Hasil Operasi Zebra Samrat 2019, Penunggak Pajak Kendaraan Mendominasi

Penulis

Selasa, 5 November 2019

Giat operasi zebra samrat yang dilaksanakan Sat Lantas Polres Kotamobagu.

ZONA HUKRIM — Operasi Zebra Samrat 2019 yang digelar Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kotamobagu bekerjasama dengan sejumlah instansi terkait, berakhir Selasa (5/11).

Menurut Kanit Dikyasa Satlantas Polres Kotamobagu, Ipda Agus Julianto, selama operasi pihaknya menemukan banyak pengendara yang melanggar, mulai dari keterlambatan pajak kendaraan hingga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah habis masa berlaku.

“Paling mendominasi adalah keterlambatan pajak kendaraan. Kemudian banyak juga pengendara sepeda motor yang tak menggunakan helm, serta menggunakan knalpot bising,” ujarnya.

Para pelanggar lalu lintas katanya diberi sanksi tilang. Khusus bagi kalangan pelajar, masih diberi pembinaan dan peringatan soal larangan berkendara bagi anak di bawah umur.

“Para pelajar kita imbau tidak membawa kendaraan pada saat berangkat ke sekolah. Banyak yang kita dapati anak sekolah berkendara tanpa menggunakan helm dan membonceng lebih dari dua orang. Kita harap ini jadi perhatian,” ujarnya.

Usai operasi zebra, ia mengaku pihaknya tetap menggiatkan operasi rutin. Hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan berkendara. “Imbauan kami ke masyarakat agar sebelum berkendara dapat memperhatikan surat-surat kendaraan, membawa SIM, dan menataati rambu-rambu lalu lintas,” imbaunya. (gjm)

Dinas Kominfo Minut Belajar di Kotamobagu

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 5 November 2019

Kepala dan Staf Bidang Dinas Kominfo Kominfo Kotamobagu, saat menerima kunjungan kerja dari Dinas Kominfo Kabupaten Minahasa Utara.

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Minahasa Utara (Minut) datang mencari tahu teknis pengelolaan anggaran kerja sama dengan media yang diterapkan Dinas Kominfo Kotamobagu. Kedatangan mereka diterima Kepala dan Staf Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP), Selasa (5/11).

“Di Minut kerja sama media masih di Bagian Humas, dan rencananya tahun depan akan dipindahkan ke Dinas Kominfo. Untuk itu kita ke sini, karena Dinas Kominfo Kotamobagu sudah lebih dulu. Kita mencari tahu sistem manajemen dan pengelolaan kerjasamanya seperti apa, termasuk juga soal MoU dengan media,” kata Sekretaris Dinas Kominfo Minut, Edwin Ombu.

Selain di Dinas Kominfo, ia mengaku juga mencari referensi di daerah lain, seperti Kabupaten Bolmong dan Kabupaten Sangihe. “Khusus di Kota Kotamobagu ini, selain kerja sama media, kita akan juga akan berkunjung kembali ke sini soal program lain, seperti data center,” sebutnya.

Kepala Bidang SIKP Dinas Kominfo Kotamobagu, Fahri Damopolii, mengaku pihaknya terbuka dengan daerah lain yang ingin sharing informasi soal pengelolaan kerja sama media maupun program lain yang dilaksanakan. “Sudah ada 12 daerah yang datang berkunjung ke sini untuk mengambil perbandingan soal kerja sama dengan media,” ujarnya. (gjm)

Kesbangpol Minta Parpol Segera Ajukan Proposal Pencairan Banpol

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 5 November 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masih menunggu pengajuan proposal pencairan dana Bantuan Politik (Banpol) dari Partai Politik (Parpol) peraih kursi di DPRD Kotamobagu.

Menurut Sekretaris Kesbangpol, Hendra Makalalag, proposal tersebut menjadi salah salah satu syarat pencairan Banpol. “Sampai hari ini belum ada yang memasukan proposal. Kita harap bisa secepatnya dimasukkan, karena prosesnya membutuhkan waktu,” kata Hendra, Selasa (5/11).

Ia berharap, semua Parpol peraih kursi di DPRD Kotamobagu baik itu hasil Pemilu 2014 maupun 2019 bisa menerima Banpol tahun ini. “Mengingat sekarang sudah menjelang akhir tahun, maka kami harapkan semua partai politik dapat bekerja sama dengan segera mengajukan permintaan pencairan,” harap Hendra.

Dana Banpol yang akan diterima tiap Parpol bervariasi, karena disesuaikan total perolehan suara yang dikalikan Rp9.700 per suara. “Pencairannya dua tahap. Tahap pertama diterima parpol hasil pemilu 2014, kemudian untuk tahap dua diterima sepuluh parpol hasil pemilu 2019,” jelas Hendra.

Parpol yang akan menerima Banpol tahap I adalah hasil Pemilu 2014. Parpol-parpol tersebut adalah; PAN, Golkar, PDI Perjuangan, PKB, PKS, Hanura, Gerindra dan Demokrat. Banpol yang akan diterima delapan Parpol itu sebesar Rp400.467.733. Sedangkan untuk tahap II akan diterima; PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Hanura, PKB, Demokrat, Gerindra, PKS, PPP dan PAN. 10 Parpol itu akan menerima Rp226.840.966. (gjm)

Respon Keluhan Masyarakat, DPRD Hearing Panitia Pilsang

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 5 November 2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menggelar hearing terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Sangadi (Pilsang) di sejumlah desa. Pihak-pihak terkait seperti unsur pemerintah dan panitia Pilsang tingkat kabupaten dan desa dipanggil untuk didengat pendapat mengenai berbagai persoalan yang disampaikan dan diterima DPRD.

Hearing itu dilaksanakan Selasa (5/11), dipimpin Ketua Komisi I Marthen Tangkere didampingi Ketua DPRD Welty Komaling, Wakil Ketua Sukron Mamonto dan sejumlah anggota Komisi I. Pada hearing itu juga dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan, Kepala Kesbangpol, Kepala Dinas PMD serta Panitia Pilsang tingkat desa.

Ketua DPRD, Welty Komaling, mengatakan hearing tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari laporan yang diterima pihaknya dari empat desa. “Awalnya kami menerima laporan terkait pelaksanaan Pilsang yang ada di empat desa, sehingga itu pihak-pihak terkait kita panggil hari ini dan dicarikan solusi atas persoalan yang dilaporkan,” kata Welty.

Saat hearing, sejumlah anggota DPRD mempertanyakan pelaksanaan semua tahapan Pilsang di tingkat desa. “Kami meminta Panitia Pislang tingkat Kabupaten memberikan penjelasan terkait tahapan dan proses penilaian Calon Sangadi. Sehingga kami tau ukuran meloloskan seseorang dalam Calon Sangadi itu seperti apa,” ujar Masri Dg Masenge, personil Komisi I. (advertorial)

2020, Perusahaan Harus Bayar Gaji Karyawan 3,3 juta

Penulis

Tim Redaksi

Selasa, 5 November 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Semua perusahaan yang beroperasi di wilayah Sulawesi Utara tak terkecuali di Kota Kotamobagu, wajib membayar gaji karyawannya sebesar Rp3.310.723 mulai tahun depan. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 408 tahun 2019 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2020.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), Sarida Mokoginta, mengaku pihaknya siap menindaklanjuti Pergub tentang UMP tersebut. “Sebagai instansi terkait tentunya siap mendukung keputusan gubernur itu. Kepala Bidang Tenaga Kerja sudah ditugaskan untuk berkoordinasi dengan provinsi,” katanya.

Untuk tindaklanjutnya, ia mengungkapkan masih menunggu hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov). “Jika sudah ada surat keputusan gubernur, maka akan kita tindaklanjuti di daerah,” ujarnya.

Ada 315 perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Kotamobagu dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.175 orang. Perusahaan-perusahaan itu terdiri dari 238 perusahaan kecil, 28 perusahaan sedang dan 4 perusahaan besar. (gjm)

Batasi Pengisian Premium, SPBU Moyag tak Layani Tanki Rakitan

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 November 2019

ZONA KOTAMOBAGU — Pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Moyag mulai menerapkan aturan tegas dalam pelayanan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Pengendara yang hendak mengisi salah satu jenis BBM bersubsidi itu hanya diberi jatah paling banyak 50 liter untuk roda empat, dan 25 liter untuk roda dua.

“Kita sudah tetapkan aturan. Tidak boleh ada pengisian premium dalam jumlah banyak. Untuk roda empat dan roda dua kita batasi,” kata salah satu pengawas SPBU Moyag, Michael Potabuga.

Selain membatasi pengisiannya, ia mengungkapkan para operator juga sudah diingatkan untuk tidak melayani kendaraan baik roda empat maupun roda dua yang tankinya sudah dimodifikasi alias rakitan. “Kalau ada operator yang melanggar, maka siap-siap gajinya dipotong 500 ribu bila kedapatan melayani tanki rakitan kendaraan roda empat, dan 200 ribu untuk rod dua. Aturan ini kita keluarkan agar tidak ada permainan antara operator dan konsumen,” tegasnya.

Dengan penegasan itu, ia menyebut tidak ada lagi pengendara yang datang ke SPBU dengan kendaraan yang tankinya sudah dimodifikasi. “Alhamdulillah, dengan adanya aturan ini pengisian premium sudah tidak ada masalah lagi,” sebutnya. (gjm)

Wawali Ingatkan Siswa Hindari Kegiatan Negatif

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 November 2019

Rangkaian kegiatan pelantikan pengurus PIK-R sekaligus pencanangan SMK Cokroaminoto Kotamobagu sebagai Sekolah Siaga Kependudukan.

ZONA, KOTAMOBAGU – Wakil Wali Kota (Wawali), Nayodo Koerniawan, menghadiri pelantikan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) sekaligus pencanangan SMK Cokroaminoto Kotamobagu sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Senin (4/11).

Pada kegiatan itu, Wawali mengingatkan para siswa untuk menjauhi kegiatan-kegiatan negatif. “Kehadiran PIK-R di sekolah akan sangat membantu para siswa dari pengaruh hal-hal negative, sekaligus membiasakan pada kegiatan bersifat positif dan bermanfaat bagi lingkungan sekolah dan juga masyarakat,” kata Wawali.

Kehadiran PIK-R itu juga katanya akan sangat membantu pemerintah terutama dalam mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berguna untuk nusa dan bangsa. “Kita harap dengan kehadiran PIK-R ini dapat mendorong para siswa untuk terbiasa dengan kegiatan-kegiatan positif. Sehingga harapan pemerintah untuk bisa melahirkan generasi muda yang cerdas bisa diwujudnyatakan,” tambahnya. (gjm)

147 Atlit Disiapkan Tarung di Porprov

Penulis

Tim Redaksi

Senin, 4 November 2019

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menyiapkan 147 atlit untuk diikutsertakan pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sulawesi Utara (Sulut), di Kota Bitung, Desember mendatang.

Menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Tony Ponongoa, ada 11 cabang olahraga (cabor) yang akan diikuti para pelaksanaan Porprov tahun ini. Ke-11 cabor tersebut terdiri dari sepak bola, karate, silat, taekwondo, kick boxing, catur, selam, renang, atletik, bulutangkis dan billiard. “Cabang olahraga yang akan diikuti itu sudah didaftarkan. Beberapa hari lalu ada kunjungan dari Ketua KONI Provinsi terkait konfirmasi pengisian format atlet dan official,” kata Tony.

Ia mengungkapkan, semua cabor yang diikuti tersebut berpotensi menyumbangkan medali untuk Kota Kotamobagu. “Cabang olahraga yang diikuti adalah yang terdaftar di KONI. Kemudian kepengurusannya aktif, dan tentu berpeluang mendapatkan medali,” ungkpanya. (gjm)

Ini Nama-nama Ketum PSSI Sejak Berdiri Tahun 1930

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 2 November 2019

ZONA BOLA – Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI 2019 sudah dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (2/11). Mochamad Iriawan terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) PSSI periode 2019-2023 melalui KLB yang dibuka Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali tersebut. Berdiri sejak Tahun 1930, PSSI hingga saat ini sudah dipimpin 17 Ketum berbeda.

Berikut Daftar Nama dan Periode Ketua Umum PSSI:

Soeratin Sosrosoegondo (1930-1940)
Artono Martosoewignyo (1941-1949)
Maladi (1950-1959)
Abdul Wahab Djojohadikoesoemo (1960-1964)
Maulwi Saelan (1964-1967)
Kosasih Poerwanegara (1967-1974)
Bardosono (1975-1977)
Ali Sadikin (1977-1981)
Sjarnoebi Said (1982-1983)
Kardono (1983-1991)
Azwar Anas (1991-1999)
Agum Gumelar (1999-2003)
Nurdin Halid (2003-2011)
Djohar Arifin Husin (2011-2015)
La Nyalla Mattalitti (2015-2016)
Edy Rahmayadi (2016-2018)
Mochamad Iriawan alias Iwan Bule (2019-sekarang)

Begini Perjalanan Karir Mochamad Iriawan Sebelum jadi Ketum PSSI

Penulis

Tim Redaksi

Sabtu, 2 November 2019

ZONA BOLA – Komjen. Pol. Mochamad Iriawan resmi menjabat sebagai Ketua Umum PSSI baru edisi 2019-2023. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu menang mutlak dengan jumlah 82 suara dari jumlah 85 voters.

Nama Iwan Bule di dunia sepak bola Indonesia sebenarnya sudah tak asing. Melalui program Vamos Indonesia pada 2018, Iwan Bule memberangkatkan 10 anak Indonesia untuk menimba ilmu ke Spanyol.

Sejak saat itu, ketertarikan Iwan Bule terhadap sepak bola Indonesia makin berkembang. Hal itulah yang membuat pria dengan pangkat bintang tiga di pundak itu maju dalam pencalonan Ketua Umum PSSI.

Jauh sebelum itu, nama Iwan Bule sebenarnya sudah lebih dulu dikenal sebagai seorang anggota Kepolisian. Iwan Bule merupakan lulusan Akademi Kepolisian pada 1984. Empat tahun kemudian, Iwan Bule menjabat posisi prestisius, yakni sebagai Kapolsek Sanur, Denpasar. Kariernya melonjak setelah lulus dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1993.

Pada 1995, Iwan Bule bertugas di Jakarta dengan menjabat sebagai Kapolsek Metro Sawah Besar. Kemudian pada 2001, pria yang kini berusia 57 tahun itu meraih jabatan Kapolres Slawi. Karier Iwan Bule kemudian makin melonjak ketika menjabat Kapolda Nusa Tenggara Barat (2012), Kapolda Jawa Barat (2013), Kapolda Metro Jaya (2016) dan sebagai Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) sejak 2018 sampai saat ini.

Pada 2018, Iwan Bule juga dipercaya memegang jabatan publik, yakni sebagai Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat. Hal inilah yang membuat Iwan Bule memiliki kedekatan dengan masyarakat di Tanah Pasundan tersebut.

Kini, Iwan Bule kembali memegang jabatan publik bernama Ketua Umum PSSI periode 2019-2023. Iwan Bule bahkan mencetak sejarah sebagai orang dari Kepolisian pertama yang mampu menduduki jabatan nomor satu di Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut.

Sumber: bola.com

1...478479480...698 Halaman 479 dari 698