Senin, 11 Mei 2026
Beranda blog Halaman 478

6.954 Pelajar Terima 10 miliar

Penulis
Tim Redaksi
-
Wali Kota, Tatong Bara, saat menyalurkan bantuan anak asuh daerah secara simbolis kepada perwakilan penerima, Sabtu (911).

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menaruh perhatian serius terhadap dunia pendidikan di Kota Kotamobagu. Selain menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai, Pemkot juga dalam tiga tahun terakhir selalu mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk bantuan program anak asuh daerah. Bantuan tersebut menyasar ribuan siswa mulai dari tingkat SD, SMA dan SMA hingga mahasiswa yang ada di tiap desa dan kelurahan.

Pada Tahun 2017 atau di tahun pertama memulai program itu, anggaran sebesar Rp5.481.950.000 dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk 3.750 penerima bantuan anak asuh daerah. Tahun berikutnya atau pada 2018 lalu, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp10.543.600.000, dengan jumlah penerima bantuan sebanyak 6.732. Untuk tahun ini (2019), anggaran untuk bantuan anak asuh sebesar Rp10.000.000.000, dengan jumlah penerima 6.954.

Menurut Wali Kota, Tatong Bara, pemberian bantuan anak asuh itu merupakan bagian dari upaya Pemkot dalam memajukan dunia pendidikan khususnya di Kota Kotamobagu. “Ini (bantuan anak asuh) merupakan salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kota Kotamobagu terhadap para siswa maupun mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan baik di tingkat SD, SMP, SMA hingga kuliah,” kata wali kota, usai menyerahkan secara simbolis bantuan ana asuh Tahun 2019 disela peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, di Lapangan Aruman Kelurahan Motoboi Kecil, Sabtu (9/10).

Wali kota berharap, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik dan sesuai peruntukkannya. “Harapan kita (Pemkot), bantuan ini dapat membantu sekaligus menjadi pemicu dan pemacu semangat dalam meraih prestasi,” harap wali kota.

6.954 penerima bantuan anak asuh tahun ini terdiri dari; 3.131 siswa SD, 1.913 SMP, 1.480 SMA dan 430 mahasiswa. Bantuan yang diterima bervariasi, karena disesuaikan dengan tingkat pendidikan masing-masing. (gjm)

Wacana Penghapusan Jabatan Eselon III dan IV, Wali Kota: Sami’na Wa Atho’na

Penulis
Tim Redaksi
-
Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Wacana pemerintah pusat merampingkan struktur birokrasi, siap ditindaklanjuti Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu. Hal ini disampaikan Wali Kota, Tatong Bara.

Menurutnya, rencana perampingan birokrasi itu akan berkonsekuensi pada penghapusan jabatan eselon III dan IV di pemerintahan daerah, termasuk di lingkungan Pemkot Kotamobagu. Namun demikian, wali kota mengaku siap menindaklanjutinya jika itu akan diberlakukan.

“Kalau ketentuan ini harus diterapkan, kami sami’na wa atho’na (kami mendengar dan kami taat). Siap ditindaklanjuti walaupun banyak konsekuensinya,” kata wali kota.

Jika jabatan eselon III dan IV dihapus, wali kota mengungkapkan akan membuka ruang untuk jabatan fungsional. Hal itu katanya akan menuntut setiap pegawai untuk terus menambah wawasan, pengetahuan dan terus meng-upgrade kemampuannya. “Sampai saat ini belum ada pertemuan dengan pemerintah pusat. Biasanya sebelum diberlakukan terlebih dahulu ada rapat koordinasi dengan kementrian,” ungkap wali kota.

Salah satu pejabat eselon III di lingkungan Pemkot Kotamobagu, mengaku siap menerima konsekuensi jika kebijakan itu diberlakukan. “Kalau ketentuannya seperti itu, maka mau tidak mau harus ikut meskipun konsekuensinya adalah jabatan,” sebut salah satu pejabat eselon III yang meminta namanya tak disebutkan. (gjm)

Tekan Angka Putus Sekolah, Pemdes Bilalang I Fasilitasi Warganya Ikut PNF

Penulis
Tim Redaksi
-
Sejumlah warga Desa Bilalang I yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (PNF) yang difasilitasi pemerintah desa.

ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Desa (Pemdes) Bilalang I, Kecamatan Kotamobagu Utara, berupaya menekan angka putus sekolah. Salah satu yang dilakukan adalah mengikutsertakan warganya yang putus sekolah pada program pendidikan non formal (PNF) setara Paket A, B dan C.

Sangadi Bilalang I, Badaria Mokoginta, mengatakan program tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), sekaligus memberi jaminan pendidikan bagi masyarakatnya.

“Program ini kita laksanakan tahun 2017 lalu. Siapapun dia, asalkan masyarakat Desa Bilalang I kita ikutkan program ini. Syaratnya hanya datang ke kantor desa dan mengajukan permohonan. Semua biaya ditanggung pemerintah desa,” katanya.

Program pendidikan non formal yang difasilitasi Pemdes Bilalang I itu sudah diikuti sekira 100 orang, baik itu Paket A, B dan C. “Kita harap setelah ini mereka bisa mendapatkan ijazah setara SD, SMP atau SMA,” ujarnya. (gjm)

Pelantikan Pejabat Tunggu Rekomendasi KASN

Penulis
Tim Redaksi
-
Foto bersama Tim Panitia Seleksi (Pansel) JPT Pratama usai pleno penetapan tiga besar hasil seleksi di Kantor BKN Regional XI, Manado, kemarin.

ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Seleksi (Pansel) sudah menggelar pleno tiga besar hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot). Nama-nama itu juga telah diumumkan dan disodorkan ke wali kota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun hingga kini, siapa nama dan kapan waktu pelantikan pejabat itu belum juga diketahui. Pasalnya, Pemkot masih menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Belum ada. Kita masih tunggu rekomendasi KASN dulu,” kata Anggota Tim Sekretariat Pansel, Dedy Afandi Iman.

Permohonan wali kota terkait rekomendasi tersebut sudah diajukan ke KASN. Selanjutnya, Pemkot tinggal menunggu persetujuan kemudian melaksanakan pelantikan. “Semua tahapan seleksi sudah selesai. Kalau sudah ada (rekomendasi), baru digelar pelantikan,” ujarnya.

Seleksi terbuka JPT Pratama yang baru saja dilaksanakan Pemkot itu adalah untuk mengisi kekosongan 10 formasi jabatan eselon II. Saat ini, jabatan-jabatan tersebut diisi sementara oleh pejabat dengan status Pelaksana Tugas (Plt). Ke-10 formasi jabatan itu adalah; Asisten Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan Pembangunan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Sekretaris Dewan (Sekwan). (gjm)

Baru Empat Parpol Ajukan Proposal Pencairan Banpol

Penulis
Tim Redaksi
-
Rincian dana Banpol yang akan diterima tiap Parpol peraih kursi di DPRD Kota Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Empat Partai Politik (Parpol) peraih kursi di DPRD Kota Kotamobagu, segera menerima dana Bantuan Politik (Banpol). Keempat Parpol tersebut adalah; PDI Perjuangan, PAN, Golkar dan Demokrat. Proposal usulan penggunaan Banpol yang menjadi syarat mutlak pencairannnya, sudah diajukan dan telah diterima Badan Kesbangpol.

“Proposal dari empat Parpol itu masih akan kita verifikasi, mulai dari SK pengurus partai dan sebagainya,” kata Kepala Kesbangpol, Irianto Mokoginta.

Bagi Parpol lainnya, diharapkan bisa segera mengajukan proposal permintaan Banpol tersebut, mengingat saat ini sudah menjelang akhir tahun. “Kami yakin semua akan mengajukan permintaan, dan sekarang sedang mempersiapkan proposalnya,” ujarnya.

Pencairan Banpol dilakukan dua tahap. Tahap I diterima delapan Parpol peraih kursi di DPRD Kotamobagu hasil Pemilu 2014, yakni; PAN, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PKS, Hanura, Gerindra dan Demokrat. Banpol yang akan diterima delapan Parpol itu sebesar Rp400.467.733. Sedangkan untuk tahap II akan diterima Parpol peraih kursi di DPRD Kotamobagu hasil Pemilu 2019, masing-masing; PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan PAN. 10 Parpol itu akan menerima Rp226.840.966. (gjm)

Out Class Day Hentak Kotamobagu

Penulis
Tim Redaksi
-
Wali Kota, Tatong Bara, saat membuka Out Class Day (OCD) di SMA Negeri I Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Out Class Day (OCD) menghentak di Kota Kotamobagu. Kegiatan itu dilaksanakan serentak Kamis (7/11), di tiap sekolah untuk semua jenjang pendidikan. Wali Kota, Tatong Bara, hadir sekaligus membuka kegiatan itu di SMA Negeri I, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan di SMA/SMP Katholik, dan Sekretaris Daerah Sande Dodo di MTs Negeri Kotamobagu.

Wali Kota, Tatong Bara, mengatakan OCD itu bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas serta mengenalkan lingkungan, termasuk permainan tradisional yang mulai tergerus oleh perkembangan jaman. “Diharapkan melalui OCD ini para siswa bisa berinteraksi dengan alam, karena lewat kegiatan seperti ini tentu bisa mengasah kepekaan terhadap lingkungan,” kata wali kota.

Lewat kegiatan itu, wali kota mengungkapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan yang pada akhirnya melahirkan ide cemerlang. “Kita kita semua terus belajar agar bisa menjadi unggul. Anak-anak senang, guru tenang dan orang tua bahagia,” ungkap wali kota.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Sitti Rafiqah Bora, mengatakan pelaksanaan OCD itu dilakukan serentak di Indonesia, dengan sasaran adalah peningkatan mutu pendidikan. “Alhamdulillah untuk Kota Kotamobagu mendapat dukungan penuh dari wali kota,” katanya. (gjm)

29 PNS Berjuang Demi Naik Pangkat

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana pembukaan ujian dinas kenaikan pangkat yang diselenggarakan BKPP.

ZONA KOTAMOBAGU – 29 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) mengikuti ujian dinas kenaikan pangkat tingkat I, tingkat II dan ujian dinas kenaikan pangkat penyesuaian ijazah. Ujian dinas itu diselenggarakan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selama dua hari, mulai Rabu (6/7) hingga Kamis (7/7). Ujian dinas tingkat I diikuti delapan orang, ujian dinas tingkat II 17 orang dan ujian dinas penyesuaian ijazah empat orang.

Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, mengungkapkan ujian dinas itu merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa pangkat merupakan salah satu cara untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian PNS kepada negara. “Kenaikan pangkat ini bukan hak pegawai, tapi penghargaan yang diberikan pejabat berwenang sesuai prestasi dan persyaratan,” ungkapnya.

Materi yang diberikan kepada peserta meliputi pengetahuan umum serta pendalaman soal tugas pokok dan fungsi (tupoksi) PNS itu sendiri. “Melalui ujian dinas ini, kita bisa melihat kemampuan mereka. Bagi yang lulus akan diusulkan kenaikan pangkat ke ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian),” tambahnya. (gjm)

Bappelitbangda Gelar Rapat Penyusunan Laporan SDGs

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana rapat penyusunanlaporan SDGs yang dilaksanakan di Aula Kantor Bappelitbangda.

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) menggelar rapat penyusunan Sustainable Development Goals (SDGs), Rabu (6/11).

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Ibnu Fahri Subhan, SDGs wajib dilaksanakan pemerintah kabupaten dan kota setiap tahun, dan selanjutnya dilaporkan ke pemerintah provinsi dan pusat sebagai dasar penyesuaian revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020.

“Sekarang ini ada nomenklatur baru dan rencananya Pemkot tahun 2020 akan merevisi RPJM untuk penyesuaian, makanya sekarang ini kami bersama SKPD menyusun kembali indikator SDGs, agar saat revisi RPJM indikator-indikator itulah yang akan menjadi dasar untuk penentuan indikator keberhasilan dari program kegiatan Pemkot Kotamobagu,” katanya.

Ia menjelaskan, ada sekitar 300 indikator yang harus disesuaikan dengan kondisi kabupaten kota masing-masing. Untuk Kota Kotamobagu, katanya ada lebih dari 200 indikator yang meliputi kemiskinan, pilar sosial seperti infrastruktur, perhubungan dan sebainya. “Pemenuhan semua indicator ini terus kita upayakan, agar bisa secepatnya dilaporkan ke provinsi. Waktunya sampai bulan Desember,” jelasnya. (gjm)

Jules Abraham Abast Gantikan Ibrahim Tompo Sebagai Kabid Humas Polda Sulut

Penulis
Tim Redaksi
-
Upacara Sertijab yang dilaksanakan di Mapolda Sulut.

ZONA HUKRIM – Jabatan Kabid Humas Polda Sulawesi Utara (Sulut) berpindah tangan. Pejabat sebelumnya, Kombes Pol Ibrahim Tompo SIK MSi, dimutasi sebagai Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan (Sulsel). Penggantinya adalah, Kombes Pol Jules Abraham Abast, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu berdasarkan Surat Telgram Kapolri Nomor: ST/2.852/X/Kep./2019 dan ST/2855/X/Kep./2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri.

Upacara serah terima jabatan digelar di Aula Catur Prasetya Polda Sulut, Rabu (6/11), dipimpin Wakapolda, Brigjen Pol Drs Alex Mandalika. “Mutasi personel merupakan hal yang biasa namun penting untuk tetap dilakukan, dikarenakan hal tersebut menunjukkan adanya dinamika organisasi dalam rangka penyegaran personel dan pengembangan organisasi,” ujar Wakapolda.

Hal tersebut katanya sebagai suatu konsekuensi dari tuntutan reformasi menuju Polri yang mandiri dan profesional. Proses pergantian pejabat di lingkungan Polri adalah sebagai bentuk penghargaan pimpinan Polri kepada personel Polri yang berprestasi dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas.

Pada kesempatan, Kapolda Sulut melalui Wakapolda juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kinerja, dedikasi dan pengabdian yang telah diberikan selama menjabat di Polda Sulut. Ia juga menyampaikan ucapan selamat atas promosi jabatan sekaligus kepercayaan yang telah diberikan oleh pimpinan Polri kepada Pejabat baru.

“Selamat datang di Bumi Nyiur Melambai, daerah yang indah dengan suasana kerukunan dan toleransi yang dijunjung tinggi oleh warganya. Silahkan saudara-saudara beradaptasi dengan situasi dan kondisi lingkungan dan masyarakat disini,” ujar Wakapolda.

Selain jabatan Kabid Humas Polda Sulut, jabatan Kapolres Minahasa Utara (Minut) juga berpindah tangan. Pejabat sebelumnya, AKBP Jefri Ronald Parulian Siagian SIK, dimutasi sebagai Kabagkerma Roops Polda Metro Jaya. Penggantinya adalah, AKBP Grace Krisna D Rahakbau SIK MSi, yang sebelumnya  menjabat sebagai Kabaggadik Pusdikmin Lemdiklat Polri.

Kombes Pol Ibrahim Tompo sendiri menjabat sebagai Kabid Humas di Polda Sulut selama kurang lebih 3 tahun sejak November 2016, sedangkan AKBP Jefri Siagian menjabat Kapolres Minut kurang lebih selama 9 bulan.

Upacara Sertijab tersebut dihadiri oleh para PJU Polda, para Kapolres/ta jajaran, Ibu-ibu Bhayangkari, para Pamen, Pama, Bintara dan PNS Polri. (hps/gjm)

Ikut Porprov, Perlengkapan Atlit Ditanggung Dispora

Penulis
Tim Redaksi
-
Tony Ponongoa

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) siap ambil bagian pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara (Sulut) yang akan dilaksanakan di Kota Bitung, Desember mendatang. Berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk soal perlengkapan atlit.

Informasi didapat dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kotamobagu, pengadaan perlengkapan pakaian olahraga untuk atlit yang akan berlaga di Porprov sudah mulai dilelang. Anggarannya sebesar Rp170.511.000 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

“Penganggarannya lewat APBD melalui Dispora. Itu untuk perlengkapan semua atlit,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Tony Ponongoa.

Pada Porprov tahun ini, Pemkot menyiapkan 147 atlit yang akan tampil pada 11 cabang olahraga (cabor). Para atlit yang disiapkan itu diyakini bisa memberi yang terbaik untuk Kota Kotamobagu pada ajang olahraga tingkat provinsi itu. (gjm)

1...477478479...698Halaman 478 dari 698
©