Wali Kota, Tatong Bara (tengah) saat berada di lokasi kejadian.
ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), meninjau langsung proses evakuasi korban tragedi tambang Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Rabu (27/2).
“Biar bagaimanapun ada warga Kotamobagu yang bekerja di sana (Tambang Bakan). Mereka juga menjadi korban,” kata wali kota, kemarin.
Wali kota juga menyampaikan rasa keprihatinan dan turut berbelasungkawa atas kejadian yang menimbulkan korban, termasuk yang berasal dari Kota Kotamobagu.
“Terinformasi ada korban dari Kota Kotamobagu. Atas nama pemerintah menyampaikan turut berbelasungkawa. Dan semoga korban maupun pihak keluarga diberi kekuatan dan ketabahan,” sebut wali kota. (ads/trz)
Rapat advokasi penyelenggaraan Kabupaten Kota Sehat yang dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bappelitbangda.
ZONA BOLMUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berbenah jelang penilaian Kabupaten/Kota Sehat (KKS) 2019. Selasa (26/2), dilaksanakan rapat advokasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 2019, di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda).
Ketua Tim Pembina Kabupaten Sehat, Leksi Talibo, mengingatkan semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kabupaten Sehat untuk terus berbenah dan mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam penilaian. “Waktu penilaian semakin dekat, yaitu pada Bulan Maret. Untuk itu semua harus bekerja sama dan mematangkan persiapan penilaian,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan, Jusnan Mokoginta, menjelaskan ada enam kategori penilaian Kabupaten Kota Sehat, yaitu tatanan kehidupan sehat masyarakat mandiri, tertib lalu lintas dan pelayanan kesehatan, industry perkantoran sehat, pemukiman sarana dan prasarana sehat, ketahanan pangan dan gizi serta tatanan pariwisata sehat. “Dengan berbagai persiapan yang kita lakukan, insya allah kita bisa dapat penghargaan Kabupaten Sehat tahun ini,” jelasnya.
Ditambahkannya, penyelenggaraan kabupaten kota sehat merupakan upaya perwujudan gerakan masyarakat hidup sehat yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat. “Penyelenggaraannya lebih mengutamakan proses daripada target,” tambahnya. (Rendy)
Atlit Kotamobagu yang diutus berlaga di Porprov tahun lalu.
ZONA KOTAMOBAGU — Atlit di Kota Kotamobagu terancam tak bisa ikut Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) tahun ini. Pasalnya, tidak ada anggaran yang ditata dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk keikutsertaan atlit di ajang tersebut.
“Anggaran di bidang olahraga tidak ada, yang ada hanya di bidang kepemudaan saja untuk Paskibraka,” kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Tony Ponongoa.
Meski tidak ada anggaran, namun ia yakin tetap bisa mengikutsertakan atlit ke Porprov yang akan dilaksanakan di Bitung. Bahkan ia mengakui, saat ini sedang mempersiapkan atlit-atlit yang akan bertarung membawa nama Kota Kotamobagu pada ajang tersebut. “Ada 15 cabang olahraga yang kita persiapkan. Kita juga masih menunggu kepastiannya waktu pelaksanaan. Kalau Bulan September, maka kita akan mempihakketigakan tiap cabang olahraga ke BUMN-BUMN yang ada di sini. Nantinya satu cabang olahraga ada satu BUMN yang menangani. Tapi jika pelaksanaannya Bulan Desember, maka anggarannya kita akan tata di APBD Perubahan. Pada prinsipnya, kita tetap siap berangkat,” ungkapnya.
Ditambahkannya, pada Poprprov tahun ini pihaknya menargetkan Kota Kotamobagu masuk lima besar. “Insya allah tahun ini kita bisa masuk lima besar. Untuk tahun lalu target kita begitu (lima besar), tali hanya peringkat delapan,” tambahnya. (ads/trz)
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat memberi sambutan pada upacara peringatan HPSN.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menaruh perhatian serius masalah persampahan. Saat ini, Pemkot sedang giat-giatnya mengurangi volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap harinya.
Menurut Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, sudah ada acuan dan pedoman bagi pemerintah dalam menangani permasalahan persampahan. Ada Peraturan Wali Kota (Perwako) nomor 25 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), edaran tentang pengurangan sampah pelastik, serta telah mencanangkan pengendalian sampah pelastik di wilayah Kota Kotamobagu. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah tersebut, diharapkannya dapat didukung semua elemen masyarakat untuk menangani permasalahan persampahan.
“Semua elemen masyarakat, termasuk juga para pelaku usaha untuk membangun kepedulian dan kesadaran bersama dalam penanganan sampah dengan membudayakan 3 R (reduce, reuse dan recycle) untuk mengurangi volume sampah,” kata Nayodo, saat memberi sambutan pada upacara peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) yang dirangkaikan dengan apel korpri, Senin (25/2), di Lapangan Boki Hotinimbang.
Pada kesempatan itu, Nayodo juga meminta ada sinergitas dengan semua pihak dalam penanganan sampah. “Sampah ini menjadi masalah nasional, dan ini sudah masuk dalam penilaian SAKIP. Wali Kota juga berpesan bahwa anugerah piala adipura yang sudah kita raih tidak harus membuat kita berpuas diri, tapi mari kita jadikan sebagai sumber motivasi serta semangat untuk menjadikan Kota Kotamobagu sebagai kota bersih dan sehat,” ungkap Nayodo.
Upacara tersebut dihadiri para pejabat di lingkungan Pemkot serta PNS dan tenaga honorer. (ads/trz)
Bupati, Depri Pontoh (tengah), saat menghadiri Musrenbang RKPD di Kecamatan Bolangitang Timur.
ZONABOLMUT — Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan, sedang berlangsung. Rabu (20/2), agenda untuk merumuskan rencana pembangunan itu dilaksanakan di Kecamatan Bolangitang Timur.
Menurut Bupati Drs Hi Depri Pontoh, Musrenbang RKPD itu dilaksanakan guna menyerap aspirasi (asmara) masyarakat sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2020.
“Melalui kegiatan seperti ini, kita bisa merumuskan program dan kegiatan prioritas sekaligus menentukan arah pembangunan sesuai yang dibutuhkan masyarakat, dan bukan berdasar pada keinginan segelintir orang,” kata bupati, dalam sambutannya pada kegiatan itu.
Diketahui, saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sedang merampungkan penyusunan RPJMD Kabupaten Bolmut Tahun 2018-2023 yang merupakan acuan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam Visi “Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara yang Berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing”. Berkaitan dengan itu, menurut bupati perlu ada evaluasi terhadap pencapaian pembangunan sebelumnya, sehingga bisa diketahui berbagai capaian diberbagai aspek pembangunan. “Banyak aspek yang telah dicapai sebelumnya, begitu juga dengan prestasi. Tapi masih banyak juga yang perlu dibenahi,” ujar bupati.
Kegiatan itu juga dihadiri Wakil Bupati Amin Lasena, sejumlah anggota DPRD, para pimpinan SKPD, camat dan sangadi se-Kecamatan Bolangitang Timur. (Rendy)
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, saat membuka pelaksanaan tes PPPK.
ZONA KOTAMOBAGU — Sembilan pendaftar calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah mengikuti tahapan tes yang dilaksanakan di SMA Negeri 3 Kotamobagu, Sabtu (23/2). Selanjutnya, calon PPPK itu tinggal menunggu pegumuman hasil.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengatakan berdasarkan tahapan seleksi yang dikeluarkan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB), pengumuman hasil tes akan dilakukan pada 1 Maret. “Setelah pelaksanaan tes langsung dilanjutkan dengan pengolahan nilai, kemudian pengumuman,” kata Sahaya.
Sahaya mengakui, jumlah pendaftar dalam seleksi PPPK tahap I ini sangat kurang. Dari 22 kuota yang tersedia, hanya ada sembilan pendaftar yang terdiri dari empat pendaftar tenaga guru dan sisanya penyuluh pertanian. “Untuk tenaga kesehatan tidak ada yang mendaftar,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, berharap semua peserta tes PPPK dapat mengikuti semua tahapan seleksi dengan baik dan mendapat hasil sesuai yang diharapkan. “Lewat seleksi PPPK ini, pemerintah mencari pegawai yang benar-benar berkompeten dan mampu melaksanakan tugas pelayanan di berbagai bidang,” kata Nayodo, saat membuka tes calon PPPK. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Lapangan futsal yang dibangun Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) di kawasan Gelora Ambang, mendapat sorotan. Pasalnya, fisik lapangan yang dikerjakan CV Prima Sakti itu tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang, seperti tribun penonton, kamar mandi maupun kamar ganti. Sementara anggaran yang dihabiskan untuk pengerjaannya sebesar Rp878 juta yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut tahun 2018.
“Jika dilihat dengan kasat mata, anggaran delapan ratus tujuh puluh delapan juta itu tidak sebanding dengan kondisi lapangan. Rumput lapangan yang digunakan hanya rumput seperti di lapangan futsal lain yang ada di sini. Kemudian tribun penontonnya tidak ada. Begitu juga dengan kamar mandi maupun kamar ganti. Lapangan itu belum layak digunakan meskipun sudah selesai dikerjakan,” sebut Ketua Asosiasi Futsal Kotamobagu, Rensa Bambuena.
Ia mengungkapkan, jika melihat kondisi fisik lapangan futsal tersebut tidak harus menghabiskan anggaran sebesar Rp878 juta. “Kalau hanya begitu tentu anggarannya tidak akan sebesar itu. Jadi pembangunan lapangan futsal dengan anggaran delapan ratus tujuh puluh delapan juta itu tidak sesuai dengan realisasi di lapangan,” ungkapnya.
Menanggapinya, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Tony Ponongoa, mengatakan lapangan futsal tersebut sudah selesai dikerjakan dan tinggal menunggu serah-terima dari kontraktor pelaksana ke Pemeritan Kota (Pemkot). “Kita sudah lihat hasil pekerjaannya, dan kualitasnya bagus. Begitu juga dengan ukuran lapangan,” ujar kata Tony, saat dijumpai di ruang kerjanya, kemarin.
Ia mengakui, beberapa item pekerjaan menghabiskan biaya cukup besar, seperti pengadaan rumput dan pemasangannya serta accessories lainnya. Sementara BKK yang diberikan Pemprov katanya hanya senilai Rp1 miliar yang didalamnya sudah termasuk konsultan perencanaan dan pengawasan. “Menurut konsultan perencanaan, anggaran yang hanya sebesar itu tidak cukup untuk pembangunan tribun penonton, kamar mandi dan ruang ganti. Sehingga yang dibangun hanya lapangannya saja,” sebutnya.
Untuk sarana penunjang lainnya, ia mengungkapkan akan direncanakan lagi yang akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. “Untuk sementara waktu ada toilet di situ yang bisa digunakan sebagai ruang ganti. Mudah-mudahan tahun ini ada anggaran, kita akan bangun tribun penonton, ruang ganti dan kamar mandi,” tambahnya. (ads/trz)
Wakil Bupati berjabat tangan dengan gubernur disela kegiatan Rakorev RKPD Tahun 2018.
ZONA BOLMUT – Wakil Bupati Drs Hi Amin Lasena MAP menghadiri Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi (Rakorev) Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota Tahun 2018 se-Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang betempat di Graha Novotel Convention Center Manado.
Rakorev tersebut bertujuan untuk mendapatkan laporan dari masing-masing Bupati dan Walikota terkait dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota se Porvinsi Sulut Tahun 2018.
Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE dalam sambutannya mengapresiasi kehadiran Bupati/Walikota. Hal Ini menandakan adanya semangat yang sama, komitmen bersama untuk membangun Provinsi Sulut.
Lebih lanjut, disampaikan pencapaian pembangunan melalui sepuluh program prioritas yang diraih, diantaranya adalah penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang menurun berdasarkan rilis bersama dengan Jawa Pos dan Badan Pusat Statistik. Pembangunan pendidikan Sulut diapresiasi dengan penghargaan Kihajar Dewantara, dan pembangunan kesehatan dimana tingkat kepuasan masyarakat meningkat.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Amin Lasena juga memaparkan berbagai permasalahan terkait Pembangunan Daerah, seperti masih banyak jumlah lulusan SMA/SMK sederajat yang tidak melanjutkan ke jenjang Pendidikan Tinggi. Tingginya angka Putus Sekolah jenjang SD dan SMP yang disebabkan faktor ekonomi, Investasi yang mendorong perekonomian masih didominasi oleh Investasi Pemerintah sehingga sangat rentan terhadap kebijakan fiscal dan moneter.
Selain itu, Indek Pembangunan Manusia masih pada klasifikasi sedang diakibatkan masih rendahnya derajat kesehatan dan perbaikan infrastruktur jalan dan irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi. “Untuk menghadapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolmut memiliki strategi sebagai solusi pemecahan masalah, diantaranya mendorong kerjasama dengan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuka Program Studi di luar domisili Kampus Utama (PSDKU) di Bolmut,” ujar Wabup.
Lanjutnya, oOptimalisasi bantuan Jaminan Pendidikan melalui penerapan Kartu IDEAL, mendorong minat masuknya investasi swasta melalui pemberian intensif non fiscal (kemudahan perizinan, keamanan dan kenyamanan investasi), peningkatan saranan , prasarana penunjang RSUD seperti rekruimen tenaga medis/kesehatan, dan peningkatan sarana, prasarana dan sumber daya pertanian dan perikanan. (Rendy)
Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, mendampingi tim penilai PPD saat berkunjung ke ruang data center.
ZONA KOTAMOBAGU – Tim penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) mengunjungi ruangan data center, Jumat (22/2). Kedatangan tim independen itu didampingi Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan Kepala Dinas Kominfo Ahmad Yani Umar, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sofyan Mokoginta.
Tim penilai PPD, Samuel Ratag, mengatakan ada berbagai indikator untuk penilaian PPD tahun 2019, mulai dari perencanaan hingga pembangunan daerah. “Tolak ukur penilaian yakni melalui rencana kerja pemerintah daerah, dengan melihat konsistensi keterkaitan arah perencanaan, penganggaran, dan penerapan aturan proses pembangunan daerah yang terintegrasi,” katanya.
Tim penilai PPD lainnya, Adharto Utiah, mengungkapkan proses penilaian nantinya akan dilaporkan ke Bappeda Provinsi untuk ditindaklanjuti ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Semua data yang menjadi indikator akan dicatat mulai dari ketersediaan dukungan program dan keterkaitan proses pembangunan daerah yang berkelanjutan, dan data proses perencanaan pembangunan termasuk penganggaran dan pengawasan daerah. Ini yang akan masuk ke Bappenas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, mengatakan kunjungan tim penilai PPD itu berkaitan dengan proses penilaian PPD tahun ini. “Data center ini menjadi salah satu indikator dalam proses pengawasan dalam kemajuan pembangunan daerah, karena berbagai aktifitas yang ada di Kota Kotamobagu bisa diketahui, termasuk pelayanan public dan keluhan masyarakat,” ujar Nayodo. (ads/trz)
ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama untuk formasi jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), dimulai. Panitia seleksi (Pansel) telah mengumumkan tahapan pendaftaran peserta seleksi calon panglima ASN itu yang akan dimulai Jumat (22/2) hingga Jumat (8/3) mendatang.
Dalam pengumuman nomor 01/Pansel-KK/II/2019 yang ditandatangani Ketua Pansel, Wakiran SH MH, tertuang syarat umum, syarat khusus, syarat tambahan, syarat administrasi, tata cara hingga pelaksanaan tahapan seleksi.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengatakan pelaksanaan tahapan seleksi Sekda itu berdasarkan koordinasi antara pihaknya dengan tim Pansel yang diketuai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional XI Manado. “Seleksi ini terbuka untuk pejabat Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulawesi Utara yang memenuhi syarat,” katanya.
Setelah tahapan pendaftaran, akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi oleh tim sekretariat yang akan dimulai 29 Februari hingga 9 Maret. Sedangkan pengumuman hasil seleksi administrasi pada 11 Maret mendatang. “Yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti assessment pada tanggal 15 Maret, kemudian ujian penulisan makalah dan wawancara tanggal 19 Maret. Pengumuman hasilnya tanggal 30 Maret,” terangnya.
Ditambahkannya, pelaksanaan seleksi assessment, ujian makalah dan wawancara akan dilaksanakan di Gedung BKN Regional XI, Manado. “Adapun keputusan panitia seleksi nanti bersifat final dan mengikat,” tambahnya.
Sebelumnya, Wali Kota Tatong Bara, berharap Sekda terpilih berdasarkan hasil seleksi terbuka itu memiliki kemampuan yang tidak hanya mampu men-drive pemerintahan saja, melainkan juga bisa berkomunikasi dengan pihak eksternal. “Itu criteria pribadi dan syarat mutlak yang harus dimiliki,” sebut wali kota. (ads/trz)
