Pemerintah Kota (Pemkot) menyambut pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 dengan optimisme tinggi. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-lima secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi target Pemkot.
Seperti diketahui, Kota Kotamobagu sejak tahun 2013, 2014, 2015 dan 2016 selalu mendapatkan opini WTP. Pemkot juga terus berupaya mempertahankan sekaligus menyempurnakan prestasi khususnya di bidang pengelolaan keuangan yang dicapai pemerintah di era kepemimpinan Tatong Bara sebagai walikota periode 2013-2018.
Pintu mempertahankan opini WTP dari BPK cukup terbuka lebar. Perbaikan sistem pengelolaan keuangan, pengawasan internal serta ditambah pengalaman yang didapat selama audit interim I dan II yang dilakukan oleh auditor BPK sebelum masuk pada audit rinci ini, menjadi modal untuk mempertahankan prestasi tersebut.
“Saya harapkan semua dokumen atau data yang dibutuhkan tim auditor sudah disiapkan, agar pemeriksaan selama 40 hari dapat berjalan lancar,” kata Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, saat entry meeting bersama BPK, Selasa (10/4).
Penjabat Sementara Walikota, Muhammad Mokoginta, yakin Kota Kotamobagu bisa kembali mendapat opini WTP atas LKPD tahun anggaran 2017.
“Insya allah kita bisa mendapatkan opini untuk kelima kalinya secara berturut-turut,” sebutnya, saat penyerahan LKPD ke BPK, pekan lalu. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Meski berada di daerah perkotaan, namun potensi pertanian di Kota Kotamobagu cukup menjanjikan. Tanaman padi, jagung dan kedelai menjadi unggulan selain potensi pertanian lainnya.
Data diperoleh dari Dinas Pertanian, potensi padi sawah mencapai 1.691,55 hektare, jagung 2.000 hektare dan kedelai 275 hektare. Besarnya potensi serta dukungan alat mesin pertanian (alsintan) yang diberikan pemerintah sangat memberi dampak terhadap pergerakan roda ekonomi masyarakat khusus para petani.
Kepala Dinas Pertanian, Muljadi Suratinoyo, mengakui potensi pertanian disektor pangan menjadi salah satu andalan selain potensi pertanian lainnya.
“Daerah ini masih menjadi pemilik struktur ekonomi terbesar di Bolmong Raya. Itu tak lepas dari penguatan ekonomi yang mendorong peningkatan produktifitas hasil pertanian,” katanya.
Lanjutnya, besarnya potensi pertanian itu juga sangat berdampak terhadap berkurangnya angka pengangguran.
“Tingkat penyerapan tenaga kerja cukup besar. Dengan bertani, ada yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan kini sudah punya pendapatan melalui hasil bertani,” ujarnya.
Ditambahkannya, berbagai upaya terus dilakukan dalam rangka meningkatkan hasil produktifitas pertanian. Selain melobi dan memberi bantuan alsintan, pelatihan rutin diberikan termasuk memaksimalkan tenaga penyuluh pertanian.
“Semua yang dilakukan itu bermuara pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) siap menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Saat ini, Pemkot terus berinovasi dengan memanfaatkan laju perkembangan teknologi dalam sistem pemerintahan. Hal itu dilakukan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan mudah diakses masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Ahmad Yani Umar, mengatakan beberapa waktu lalu dirinya telah mengikuti sosialisasi pedoman evaluasi SPBE yang dilaksanakan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB).
“Semua daerah sudah harus menerapkannya tahun depan. Tapi untuk Kota Kotamobagu kita akan mulai tahun ini, agar bisa diketahui kekurangannya dan akan disempurnakan saat penerapannya nanti,” katanya, Senin (9/4).
Dengan diterapkannya SPBE, maka evaluasi sistem pemerintahan kedepannya tak lagi dilakukan secara manual tapi sudah berbasis elektronik.
“Ada 35 indikator yang akan dievaluasi lewat sistem itu, seperti kebijakan soal pengelolaan kepegawaian, perencanaan, pengadaan dan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik,” terangnya.
Ditambahkannya, untuk Kota Kotamobagu yang menjadi supervisor penerapan SPBE adalah Sekretaris Daerah (Sekda) dan operatornya adalah Kepala Bidang Statistik Informasi dan Komunikasi Publik (SIKP) Dinas Komunikasi. “SK-nya sudah ada, tinggal ditandatangani walikota,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – 1.166 peserta mengikuti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat Sekolah Mengah Atas (SMA) yang berasal dari 10 sekolah di Kota Kotamobagu. UNBK tersebut dimulai Senin (9/4) hingga Kamis (12/4).
Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, berharap semua peserta UNBK tahun ini mendapat hasil yang memuaskan dan bisa lulus ujian.
“Insya allah pelaksanaannya mulai dari hari pertama sampai hari terakhir berjalan lancar dan semua peserta mendapat nilai yang memuaskan,” katanya, saat membuka UNBK di SMA Negeri I Kotamobagu, kemarin.
Pada kesempatan itu, Asisten II Pemprov Sulut itu juga memberi semangat kepada semua peserta dan menyarankan agar tidak terburu-buru dalam mengerjakan soal yang tertuang dalam sistem komputer.
“Semua harus konsentrasi dan jangan terburu-buru,” ujarnya.
Dari 10 SMA yang ada, hanya lima diantaranya yang pelaksanaan UNBK-nya secara mandiri atau telah menggunakan komputer dan fasilitas penunjang lain milik sendiri. Sedangkan lima sekolah lainnya masih bergabung di sekolah lain yang memiliki fasilitas tersebut.
“Lima sekolah masih bergabung, termasuk SLB (Sekolah Luar Biasa). Insya allah kedepannya semua sekolah sudah bisa mandiri,” ungkapnya.
Kepsek SMA Negeri I Kotamobagu, Nursiati Pobela, menerangkan ada 108 unit komputer dan laptop yang disiapkan dalam pelaksanaan UNBK tahun ini.
“Yang disiapkan sekolah ada 30 unit, sisanya dipinjam dari guru dan milik siswa,” terangnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara akan mulai mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2017 selama 40 hari terhitung 9 April hingga 19 Mei mendatang.
Hal ini sesuai surat yang dikirim BPK ke Pemerintah Kota (Pemkot) bernomor: 01/Terinci/Kota Kotamobagu/4/2018 perihal pemberitahuan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2017 tertanggal 6 April 2018.
Berkaitan dengan itu, Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, mengingatkan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk menyiapkan berbagai dokumen yang dibutuhkan oleh auditor.
“Saya minta semua harus kooperatif selama pemeriksaan. Kemudian dokumen atau data yang dibutuhkan harus dipersiapkan,” katanya.
Kepala Inspektorat, Syair Lentang, mengungkapkan audit rinci oleh BPK akan dilakukan selama 40 hari. Setelah audit tersebut katanya BPK akan mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang didalamnya memuat opini atas pengelolaan keuangan Pemkot tahun anggaran sebelumnya.
“Auditnya sampai Bulan Mei dan kemungkinan Bulan Juni LHP-nya keluar,” ungkapnya.
Ia optimis, Pemkot bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK tahun ini. “Insya allah kita bisa mendapat WTP untuk ke-lima kalinya secara berturut-turut,” sebutnya. (ads/gito)
Pjs Walikota saat memberi sambutan pada paripurna penyampaian LKPJ.
ZONA KOTAMOBAGU – Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, membeber berbagai prestasi dan torehan Walikota Tatong Bara yang diraih Tahun 2017 dihadapan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada sidang paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), Jumat (6/4).
Berbagai prestasi tersebut meliputi bidang kesehatan, kepegawaian, pengelolaan keuangan, lingkungan hidup dan lainnya di tingkat nasional maupun tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Menurutnya, sepanjang tahun 2017, Kota Kotamobagu telah banyak kemajuan, keberhasilan serta prestasi yang berhasil diraih. Semua itu katanya merupakan bukti kerja keras dan kerja nyata Pemerintah Kota (Pemkot) yang didukung penuh semua stakeholder.
“Berbagai keberhasilan itu merupakan buah kerja sama dan kerja keras dari semua pihak,” sebutnya.
Ia mengakui, berbagai capaian pemerintah tahun sebelumnya belum sepenuhnya sempurna meski pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Katanya, belum semua harapan serta keinginan masyarakat terpenuhi.
“Ketidaksempurnaan itu akan menjadi perhatian untuk lebih disempurnakan kedepannya,” sebutnya.
Berkaitan dengan LKPj tersebut, ia mengungkapkan akan dibahas kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya.
“Rekomendasi yang nantinya akan disampaikan pihak DPRD itu akan menjadi salah satu acuan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan,” ungkapnya. (ads/gito)
Capaian dan Prestasi Pemkot Tahun 2017:
– Penghargaan Swasti Saba Padapa dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
– Penghargaan BKN Award sebagai kota terbaik dalam pengelolaan kepegawaian dari Badan Kepegawaian Negara.
– Penghargaan dari Universitas Gadjah Mada–Jogjakarta sebagai daerah dengan indeks pengelolaan keuangan terbaik regional Sulawesi Utara.
– Penghargaan Pangripta Nusantara dari Bappenas Republik Indonesia atas keberhasilan dalam menyusun dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
– Penghargaan kota peduli hak asasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
– Piala Adipura Buana dari Kementerian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia.
– Kepegawaian Award Provinsi Sulawesi Utara sebagai terbaik 1 kategori instansi pengelola kepegawaian.
– Penghargaan Kepegawaian Provinsi Sulawesi Utara sebagai terbaik 1 kategori inovasi layanan kepegawaian.
– Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pengelolaan DAK Terbaik.
– Penghargaan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) – Republik Indonesia atas efektifitas dalam pengawasan obat dan makanan.
– Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP).
– Penghargaan dari Dirjen Pajak atas komitmen dalam penerimaan pajak.
– Penghargaan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah menjamin rakyatnya sehat dan sejahtera melalui integrasi Jamkesda dalam program JKN – KIS.
ZONA KOTAMOBAGU – Kota Kotamobagu akan kedatangan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sanjojo dan jajarannya, Kamis (12/4) pekan depan. Kepastian kedatangan menteri tersebut merupakan hasil koordinasi Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Muhammad Mokoginta beberapa waktu lalu.
“Persiapan jelang kedatangan menteri terus dimatangkan, termasuk rapat bersama para sangadi (kepala desa, red),” kata Pjs walikota.
Ia mengungkapkan, kunjungan Mendes PDTT tersebut dalam rangka sosialisasi dana desa bersama Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).
“Jadi bukan hanya menteri desa saja, tapi juga ada ketua dan sejumlah anggota DPD RI,” ungkapnya.
Dijelaskannya, selain sosialisasi dana desa, Mendes PDTT juga akan mengunjungi Desa Bilalang I untuk meresmikan sejumlah bangunan fisik yang dikerjakan melalui dana desa.
“Setelah tiba di Kota Kotamobagu, pak menteri langsung ke Hotel Sutanraja kemudian melaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan termasuk berkunjung ke Desa Bilalang I,” jelasnya.
Ia berharap, semua elemen masyarakat bisa menjaga stabilitas keamanan dan bekerja sama memberi kenyamanan bagi para tamu yang akan datang.
“Mudah-mudahan semua rangkaian kegiatan berjalan lancar,” harapnya. (ads/gito)
Pjs Walikota saat memberi sambutan pada paripurna penyampaian LKPJ.
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2017 melalui sidang paripurna yang dilaksanakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotamobagu, Jumat (6/4).
LKPJ tersebut merupakan keterangan kepala daerah kepada pihak legislatif atas pelaksanaan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas pemerintahan selang tahun 2017.
“LKPJ merupakan bentuk laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah tahun 2017,” kata Penjabat Sementara (Pjs) Walikota, Muhammad Mokoginta, dalam sambutannya.
Pada kesempatan itu, Pjs walikota juga membeber berbagai prestasi dan keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu tahun 2017. Pencapaian itu katanya tak lepas dari dukungan semua stakeholder termasuk pihak legislatif yang terus bersinergi dengan eksekutif.
“Catatan dan rekomendasi dari legislatif atas LKPj ini akan menjadi masukan penting sekaligus energi positif bagi eksekutif dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kotamobagu,” sebutnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Ahmad Sabir, mengungkapkan setiap kepala daerah harus menyampaikan LKPj ke DPRD. Hal itu katanya sesuai amanat undang-undang tentang pemerintahan daerah serta peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 yang bertujuan sebagai keterangan dari walikota kepada pihak DPRD menyangkut pelaksanaan tugas pemerintahan tahun 2017.
“Setelah disampaikan melalui paripurna ini akan segera kita tindaklanjuti,” katanya. (ads/gito)
AWASI KAMPANYE: Panwaslu Kotamobagu menggelar rapat koordinasi bersama media massa terkait pengawasan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota.
ZONA KOTAMOBAGU – Praktek money politics yang berpotensi terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Kotamobagu terus diminimalisir. Berbagai modus yang dinilai bisa dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk melancarkan praktek tersebut akan dicegah, termasuk soal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) menjelang hari raya Idul Fitri.
Ketua Panwaslu, Musly Mokoginta, mengatakan pihaknya sudah menyiapkan berbagai strategi untuk pengawasan kampanye di bulan ramadhan atau saat Idul Fitri. Katanya, ada beberapa potensi pelanggaran yang bisa terjadi di momen tersebut, seperti pemberian sumbangan di masjid dan panti asuhan, pemberian alat-alat sholat, pemberian THR, serta open house.
“Kita sudah berkoordinasi dengan Satgas Anti Money Politics untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran saat bulan ramadhan maupun lebaran nanti,” katanya, saat rapat koordinasi pran Panwaslu bersama media massa dalam pengawasan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Kotamobagu, Kamis (5/4).
Ia mengungkapkan, pemberian bantuan ke masjid maupun panti asuhan, pemberian alat sholat, THR serta open house tidak dilarang, asalkan tidak ada simbol partai atau kandidat serta ajakan untuk memilih calon tertentu.
“Pemberian bantuan di masjid boleh dilakukan, asalkan tidak ada simbol atau pesan politik. Begitu juga dengan pemberian THR, pembagian alat sholat dan juga open house. Sudah ada strategi yang kita siapkan mengawasinya,” ungkapnya.
Ia mengakui, agak sulit mengungkap praktek money politics saat pemberian bantuan di masjid, alat sholat, THR maupun open house. Oleh karena itu, pihaknya sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan di lapangan.
“Memang agak sulit untuk dibuktikan, apalagi ini momen ramadhan dan lebaran. Tapi kita sudah punya strategi. Itu (pemberian bantuan) tidak dilarang, tapi yang akan kita awasi adalah apakah dalam proses pembagian itu ada simbol, pesan atau ajakan memilih. Kalau ada yang demikian, akan kita tindaki,” sebutnya.
Ia menegaskan, pihaknya siap memproses jika ditemukan ada praktek money politics atau pelanggaran lain yang dilakukan pasangan calon maupun tim kampanye di lapangan. Katanya, konsekwensi dari pelanggaran yang dilakukan adalah pembatalan pencalonan.
“Kita harap masyarakat termasuk teman-teman wartawan dapat ikut mengawasi di lapangan, agar pelaksanaan Pilkada di Kota Kotamobagu bisa berjalan aman dan lancar,” tegasnya. (trz/gito)
ZONA KOTAMOBAGU — Pemerintah Kota (Pemkot) terus berbenah dalam mewujudkan Kota Kotamobagu sebagai smart city. Infrastruktur maupun fasilitas penunjang terus dipersiapkan, termasuk soal ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai. Informasi diperoleh, saat ini tercatat ada 25 tower yang tersebar di empat wilayah kecamatan yang terdiri dari Telkomsel, Indosat, XL, Hutchison 3 Indonesia (H3I), Indonesia Satelit dan Smart Telkom.
“Ketersediaan jaringan seluler di Kotamobagu sudah cukup bagus dan menjangkau semua wilayah,” kata Kepala Bidang Teknologi dan Informatika (TIK) Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Yusrin Mantali.
Ia mengungkapkan, jangkauan jaringan telekomunikasi menjangkau 33 desa dan kelurahan. Namun katanya, khusus di Kecamatan Kotamobagu Utara, akses jaringan belum terlalu baik karena di wilayah tersebut memiliki area perkebunan yang cukup luas. “Tapi secara keseluruhan, utamanya di kawasan padat penduduk sudah cukup baik,” ungkapnya.
Soal penambahan tower atau menara telekomunikasi, ia menyebut itu merupakan kewenangan pihak penyedia jasa. Katanya, Dinas Kominfo hanya sebatas melakukan pengawasan. “Nanti kalau ada wilayah yang kesulitan jaringan, kita menyurat ke pihak penyedia jasa. Tapi untuk sekarang ini belum, karena ketersediaan jaringan seluler masih cukup bagus,” tambahnya. (ads/gito)
