Musrenbang Tingkat Desa-Kelurahan Digelar Pekan Depan

Penulis

-

Kamis, 11 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kelurahan akan dilaksanakan pada pertengahan bulan ini. Hal ini diutarakan Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappelitbangda), Sofyan Mokoginta.

Menurutnya, sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat desa dan kelurahan, pihaknya terlebih dahulu melakukan sosialisasi e-Planing kepada seluruh operator desa dan kelurahan.

“Jadwalnya direncanakan pada Tanggal 15 (Januari), dan kemarin kami sudah sosialisasikan e-Planing ke semua operator desa dan kelurahan. Hal itu kita maksudkan agar ada penyegaran kembali ke teman-teman operator tentang tata cara penginputan usulan dari desa dan kelurahan melalui e-Planing, sekaligus penyerahan user name dan password,” kata Sofyan.

Diungkapkannya, usulan masyarakat dalam Musrenbang nanti akan terinput ke dalam sistem e-Planing. Dengan begitu, semua usulan masyarakat itu akan lebih aman dan terus terbawa pada Musrenbang tingkat kecamatan. “Setiap usulan tidak akan hilang dalam aplikasi, baik dilakukan verifikasi oleh kecamatan, begitu juga selanjutnya,” ungkapnya.

Ditambahkannya, penggunaan sistem e-Planing tersebut akan memudahkan proses perencanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kota. “Selain itu juga akan sangat menghemat waktu serta bisa menjaga konsistensi perencanaan di daerah,” tambahnya. (ads/gito)

Kesbangpol Siapkan Desk Pilkada

Penulis

Tim Redaksi

-

Kamis, 11 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menyiapkan anggaran sebesar Rp139.773.600 melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Desk Pilkada. Hal ini disampaikan Sekretaris Kesbangpol, Hendra Makalalag. Menurutnya, tim desk Pilkada akan bertugas saat penyelenggaraan hari H pencoblosan.

“Tim ini akan bertugas selama tiga hari,” kata Hendra, kemarin.

Lanjutnya, selain menyiapkan Desk Pilkada, Kesbangpol juga akan terus memantau situasi dan kondisi keamanan, politik, sosial dan budaya di Kota Kotamobagu. “Kami sudah menyiapkan format laporan kewaspadaan dini dan dikoordinasikan dengan instansi terkait, sehingga informasinya valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Personil yang diturunkan sudah terlatih dan profesional dalam menjalankan tugasnya,” ujarnya.

Kepala Kesbangpol, Irianto Mokoginta, mengimbau agar masyarakat tetap selalu menjaga stabilitas keamanan mulai awal tahapan sampai setelah pemungutan suara. “Dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan masyarakat. Dengan terjaganya Kamtibmas maka proses penyelenggaraan Pilkada di daerah ini berlangsung aman dan damai,” imbaunya.

Sehari sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Anas Tungkagi, mengikuti rapat koordinasi di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rakor itu, semua daerah yang menggelar Pilkada tahun ini ditekankan untuk menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah serta membentuk tim desk pilkada. “Apa yang ditekankan dalam rakor itu sudah tentu akan kita tindaklanjuti,” kata Anas. (ads/gito)

Bandar Togel Terciduk, Petugas Amankan Uang Jutaan Rupiah

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 10 Januari 2018

Dua pelaku judi togel (jongkok) saat diamankan petugas.

ZONA KOTAMOBAGU – ZM alias Zul (51), warga Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotambagu Barat, yang diduga bandar togel online di Kota Kotamobagu, diciduk polisi bersama seorang pengecer, RK alias Rus (38), warga Desa Solimandungan, Kecamatan Bolaang. Keduanya diamankan Senin (8/1) malam di dua tempat berbeda. Selain dua orang itu, petugas juga mengamankan barang bukti dari tangan masing-masing hanphone, laptop, buku rekapan togel serta uang tunai jutaan rupiah.

Penangkapan terhadap keduanya berawal dari laporan masyarakat yang mulai resah dengan aktivitas judi togel di salah satu rumah di Desa Solimandungan Baru. Tim Opsnal Polres Bolmong yang mendapat laporan itu langsung menindaklanjutinya dengan mengunjungi tempat tersebut. Sesampainya, tim yang dipimpin Aiptu Alfrets Laheba langsung menciduk RK bersama barang bukti lima lembar kertas sobekan berisi angka, satu buah buku rekapan, satu buah handphone merk samsung dan uang tunai Rp1.150.000. Tak berhenti sampai disitu, petugas kemudian mengembangkannya dan terungkap lewat pengakuan RK bahwa hasil penjualannya itu disetor kepada ZM, seorang bandar yang berada di Kota Kotamobagu. Sekira pukul 23.00 Wita, petugas bergerak cepat menuju ke kediaman ZM di Kelurahan Mongkonai atas petunjuk RK. Setibanya di rumah ZM, petugas mendapati ia sedang mengisi angka togel melalui laptop. Tak mau berlama-lama lagi, petugas kemudian langsung mengamankannya bersama barang bukti berupa satu buah laptop, satu buah handphone nokia, uang tunai Rp146.000, satu buah buku rekening BCA berisi uang Rp1.306.147.000. Dari situ petugas menggiring kedua pelaku ke Polres Bolres Bolmong untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka.

Kasat Reskrim Polres Bolmong, AKBP Hanny Lukas, mengatakan satu dari dua pelaku judi togel yang ditangkap itu diduga sebagai bandar. “Satu pelaku berinisial ZM adalah terduga bandar. Sekarang sementara pemeriksaan. Kami juga akan terus mengembangkannya untuk mengungkap siapa-siapa yang terlibat dengan aktivitas ini,” sebutnya. (ads/gito)

13 miliar untuk Sanitasi, Drainase dan Instalasi Air Bersih

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 10 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) menyiapkan anggaran Rp13 miliar tahun ini untuk pekerjaan tiga jenis pekerjaan seperti sanitasi, drainase dan instalasi air bersih.

Kepala Dinas PRKP, Imran Amon, mengungkapkan anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU). “Tiga paket pekerjaan itu jadi target pekerjaan kita tahun ini,” ujarnya, pekan lalu.

Diterangkannya, tiga paket pekerjaan itu tersebar disejumlah desa dan kelurahan. Untuk sanitasi katanya ada 14 pekerjaan dengan anggaran sebesar Rp6,6 miliar. Kemudian drainase di Jalan Paloko Kinalang sebesar Rp2,3 miliar, pembuatan gorong-gorong di Kelurahan Sinindian dengan anggaran Rp1,1 miliar. “Kemudian ada juga pekerjaan instalasi air bersih di Desa Bilalang II serta perluasan jaringan di Kecamatan Kotamobagu Selatan dengan anggaran 3,1 miliar,” terangnya.

Ditambahkannya, pengerjaan sejumlah paket proyek tersebut tinggal menunggu proses administrasi serta kelengkapan dokumen. “Rancangan anggaran biaya sudah siap, jadi tinggal menunggu proses lelangnya,” tambahnya. (ads/gito)

Jelang Pilkada, Pemkot Diundang Ikut Rakor di Kemendagri

Penulis

Tim Redaksi

-

Rabu, 10 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Semua kabupaten dan kota yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini diminta dapat menciptakan suasana tetap kondusif. Hal ini sesuai rapat koordinasi teknis Pilkada yang dilaksanakan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti pemerintah kabupaten kota.

“Pada rakor ini ditegaskan pemerintah daerah harus mensukseskan serta mencitakan suasana tetap kondusif pada saat Pilkada nanti,” kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem), Anas Tungkagi, usai mengikuti rakor tersebut, kemarin.

Lanjutnya, soal kondusifitas wilayah, instansi terkait juga diingatkan agar mempercepat proses cuti bagi para calon incumbent sebelum tahapan penetapan calon. “Selain itu setiap daerah yang menggelar Pilkada juga diminta untuk membentuk Tim Desk Pilkada untuk pelaporan hasil ke Kemendagri. Pada intinya, semua yang disampaikan saat rakor itu akan kita tindaklanjuti,” ujarnya.

Ditambahkannya, kehadirannya pada rakor tersebut untuk mewaliki Pemkot Kotamobagu sebagai daerah yang menggelar Pilkada tahun ini. “Rakor ini diikuti 17 kepala biro provinsi dan 154 kepala bagian tata pemerintahan se-Indonesia,” tambahnya. (ads/gito)

BPKD Tambah 15 Unit Alat e-Tax

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 9 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berencana menambah 15 unit alat e-Tax untuk dipasang di tempat-tempat usaha rumah makan dan restoran. Penambahan e-Tax tersebut dimaksudkan untuk lebih memaksimalkan penarikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak.

“Penggunaan e-Tax ini sangat ini memberi dampak positif terhadap peningkatan PAD khususnya dari sektor pajak pada tahun lalu. Atas dasar itu, tahun kita tambah lagi 15 unit dan akan dipasang di tempat-tempat yang belum ada alat itu,” kata Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Ilmar Rusman.

Diterangkannya, tempat-tempat yang akan dipasang e-Tax tahun ini adalah perhotelan, rumah makan dan tempat hiburan berskala besar. “Tahun ini kita khususkan di tempat usaha yang memiliki pendapatan atau perputaran uang besar. Kalau tempat usaha yang belum signifikan, kita akan terapkan sistem bill koorporasi. Itu rencana kita tahun ini,” terangnya.

Disisi lain, ia berharap para pemilik usaha dapat konsisten dan memperhatikan kewajiban pajaknya kepada pemerintah “Kita harap agar pemilik usaha bisa kooperatif dan proaktiv untuk turut serta membangun daerah lewat pembayaran pajak usaha ini,” harapnya. (ads/gito)

Pejabat Hasil Seleksi Terbuka Dilantik

Penulis

Tim Redaksi

-

Selasa, 9 Januari 2018

Prosesi pengambilan sumpah dan pelantikan pejabat hasil seleksi terbuka.

ZONA KOTAMOBAGU – 10 pejabat eselon II yang mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama beberapa waktu lalu, dilantik dan diambil sumpah jabatan, Senin (8/1), di aula kantor walikota. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan Sekretaris Kota (Sekkot) Adnan Massinae yang mewakili Walikota Tatong Bara.

Dari pelantikan itu, Sarida Mokoginta yang sebelumnya menjabat Kabag Hukum dilantik sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial menggantikan Muljadi Suratinoyo yang disaat bersamaan dilantik sebagai Kepala Dinas Pertanian. Sedangkan formasi jabatan lainnya, seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan lainnya tetap diisi pejabat sebelumnya yang menjabat sebagai pelaksana tugas, (selengkapnya lihat grafis).

“Kepada para pejabat yang dilantik diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing, serta terus menigkatkan kinerja, disiplin dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sekkot, Adnan Massinae.

Terkait pengisian beberapa formasi jabatan yang ditinggalkan pejabat sebelumnya, seperti Kepala Dinas Kesehatan yang mengundurkan diri, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) yang pindah ke Kabupaten Bolmong serta Kepala Bagian Hukum yang mendapat promosi jabatan, Pemkot masih akan mengkoordinasikan dengan Kementtrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Setelah ini kita akan koordinasikan ke Kemendagri maupun KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara),” terangnya.

Terpisah, Walikota Tatong Bara mengaku pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut sudah mendapat ijin dari Mendagri. “Hari ini (kemarin, red) sudah pelantikan atas instruksi Mendagri. Yang sisanya akan kita konsultasikan lagi besok (hari ini, red), karena kita tidak boleh sembarang melantik,” sebut Tatong, saat berada di Kantor KPU. (ads/gito)

Daftar nama pejabat yang dilantik:

Nama Pejabat Jabatan Sebelumnya Jabatan Saat Ini

Sahaya Mokoginta Plt Kepala BKPP Kepala BKPP

Nasli Paputungan Plt Kepala Dishub Kepala Dishub

Mulyadi Soeratinoyo Plt Kepala Dinsos Kepala Dinas Pertanian

Sa’ir Lentang Plt Kepalan Inspektorat Kepala Inspektorat

Teddy Makalalag Plt Kepala DPMD Kepala DPMD

Aljufri Ngandu Plt Kepala DPPKB Kepala DPPKB

Sarida Mokoginta Kabag Hukum Plt Kadis Sosial

Ahmad Yani Umar Plt Kepala Diskominfo Kepala Diskominfo

Noval Manoppo Plt Kepala DPMPTSP Kepala DPMPTSP

Hidayat Mokoginta Plt Kepala Disnaker Kepala Disnaker

Bambang Dahlan Plt Kasie Penyidikan Satpol PP Kasie Penyidikan Satpol PP

*** Sumber: Pemkot Kotamobagu

Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk Lewat Kampung KB

Penulis

Tim Redaksi

-

Senin, 8 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Menekan laju angka pertumbuhan penduduk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) tetap menjadikan Kampung KB sebagai program prioritas Tahun 2018.

“Kampung KB merupakan program unggulan yang sudah berjalan sejak tahun lalu. Bertujuan dapat menekan angka kelahiran. Ini memang telah disesuaikan dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” kata Kepala Dinas PP dan KB, Aldjufri Ngadu.

Menurutnya, dengan adanya pencanangan Kampung KB ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya, desa atau kelurahan yang dicanangkan menjadi Kampung KB adalah wilayah yang dianggap terbelakang. “Semoga pencanangan ini bisa merubah dan meningkatkan, paling tidak setara dengan kelurahan lainnya pada 5 sampai 7 tahun ke depan,” ujar mantan Kabag Humas itu.

Ditambahkannya, selain Kampung KB ada juga program Tri Bina, pembinaan kepada UPPKS atau wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sebagian besar anggotanya adalah peserta KB, keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera yang aktif berusaha secara kelompok. “Program-program itu dilaksanakan dalam rangka menekan laju angka pertumbuhan penduduk,” tambahnya.

Seperti diketahui, Kampung KB dicanangkan pada pada 2016 lalu di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat. Setelah pencangan itu, berbagai program dan kegiatan juga dilaksanakan untuk mensukseskannya. Pemkot juga berhasil mendapat penghargaan dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) karena berkomitmen terhadap penyelenggaraan program kependudukan dan keluarga berencana. (ads/gito)

Pantau Keuangan Desa, DPMD Kembangkan Aplikasi Siskeudes

Penulis

Tim Redaksi

-

Senin, 8 Januari 2018

ZONA KOTAMOBAGU – Memaksimalkan pengawasan anggaran oleh setiap desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Melalui aplikasi tersebut, penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hingga realisasi anggaran bisa terpantau melalui sistem.

“Aplikasinya sudah ada sejak Tahun 2016 dan tinggal dikembangkan infrastruktur pendukungnya, seperti jaringan akses internet,” kata Sekretaris DPMD, Hamdan Monigi.

Diungkapkannya, penggunaan aplikasi tersebut juga merupakan inovasi dalam menciptakan transparansi pengelolaan keuangan di desa. Dengan demikian, Pemkot maupun masyarakat dapat ikut mengawasi pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa. “Cara kerjanya nanti, kita (DPMD) tak perlu turun ke desa. Cukup dengan aplikasi ini akan diketahui desa mana yang belum menyusun APBDes, serta realisasi anggarannya akan diketahui. Pengawasannya pasti akan lebih maksimal lagi,” ungkapnya.

Lanjutnya, selain DPMD aplikasi tersebut juga akan terkoneksi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). “Jadi setiap desa harus ada koneksi internet agar cara kerja berjalan lancar,” ujarnya. (ads/gito)

Pemkot Segera Ajukan Kebutuhan PNS ke KemenPAN-RB

Penulis

Tim Redaksi

-

Sabtu, 6 Januari 2018

ZONA

KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) akan segera mengajukan usulan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pertengahan bulan ini. Hal itu merupakan tindaklanjut dari surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPAN-RB) nomor B/750/M.SM01.00/2017 perihal penyampaian kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018. Surat yang ditandatangi MenPAN-RB, Asman Abnur, itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan telah diterima sejak beberapa hari lalu.

“Kita sedang mempersiapkan formasi untuk tenaa medis dan guru,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

Ia menerangkan, jumlah yang dibutuhkan saat ini sebanyak 200 untuk tenaga medis dan 50 orang tenaga guru. “Itu baru data sementara, bisa saja bertambah karena baru bersifat usulan,” terangnya.

Tenaga guru dan kesehatan masih sangat dibutuhkan Pemkot saat ini. Untuk tenaga guru dipersiapkan pada pengisian guru bidang study di sejumlah sekolah. Sedangkan untuk tenaga kesehatan dipersiapkan untuk ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotamobagu.

Seperti diketahui, Bulan Desember lalu Pemkot menerima surat dari KemenPAN-RB terkait usulan kebutuhan PNS. Dalam surat tersebut, setiap Pejabat Pembinan Kepegawaian (PPK) diminta melakukan validasi ulang terhadap usul kebutuhan pegawai (usulan formasi) yang telah diinput ke dalam aplikasi e-formasi. Usulan itu kemudian diserahkan paling lambat pertengahan Bulan Januari. Dalam surat tersebut ditegaskan juga usulan kebutuhan PNS diprioritaskan untuk untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, serta jabatan-jabatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Selain itu, setiap daerah juga ditekankan agar memperhatikan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang rasio belanja pegawainya dibawah 50 persen, ditambah lagi surat keterangan ketersediaan anggaran untuk gaji, diklat prajabatan serta diklat pembentukan jabatan fungsional. (ads/gito)