Wakil Gubernur Steven Kandouw mengukuhkan Rudi Mokoginta sebagai Pjs Walikota Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, mengukuhkan Rudi Mokoginta sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Walikota Kotamobagu, Rabu (14/2). Pengukuhan sekaligus penyerahan SK penugasan dilakukan di Ruang Mapalus Kantor Gubernur, bersamaan dengan SK penugasan wakil bupati Minahasa Tenggara dan Wakil Bupati Kabupaten Bolmong Utara sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.
Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan surat keputusan Mendagri tentang penunjukan Pjs walikota. Dari surat keputusan itu, disebutkan Rudi Mokoginta menjabat sebagai Pjs walikota terhitung sejak 15 Februari hingga 23 Juni mendatang. Penunjukan Pjs tersebut dikarenakan Walikota Tatong Bara dan Wakil Walikota Jainudin Damopolii menjalani cuti diluar tanggungan negara karena mengikuti tahapan Pilkada 2018.
“Pengkuhannya sudah dilakukan tadi (kemarin, red) oleh wakil gubernur,” kata Kabag Humas, Ham Rumoroy.
Ditambahkannya, setelah pelantikan tersebut akan dilakukan penjemputan adat dan serah terima jabatan walikota Kotamobagu kepada Pjs walikota. “Pelaksanaannya di aula rumah dinas walikota,” tambahnya.
Sementara itu, Rudi Mokoginta, mengaku siap menjalankan tugas yang diamanahkan sebagai Pjs walikota. “Pelaksanaan Pilkada sudah ada aturannya, tugas kita hanya mengawal agar pelaksanaannya berjalan lancar dan wilayah tetap kondusif,” kata Asisten II Pemprov Sulut itu. (ads/gito)
Sekkot saat menerima piagam penghargaan dari MenPAN-RB
ZONA KOTAMOBAGU – Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota (Pemkot) terus membaik. Di tahun 2016, nilai yang diberikan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (KemenPAN-RB) hanya CC.
Di Tahun 2017, nilai LAKIP yang didapat Pemkot lebih baik dari sebelumnya, yakni mendapat nilai B. Nilai LAKIP itu diserahkan MenPAN-RB, Aman Abnur, dan diterima Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae, Selasa (13/2) di Hotel Tentrem Yogyakarta.
“Alhamdulillah Kota Kotamobagu menjadi salah satu daerah yang mendapat nilai B. Ini lebih baik dari sebelumnya yang hanya CC,” kata Sekkot, Adnan Massinae.
Ia mengakui, raihan nilai B tersebut merupakan buah dari kerja keras dan kerja sama semua jajaran Pemkot.
“Tentu ini adalah bagian dari kerja team work dengan satu komando dari pimpinan yang mampu dijabarkan dan diimplementasikan oleh seluruh SKPD,” sebutnya.
Lanjutnya, capaian itu juga menjadi sebuah kesyukuran bagi pihaknya, karena didapat dari sebuah proses yang bertahap, terstruktur dan sistematis.
“Kita lihat trand yang diperoleh mulai Tahun 2015 dapat C, 2016 CC dan 2017 kita mendapat B. Artinya, proses benar-benar terstruktur dan sesuai planing, organising, actuating dan controlling berjalan secara terpadu. Sehingga semua bisa bersinergi dan berimbang disemua sektor,” ujarnya.
Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengaku sangat bangga mendengar jika Kota Kotamobagu mendapat predikat B dari MenPAN-RB atas LAKIP Tahun 2017.
“Tidak mudah mendapatkan predikat seperti ini. Butuh kerja keras dan kerja sama terutama soal sasaran pengelolaan keuangan serta pelaporan tepat waktu. Prestasi yang didapat ini harus dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi,” kata Tatong, usai mengikuti tahapan pengundian dan penetapan nomor urut paslon walikota dan wakil walikota di gedung DPRD, kemarin. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara dan Wakil Walikota Jainudin Damopolii ikut bertarung di Pilwako tahun ini. Keduanya telah mengikuti berbagai tahapan dan sudah ditetapkan sebagai calon walikota oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan demikian, kedua top eksekutif itu diharuskan cuti selama mengukuti tahapan kampanye. Cuti keduanya terhitung mulai Kamis (15/2) sampai Senin (23/6) mendatang.
“Cuti walikota dan wakil walikota sampai berakhir masa kampanye, dan akan kembali ke jabatan masing-masing pada tanggal 24 Juni,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Anas Tungkagi.
Ia mengungkapkan, Rabu (14/2) hari ini, Penjabat Sementara (Pjs) walikota akan dikukuhkan bersamaan dengan penjabat bupati dan walikota di enam daerah lain di Sulawesi Utara.
“Pengukuhannya besok secara serentak di enam daerah. Walikota, wakil walikota dan semua pimpinan SKPD terundang pada kegiatan itu,” ungkapnya.
Ditambahkannya, pihaknya sudah melakukan persiapan penyambutan Pjs, termasuk fasilitas yang akan ditempati dan digunakan.
“Mulai kemarin sampai hari ini sudah beres-beres di rumah dinas. Tinggal menunggu penjabatnya siapa dan apakah akan menempati rudis. Pada intinya sudah kita siapkan semua,” tambahnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2013, Tatong Bara-Nayodo Koerniawan (TB-NK) telah mengikuti tahapan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon. Pasangan TB-NK yang diusung delapan partai politik dan satu partai pendukung itu mendapatkan nomor urut 1.
Oleh Calon Walikota, Tatong Bara (TB), nomor urut 1 merupakan sebuah angka keberuntungan dan kemenangan.
“Kita bersyukur mendapatkan nomor urut 1. Insya allah angka 1 bisa membawa kemenangan lagi. Kita lebih menjadi lebih bersemangat. Bagi kami nomor urut 1 adalah angka keberuntungan,” kata Tatong.
Sementara itu, Calon Wakil Walikota, Nayodo Koerniawan (NK), optimis angka 1 yang didapat bisa membawa kemenangan bagi dirinya bersama Tatong Bara pada Pilwako tahun ini.
“Insya allah, dengan nomor 1 ini Allah memberikan kesempatan satu kali lagi (satu periode) kepada Ibu Tatong Bara untuk menjadi walikota, dan wakilnya adalah saya,” sebut Nayodo. (red)
Walikota Tatong Bara saat menyerahkan sertifikat tanah.
ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada masyarakat. Sertifikat tanah hasil program nasional Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu diserahkan Senin (12/2) di Lapangan Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan.
“Terima kasih kepada kepada BPN (Badan Pertahanan Nasional) yang sudah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dengan pemerintah. Alhamdulillah target terpenuhi walaupun ada beberapa yang belum diterbitkan karena terkendala administrasi pembayaran DPHTB yang belum dibayar oleh masyarakat,” kata walikota, dalam sambutannya sebelum menyerahkan sertifikat tanah.
Walikota menjelaskan, PTSL yang dijatahkan untuk Kota Kotamobagu sebanyak 10.000. Untuk proses penerbitannya kata walikota dilakukan secara gratis mulai dari pengukuran tanah hingga penyerahan sertifikat. “Berdasarkan surat keputusan bersama tiga instansi, bahwa biaya pengukuran tanah sebesar tiga ratus lima puluh ribu, tapi di Kota Kotamobagu kita putuskan untuk digratiskan. Artinya, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk proses penerbitan sertifikat ini,” jelas walikota.
Walikota menegaskan, sertifikat yang ia berikan langsung ke masyarakat itu adalah untuk menjawab keraguan masyarakat soal adanya pungutan yang dilakukan oknum-oknum tertentu. “Hari ini saya serahkan langsung sertifikat. Ini gratis. Mulai dari pengukuran sampai pada penyerahannya. Kalau ada yang meminta biaya, laporkan,” tegas walikota. (ads/gito)
Dinas PPPA memberi pelatihan manajemen usaha kepada ratusan IRT.
ZONA KOTAMOBAGU – Ratusan pelaku usaha perempuan diberi pelatihan manajemen usaha yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Senin (12/2) di Lembah Bening, Kelurahan Sinindian.
Kepala DPPPA, Sitti Rafiqah Bora, mengatakan pelatihan tersebut penting dilakukan guna mendorong para pelaku usaha agar lebih kreatif dalam mengelolah usahanya masing-masing. “Kegiatan ini kita khususkan untuk ibu rumah tangga. Mereka diberdayakan melalui pelatihan ini dan diberikan bantuan,” katanya.
Lanjutnya, pada pelatihan tersebut, pihaknya menghadirkan instruktur berpengalaman dan pernah menjadi juara di Dekranas tingkat nasional. “Mereka diberi pelatihan soal cara mendaur ulang bahan yang akan diproduksi untuk dipasarkan. Kemudian untuk bantuan yang diberikan sesuai dengan bidang masing-masing. Kalau kelompok pembuat kue dilatih cara membuat kue dan diberi bantuan peralatan pembuatan kue,” ungkapnya.
Sementara itu, Walikota Tatong Bara, mengatakan kaum perempuan perlu diberi kesempatan untuk memanfaatkan berbagai potensi. Hal itu untuk menumbuhkembangkan kemandirian serta kesetaraan di dalam berwirausaha.
“Melalui bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha, maka dapat mengentas kemiskinan dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga,” kata Tatong.
Ditambahkannya, usaha ekonomi produktif yang terus tumbuh, khususnya yang dikelola oleh kaum perempuan menandakan semakin besarnya inisiatif, kepedulian dan tanggung jawab masyarakat dalam memperbaiki derajat kehidupan.
“Karena itu dengan mengikuti bimbingan ini, pelaku usaha kecil dapat memiliki kemampuan berwawasan lebih dalam pengelolaan, sehingga hasilnya nanti dapat memberikan manfaat bagi daerah ini agar lebih maju dari daerah lain,” tambah Tatong. (ads/gito)
Asisten I Nasrun Gilalom saat menyerahkan SK pelantikan kepada pejabat yang dilantik.
ZONA KOTAMOBAGU – Kekosongan jabatan kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan Kepala Bagian Hukum, akhirnya terisi. Inontat Makalalag ditunjuk sebagai Plt Kepala BPKD dan Rendra Dilapanga sebagai Plt Kabag Hukum. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan Senin (12/2), oleh Asisten I Nasrun Gilalom mewakili Walikota Tatong Bara, di ruang kerja Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) bersamaan dengan pelantikan enam pejabat lainnya pada posisi jabatan eselon III.
Inontat Makalalag yang sebelumnya menjabat Sekretaris BPKD dilantik menggantikan pejabat sebelumnya, Rio Lombone, yang sudah hijrah ke Kabupaten Bolmong. Sementara Rendra Dilapanga yang menjabat Kasubag di Bagian Hukum menggantikan pejabat sebelumnya Sarida Mokoginta, karena telah dilantik sebagai Plt Kepala Dinas Sosial.
“Setelah dilantik langsung segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja masing-masing, agar program-program yang sementara berjalan bisa segera dimaksimalkan,” kata Nasrun.
Selain dua pejabat tersebut, enam pejabat lainnya juga dilantik, yakni Bambang Dachlan yang dilantik sebagai Plt Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum Dinas Satpol PP, Chandra Wahid sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Dinas Sosial, Suriani Kawulusan sebagai Kepala Seksi Penyuluhan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Muhammad Yahya dilantik sebagai Sekretaris Dinas Pertanian, Bambang Mardianto sebagai Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat, serta Tony Ponongoa sebagai Sekretaris merangkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. (ads/gito)
Kasat Reskrim AKP Hanny Lukas saat melakukan OTT terhadap BM alias Ber di salah satu hotel di Kotamobagu.
ZONA KOTAMOBAGU – BM alias Ber, oknum pegawai Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divre Bolmong, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Sat Reskrim Polres Bolmong bekerja sama dengan Unit Intel Kodim 1303 Bolmong. BM ditangkap di kamar nomor 309 salah satu hotel mewah di Kotamobagu, serta barang bukti berupa uang tunai pecahan Rp100 ribu dan Rp50 ribu sebesar Rp30 juta, Senin (12/2).
Informasi dirangkum, penangkapan tersebut berawal dari pengembangan kasus atas dugaan bisnis jual beli beras miskin (raskin) yang dilakoni BM alias Ber dengan RM alias Man yang berperan sebagai penadah. Awalnya, BM yang tak mau bisnis haramnya terbongkar, datang ke unit intel Kodim untuk melakukan klarifikasi atas dugaan penjualan raskin kepada RM alias Man.
Pada saat itu, BM meminta agar bisnis yang dijalaninya itu tak dilaporkan ke pimpinan Kodim (maksud Dandim) serta meminta damai. Agar permintaannya itu dikabulkan, kepada petugas BM mengaku siap membayar (menyogok) dengan uang senilai Rp30 juta kepada anggota Intel Kodim. Sebelumnya, BM mengira anggota Intel tersebut mau menuruti permintaannya itu. Iapun langsung bergegas menuju ke salah satu bank dan mengambil uang sejumlah yang dijanjikannya itu kemudian menuju ke hotel untuk melakukan transaksi.
Setibanya di kamar hotel nomor 309, ia langsung menghubungi anggota Intel Kodim. Namun malang menimpanya, keinginannya untuk mendapat ‘pengampunan’ dari petugas atas bisnis haramnya itu justru terbongkar. Beberapa saat setiba di kamar hotel bernomor 309, datang petugas gabungan dari Unit Intel Kodim dan Sat Reskrim Polres dan langsung melakukan OTT. Dari situ, BM langsung digiring ke Polres Bolmong untuk diproses lebih lanjut.
Kapolres Bolmong, AKBP Gani Fernando Siahaan, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Kodim 1303 Bolmong mulai dari penyelidikan hingga melakukan OTT tersebut.
“Benar, bahwa salah seorang penyelenggara negara melakukan tindakan koruptif. Ia akan dijerat sanksi tindak pidana korupsi,” kata Kapolres.
Mantan Kasubdit Tipidkor Polda Sulut itu menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengembangan.
“Ini tidak berhenti sampai disini (OTT). Akan kita kembangkan, dan tidak menutup kemungkinan ada TSK (tersangka) lain yang membantu atau bersama-sama melakukan perbuatan ini. Kita akan lihat lagi dari awal sehingga ia menyalahgunakan kewenangannya. Dia menyuap, berarti ada kesalahan yang dilakukannya. Itu yang masih kita dalami,” tegas Kapolres.
Sementara itu, Dandim 1303 Bolmong, Letkol Inf Sigit Dwicahyono, menerangkan kasus tersebut terbongkar berawal dari pengecekan gudang bulog dan tidak mendapati ada beras di dalamnya. Dari situ, pihaknya melakukan pengembangan dan ditemukan ada indikasi keterlibatan pejabat bulog terkait hal itu.
“Saya dapat perintah dari pimpinan saya berkaitan dengan ketahanan pangan soal serapan gabah, dan itu tentu ada keterkaitan dengan bulog. Setelah pertama kali kami melakukan pengecekan gudang, tidak ditemukan barang bukti (beras), kemudian kita kembangkan lagi kepada penadahnya dan kita cek ke gudang ternyata ada di dalam gudang (milik penadah). Bungkus-bungkus beras gabah tahun 2017 kurang lebih 1.500 karung yang sudah diganti kemasan dengan karung lain. Dari informasi yang kita dapatkan, beras itu akan dijual ke Minahasa Selatan hingga ke Gorontalo” ungkapnya. (gito)
Walikota Tatong Bara menyerahkan ratusan sertifikat tanah kepada masyarakat. Sertifikat tanah hasil program nasional Pendataan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) itu diserahkan Senin (12/2) di Lapangan Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan.
“Terima kasih kepada kepada BPN (Badan Pertahanan Nasional) yang sudah melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan bekerja sama dengan pemerintah. Alhamdulillah target terpenuhi walaupun ada beberapa yang belum diterbitkan karena terkendala administrasi pembayaran DPHTB yang belum dibayar oleh masyarakat,” kata walikota, dalam sambutannya sebelum menyerahkan sertifikat tanah.
Walikota menjelaskan, PTSL yang dijatahkan untuk Kota Kotamobagu sebanyak 10.000. Untuk proses penerbitannya kata walikota dilakukan secara gratis mulai dari pengukuran tanah hingga penyerahan sertifikat. “Berdasarkan surat keputusan bersama tiga instansi, bahwa biaya pengukuran tanah sebesar tiga ratus lima puluh ribu, tapi di Kota Kotamobagu kita putuskan untuk digratiskan. Artinya, tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk proses penerbitan sertifikat ini,” jelas walikota.
Walikota menegaskan, sertifikat yang ia berikan langsung ke masyarakat itu adalah untuk menjawab keraguan masyarakat soal adanya pungutan yang dilakukan oknum-oknum tertentu. “Hari ini saya serahkan langsung sertifikat. Ini gratis. Mulai dari pengukuran sampai pada penyerahannya. Kalau ada yang meminta biaya, laporkan,” tegas walikota. (advertorial)
ZONA KOTAMOBAGU – Semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk tidak meninggalkan daerah selama audit interim II oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulut, berlangsung. Hal ini ditegaskan Walikota Tatong Bara, saat entry meeting dengan BPK, pekan lalu.
Menurut walikota, pimpinan SKPD, bendahara dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK) harus stand by dan menyiapkan semua dokumen atau data yang diminta tim auditor. “Bantu tim pemeriksa terutama soal kesiapan dokumen yang dibutuhkan. Kalau ke luar daerah harus seijin tim pemeriksa dulu,” tegas walikota.
Selain itu, walikota juga mengingatkan agar pimpinan SKPD, bendahara dan PPTK untuk kooperatif selama proses pemeriksaan.
“Ketika dimintai dokumen atau data, harus segera ditindaklanjuti. Kemudian kalau dipanggil harus segera datang. Bantu tim pemeriksa agar proses pemeriksaan berjalan lancar. Ketepatan dan kecepatan dibutuhkan. Jangan sampai tim pemeriksa butuh data kemudian lama terkonfirmasi,” kata walikota.
Ketua Tim Pemeriksa, Tutus Sulfani Sulaiman, mengungkapkan perlu ada koordinasi dari pimpinan SKPD ketika hendak melakukan tugas ke luar daerah.
“Pimpinan SKPD cukup memberitahukan saat akan keluar daerah, agar kami bisa membuat schedule,” ungkapnya.
Dihadapan walikota dan jajarannya, ia mengakui pejabat Pemkot adalah yang paling akomodatif selama pemeriksaan.
“Ketika kami butuh informasi atau keterangan dari pejabat yang bersangkutan, langsung cepat datang dan tepat. Mudah-mudahan pemeriksaan kali ini lebih baik lagi,” sebutnya. (ads/gito)
