Beranda blog Halaman 519

Diundang Ikut Rakor di KemenPAN-RB, Sahaya; Kemungkinan Membahas Soal Rekrutmen PPPK

Sahaya Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – Kabar perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) semakin santer terdengar. Tersiar kabar, perekrutannya akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Namun demikian, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) selaku instansi teknis di daerah belum mendapatkan petunjuk teknis (juknis) soal pelaksanaannya.

“Sampai saat ini kami belum menerima surat edaran soal perekrutan PPPK ini. Intinya kita tunggu juknis dulu,” kata Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta.

Ia mengaku, pihaknya mendapat undangan rapat koordinasi di Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB). Namun ia menyebut belum mengetahui pasti pembahasan di rakor tersebut soal rekrutmen PPPK atau hal lainnya. “Informasi Hari Rabu atau Kamis (pekan depan) ada rakor di KemenPAN-RB, kemungkinan membahas soal rekrutmen PPPK,” katanya.

Waktu pelaksanaan rekrutmen PPPK ini rupanya dinantikan banyak orang terutama bagi mereka yang selama ini telah mengadikan diri sebagai tenaga honorer di instansi pemerintah. “Iya, sudah tahu kalau ada rekrutmen PPK. Tapi belum jelas kapan pelaksanaannya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Kalau ada pasti saya akan ikut,” sebut Yeyen Mokoagow, salah satu tenaga honorer. (ads/trz)

Pemkab Gorut Akui Pembangunan di Kotamobagu

Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan menerima kunjungan kerja Pemkab Gorontalo Utara.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara berkunjung ke Kota Kotamobagu berkonsultasi soal mekanisme perencanaan, penganggaran dan pembangunan masjid dengan sistem multiyears.

“Kota Kotamobagu memiliki banyak inovasi yang dilaksanakan. Ini menarik perhatian kami sehingga datang ke sini,” kata Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Gorut, Abdul Wahab.

Ia mengungkapkan, Pemkab Gorut saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan proram pembangunan. Sebagai rujukannya kata dia, pihaknya datang ke Kota Kotamobagu untuk melihat apa yang dilaksanakan Pemkot dalam menjalankan sistem pembangunan. “Apa yang dilakukan Pemkot Kotamobagu bisa menjadi referensi kami, termasuk pembangunan masjid yang biayanya melalui APBD. Di sini perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan pembangunan berjalan baik. Begitu juga dengan program anak asuh daerah. Ini sangat baik karena membantu meringankan beban masyarakat soal biaya sekolah,” ungkapnya.

Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, menyambut baik kedatangan Pemkab Gorontalo tersebut. Menurutnya, pihaknya membuka diri bagi daerah lain yang ingin berkonsultasi soal sistem pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan Pemkot. “Mereka (Pemkab Gorut) datang ke sini berkonsultasi program pembangunan seperti MRBM yang sedang kita laksanakan, kemudian program peningkatan kesejahteraan masyarakat serta piala adipura,” sebut Nayodo, usai menyambut kedatangan rombongan Pemkab Gorut di ruang kerjanya. (ads/trz)

16 Paket Proyek Segera Dilelang

Claudy Mokodongan

ZONA KOTAMOBAGU – 16 paket pekerjaan fisik senilai Rp23 miliar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), segera dilelang. Hal ini diutarakan Kepala Bidang Bina Marga, Claudy Mokodongan.

Menurutnya, 16 paket pekerjaan tersebut terdiri dari peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan. Peningkatan jalan teridir dari 10 paket pekerjaan, pemeliharaan jalan 2 paket dan 4 paket lainnya untuk pembangunan jalan. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini sudah mulai lelang di ULP (Unit Layanan Pengadaan), agar pekerjaannya juga cepat dilaksanakan,” katanya.

Ia mengungkapkan, anggaran 16 paket proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Ada empat paket yang anggarannya melalui DAK, yaitu pekerjaan peningkatan jalan dan satu paket pemeliharaan. Sisanya bersumber dari DAU,” ungkapnya.

Ia berharap, semua proses pengerjaan proyek tersebut mulai dari lelang hingga pekerjaan di lapangan bisa berjalan sesuai yang diharapkan. “Kalau semua rampung dalam waktu dekat ini, awal Februari sudah mulai lelang. Insya allah semua berjalan sesuai yang kita rencanakan,” harapnya. (ads/trz)

106 Desa Diminta Segera Tuntaskan APBDes

Fadly Usup

ZONA BOLMUT — Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD)  menginformasikan proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019 kini tengah berlangsung. DPMD mengingatkan 106 sangadi di daerah itu untuk mempercepat proses penyusunan APBDes, agar pada akhir bulan ini bisa segera melaksanakan program-program pembangunan desa. Imbauan ini disampaikan Kadis DPMD Fadly Tadjudin Usup SE MSi,  Senin (21/1).

Menurut mantan Camat Bolangitang Barat (Bolbar) ini,  seharusnya APBDes telah selesai disusun pada bulan October atau November tahun lalu sebagaimana APBD di tingkat Kabupaten. Namun karena ada peralihan SIMDA desa dari versi 1.0 ke 2.0, maka harus dilakukan banyak penyesuaian penggunaan aplikasi tersebut. Saat ini kata Usup, proses penyusunan APBDes tahun 2019 tengah dalam pendampingan oleh camat serta para pendamping kecamatan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan evaluasi di tingkat kabupaten, untuk Selanjutnya ditetapkan oleh masing-masing Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

“Kami sangat berharap seluruh proses yang telah disebutkan tuntas pada bulan ini juga, agar pada akhir Januari Dandes cair dan bermanfaat untuk masyarakat, ” pintanya.  (Rendy)

Awal Tahun, DPMPTSP Keluarkan 107 Ijin

Noval Manoppo
Noval Manoppo

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mengeluarkan 107 ijin di dua pekan pertama bulan Januari. Perijinan yang dikeluarkan itu terdiri dari 29 permohonan ijin baru dan 78 perpanjangan.

Kepala DPMPTSP, Noval Manoppo, mengatakan ada berbagai jenis perijinan yang harus dikantongi terlebih dahulu oleh setiap pengusaha sebelum memulai usahanya di Kota Kotamobagu. “Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Kotamobagu terus memberi kemudahan bagi setiap investor yang ingin berinvestasi di daerah ini, asalkan semua mematuhi ketentuan yang diatur,” katanya.

Ia mengungkapkan, jumlah ijin yang dikeluarkan selang tahun 2018 sebanyak 2.862, yang terdiri dari 1.680 perpanjangan jijin, 42 revisi dan 1.140 permohonan baru. “Berbagai kemudahan kita berikan bagi setiap pengusaha yang hendak mengurus perijinan. Namun syarat-syaratnya harus dipenuhi agar proses pengurusannya berjalan lancar. Paling banyak usaha di bidang jasa dan perdagangan. Untuk tahun ini kita yakin jumlah perijinan baik baru maupun perpanjangan akan terus bertambah,” ungkapnya.

Lanjutnya, ijin yang harus dikantong setiap pelaku usaha seperti ijin prinsip penanaman modal, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat ijin Tempat Usaha (SITU). “Pengurusan ijin gratis, kecuali IMB yang ada retribusinya sesuai yang diatur Perda,” ujarnya. (ads/trz)

Kotamobagu Dicanangkan Kota Bebas Sampah Pelastik

Wali Kota Tatong Bara, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan dan unsur forkopimda foto bersama petugas kebersihan sambil memegang tumbler usai pencanangan Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) mencanangkan Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik. Pencanangannya dilakukan Kamis (17/1), usai apel korpri di Lapangan Boki Hotinimbang.

Menurut Wali Kota Tatong Bara, pengelolaan sampah pelastik menjadi bagian dari indikator penilaian adipura. Oleh karena itu, pencanangan Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik menjadi bagian terpenting dalam memenuhi salah satu indikator penilaian adipura tersebut.

“Penilaian adipura saat ini tak hanya soal lingkungan bersih, tapi juga dilihat pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah termasuk sampah pelastik yang didalamnya melibatkan masyarakat,” kata wali kota.

Setelah mencanangkan Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik, wali kota mengajak semua elemen masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mulai membiasakan diri mengurangi penggunaan kantong pelastik. “Kita mulai dari lingkungan kita. Kurangi penggunaan kantong pelastik sekali pakai, baik itu kemasan makanan, minuman, kantong belanja maupun pembungkus barang berbahan pelastik lainnya,” ujar wali kota.

Lanjut wali kota, Kota Kotamobagu bebas sampah pelastik tak hanya sekadar pencanangan saja, melainkan harus ditindaklanjuti dan diseriusi bersama. Data di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) katanya, sampah pelastik sebanyak 7 persen dari 9,03 ton sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) setiap hari. “ASN mulai hari ini jangan bawa lagi air mineral. Bawa tumbler sendiri jika hendak membawa air minum,” ujarnya.

Kepala DLH, Nasrun Gilalom, mengungkapkan ASN tak diperkenankan menggunakan tempat makanan atau jenis minuman berbahan pelastik sekali pakai. “Kalau ada yang kedapatan, pasti akan ditegur. Mengurangi penggunaan sampah pelastik akan kita mulai dari SKPD,” ujarnya. (ads/trz)

Wali Kota Ajak Masyarakat Berinfaq

Wali Kota Tatong Bara mencanangkan Jumat Infaq Rp1.000. Tampak wali kota memasukan amplop ke dalam kotak amal milik baznas usai pencanangan..

ZONA KOTAMOBAGU – Masyarakat Kota Kotamobagu diajak untuk berinfaq meski dengan nilai uang hanya Rp1.000. Hal ini disampaikan Wali Kota Tatong Bara saat mencanangkan gerakan Jumat infaq Rp1.000, Kamis (17/1) di Lapangan Boki Hotinimbang.

Menurutnya, gerakan Jumat infaq Rp1.000 ini bertujuan membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat khususnya umat muslim dalam berinfaq. “Ini adalah tabungan akhirat kita. Keluarkan setiap hari Jumat tanpa ada yang melihat. Kedepan saya harap bukan hanya hari Jumat saja, tapi di hari lain,” katanya.

Ketua Badan Amil Zakat Infaq Sedekah (Baznas), Rusdin Bonde, mengungkapkan gerakan Jumat infaq akan membantu meningkatkan kesejahteraan pegawai syari’i dan imam. “Dengan berinfaq diharapkan tumbuh kesadaran warga dengan sendirinya terbiasa dengan infaq ini. Meski hanya kecil nilainya, tapi ini akan menjadi tabungan akhirat kita nanti,” ungkapnya.

Pencanangan Jumat infaq Rp1.000 tersebut dilakukan usai apel korpri yang ditandai dengan pemasukan amplop putih bertuliskan Rp1.000 oleh Wali Kota Tatong Bara ke dalam kotak amal milik Baznas. (ads/trz)

Pemkot Jamin Kesehatan 31.521 Warga Kurang Mampu

Adnan Massinae

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menjamin kesehatan warga kurang mampu. Ada 31.521 warga yang diikutkan sebagai anggota Badan Peserta Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.

Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, mengatakan pemberian jaminan kesehatan kepada warga kurang mampu itu merupakan bagian dari pemenuhan Universal Health Coverage (UHC). “Nantinya mereka akan mendapatkan kartu BPJS dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” kata Adnan, usai menyerahkan kartu BPJS kepada sangadi dan lurah, di aula kantor wali kota, kemarin.

Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk BPJS Kesehatan senilai Rp8,6 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019. “Masyarakat tak perlu lagi membayar iuran per bulan, karena sudah ditanggung pemerintah,” jelasnya.

Disisi lain, ia mengimbau para sangadi dan lurah untuk kembali mengkroschek data penerima kartu BPJS, guna menghindari data ganda. “Harus dicek lagi sebelum dibagikan ke masyarakat. Jangan sampai ada warga yang sudah pindah domisili atau meningga dunia kemudian namanya masih terdaftar. Kemudian lihat juga apakah ada warga kurang mampu yang tidak masuk dalam daftar,” imbaunya.

Kepala Desa Tabang, Frits Junius Dilapanga, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkot yang sudah menjamin kesehatan masyarakat kurang mampu khususnya yang ada di Desa Tabang. “Ini luar biasa dan sangat bermanfaat bagi warga kurang mampu. Untuk Desa Tabang ada sekitar 391 warga yang mendapatkan kartu BPJS,” sebutnya. (ads/trz)

Awal 2019, Dinkes Terima 22 Laporan Kasus DBD

Devi Lala

ZONA KOTOMOBAGU – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) kembali bertambah. Di dua pekan pertama bulan Januari, Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah menerima 22 laporan kasus. Kasus itu dilaporkan terjadi di Kelurahan Kotamobagu, Kotobangon, Poyowa Kecil, Kopandakan I, Pobundayan, Mogolaing, Biga, Matali, Poyowa Besar I, Sinindian dan Motoboi Kecil.

Kepala Dinkes, Devie Ch Lala, mengatakan pihaknya sudah menindaklanjuti laporan kasus DBD tersebut. Namun dari hasil peninjauan di lapangan, hanya empat desa dan kelurahan saja yang didapati ada jentik nyamuk, yakni Desa Tabang, Kelurahan Motoboi Kecil, Pobundayan dan Biga. “Hanya empat lokasi itu yang di fogging karena ditemukan ada jentik nyamuk,” katanya.

Ia mengungkapkan, kondisi cuaca seperti yang terjadi akhir-akhir ini sangat rentan dengan penyebaran jentik nyamuk aedes aegypti. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. “Saat hujan seperti ini pasti ada banyak genangan air. Di situ jentik nyamuk berkembang biak menjadi dewasa. Untuk itu tempat-tempat yang ada genangan air harus selalu dibersihkan,” ungkapnya.

Disisi lain, ia mengimbau masyarakat untuk tidak langsung panik dan beranggapan terserang DBD ketika merasakan demam. “Ada banyak laporan yang masuk soal DBD, tapi setelah diperiksa ternyata hanya demam biasa saja dan bukan DBD. Pasien positif DBD itu dibuktikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium, bukan hanya dikira-kira saja. Jadi kalau mulai merasakan gejala demam, harus segera ke dokter agar bisa diketahui dan dengan cepat penanganannya,” imbaunya. (ads/trz)

2018, 28 Ibu Meninggal Saat Melahirkan

Apek Dg Manganti

ZONA KOTAMOBAGU – Kasus kematian ibu dan bayi menjadi salah satu focus perhatian Pemerintah Kota (Pemkot). Meski mengalami penurunan, namun angka kasus tersebut masih terbilang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2018 lalu, tercatat ada 26 kasus kematian bayi dan tiga ibu.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan P2P Dinas Kesehatan, Apek Dg Manganti, mengungkapkan jumlah kasus yang terjadi sepanjang tahun 2018 lebih sedikit dibandingkan dengan setahun sebelumnya atau pada 2017 lalu. “Ada penurunan jumlah kasus kematian ibu dan bayi pada tahun 2018. Kemudian untuk jumlah bayi lahir hidup tahun 2018 sebanyak 1.796,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, ada banyak hal yang mengakibatkan terjadinya kematian bayi, seperti mengalami kelainan jantung, diare, sesak nafas hingga penyakit bawaan lainnya. Sedangkan kematian ibu disebabkan berbagai factor, seperti pendarahan serta factor usia yang terlalu muda atau terlalu tua. Hal-hal yang mengakibatkan ibu dan bayi meninggal dunia adalah tiga terlambat dan empat terlalu.

“Tiga terlambat yaitu, terlambat mengambil keputusan, terlambat dirujuk dan terlambat mengambil keputusan. Kemudian empat terlalu, yaitu terlalu muda atau masih di bawah umur, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu pendek jarak melahirkan,” jelasnya.

Untuk mencegah kasus kematian ibu dan bayi, katanya perlu ada pemeriksaan secara rutin terhadap ibu hamil, agar bisa diketahui kondisi bayi yang masih dalam kandungan. “Selain itu, perlu ada pemahaman juga tentang risiko melahirkan jika terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu pendek jaraknya,” tambahnya. (ads/trz)