Pemkot Matangkan Pencanangan Kampung KB Tingkat Kecamatan

Penulis

Kamis, 20 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PP-KB) Kotamobagu, kini mulai mempersiapakan atau mematangkan pencanangan Kampung KB di tingkat kecamatan.

Dinas PP dan KB menargetkan pada tahun 2017 ini program pencanagan tingkat kecamatan terealisasi, setelah tingkat Kota Kotamobagu terbentuk. “Kami telah menggelar rapat bersama camat dan sangadi/lurah, terkait pencanagan Kampung KB di tingkat kecamatan,” kata Kepala Dinas PP dan KB, Syarifah Dina Assagaf, kemarin.

Menurutnya, dalam rapat tersebut, untuk menentukan keluarahan/desa yang akan dijadikan lokasi pencanangan kampung KB. “Sebelum rapat SKPD, kami sudah survei dan dirapatkan intern dalam penentuan kamung KB sesuai kriteria. Dalam rapat, juga menentukan atau pembentukan desa/keluarahn yang terpilih,” ungkapanya.

Ia menambakan, dalam pelaksanaan program pencanagan kampung KB itu, pihaknya juga akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda). “Kita juga akan menggelar Rakorda, rerkait pencanagan kampung KB,” tadasnya.(ads/gito)

Banyak Masalah SPj Dandes Jadi Temuan Inspektorat Kotamobagu

Penulis

Redaksi

Kamis, 20 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Tim Audit Insperktorat Kotamobagu menemukan sejumlah Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana desa (Dandes) Tahun Anggararan 2016 yang tidak sesuai dengan format yang sebenarnya.

“Auditnya awal tahun 2017. Hasilnya masih direkap untuk diekspose. Tapi sementara kebanyakan masalah adiministrasi yang jadi temuannya,” ungkap, Plt Kepala Insperkotrat Kotamobagu, Adnan Massinae, kemarin.

Ia mengatakan, temuan bersifat administrasi ini disebabkan masih minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau pengetahuan para aparat desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban dandes tersebut. “Maklum SDM, tapi kami sudah meminta untuk memperbaikinya. Administrasinya ada yang kurang dan ada juga tidak sesuai format,” bebernya.

Lanjut Massinae, pada tahun 2017 ini akan dilaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas kepada para perangkat desa dalam penyusunan SPJ. “Nanti akan dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas kepada para perangkat. Kalau untuk fisik belum ada. Ini juga masih dalam proses rekap semoga saja tidak ada temuan fisik,” katanya.

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, tambah Massinae, perbaikan administrasi tersebut diberikan target waktu selama 60 puluh hari. “Jika terlambat akan berdampak ditundanya pencairan anggaran dana desa 2017. Kami beri waktu dari pertengahan bulan April hingga pertengahan Juni 2017 ini sudah harus rampung,” pungkasnya.(ads/gito)

Semalam Bersama Investor: Komoditi Unggulan Kotamobagu Dipromosikan

Penulis

Redaksi

Kamis, 20 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Program penunjang tahun investasi bertajuk Semalam Bersama Investor yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) akan dilaksanakan di Kafe Markobar Manado, 28 April mendatang. Dalam kegiatan, berbagai komoditi unggulan termasuk produk usaha kecil menengah akan ditampilkan di depan para investor.

“Kopi organik, gula aren, beras, kakao, kelapa dan nenas akan kita tunjukkan ke investor. Hasil usaha kecil menengah juga akan turut diperesentasikan. Di antaranya kacang goyang, selai dan kolombeng. Nanti pada saat kegiatan, kami akan memaparkan melalui gambar video,” kata Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, Herman Aray, kemarin.

Ia menambahkan, selain itu pihaknya juga akan memaparkan berbagai kemudahan berinvestasi di Kotamobagu. “Perizinan yang mudah, ketersediaan jaringan internet, air bersih, listrik, sarana hotel, keamanan, kenyamanan serta sektor pariwisata dan IT. Semua akan dipaparkan,” tambahnya.(ads/gito)

Gelar Gebyar PAUD, Ashari: Pendidikan Adalah Aset Bangsa

Penulis

Redaksi

Kamis, 20 April 2017

ZONA BOLMONG – Sekda Bolmong Ashari Sugeha membuka Gebyar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk menyambut hari pendidikan nasional yang dilaksanakan di halaman kantor bupati. Kamis (20/04).

Dalam sambutannya. Ashari Sugeha menyampaikan, pendidikan adalah aset penting bagi kemajuan suatu bangsa dan negara. “Pendidikan adalah aset bangsa oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun perguruan tinggi,” ungkapnya.

Ditambahkan, tujuan utama diselenggarakannya jenjang pendidikan PAUD yakni untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas. “PAUD sangat penting agar anak yang tumbuh berkembang sesuai dengan tingkat perekembanggannya, sehingga memiliki kesiapa optimal dalam memasuki pendidikan. Selain itu pendidikkan usia dini dapat menyiapkan anak dalam mencapai kesiapan belajar di sekolah,” ujarnya.

Kegiatan dihadir peserta terdiri dari kelompok bermain (KB) Satuan Paud sjenis (SPS), Taman Kanak Kanak (TK). Sekira 2 ribuan peserta didik dan guru pendamping dari 232 lembaga pendidikan anak usia dini yang terlibat langsung dalam acara gebyar PAUd 2017. Turut hadir pula pimpinan perangkat daerah Bolmong dan jajaran Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kab. Bolmong.(gung)

Polres Bolmong Proses Laporan Dugaan Pungli di Kotamobagu

Penulis

Redaksi

Rabu, 19 April 2017

ZONA HUKRIM – Satgas Saber Pungutan Liar (Pungli) Polres Bolmong saat ini tengah memroses laporan adanya dugaan Pungli. Begitu dikatakan Kapolres Bolmong AKBP Faisol Wahyudi SIK melalui Wakapolres Bolmong, Kompol Apri Wibowo.

“Satu laporan sedang kita proses dan dalam tahap Sidik,” kata Apri.

Dikatakan, saat ini Satgas Saber Pugli sedang bekerja untuk memantau sekaligus mencari informasi terkait Pungli yang terjadi di kalangan masyarakat.

“Dari lima daerah yang ada di Bolmong Raya, saat ini baru Kota Kotamobagu yang kita terima laporan soal dugaan Pungli. Sementara dalam tahap Sidik,” ujar Apri.

Lanjut Apri, Satgas Saber Pungli yang sudah dibentuk masih terkendala dengan perangkat yang akan dipasang. Untuk pemasangan Call Center, butuh dukungan dana dari pemerintah dan saat ini belum tersedia.

Namun dia berharap, jika kedapatan ada praktik Pungli, warga diminta untuk segera melapor baik di Polsek jajaran terdekat maupun di Polres Bolmong. “Warga diminta jangan ragu untuk melapor. Kami siap untuk menindaklanjuti jika ada laporan,” tegasnya.

Sebelumnya Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara menegaskan, akan memberikan sanksi tegas jika kedapatan ada ASN yang melakukan praktik Pungli. Bahkan sanksi tegas itu, hingga kepada pemecatan.

Menurutnya, dalam memberi pelayanan harus mengacu ke Standard Operating Procedur (SOP) yang ditetapkan. “Jangan melangkahi SOP. Harus memberi pelayanan prima tanpa mengharapkan imbalan,” tegas Wali kota.

Aparatur pemerintahan yang berurusan dengan perijinan maupun pelayanan publik lainnya, harus transparan soal waktu pengurusan serta besaran retribusi yang diatur sesuai Perda. “Hati-hati dengan pungli. Jangan sampai ada yang kedapatan melakukannya. Sanksinya dipecat,” tegasnya.

Sebagai pelayan masyarakat, ASN harus ikhlas melayani tanpa mengharap imbalan. “Kalau ada yang kedapatan, dipecat. Jelas-jelas aturan melarang melakukan pungutan liar,” ujarnya.

Diakuinya, banyak objek di area pemerintahan yang rawan dengan pungli, seperti pos perparkiran, lapak, pengurusan perijinan sampai pada urusan surat-menyurat ditingkatan desa dan kelurahan. Pimpinan SKPD yang terkait dengan urusan-urusan itu harus mengawasinya, jangan sampai ada oknum yang melakukan hal demikian,” tegasnya.(gito)

BKPD Kotamobagu Optimis Target Pajak 2017 Tercapai

Penulis

Redaksi

Rabu, 19 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, terus memaksimalkan kinerja untuk menghinpun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya yang kini tengah dilakukan BPKD, dengan intens menerjunkan tim pemburu pajak yang dibentuk sejak 2016.

BKPD sendiri, optimis target pajak yang dibebankan pada tahun ini tercapai. Jika pada tahun anggaran 2016 lalu hanya dibebankan Rp1 miliar, saat ini naik mencapai 2 miliar. “Dengan naiknya target pajak yang ada, kinerja harus lebih dimaksimal,” kata Kepala BPKD, Rio Lombone, kemarin.

Menurutnya, tugas yang gencar dilakukan tim pemburu pajak saat ini adalah mengidentifikasi sumber-sumber atau potensi pajak baru. Ia menyebutkan, sejumlah wajib pajak baru itu antaranya, empat tempat usaha spa atau refleksi. Selain itu mendapati beberapa usaha seperti restoran maupun kafe.

“Ada sembilan restoran dan kafe yang baru di Kotamobagu. Ini juga akan menjadi sumber pajak,” tuturnya.

Dengan bertambahnya jumlah tempat usaha baru seperti itu, pihaknya optimis dapat memenuhi beban target PAD. “Kita akan melakukan melakukan threatment berupa pengamatan langsung di lapangan, melakukan audit berdasarkan data yang ada pada pemburu pajak berupa foto dan video, serta penggunaan IT dalam hal ini e-Tax,” jelasnya.(ads/gito)

Tekan Angka Pengangguran, Pemkot Maksimalkan Program Dispernaker

Penulis

Redaksi

Rabu, 19 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) terus berupaya menekan angka pengangguran, salah satunya melalui program di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dispernaker) Kotamobagu.

“Sebanyak 20 orang telah diberangkatkan ke Sekolah Polisi Negara (SPN) Karombasan, Manado, untuk mengikuti pendidikan security selama tiga pekan,” kata Kepala Dispernaker, Hidayat Mokoginta, keamrin.

Untuk anggaran pendidikan, kata Hidayat, semuanya ditanggung Dispernaker yang telah dianggarakan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). “Kita yang membiayai mereka selama di sana (SPN, red),” ujarnya.

Ia mengungkapkan, selain pelatihan tersebut. pihaknya juga mengagendakan beberapa pelatihan untuk masyarakat, di antaranya pelatihan otomotif, menjahit batu bata, pembuatan gula semut dan masih banyak lagi. “Untuk pelaksanaannya diagendakan pada triwulan III,” katanya.

Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat bisa mempunyai bekal untuk mendapatkan pekerjaan dan mencari peluang usaha sesuai dengan keterampilan yang didapat. “Dengan begitu secara otomatis tingkat pengangguran di Kota Kotamobagu perlahan bisa teratasi,” harapnya.(ads/gito)

DAK Rp26 Miliar Masuk Rekening Pemkot

Penulis

Redaksi

Rabu, 19 April 2017

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah pusat kucurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp26.338.273.000 ke rekening Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu, Selasa (18/04).

“Dana tersebut diperuntukan untuk kegiatan fisik 30 persen,” kata Kepala Badan pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kotamobagu, Rio Lombone, kemarin.

Menurutnya, anggaran Rp26 miliar itu membiayai kegiatan proyek yang ada di sejumlah SKPD. “Masih ada sisa yang akan ditransfer lagi pemerintah pusat ke rekening kas pemkot Rp61.940.839.000 dari total Rp88.279.112.000,” ucapnya.

Ia menambahkan, selain dana transfer yang masuk untuk kegiatan fisik, ada juga dana transfer untuk kegiatan non fisik. “Untuk non fisik sudah ditransfer Rp8.919.447.000 dari pagu anggaran Rp33.156.387.000,” terangnya.(ads/gito)

Kamasaan: Pengelolaan Dana Desa Harus Terbuka

Penulis

Redaksi

Rabu, 19 April 2017

ZONA BOLMONG – Asisten I Bidang Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Charistofel Kamasaan mengatakan, dana desa (dandes) merupakan dana yang diperuntukan untuk masyarakat, sehimgga masyarakat berhak mengetahuinya. Atas itu, Pemerintah desa (Pemdes) dituntut lebih terbuka dalam pemanfaatan pengelolaan dandes tahun 2017.

“Masyarakat bisa menanyakan kepada sangadi di desanya, kalau anggaran yang masuk diperuntukan untuk apa. Hal ini juga telah kami sosialisasikan ke masyarakat beberapa hari lalu,” ujar Kamasaan.

Ditambahkan, pengelolaan dandes melalui perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi secara terbuka dengan memakai prinsip demi kesejahteraan masyarakat. “Ini harus mengacu pada Peraturan Menteri Desa No. 22 tahun 2017 dan Peraturan Bupati Bolmong tentang penggunaan dana di desa, yang terdiri dari 8 sumber pendapatan di desa,” urainya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Albert Tangkere mengatakan, Pemdes dalam penyusunan program harus melibatkan seluruh pihak yang terkait. Dan dalam pengambilan keputusan harus melalui jalan musyawarah, dengan melibatkan stakholder yang ada di masing-masing desa.

“Ini juga harus menjadi perhatian kepala desa. Makanya saya harap setiap penggunaan dandes harus dicatat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dipajang di balai pertemuan desa, serta harus dipaparkan setiap mengadakan rapat. Nantinya penggunaan dandes ini akan diperiksa oleh pihak inspektorat maupun Badan Pemeriksa Keuangan serta Kepolisian,” tutup Tangkere.(gung)

Pemkab Bolmong Serahkan 215 Aset ke Bolsel

Penulis

Redaksi

Selasa, 18 April 2017

ZONA BOLMONG – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmomng) siang kemarin melakukan penandatanganan berita acara serah terima aset tahap dua kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Selasa (18/4).

Kegiatan itu dihelat di ruangan Sekretaris Daerah Lantai III Kantor Bupati Bolmong di Lolak dan disaksikan tim pemeriksa (auditor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Manado Tutus Sulfani Sulaeman.

Penjabat Bupati Bolmong Nixon Watung dalam sambutannya mengatakan, serah terima aset barang yang dilaksanakan merupakan penyerahan tahap II sesuai dengan hasil verifikasi kedua daerah.

“Aset yang diserahkan kali ini meliputi tanah sebanyak 57 bidang dengan perolehan Rp 2.527.406.500,- Peralatan mesin 55 unit sebesar Rp379.485.779,- Gedung dan bangunan 103 unit dengan harga perolehan Rp7.890.833.029,- Sehingga total yang dserahkan tahap dua kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sejumlah Rp10.797.725.308,-,” urainya.

Nixon berharap sisa besaran aset akan dilakukan verifikasi kembali bersama tim kedua daerah untuk dapat ditindaklanjuti bersama sehingga dapat kembali diserahkan pada Tahap III (ketiga).

“Lanjut dari sisa penyerahan aset yang akan diverifikasi kedua daerah agar cepat terselesaikan demi kebaikan kedua daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bolsel melalui Sekretaris Daerah Drs. Indra Damopolii mengatakan, sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyerahkan aset pada tahap I dan kini tahap II dan sisa aset kurang lebih 45 miliar yang belum diserahkan dapat dilakukan verifkasi bersama.

“Sebelumnya Pemkab Bolmong telah menyerahkan sejumlah Rp3,593,692,000,- pada tahap pertama dan pada tahap kedua RP10,797,725,308, – Dan untuk sisa kurang lebih 45 miliar yang belum diserahkan dapat dilakukan verifikasi bersama sebagai ketentuan administrasi agar secepatnya tuntas,” tutupnya.(gung)

Berikut Rekapan Penyerahan Aset Pemkab Bolmong:

Total SK Penghapusan Rp. 59,875,569,948,-
Total Penyerahan Tahap I Rp. 3, 593,692,000.00
Total Penyerahan Tahap II Rp. 10,797,725,308.00
Sisa yang belum diserahkan Rp. 45.484,152,640.00

(Sumber Badan Keuangan Daerah Bolmong)

1...665666667...699 Halaman 666 dari 699