, sehingga impian untuk bekerja ke Jepang kini bisa semakin mudah diwujudkan.

Hendra juga menyebutkan, bahwa peluang kerja ke Jepang ini harus segera dimanfaatkan karena benefit yang didapat sangat besar. “Peluang kerja ke Jepang ini adalah momen langka yang harus dimanfaatkan oleh putra daerah Sulut. Selain benefit, persyaratan yang dibutuhkan juga cukup mudah yaitu minimal berusia 18 tahun, pendidikan minimal SMA, serta memiliki kemampuan berbahasa Jepang setara N4 sudah bisa mendaftar,” tukasnya.

Dengan penghasilan yang cukup besar itu, lanjut Hendra, maka setiap putra daerah Sulut yang bekerja ke Jepang juga akan turut andil dalam membangun daerah khususnya Bolaang Mongondow Raya. Remitansi yang dikirimkan oleh PMI ke tanah air selain untuk membantu ekonomi keluarga di tanah kelahirannya, juga akan menjadi pemasukan daerah yang akan digunakan untuk pembangunan di Bolaang Mongondow Raya.

“Kami menginformasikan kepada masyarakat Bolaang Mongondow Raya untuk tidak segan-segan mendaftar menjadi PMI ke Jepang. Dari segi legalitas sudah tidak perlu diragukan lagi karena program SSW adalah unggulan program pemerintah,” pungkasnya. (guf)

Tensi Darah Belum Normal, Petugas Dinkes Tunda Vaksinasi Wali Kota

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 1 Februari 2021

Wali Kota Tatong Bara saat dilakukan tensi darah oleh petugas vaksinasi covid-19 di Puskesmas Motoboi Kecil.

ZONA KOTAMOBAGU — Akibat tensi darah belum normal, proses vaksinasi terhadap Wali Kota Tatong Bara, ditunda oleh petugas Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu.

Dalam proses screening di Puskesmas Motoboi Kecil itu, Wali Kota dinyatakan belum siap di vaksin oleh petugas vaksinasi karena saat diperiksa tensi darahnya tinggi.

Meski demikian, Wali Kota Tatong Bara menyatakan dirinya akan selalu siap untuk di vaksin. “Saya siap di vaksin hari ini, hanya saja tensi darah saya tidak normal,” ujar Wali kota usai mengikuti screening vaksinasi di Puskesmas Motoboi Kecil, Senin (1/2).

Lanjut wali kota, dirinya akan kembali memeriksa kesehatan, demi kebaikan untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

“Saya wajib di vaksin, nanti saya akan kembali lagi dan melakukan pemeriksaan, semoga setelah ini tensi darah saya sudah normal,” ujarnya.

Wali Kota juga mengimbau agar Masyarakat jangan takut untuk di vaksin, karena ini adalah hal yang baik untuk kita lakukan. “Setelah di vaksin, itu akan mendapatkan sertifikat,” tandasnya. (guf)

Royke Minta Desa dan Kelurahan Gencar Sosialisasikan Protokol Covid-19

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 1 Februari 2021

ZONA POLITIK – Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda, meminta kepada pemerintah di 33 Desa dan Kelurahan agar lebih gencar mensosialisasikan Protokol penanganan dan pencegahan Covid-19 kepada masyarakat.

Menurut Royke, hal itu guna memberi pemahaman soal virus yang sedang melanda dunia saat ini. Juga, akan menekan terjadinya kesalah pahaman seperti di Desa Kobo Kecil Minggu (31/01/2021), yang mengakibatkan petugas pemakaman RSUD Kotamobagu, menjadi korban amukan massa.

“Ini juga masukan buat pemerintah Desa/Kelurahan setiap ada acara harus lebih giat mensosialisasikan tentang kondisi pandemi ini. Bila terus diberi pemahaman, tentang tugas dan fungsi tenaga kesehatan, maka masyarakat akan lebih paham bahwa mereka (Petugas kesehatan, red) hanya menjalankan tugas,” kata Royke yang juga Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu ini, Senin (1/2).

Dikatakan Royke, Nakes (petugas kesehatan) tidak melakukan semena – mena dalam melakukan pemakaman pasien Covid 19 yang meninggal dunia. “Bila perlu sosialisasikan juga dampak hukum bagi masyarakat yang terkesan menghalang – halangi tim Covid 19 yang melakukan penanganan virus ini,” ucap politisi PDI Perjuangan Kota Kotamobagu ini. (*/guf)

Wali Kota Resmi Canangkan Vaksinasi Covid-19 di Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Senin, 1 Februari 2021

Wali Kota Tatong Bara saat mengikuti screening sebagai syarat untuk dilakukan vaksinasi covid-19.

ZONA KOTAMOBAGU – Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Kota Kotamobagu resmi dicanangkan Wali Kota, Tatong Bara, bertempat di Puskesmas Kelurahan Motoboi Kecil, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Senin (1/2).

Wali Kota mengungkapkan, jika vaksin buatan Sinovac tersebut aman dan halal digunakan. “Tak perlu takut. Vaksin Sinovac ini sudah melalui uji klinis yang ketat. Juga sudah mendapat rekomendasi MUI dan BPOM. Vaksin aman dan halal,” ungkap Wali Kota.

Wali Kota menjelaskan, Kotamobagu mendapat jatah 2.800 dosis vaksin Sinovac untuk tahap awal yang akan diberikan ke tenaga kesehatan.

“Ada 1.375 tenaga kesehatan Kotamobagu yang akan divaksinasi. Untuk tahap kedua, vaksin akan diterima pada pertengahan bulan Februari,” jelasnya.

Menurutnya, pelaksanaan Vaksinasi ini sangat penting mengingat kotamobagu berada pada zona merah dengan jumlah terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 271 orang. “Tentu ini sangat penting menjadi perhatian kita bersama mengingat jumlah pasien di kotamobagu masih meningkat signifikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga mengimbau masyarakat agar terus Protokol Kesehatan dengan Menjaga Jarak, Mencuci Tangan dan Memakai Masker (3M) dan dapat berpartisipasi aktif dalam program vaksinasi tersebut.

“Saya minta camat, sangadi dan lurah agar tidak henti-hentinya memberikan imbauan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Ditahap berikut TNI, Polri, ASN hingga masyarakat akan diberikan vaksin covid-19. Saya mengajak kita sekalian untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi ini agar kita terhindar dari bahaya covid-19,” pintanya.

Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, Sekretaris Daerah, Sande Dodo, Unsur Forkopimda, Pimpinan OPD, para Camat serta sejumlah Lurah dan Sangadi. (Advertorial)

Petugas Pemulasaran Jenazah Dapat Perlakuan tak Wajar, RSUD Kotamobagu Lapor Polisi

Penulis

Bagas Triangga

-

Minggu, 31 Januari 2021

Petugas Covid-19 RSUD Kotamobagu yang diduga dianiaya saat sedang memakamkan jenazah. (foto: istimewa)

ZONA KOTAMOBAGU – Petugas pemulasaran jenazah Covid-19 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu diduga mendapat perlakuan tak wajar usai mengantar jenazah pasien Covid-19 di Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur, Minggu (31/1) siang tadi.

Pihak RSUD Kotamobagu setelah mendengarkan penuturan atas kejadian yang menimpa para petugas pemulasaran tersebut, langsung menemani para korban yang diduga dianiaya dan melapor ke Mapolres Kotamobagu.

Kepala Bagian Umum RSUD, Hendri Kolopita menerangkan, jenazah keluar dari RSUD Kotamobagu bersama rombongan patwal dan ambulans sekira pukul 11:00 Wita. Namun ketika mereka pulang ke RSUD sudah dalam keadaan APD robek-robek dan penuh lumpur. Para petugas ini langsung melapor bahwa mereka di dorong sampai jatuh ke liang lahat.

Atas kejadian itu, pihaknya sangat keberatan dan langsung melaporkan peristiwa ini ke Polres Kotamobagu. “Kasihan tim tenaga medis Covid-19 akan terancam dalam melaksanakan tugas,” ucapnya.

Menurutnya, sejak Januari 2021 banyak kasus Covid-19 yang meninggal dan para petugas pemulasaran inilah yang siap melaksanakan proses pemakaman. Tapi sangat disayangkan mereka mendapat perlakuan seperti ini.

Sehingga lanjut Hendri, pihak RSUD Kotamobagu keberatan atas kejadian ini. “Kami sudah membantu dan memfasilitasi keluarga, imam di kampung untuk melakukan proses fardu kifayah. Dinkes juga sudah memberikan bantuan APD kepada keluarga yang ikut membantu melakukan proses pemakaman, tetapi ternyata kami mendapat perlakuan seperti ini,” akunya.

Pihak RSUD Kotamobagu, juga menghimbau kepada masyarakat Kotamobagu, agar bisa lebih bijaksana dalam menghadapi kejadian seperti ini terutama kejadian meninggalnya pasien yang terkonfirmasi Covid-19. “Petugas kami sangat keberatan. Mereka di tarik, di dorong dan di tendang. Bahkan sampai jatuh ke liang lahat,” ungkapnya.

Hendri juga juga menghimbau kepada Satgas Covid-19 Desa/Kelurahan untuk lebih mengedukasi masyarakat di lingkungan mereka.

“Sesuai dengan keputusan Mentri Kesehatan, pihak rumah sakit betugas hanya sampai pemulasaraan jenazah. Untuk pemakaman sebetulnya sudah bukan tugas dari petugas rumah sakit. Padahal kita sudah koordinasi dengan pihak keluarga dan Sangadi Kobo Kecil terkait penyiapan tim Satgas Desa yang akan memakamkan,” jelas Hendri.

Sementara itu, Dedi Arisandi Simbala, salah satu petugas yang menjadi korban pada kejadian tersebut mengaku, saat disamping liang lahat tiba-tiba ia terjatuh entah siapa yang menendang atau mendorongnya. Bahkan ada luka lebam di bagian tubuh belakang. “APD kami sampai rusak karena sempat ada tarik menarik dengan warga,” ungkapnya. (*/guf)

Hadapi Sidang Kedua di MK, KPU Boltim Siapkan Alat Bukti

Penulis

Bagas Triangga

-

Minggu, 31 Januari 2021

ZONA POLITIK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) menyiapkan alat bukti dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sabtu (30/1), KPU membuka sejumlah kotak suara dan mengambil dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan kedua di MK yang dijadwalkan pada 9 Februari mendatang. Pantauan media ini, pembukaan kotak suara disaksikan saksi pasangan calon serta pihak keamanan.

Ketua KPU, Jamal Rahman Iroth, mengatakan dasar pembukaan kotak suara itu adalah Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas PKPU nomor 9 tahun 2018 tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota.

Selain itu, KPU Boltim juga memperhatikan surat dinas KPU RI nomor: 12/PY.02.01-SD/03/KPU/I/2021 perihal pembukaan kotak suara dalam penyelesaian hasil pemilihan tahun 2020, serta memperhatikan salinan permohonan perkara nomor: 111/PHP-BUP/XIX/2021 dan nomor 119/PHP-BUP/XIX/2021.

“Kotak suara dibuka untuk mengambil formulir/dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti penyelesaian perselisihan hasil pemilihan,” kata Jamal.

Pembukaan kotak suara oleh staf KPU disaksikan saksi pasangan calon serta pihak keamanan.

Dokumen yang dikeluarkan dari kotak suara itu adalah form C.Hasil-KWK dan D.Hasil-KWK. Dokumen tersebut kemudian difoto lalu dikirim ke percetakan untuk digandakan. Selanjutnya, dokumen itu dimasukan lagi ke dalam kotak, kemudian kotak suara disegel kembali.

“Kotak suara yang dibuka hanya sesuai lokus TPS sesuai yang didalilkan pemohon,” kata Ketua Divisi Hukum KPU Boltim, Devita Pandey.

Sekadar diketahui, sidang kedua sengketa PHPKADA Boltim di MK pada 9 Februari mendatang dengan agenda mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan Bawaslu dan pengesahan alat bukti. (**)

Komisi III Prihatin Soal Dugaan Penganiayaan Petugas Covid-19 RSUD Kotamobagu

Penulis

Bagas Triangga

-

Minggu, 31 Januari 2021

ZONA POLITIK – Ketua Komisi III DPRD Kotamobagu, Royke Kasenda menyayangkan terkait dugaan penganiayaan terhadap petugas pemulasaran jenazah Covid-19 RSUD Kotamobagu.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, dirinya belum mengetahui pasti dugaan penganiayaan kepada petugas pemakaman tersebut. “Saya belum tahu secara detail aksi penganiayaan itu, jika itu benar maka sangat disayangkan,” tegas Royke.

Royke mendorong pihak RSUD Kotamobagu untuk menempuh jalur hukum. “Sudah sewajarnya dilaporkan ke pihak berwajib. Karena petugas pemakaman itu hanya menjalankan tugas,”tutur Royke.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum RSUD Kotamobagu, Hendri Kolopita, Minggu, (31/1), mengakui jika pihaknya telah melayangkan laporan resmi ke Polres Kotamobagu. “Kami meminta pihak polres agar bisa menindaki kejadian terhadap petugas kami ini secara adil,” kata Hendri.

Diketahui, dugaan penganiayaan tersebut terjadi di Desa Kobo Kecil, Kecamatan Kotamobagu Timur. Ketika para petugas pemakaman hendak melakukan tugas mereka. (*/guf)

Berkontribusi pada Pembelaan PMI, BP2MI Sematkan Nama Gusdur di Aula dan Masjid BP2MI

Penulis

Bagas Triangga

-

Minggu, 31 Januari 2021

JAKARTA – Bertepatan dengan hari lahir ke-95 organisasi muslim terbesar di Indonesia, Nahdatul Ulama, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani meresmikan Aula dan Masjid BP2MI dengan menyematkan nama KH. Abdurrahman Wahid yang berkontribusi pada sejarah pembelaan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Nahdhatul Ulama melahirkan tokoh-tokoh besar yang memiliki peran dan kontribusi besar bagi Indonesia, salah satunya Guru Bangsa, tokoh yang memiliki keberpihakan bagi wong cilik, rakyat jelata, kaum tertindas, kaum minoritas dan kaum lemah, yakni KH Abdurrahman Wahid,” jelas Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, Jakarta, Minggu (31/01).

KH Abdurrahman Wahid atau yang dikenal akrab dengan nama Gusdur, lanjut Benny, memiliki sejarah pembelaan terhadap PMI, atau dikenal sebelumnya sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia). Gusdur mengajarkan kepada kita semua bahwa pelindungan tidak cukup dengan retorika, namun yang paling penting adalah tindakan nyata. “Ketika masih hidup, Gusdur selalu hadir dan menjadi tumpuan harapan bagi para PMI dan keluarganya yang kerapkali mengalami ketidakadilan dan ketidakberpihakan,” ujar Benny.

Benny menjelaskan, sejarah mencatat langkah-langkah konkret yang dilakukan Gusdur, diantaranya ketika memperjuangkan nasib Siti Zaenab, seorang PMI asal Desa Martajasah, Bangkalan, Madura, yang bekerja di Arab Saudi dan terancam hukuman mati. Gusdur langsung berdiplomasi dengan Raja Arab dan kemudian berhasil meloloskan PMI tersebut dari hukuman mati pada tahun 1999, dan bahkan kemudian keluarga Siti Zaenab tersebut diundang langsung ke Istana.

Kedua, Rumah Gusdur di Ciganjur yang selalu terbuka untuk PMI, bahkan pernah ada 100 orang PMI korban deportan dari Malaysia yang dipulangkan tanpa digaji setelah bekerja berbulan-bulan ditampung di Ciganjur pada tahun 2005 setelah diplomasi Gusdur bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak.

Ketiga, kasus PMI Adi bin Asnawi, PMI asal Desa Kediri, Lombok Tengah, NTB yang terancam hukuman mati atas tuduhan terlibat pembunuhan majikannya di Malaysia. Gusdur langsung menyurati Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi setelah proses hukum yang panjang dari tahun 2002-2010 untuk membebaskan Adi bin Asnawi, dan pada akhirnya PMI Adi tersebut dipulangkan ke Indonesia pada 9 Januari 2010.

“Hari ini kita rindu pemimpin atau tokoh yang layak menjadi teladan, yang bekerja dengan segenap hati, bukan basa-basi dan sekedar lip service semata. Kita kehilangan tokoh yang dengan penuh keikhlasan, yang selalu menjadikan tugas dan amanat pelayanan sebagai ladang ibadah. Untuk itu kami mohon ijin untuk jadikan nama Aula BP2MI dan juga Masjid BP2MI agar kami dapat selalu mengingat dan meneladani sosok Gusdur,” papar Benny.

Yenny Wahid yang hadir dalam peresmian tersebut, turut menyampaikan apresiasi kepada BP2MI. “Saya mewakili keluarga besar mengucapkan terima kasih kepada jajaran BP2MI, khususnya Kepala BP2MI. Saya merasa terharu sekali, karena memang persoalan PMI ini sangat dekat dengan Gusdur dan keluarganya,” ucapnya.

Diungkapkan oleh Yenny, dulu Gusdur adalah seorang PMI saat masih kuliah di luar negeri. Beliau berusaha mendapatkan penghasilan, karena beasiswanya hanya cukup untuk biaya kuliah. Untuk itu, hal ini merupakan suatu hal yang sangat baik. “Bukan hanya pada penyematan nama, tetapi ini adalah niatan baik dari jajaran BP2MI yang ingin memberikan pelindungan kepada PMI melalui penghormatan nilai-nilai kebaikan dan jiwa manusia,” papar Yenny.

Disamping itu, Katib Syuriah PBNU, KH Zulfa Mustofa yang turut hadir juga ikut berbangga terhadap peresmian ini karena dilakukan bertepatan pada hari lahir NU, bahkan dengan menggunakan salah satu nama tokoh NU yang sangat diteladani yaitu KH Abdurrahman Wahid. (*/guf)

DPRD Kotamobagu Salurkan Bantuan kepada Korban Bencana Alam Manado

Penulis

Bagas Triangga

-

Sabtu, 30 Januari 2021

ZONA POLITIK – Sekretariat Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, menyalurkan bantuan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotamobagu untuk korban bencana alam di Manado, Jumat (29/1).

Sekretaris Dewan (Sekwan), Moh Agung Adati ST MSi melalui kasubag legislasi Frayudi Linggotu mengatakan, bantuan tersebut dari keluarga besar sekretariat DPRD Kotamobagu untuk korban bencana.

“Iya bantuan itu dikumpul di kantor melalui koordinator ibu Nining Mongilong. Setelah semuanya terkumpul baru diserahkan ke BPBD Kotamobagu untuk disalurkan,” kata Yudi.

Bantuan ini terdiri dari satu karung beras, 3 dus air mineral, 2 kantong perlengkapan mandi dan 3 kantong pakaian layak pakai. “Bantuan kami serahkan lewat BPBD Kotamobagu. Kemungkinan tujuannya untuk korban banjir Manado,” tambahnya. (*/guf)