Beranda blog Halaman 627

Pemkot Pangkas Sejumlah Program Triwulan IV 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Kewajiban pengalokasian 10 persen Dana Bagi Hasil (DBH) dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Alokasi Dana Desa (ADD), memaksa Pemerintah Kota (Pemkot) harus memangkas sejumlah program dan kegiatan pada triwulan IV tahun anggaran 2017.

“Yang jelas kalau kita penuhi maka akan banyak kegiatan-kegiatan rutin dan operasional di SKPD yang tidak bisa dilaksanakan pada triwulan IV ini. Kemudian juga akan terjadi pergeseran anggaran dari yang sudah ditata sebelumnya. Misalnya anggaran untuk kelurahan akan dialihkan ke desa,” kata Plt Sekkot, Adnan Massinae.

Ia menjelaskan, DAU tahun ini berkisar 300-an miliar. Jika mengikuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 257 Tahun 2015 sebesar 10 persen untuk desa, maka sekira Rp30-an miliar akan diberikan ke 15 desa yang ada. “Ada desa yang akan menerima sampai lima miliar. Ini kita khawatirkan akan terjadi tumpang tindih pada kegiatan di desa, sebab selain ADD juga desa mendapat dana desa,” jelasnya.

Ditambahkannya, pihaknya sudah menyurat ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk meminta dispensasi agar pengalokasian ADD nanti dilakukan pada APBD 2018. “Kita sudah menyurat ke Dirjen Perimbangan Kemenkeu untuk memohon agar mengkaji ulang. Karena walaupun diusahakan agak berat memang. Kita lihat proporsionalnya,” tambahnya. (rpm)

BKPP Konsultasi Soal Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian PNS

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) berencana memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Almarhum Iskak Mokoagow,  yang meninggal dunia saat sedang menjalankan tugas ke luar daerah.

Menurut Pt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, ada beberapa indikator yang menjadi dasar pemberian kenaikan pangkat pengabdian, yakni PNS yang meninggal dunia saat sedang bertugas, pensiun karena mencapai batas usia pensiun dan dinyatakan cacat sehingga tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan atas hasil pemeriksaan penguji kesehatan. Selain itu, ada juga kenaikan pangkat anumerta kepada PNS yang meninggal dunia saat sedang melaksanakan tugas yang disebabkan kecelakaan.

“Pemberian kenaikan pangkat pengabdian ini adalah bentuk penghargaan kepada PNS atas dedikasinya dalam melaksanakan tugas. Kita sementara konsultasi dengan BKN soal syaratnya,” kata Adnan, Kamis (7/9).

Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta, mengungkapkan pemberian kenaikan pangkat bagi ASN yang meninggal dunia saat sedang melaksanakan tugas berdasar pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2000 jo PP nomor 12 Tahun 2002 jo Keputusan Kepala BKN nomor 12 Tahun 2002. “Minimal memiliki masa kerja 30 tahun 1 bulan dihitung sejak diangkat sebagai CPNS sampai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia. Sehingga untuk lebih jelasnya kita konsultasi dulu ke BKN dan KemenPAN-RB,” ungkapnya. (ads/gito)

Tim Monitoring DPMD Terus Awasi Dandes

ZONA KOTAMOBAGU – Pengeolaan dana desa (Dandes) oleh semua desa terus diawasi. Tim monitoring bentukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) sedang melakukan monitoring di semua desa. Realisasi kegiatan serta administrasi keuangan menjadi sasaran tim tersebut.

“Monitoring ini sudah menjadi kewajiban. Jadi kita membentuk tim untuk turun ke tiap desa,” kata Plt Kepala DPMD, Teddy Makalalag, Kamis (07/09).

Diungkapkannya, pekerjaan fisik yang dibiayai dari Dandes tahap I sudah hampir rampung. Rata-rata pekerjaan ditiap desa memasuki tahap akhir. “Realisasi rata-rata sudah diatas 80 persen. Kita tinggal menunggu pemasukan SPj tahap I kemudian memproses pencairan tahap II,” ungkapnya.

Ditambahkannya, Dandes yang diberikan pemerintah pusat tersebut sangat membantu beban daerah dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, ia meminta kepada para pengelola dana tersebut agar dapat memanfaatkannya sesuai peruntukkan. “Kita bersykur karena ada dana desa. Setiap tahunnya anggaran yang diterima sangat besar. Itu sangat membantu percepatan pembangunan khususnya di dalam desa. Gunakan anggaran itu sesuai peruntukkannya,” tambahnya.

Di Desa Sia’, Kecamatan Kotamobagu Utara, dandes tahap I diperuntukkan pada pembangunan gedung dan TK-PAUD, Posyandu dan peningkatan jalan usaha tani. Saat ini realisasi pekerjaannya sudah hampir rampung. “Pembangunannya sudah hampir selesai. Tingga finishing saja,” kata Sangadi Sia’, Herto Balansa.(ads/gito)

Wali Kota Terima Penghargaan dari Rektor UGM

ZONA KOTAMOBAGU – Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kota (Pemkot) mendapat pengakuan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Jogjakarta. Hasil penelitian yang dilakukan Program Studi (Prodi) Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UGM, tata kelola keuangan daerah Kotamobagu adalah yang terbaik pertama di region Sulawesi.

Atas dasar itu, salah satu universitas terbaik di Indonesia itu memberikan penghargaan sebagai daerah dengan peringkat kondisi keuangan terbaik di region Sulawesi. Penghargaan tersebut diserahkan Rektor UGM Prof Panut Mulyono kepada Wali Kota Tatong Bara, di Graha Sabha Pramana UGM, Kamis (07/09).

Selain menerima penghargaan, wali kota juga ikut menghadiri sejumlah rangkaian kegiatan termasuk seminar pengelolaan keuangan daerah dengan tema: “Dari WTP Menuju Pengelolaan Keuangan yang Sehat dan Transparan”, yang diselenggarakan Program Magister Akuntansi Departemen Akuntansi FEB UGM. Pada seminar itu, dipaparkan hasil penelitian pengelolaan keuangan di daerah termasuk Kota Kotamobagu kepada para kepala daerah yang diundang serta pejabat di Kemendagri.

Menurut Wali Kota Tatong Bara, penghargaan yang diberikan UGM tersebut merupakan sebuah apresiasi atas komitmen, kerja keras dan kerja sama semua jajaran Pemerintah Kota Kotamobagu serta dukungan semua stakeholder dalam menghadirkan pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel dan transparan.

“Penghargaan ini patut kita syukuri. Namun seperti yang selalu sampaikan, bahwa apapun penghargaan yang kita dapatkan termasuk hari ini (kemarin, red) dari UGM, harus menjadi pemicu dan pemacu semangat bagi kita semua untuk terus memberikan yang terbaik bagi daerah,” kata Wali Kota.(adv/gito)

BPBD Gelar Simulasi Penanganan Bencana di PN Kotamobagu

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotamobagu menggelar simulasi penanganan bencana di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu, Rabu (06/09). Para staf dan hakim PN giat mengikuti simulasi dengan proses evakuasi saat terjadi bencana seperti gempa dan kebakaran.

“Kita hanya memenuhi permintaan dari pihak Pengadilan Negeri untuk sosialisasi sekaligus simulasi penanganan bencana,” kata Kepala BPBD, Refly Mokoginta.

Ia mengungkapkan, sosiliasi dan simulasi itu penting dilakukan. Sehingga ketika terjadi bencana baik gempa maupun kebakaran, para pegawai PN tidak panik dan bisa tahu cara penanganannya. “Ini penting untuk diketahui. Karena bencana alam bisa terjadi kapan dan dimana saja tanpa kita ketahui terlebih dahulu,” ungkapnya.

Wakil Ketua PN, Warsito SH, mengungkapkan pihaknya sengaja meminta pihak BPBD untuk sosialisasi sekaligus simulasi penanganan bencana. Hal itu katanya merupakan salah satu syarat mendapatkan akreditasi. “Selain syarat untuk akreditasi, kegiatan ini juga sangat positif agar kita bisa lebih tahu prosedur penanganan bencana gempa maupun kebakaran,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan menyiapkan jalur evakuasi serta titik kumpul bagi para pegawai PN maupun pengunjung yang datang. “Aktivitas di sini sangat padat. Setiap harinya banyak yang datang. Sehingga itu kita akan siapkan jalur evakuasi dan titik kumpul sebagai antisipasi ketika terjadi bencana,” tambahnya. (ads/gito)

 

Wali Kota Jadi Pembicara Kegiatan Kementrian PPPA

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara menghadiri kegiatan peluncuran nasional Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang dilaksanakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Selasa (5/9) di Bogor.

Pada kegiatan tersebut, Wali Kota mendapat kesempatan menjadi pembicara sekaligus mempresentasekan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang sedang dan akan dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) dihadapan Menteri PPPA, Yohana Yambise, bersama para tamu dan undangan dari 23 daerah terundang.

“Kota Kotamobagu adalah satu dari 15 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih ibu menteri pernah berkunjung ke sana. Itu adalah kebanggan kami, karena ibu (menteri) sampai hari ini tak pernah lupa Kota Kotamobagu” sebut Wali Kota.

Terkait Puspaga, Wali Kota mengungkapkan Pemkot sangat mendukung dan berkomitmen untuk menyukseskannya. “Puspaga ini baru diluncurkan hari ini (kemarin, red), tapi sudah banyak yang dilakukan. Salah satu yang sangat sentral adalah P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Di Kota Kotamobagu, P2TP2A menjadi tempat berlindung bagi semua daerah di Bolmong Raya. Tentu Puspaga ini adalah akumulasi dari seluruh yang kami laksanakan di dalam wadah P2TP2A,” ungkap Wali Kota.

Lanjutnya, Pemkot siap memaksimalkan program Puspaga di Kota Kotamobagu. Seperti halnya Kampung KB yang sudah menjadi percontohan nasional, Puspaga akan dilaksanakan tak hanya oleh instansi teknis melainkan terintegrasi dengan satuan kerja lainnya. “Puspaga ini akan kita laksanakan seperti Kampung KB, agar lebih kompleks penanganannya. Kami mendukung sekali peluncuran ini. Itu komitmen kami,” ujar Wali Kota.

Pada kesempatan itu, Wali Kota juga menitip pesan kepada Menteri PPPA agar lebih galak lagi memperjuangkan anggaran untuk program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. “Ini sudah pernah saya sampaikan saat pertemuan dengan kepala daerah perempuan dan ibu menteri waktu lalu. Untuk urusan keluarga, perempuan dan perlindungan anak sangat kompleks sekali,” tambahnya.

Diketahui, kegiatan tersebut diikuti 23 daerah se-Indonesia. Di Provinsi Sulut, hanya Walikota Tatong Bara yang terundang dan diberi kesempatan menjadi pembicara. (ads/gito)

Gunawan Damopolii: Maksimalkan Pengawasan Pilwako

Gunawan Damopolii

ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kotamobagu diminta untuk bisa memaksimalkan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 mendatang. Hal ini diutarakan Asisten II Gunawan Damopolii, saat memberi sambutan pada pembukaan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif, di Hotel Sutanraja, Selasa (05/09).

Menurutnya, peran Panwaslu dalam mengawasi jalannya Pilwako sangat penting dalam terciptanya penyelenggaraan pesta demokrasi yang aman, jujur dan sesuai yang diharapkan. “Pengawasan maksimal akan sangat berdampak positif pada proses demokrasi di Kotamobagu,” katanya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kota (Pemkot) sangat mendukung penyelenggaraan pesta demokrasi dan siap mefasilitasi kebutuhan Panwaslu dalam memaksimalkan pengawasan. “Pemkot terus berupaya memudahkan tugas dari Panwaslu dalam menjalankan fungsi mereka sebagai lembaga pengawas pemilu,” ungkapnya.

Ia berahap, semua tahapan Pilwako yang akan bergulir kedepannya akan berlangsung sesuai yang diharapkan. “Pengawasan pemilu yang bersifat partsipatif akan mampu membawa Pilwako Kotamobagu kedepan lebih berkualitas. Mari bersama kita sukseskan Pilwako Kotamobagu,” harapnya. (ads/gito)

Pansel Tunggu Makalah Peserta Seleksi Terbuka

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan seleksi terbuka calon pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) terus bergulir. Para peserta atau pejabat yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diharuskan membuat dan memasukkan makalah ke pansel paling lambat, Kamis (07/09).

“Sesuai tahapan, Hari Kamis (besok) batas akhir pemasukkan makalah ke Pansel,” kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

Setelah pemasukkan makalah, para peserta seleksi akan mengikuti persiapan wawancara dan presentase makalah pada Jumat (8/9). Sedangkan untuk tahapannya (wawancara dan presentase makalah) sesuai jadwal baru akan dilakukan pada Senin (11/9) hingga Kamis (15/9) pekan depan.

“Makalah yang dimasukkan maksimal tujuh lembar dan dibuat enam rangkap disetiap jabatan yang dilamar. Itu nantinya yang akan dipresentasekan dihadapan panse,” terangnya.

Diketahui, terdapat 13 formasi jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka kali ini. Namun dari ke-13 formasi tersebut terdapat dua diantaranya, yakni Sekretaris Dewan (Sekwan) dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang masih ditunda lantaran jumlah pendaftar belum memenuhi kuota yang ditentukan. Dari semua formasi jabatan tersebut, ada 43 pejabat yang mendaftar, namun dari jumlah itu ada empat diantaranya yang dinyatakan tak memenuhi syarat diseleksi. (ads/gito)

Walikota Tutup Kompetisi Sepak Bola Pontodon Bersatu Open Turnamen 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Walikota Tatong Bara menghadiri penutupan kegiatan sepakbola yang dilaksanakan masyarakat Desa Pontodon Bersatu, Kecamatan Kotamobagu Utara. Melalui kegiatan bertajuk Pontodon Bersatu Open Turnamen 2017 itu, walikota berharap dapat melahirkan bibit pesepakbola yang handal dan mampu bersaing hingga ke tingkat nasional.

“Saya berharap kompetisi seperti ini rutin digelar, agar nantinya bisa melahirkan bibit-bibir pesepakbola daerah yang handal dan bisa berbicara di tingkat nasional,” kata walikota, dalam sambutannya saat menutup kegiatan tersebut.

Pada kesempatan itu, walikota juga mengapresiasi panitia penyelenggara yang telah sukses melaksanakan kegiatan hingga berlangsung dengan aman dan lancar. Selanjutnya, walikota menyerahkan hadiah berupa trophy dan uang pembinaan kepada masing-masing pemenang.

Hadir dalam kegiatan itu, sejumlah pimpinan SKPD, anggota DPRD Kotamobagu, Ketua Panwaslu, Ketua KPU serta ribuan masyarakat yang menyaksikan final sekaligus menjadi penutup pertandingan pada kegiatan tersebut. (adv/gito)

Pemkot Lelang Kayu dan Seng Bekas

Yosnandi Damopolii
Yosnandi Damopolii

ZONA KOTAMOBAGU – Kayu dan seng bekas bangunan aula kantor walikota akan dilelang. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bahkan sudah melakukan penghitungan nilai aset atas kayu dan seng bekas tersebut.

“Sudah diperiksa tanggal 28 dan 29 Agustus lalu.  Kita tinggal menunggu jadwal. Rencananya dalam waktu dekat ini sudah dilelang,” kata Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Yosnandi Damopolii, Senin (04/09).

Diterangkannya, hasil penilaian KPKNL ada banyak kayu maupun seng yang masuk kategori layak dan memiliki nilai. “Itu ukurannya tiga meter ke atas. Kalau yang kecil-kecil tidak memiliki nilai lagi,” terangnya.

Ia menambahkan, lelang tersebut terbuka untuk masyarakat umum. “Prosesnya sama seperti lelang aset-aset yang sudah pernah digelar,” tambahnya. (ads/gito)