Pjs Gubernur Cek Kesiapan RSUD Kotamobagu sebagai Rujukan Covid-19

Penulis

-

Kamis, 26 November 2020

ZONA KOTAMOBAGU – Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Dr Agus Fatoni, bersama forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompida) Provinsi, melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kotamobagu, Rabu (25/11) kemarin.

Fatoni mengatakan, kunjungan tersebut untuk mengecek langsung kesiapan RSUD Kotamobagu sebagai rumah sakit rujukan Covid-19.

“Jadi ada beberapa yang kita cek, baik dari sisi tempat tidurnya, dari sisi tenaga medisnya, dari sisi kesiapan yang lain, kita lakukan pengecekan untuk bisa memastikan bahwa penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin, dan itu tugas pemerintah,” ujarnya.

Menurutnya, tugas pemerintah itu ada tiga, yaitu melakukan Test, melakukan tracking, dan treatment. “Tiga T. Test dilakukan sebanyak-banyaknya, kemudian tracing dilakukan dengan orang-orang yang kontak erat, dan treatment penanganan terhadap orang-orang yang terkonfirmasi positif Covid-19,” ungkapnya.

Ia berharap, agar masyarakat tetap disiplin dengan protokol kesehatan. “Yaitu, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta menghindari kerumunan,” imbaunya.

Dalam kunjungan itu, Pjs Gubernur bersama unsur forkopimda Sulut didampingi Sekertaris Kota (Sekkot) Kotamobagu, Sande Dodo bersama sejumlah pimpinan OPD Pemkot Kotamobagu. (guf)

Awal Desember CPNS 2019 Mulai Magang

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 25 November 2020

ZONA KOTAMOBAGU — Mulai awal Desember 2020, 232 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kota Kotamobagu formasi tahun 2019 akan dikumpul Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu.

“Kita akan kumpulkan seluruh CPNS formasi 2019. Rencananya tanggal 2 Desember,” kata Kepala BKPP Kotamobagu, Sarida Mokoginta.

Menurutnya, seluruh CPNS formasi 2019 tersebut akan diberikan pembinaan sekaligus diberi arahan terkait tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing formasi yang diikuti oleh seluruh CPNS.

“Mereka kita akan arahkan langsung ke instansi masing-masing sesuai dengan formasi yang mereka pilih. Mereka akan mulai magang di instansi tersebut,” pungkas Sarida. (guf)

Sekda Buka Pelatihan DEA untuk Pelaku UMKM

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 25 November 2020

ZONA KOTAMOBAGU– Mewakili Wali Kota Tatong Bara, Sekretaris Daerah (Sekda) Sande Dodo, membuka kegiatan Pelatihan Digital Entrepreneurship Academy (DEA), yang diikuti puluhan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bertempat di Hotel Sutanraja, Rabu (25/11).

Sekda dalam sambutannya menyampaikan, Pemerintah Kotamobagu menyambut baik kegiatan pelatihan DEA yang diselenggarakan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi Informatika Manado, sebagai upaya dalam meningkatkan daya saing pelaku UMKM dalam menghadapi era digitalisasi dan revolusi industri.

“Pelaku UMKM sangat penting karena merupakan salah satu usaha dalam pertumbuhan ekonomi termasuk dalam menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi menjadi sangat penting dalam dunia usia, termasuk bagi pelaku UMKM. “Karena salah satu penyebab salah satu masih rendahnya pendapatan UMKM juga disebakan karena masih rendahnya pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi,” ujar Sekda. (guf)

DPRD Bolmong Gelar Paripurna Penandatanganan Kesepakatan Bersama KUA-PPAS APBD 2021

Penulis

Bagas Triangga

-

Rabu, 25 November 2020

ZONA BOLMONG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar rapat paripurna bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, dalam rangka penandatanganan kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bolmong Tahun Anggaran (TA) 2021.

Kegiatan itu berslangsung, Selasa (24/11). Diketahui, sebelum rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama KUA PPAS APBD tahun 2021, Badan Anggaran DPRD dan tim anggaran Pemkab Bolmong, melaksanakan rapat bersama membahas asumsi KUA PPAS APBD tahun 2021.

Rapat sebelum paripurna berlangsung, diikuti Ketua Tim anggaran Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong Tahlis Gallang, Asisten 3 Ashari Sugeha, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong Rio Lombone, Kabag Hukum Tri Akun, dan Banggar DPRD Bolmong sendiri langsung dipimpin oleh Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, anggota Supandri Damogalad, Marthen Tangkere, Febrianto Tangahu, Sukadi, Wolter Barakati, Sutarsi Mokodompit, Toni Tumbelaka, dan Cindra Opod.

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, kembali membuka skor rapat sidang yang sebelumnya sudah pernah dibahas. Di skor sebelumnya karena Dipa APBD Bolmong tahun 2021 belum diketahui berapa DAK dan DAU -Nya.

Untuk itu kata Welty, skorsing rapat kembali dicabut. Dalam kesempatan tersebut, memberikan waktu kepada seluruh anggota Banggar DPRD, untuk menyampaikan pendapat sebelum tim anggaran Pemkab Bolmong, mempersentasekan postur KUA PPAS APBD tahun anggaran 2021.

Salah satunya, Muhammad Syafrudin Mokoagow, kembali mempertanyakan royalti PT JRBM Bakan kepada daerah. Ini langsung ditanggapi oleh Sekda Bolmong Tahlis Gallang, mengatakan untuk royalti PT JRBM saat ini pembicaraan kedua pimpinan daerah Bolsel dan Bolmong telah menemui kesepakatan. “Alhamdulillah, tahun depan royalti PT JRBM tersebut tahun depan masuk ke kas daerah oleh Kementerian Keuangan pusat,” kata Tahlis.

Diperkirakan asumsi royalti nya sekitar Rp 96 Milyar, yang kemungkinan akan dimasukan dalam APBD perubahan tahun 2021. “Awal tahun depan royaltinya bisa diketahui berapa nominalnya, angka tadi hanya bersifat asumsi saja dan perkiraan, jadi kedua daerah sudah ada titik temu,” ungkap Tahlis.

Ketua DPRD Bolmong Welty Komaling, mengungkapkan untuk rapat paripurna KUA PPAS APBD tahun 2021, harus digelar malam ini. Sebab batas untuk dibahas Provinsi, hanya sampai tanggal 15 Desember depan.

Usai rapat pembahasan itu, Rapat Paripurna KUA PPAS APBD tahun 2021 langsung digelar. Menurut Welty, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD dan daftar hadir anggota DPRD Bolmong saat ini. “Maka rapat paripurna ini manjadi korum dan sah secara aturan untuk dilanjutkan,” ucap Welty Komaling.

Di menambahkan, pembahasan KUA-PPAS APBD Bolmong TA 2021 telah selesai di bahas oleh Bagian Anggaran (Banggar) DPRD Bolmong dan pihak Eksekutif dalam hal ini Pemkab Bolmong. “Sehingga dilaksanakannya rapat paripurna penandatanganan kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD TA 2021 atara pihak DPRD dan pihak Pemkab Bolmong saat ini,” beber Welty.

Rapat paripurna dilanjutkan dengan mendengarkan Nota kesepakatan bersama KUA-PPAS APBD Bolmong TA 2021 yang dibacakan langsung oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Yahya Fasa sebelum kemudian pada penandatanganan kesepakatan bersama oleh Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dan Ketua DPRD Welty Komaling.

Usai penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, Bupati Bolmong Yasti Soepredjo Mokoagow dalam sambutannya mengucapkan terimakasih kepada Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh Anggota DPRD Bolmong yang sudah berkenan menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS APBD Bolmong TA (2021). “KUA-PPAS APBD Bolmong TA 2021 merupakan satu rujukan dalam roda pemerintahan untuk melanjutkan program pembangunan di Daerah Kabupaten Bolmong sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bolmong,” ujar Bupati.

Bupati juga memberikan apresiasi serta ucapan terimakasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Bolmong yang sudah menyelesaikan penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS APBD Bolmong TA 2021 bersama tim Banggar DPRD Bolmong. “Meski masi dalam situasi pandemi Covid-19, namun TAPD dan Banggar DPRD Bolmong tetap semangat menyelesaikan penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS APBD Bolmong TA 2021. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih serta mengingatkan untuk selalu menerapkan 3M, memakai Masker, Mencuci tangan dan Menjaga jarak, dengan harapan semoga Covid-19 ini cepat berakhir,” harapnya. (Advertorial)

SSM-OPPO Harapan Masyarakat untuk Wujudkan Perubahan dan Kemajuan Boltim

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 24 November 2020

Sam Sachrul Mamonto dan Oskar Manoppo (SSM-OPPO)

ZONA BOLTIM – Sejak menjadi daerah otonom pada tahun 2008, pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) belum sepenuhnya merata dirasakan masyarakat. Bukan itu saja, di beberapa sektor, Boltim masih jauh tertinggal dari daerah lain di Sulawesi Utara (Sulut).

Boltim butuh pemimpin yang punya visi dan misi serta komitmen kuat untuk memajukan daerah. Baik dari sumber daya manusia, infrastruktur, serta tak kalah penting pelayanan kepada masyarakatnya.

Calon Bupati dan Wakil Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto-Oskar Manoppo (SSM-OPPO) dinilai sebagai pemimpin yang bisa mewujudkan perubahan dan kemajuan itu.

Keinginan masyarakat Boltim agar SSM-OPPO memimpin lima tahun ke depan makin terlihat. Dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 tersebut makin besar.

Fakta itu bisa dilihat pula setiap kegiatan kampanye atau sekadar silaturahmi dari SSM-OPPO di semua wilayah. Ribuan orang selalu tumpah ruah di jalanan untuk sekadar menyambut calon pemimpin mereka itu.

“SSM-OPPO sudah harga mati. Dua-dua punya kemampuan, pengalaman dan dekat dengan masyarakat. 9 Desember 2020 saya dan keluarga akan mencoblos SSM-OPPO,” ungkap Sudi Mamonto, warga Kecamatan Modayag Barat, Selasa (24/11).

Hamdan, warga Kecamatan Nuangan, juga menyebut SSM-OPPO figur yang layak diberikan amanah memimpin Boltim. “Mungkin nanti SSM-OPPO baru Boltim ini maju,” ucapnya.

Senada dikatakan Donny, warga Kecamatan Kotabunan. “Kami yakini Boltim akan maju kalau pemimpinnnya seperti Pak Sachrul dan Pak Oskar. Karena itu sudah bulat, SSM-OPPO. Dan kami secara sukarela terus turun sosialisasikan SSM-OPPO kepada masyarakat lainnya,” katanya.

Sementara itu, setiap kampanye atau silaturahmi, pasangan calon SSM-OPPO selalu mengungkapkan bahwa jika terpilih memimpin Boltim, mereka akan menghadirkan kepemimpinan yang betul-betul sesuai harapan masyarakat. “Pemerataan pelayanan dan pembangunan akan kami lakukan, itu komitmen kami,” ujar SSM-OPPO baru-baru ini. (*/guf)

Timsel Pemda Bolmut, Lelang Delapan Kursi Pejabat Eselon IIB

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 24 November 2020

ZONA BOLMUT — Siap-siap bagi para calon pejabat mumpuni eselon II dan III, di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov), Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya, saat ini tim panitia seleksi (Timsel) Pemkab Bolmut, telah mengumumkan seleksi terbuka pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIB) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong Utara (Bolmut).

Kepada para awak media, ketua Timsel Pemkab Bolmut, Dr Drs Hi Asripan Nani MSi mengatakan, untuk pengisian jabatan ini sedikitnya ada delapan kursi jabatan eselon IIB lingkup Pemkab Bolmut. “Pengisian kursi jabatan ini wajib dilaksanakan dengan sistem lelang, karena sudah menjadi ketentuan undang-undang tentang pemerintahan,” kata Asripan.

Lebih lanjut Asripan mengatakan, kedelapan kursi jabatan ini, masing-masing, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pariwisata serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah. “Maksimal dari masing-masing jabatan yang akan dilelang ini wajib di isi oleh tiga orang peserta, dan lebih jelasnya para peserta bisa melihat persyaratannya pada papan pengumuman seleksi JPT di Kantor BKPP Bolmut,” terangnya.

Sementara itu, sejumlah pemerhati Bolmut, berharap pengisian jabatan ini harus benar-benar dilaksanakan dengan selektif, sehingga dengan begitu penjaringan JPT eselon IIB di lingkungan Pemkab Bolmut, dapat menghasilkan para pejabat yang mumpuni sesuai basic ilmu bidang masing-masing. “Tak ada kata lain, harus selektif untuk kemaslahatan masyarakat Bolmut,” pungkas Cristopel Popo Buhang, salah satu tokoh pemerhati Bolmut. (Rendi)

KPU Boltim Siap Gelar Tahapan Debat Publik Terakhir

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 24 November 2020

ZONA BOLTIM — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) siap menggelar tahapan Debat Publik terakhir, Rabu (25/11/2020), pukul 20.00 – 22.00 WITA.

Ketua KPU Boltim Jamal Rahman mengatakan, debat publik malam ini akan diikuti tiga Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Boltim.

“Para paslon malam ini akan memaparkan program mereka seputar tema Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif NKRI,” kata Jamal didampingi Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Parmas dan SDM KPU Boltim Terry Suoth.

Sementara itu, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Parmas dan SDM KPU Boltim Terry Suoth juga mengajak warga menyimak setiap segmen debat lewat siaran TV dan streaming media sosial.

”Debat publik terakhir ini akan disiarkan langsung TVRI, serta masyarakat bisa disaksikan lewat streaming Facebook KPU Boltim,” terang Suoth.

Debat publik terakhir ini dipastikan akan diikuti oleh pasangan nomor urut 1 Amalia Ramadhan Landjar-Uyun Kunaefi Pangalima, nomor urut 2 Sam Sachrul Mamonto-Oskar Manoppo, dan nomor urut 3 Suhendro Boroma-Rusdi Gumalangit. (rpm)

Jual Keripik Pisang, Winarsy Raup Puluhan Juta Perbulan

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 24 November 2020

ZONA EKONOMI – Winarsy Undo SE, warga Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Selatan, membuka peluang usaha dengan berjualan kripik pisang.

Winarsy menceritakan dirinya berjualan sekitar tahun 2015, hingga kini mampu memperoleh omzet sampai dengan puluhan juta setiap bulan. “Untuk pertama kali saya berjualan itu sekitaran tahun 2015, itu pun hanya karena stok pisang goroho yang saya miliki ada banyak dan tidak tahu mau dibuat apa,” ujarnya.

Ia menuturkan, awalnya ibu dua anak ini mencoba menyulap pisang tersebut menjadi sebuah keripik pisang goroho dengan bungkusan kecil yang Ia jual dengan harga seribuan. “Awalnya saya hanya menjual keripik dengan bungkusan kecil, tapi dengan bertambahnya permintaan pelanggan, saya pun membuat bungkusan besar dengan bermacam-macam harga dan rasa,” ungkapnya.

Keripik pisang goroho kreasinya sekarang ini sudah banyak varian rasa, ada rasa garam (original), rasa masako, royko yang dijual dengan harga Rp20 ribu setiap toples. Ada juga yang pakai gula merah, dabu-dabu kepala ikan, dan rasa balado dijual dengan harga Rp30 ribu pertoples. “Dalam sehari itu, saya bisa mendapatkan omset sampai dengan Rp700 ribu,” pungkasnya. (guf)

Rastono: Rekrutmen PPPK Solusi Atasi Kekurangan Guru

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 24 November 2020

ZONA KOTAMOBAGU — Kabar gembira bagi para tenaga pendidik yang masih berstatus Honorer. Pasalnya tahun 2021 mendatang Pemerintah akan membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus Guru sebanyak 1 juta orang.

Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kotamobagu, Rukmi Simbala melalui Sekretaris Dinas, Rastono Sumardi, usai mengikuti Webinar Kemendikbud yang dibuka Wakil Presiden RI, K.H Ma’ruf Amin dengan menghadirkan narasumber diataranya Menteri Pendidikan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri M. Tito Karnavian, MenpanRB Tjahjo Kumolo serta Kepala BKN Bima Haria Wibisana dan diikuti Pemerintah Daerah (Pemda) dan Asosiasi Profesi Guru se Indonesia, Senin (23/11) kemarin.

“Hasil pengumuman Kemendikbud melalui webinar hari ini, tahun 2021 akan dibuka Guru status PPPK sebanyak 1 juta orang dan yang bisa mengikuti seleksi PPPK ini yakni mereka para Guru Honorer yang terdaftar di Dapodik, Guru honorer K2, dan Guru lulusan PPG (tidak wajib honorer),” kata Rastono.

Diterangkannya, dalam webinar tersebut pemerintah daerah diminta mengusulkan kuota Guru PPPK sebanyak mungkin sesuai kebutuhan daerah. Dimana, untuk mempersiapan calon peserta dalam mengikuti seleksi, Kemendikbud menyiapkan modul materi seleksi agar para guru yang akan mengikuti seleksi benar benar siap dengan standar kompetensi yang ditetapkan.

“Mekanisme dalam seleksi nanti, setiap peserta yang belum lulus masih diberi kesempatan ikut seleksi ulang, karena setiap peserta seleksi diberikan kesempatan sebanyak 3 kali untuk membuktikan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan,” terangnya.

Bahkan lanjutnya, sesuai keterangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui webinar tersebut, untuk biaya seleksi sepenuhnya ditanggung Pemerintah Pusat. “Termasuk gaji Guru PPPK yang lulus, sehingga pemerintah daerah tidak perlu khawatir soal anggaran untuk PPPK tersebut, karena semua dialokasikan oleh pemerintah pusat,” imbuhnya.

Rastono menambahkan, selaku dinas terkait, pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) terkait formasi dan usulan Guru PPPK di Kota Kotamobagu.

Ia pun berharap, para guru agar mempersiapkan diri dengan menguasi kompetensi melalui materi- materi yang disiapkan Kemendikbud secara daring. “Semoga ini akan menjadi solusi dalam mengatasi kekurangan guru khususnya di Kota Kotamobagu, serta merupakan solusi bagi para guru honorer apa lagi yang usia mereka sudah tidak memungkinkan jadi PNS, agar statusnya dapat di akui sebagai ASN dengan status PPPK yang tentunya juga akan berdampak pada kesejahteraan para guru serta mutu layanan pendidikan lebih khusus di Kota Kotamobagu,” harapnya. (*/guf)

Pemkot Gelar FGD Revisi Perda RTRW

Penulis

Bagas Triangga

-

Selasa, 24 November 2020

ZONA KOTAMOBAGU– Pemkot Kotamobagu menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) III dan Pembahasan Laporan Akhir, revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kotamobagu 2014-2034, Selasa (24/11).

Kegiatan yang dilaksanakan di aula rumah dinas Wali Kota, dibuka langsung oleh Wali Kota Tatong Bara, dan turut dihadiri Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, unsur Forkopimda, para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan serta perwakilan dari sejumlah OPD, Camat, Lurah serta Kepala Desa se-Kotamobagu.

Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan, rencana tata ruang wilayah Kotamobagu tahun 2014-2034 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi eksisting yang ada saat ini, selanjutnya sinergitas terhadap pelaksanaan kebijakan pemanfaatan ruang lintas sektoral melalui pelaksanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dalam RTRW nasional provinsi dan kabupaten kota.

“Dalam kegiatan ini telah kita ketahui bersama bahwa untuk menjamin ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman nyaman produktif dan berkelanjutan sebagaimana yang menjadi amanah dari undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang,” ujar wali kota.

Diterangkannya, pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang diberikan wewenang. “Salah satunya penataan ruang wilayah kota melalui perencanaan dan untuk pelaksanaan wewenang yang dimaksud pemerintah daerah wajib menyusun rencana umum rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang. Dimana pemerintah daerah Kotamobagu sendiri juga telah menyusun rencana umum tata ruang wilayah melalui peraturan daerah dan Nomor 8 Tahun 2014 tentang RT RW Kotamobagu 2014 tentang RT RW Kotamobagu tahun 2014- sampai tahun 2034,” terangnya.

Meski demikian lanjutnya, rencana tata ruang wilayah tersebut dapat ditinjau kembali sebagaimana yang diamanatkan undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang khususnya pada pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang pada pasal 82 serta berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang RI.

“Sehingga diharapkan, pelaksanaan FGD tentang laporan akhir revisi peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kotamobagu tahun 2014 sampai 2034 akan dapat terwujud perencanaan ruang yang sesuai dengan dengan kebutuhan pengembangan wilayah kota Kotamobagu sebagai Kota jasa dan Perdagangan berbasis kebudayaan lokal,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut, tetap dilaksanakan dengan menjalankan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19. Dimana para peserta diwajibkan mencuci tangan, memakai masker sebelum masuk area kegiatan, pun halnya dengan tempat duduk diatur dengan jarak 1 meter antar peserta. (*/guf)