Stok Blanko e-KTP Menipis

Penulis

-

Kamis, 14 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) semakin menipis. Sementara permintaan masyarakat untuk mengurus kartu identitas tersebut cukup tinggi.

“Rata-rata masyarakat yang datang bermohon pembuatan e-KTP mencapai 100 orang per hari,” kata Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dukcapil, Adi Malah.

Kepala Dukcapil, Virginia Olii, mengungkapkan pihaknya sudah menyurat ke Provinsi untuk penambahan blanko. Ada 500 keping yang telah terkonfirmasi untuk diberikan ke Kota Kotamobagu. “Besok blanko itu akan dijemput,” ungkapnya, Kamis (14/9).

Dijelaskannya, pihaknya sebelumnya sudah mengusulkan pengadaan 10 ribu blanko ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), namun belum mendapat jawaban. “Masyarakat yang datang mengurus KTP cukup banyak, sementara blanko sudah menipis. Sehingga itu kita usul pengadaannya,” jelasnya.(ads/gito)

Adnan: Sangadi Harus Manfaatkan Tenaga Pendamping Desa

Penulis

Redaksi

-

Kamis, 14 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Para sangadi (kepala desa, red) yang mengelola dana desa diminta untuk memanfaatkan tenaga pendamping desa. Hal ini diutarakan Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, pada evaluasi penyerapan dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) serta sosialisasi Program Inovasi Desa (PID), di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kamis (14/9).

Menurutnya, tenaga pendamping digaji untuk mendampingi para sangadi yang mengelola dana desa. “Tenaga pendamping harus dimanfaatkan. Mereka mengerti soal regulasi dan aturan yang ada dan membantu apa yang belum diketahui sangadi dan perangkat terutama soal dana desa,” katanya, di hadapan para sangadi.

Lanjutnya, para sangadi tak boleh menganggap pendamping desa sebagai musuh, tapi harus dimanfaatkan terutama dalam meminta saran terkait proses pengelolaan dana desa. “Harus bekerja sama dengan pendamping desa, karena mereka adalah pelayan sangadi. Kecuali mereka meminta uang, itu tidak boleh dan harus dilaporkan. Karena itu pungli,” ujarnya.

Meski belum ada sangadi di Kotamobagu yang tersangkut masalah hukum terkait pengelolaan dana desa, namun ia mengingatkan agar para sangadi selalu berhati dan memanfaatkan dana yang berikan pemerintah pusat itu sesuai peruntukkannya. “Sampai saat ini belum ada yang bermasalah. Jangan sampai itu terjadi. Korupsi bkan hanya sekadar mengambil uang saja, tapi menyalahi aturan saja itu pasti bermasalah,” ungkapnya.(ads/gito)

Desa-Kelurahan Harus Punya Titik Koordinat Tapal Batas

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 13 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Tiap desa dan kelurahan yang berbatasan dengan daerah lain, wajib memiliki titik koordinat tapal batas. Hal ini disampaikan Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Anas Tungkagi.

Menurutnya, saat pembahasan bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Informasi Giospasial (BIG) di Bogor beberapa waktu lalu, titik koordinat tapal batas harus ada di tiap desa dan kelurahan yang berbatasan dengan daerah lain.

“Jika tidak ada titik koordinat tapal batas, maka akan berdampak di desa atau kelurahan itu sendiri. Misalnya, saat ada pekerjaan fisik di desa dan kelurahan bisa saja melewati batas dan sampai ke daerah lain, dan itu bisa berpotensi jadi temuan saat pemeriksaan nanti. Sehingga itu penting untuk setiap desa dan kelurahan memiliki titik koordintas agar diketahui batas dengan daerah lain,” ujarnya.

Ditambahkannya, pemasangan titik koordinat di tiap desa dan kelurahan akan diupayakan tahun depan. Untuk penganggaraannya pihaknya akan berkoordinasi dengan Kemendagri dan BIG. “Apakah anggarannya melalui APBD atau APBN, kita koordinasikan dulu. Pastinya juga akan ada MoU dengan pihak terkait lainnya,” terangnya.(ads/gito)

Wali Kota Komitmen Bangkitkan Semangat Olahraga

Penulis

Redaksi

-

Rabu, 13 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara berkomitmen untuk terus membangkitkan semangat olahraga dan terus memasyarakatkan olahraga hingga ke semua pelosok desa dan kelurahan. Hal ini diutarakan walikota usai peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas), di Lapangan Boki Hotinimbang, Rabu (13/09).

Menurut Wali Kota, kedepannya akan ada fasilitas olahraga yang memadai untuk masyarakat. Hal itu sebagai bentuk perhatian dan komitmen pemerintah untuk membangkitkan olahraga di Kota Kotamobagu, serta menciptakan atlit-atlit berprestasi disetiap cabang olahraga. “Prestasi olahraga memiliki kemajuan. Banyak atlit dari Kotamobagu yang mampu bersaing dan mengungguli daerah lain serta berbicara banyak ditingkat provinsi maupun tingkat nasional,” ujarnya.

Wali Kota mengungkapkan, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai selain dapat menciptakan atlit berprestasi diyakini dapat memberi ruang positif bagi perkembangan generasi muda dan terhindar dari hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. “Olahraga ini bukan hanya menyehatkan kita, tapi bisa menghindari kegiatan negatif,” ungkapnya.

Pada peringatan Haornas kemarin, sejumlah kegiatan olahraga digelar, mulai dari taekwondo, karate, tenis meja, futsal dan catur. Selain itu, ada pertandingan eksebisi antara Komunitas Wartawan Kotamobagu (Kawan Kota) melawan Tim SKPD. Pada pertandingan eksebisi yang disaksikan langsung Wali Kota, Tim Kawan Kota unggul atas Tim SKPD dengan skor 3-1.(ads/gito)

PAN-PKB Belum Ajukan Pencairan Banpol

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 12 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pencairan dana bantuan politik (banpol) kepada delapan partai politik (parpol) peraih kursi di DPRD Kotamobagu, belum juga dilakukan. Pasalnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) masih menunggu pengajuan permohonan pencairan dana tersebut dari setiap parpol.

Menurut Sekretaris Kesbangpol, Hendra Makalalag, baru enam parpol yakni PDI Perjuangan, Golkar, PKS, Hanura, Gerindra dan Demokrat yang memasukan permohonan pencairannya. “Tinggal PAN dan PKB yang belum. Yang lain sudah. Tapi kami sudah mengkonfirmasikan kepada pengurus partai itu, kata mereka masih ada yang harus dilengkapi lagi,” katanya, kemarin.

Ia mengungkapkan, pihaknya siap memproses pencarian banpol jika dokumen yang diajukan setiap parpol lengkap dan sesuai yang dipersyaratkan. “Setelah berkas masuk, kita verifikasi lagi baru diproses pencairannya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dana Banpol tahun ini sebesar Rp600.701.000 untuk delapan parpol. Besaran dana yang diterima setiap parpol bervariasi, karena disesuaikan dengan perolehan suara masing-masing parpol. “Hitungannya Rp9.700 di kali satu suara. Jadi itu yang diterima setiap parpol,” ungkapnya. (rpm)

Nama Parpol dan Besaran Banpol:

Nama Parpol Jumlah Kursi Jumlah Banpol

PAN 6 Rp190.061.800

Golkar 5 Rp110.240.500

PDIP 3 Rp64.990.000

Demokrat 3 Rp58.655.900

PKB 2 Rp46.395.100

Gerindra 2 Rp54.465.500

Hanura 2 Rp42.214.400

PKS 2 Rp33.678.400

Sumber: Kesebangpol Kotamobagu

Utusan Kotamobagu Siap Bersaing Di Ajang Nyong-Noni Sulut

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 12 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) mengutus Debby Samuel yang pernah didaulat sebagai Nanu berbakat Kotamobagu 2011 dan Michael Rumengan Wakil II Uyo 2015 diajang pemilihan Nyong-Noni Sulut di Manado.

Menurut Kepala Disparbud, Agung Adati, dua utusan Kota Kotamobagu diajang Nyong-Noni Sulut tersebut telah melalui proses seleksi. “Kami yakin perwakilan Kotamobagu sangat siap dan mampu bersaing dengan kontestan dari daerah lain. Berbagai persiapan sudah dilakukan sebelum ajang ini dimulai,” katanya.

Ia berharap, utusan Kota Kotamobagu bisa ikut mempromosikan potensi daerah diajang tersebut. “Dengan diutusnya dua perwakilan duta wisata itu, kita harap bisa lebih memperkenalkan wisata maupun budaya daerah lebih luas lagi,” harap Agung.

Pengurus Ikatan Nanu-Uyo Kotamobagu, Iwan Dainta, mengungkapkan proses seleksi dilakukan sebelum mengutus perwakilan diajang Nyong-Noni Sulut. “Kita seleksi kemudian mempertimbangkan kesiapan keduanya untuk ikut ajang bergengsi ini,” ujarnya. (ads/gito)

Rp6 Miliar Dandes dan 30 ADD Cair di Triwulan IV

Penulis

Redaksi

-

Selasa, 12 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp30 miliar dan Dana Desa (Dandes) tahap II sebesar Rp6,4 miliar akan diterima 15 desa di triwulan IV Tahun Anggaran 2017. Untuk ADD pencairannya akan dilakukan setelah penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Sedangkan pencairan dandes tinggal menunggu penyelesaian penginputan data dan laporan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Teddy Makalalag, mengatakan ADD sebesar Rp30 miliar itu bersumber dari potongan 10 persen dar total Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal itu sesuai Peraturan menteri Keuangan (PMK) nomor 257/PMK.07/2015 tentang tata cara penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan terhadap daerah yang tidak memenuhi alokasi dana desa.

“Semua SKPD kena potongan DAU. Total ADD sebesar Rp37 miliar, tapi yang sudah dicairkan sebelumnya baru Rp7 miliar, sisanya Rp30 miliar nanti pada APBD Perubahan,” kata Teddy.

Ia mengungkapkan, peruntukkan ADD tersebut adalah 70 persen untuk pembangunan, dan sisanya 30 persen untuk operasional termasuk tunjangan perangkat desa 30 persen. “Program dan kegiatan yang sudah dibiayai ADD tak bisa lagi dicover oleh Dana Desa, agar tidak tumpang tindih,” ujarnya.

Untuk Dandes tahap II lanjutnya, saat ini sedang dilakukan penginputan data dan laporan oleh bagian anggaran ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu). Sedangkan untuk SPj tahap I yang menjadi syarat pencairan tahap II. “Tiga desa lagi yang belum selesai. Kalau sudah semuanya tinggal menunggu transfer dari Kemenkeu ke KPPN,” urainya.

Ditambahkannya, di triwulan IV Tahun 2017 anggaran yang masuk ke desa cukup besar. Setiap desa akan menerima anggaran berkisar Rp2 miliar hingga Rp4 miliar. “Selain ADD dan dana desa, ada juga Dana Bagi Hasil Pajak dan PADes. Kita harap anggaran-anggaran itu digunakan dengan sebaik mungkin dan sesuai peruntukkannya,” jelasnya.

Sangadi Sia’, Herto Balansa, mengakui kucuran ADD dan Dandes ke tiap desa sangat membantu percepatan pembangunan di desa. “Dana desa tahap I yang sudah dicarikan kita pergunakan untuk pembangunan gedung TK/PAUD, Posyandu dan jalan usaha tani. Sisanya 40 persen sebagiannya kita gunakan untuk penyertaan modal di BUMDes,” ungkapnya. (ads/gito)

Presentasi Makalah Tunggu Hasil Konsultasi Mendagri

Penulis

Redaksi

-

Senin, 11 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan wawancara dan presentasi makalah seleksi calon pejabat pimpinan tinggi masih bergeser dari jadwal yang sudah ditetapkan, yakni Senin (11/9). Pasalnya, Pemerintah Kota (Pemkot) masih menunggu hasil konsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait pelaksanaan tahapan tersebut.

“Rencananya hari ini (kemarin, red) tapi masih tertunda sambil menunggu hasil konsultasi di Kemendagri dan KASN,” kata Plt Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta, Senin (11/9).

Meski belum memastikan waktu pelaksanaan tahapan wawancara dan presentasi makalah, namun ia menyebut akan melibatkan KASN dalam pelaksanaan tahapan tersebut. “Rencananya saat presentase makalah akan dihadiri pihak KASN. Yang pasti kalau sudah ada rekomendasi kita langsung memulai tahapannya. Kami harap para peserta untuk bersabar,” ujarnya.

Ditambahkannya, pada tahapan tersebut tiap peserta akan mempresentasikan makalah yang dibuat dihadapan panitia seleksi. “Makalah yang dibuat sesuai formasi jabatan yang dilamar masing-masing. Nanti setelah tahapan ini baru masuk pada asessment,” tambahnya.

Sesuai jadwal yang sudah ditetapkan Pansel, wawancara dan presentase makalah dilaksanakan mulai Senin (11/9) hingga Kamis (15/9). (ads/gito)

Jabatan Sekretaris dan Bendahara Panwaslu Masih Kosong

Penulis

Redaksi

-

Senin, 11 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) meminta dua Aparatus Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) untuk ditempatkan pada jabatan sekretaris dan bendahara Panwaslu. Pasalnya, jelang bergulirnya tahapan Pilwako, dua jabatan di sekretariat itu belum juga terisi.

“Kita minta secepatnya, karena tahapan sudah semakin dekat. Kalau hanya staf itu tak harus ASN, tapi ini jabatan sekretaris dan bendahara,” kata Ketua Panwaslu, Musly Mokoginta, Senin (11/9).

Ia mengungkapkan, jabatan sekretaris dan bendahara sangat dibutuhkan demi kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan oleh Panwaslu. “Tadi kami sudah koordinasi dengan kepala BKPP (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan). Katannya mereka masih akan mengkonsultasikannya dengan dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), karena ini soal jabatan ASN. Makanya mereka sangat berhati-hari sebelum mengambil keputusan,” ungkapnya.

Menanggapinya, Plt Sekretaris Kota (Sekkot), Adnan Massinae, mengungkapkan pihaknya massih menunggu rekomendasi Kemendagri untuk penempatan dua ASN pada jabatan sekretaris dan bendahara Panwaslu. “Kita sudah koordinasikan. Tinggal menunggu rekomenasi dari pusat,” ujar Adnan.(ads/gito)

Mulai Senin Depan, Pansel Uji Peserta Seleksi Terbuka

Penulis

Redaksi

-

Jumat, 8 September 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Peserta seleksi terbuka calon pejabat tinggi pratama dijadwalkan akan mengikuti tahapan wawancara dan presentase makalah di hadapan Panitia Seleksi (Pansel) pada Senin (11/9) hingga Kamis (15/9). Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

“Untuk tahapan wawancara dan presentase makalah dijadwalkan selama tiga hari, mulai hari Senin (pekan depan),” kata Sahaya.

Diterangkannya, pemaparan makalah pada seleksi terbuka kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Di hari pertama pelaksaan tes, pada peserta akan diminta membuat makalah, kemudian di hari ke dua makalah yang dibuat tersebut akan dipresentasekan. Sedangkan di hari ketiga, setiap peserta akan mengikuti tes wawancara. “Makalah yang dibuat sesuai dengan jabatan yang dilamar masing-masing,” terangnya.

Ditambahkannya, setelah tahapan presentase dan wawancara akan masuk pada tahap asessment. “Untuk assessment ini akan dilaksanakan di Kantor BKN,” tambahnya. (ads/gito)