ZONA KOTAMOBAGU – Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Bambang Waskito bersama rombongan, menyambangi Rumah Dinas (Rudis) Wali Kota Kotamobagu Ir.Tatong Bara, Rabu (8/2) malam tadi. Kunjungan tersebut dalam rangka silaturahmi bersama 5 kepala daerah serta seluruh Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR).
Dalam kesempatan itu, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Hi. Herson Mayulu didaulat menyampaikan sambutan mewakili para kepala daerah dan unsur Forkompinda se-BMR. “Alhamdulilah Bapak Kapolda malam ini dapat bersama-sama dengan kita semua di Bolaang Mongondow Raya dengan semboyan Dega Niondon. Besar harapan kami bapak Kapolda suatu saat akan mengunjunggi semua wilayah yang ada di Bumi Totabuan yang sama-sama kita cintai,” kata Mayulu.
Sementara itu, Kapolda Bambang dalam sambutanya mengungkapkan, inti kehadiran pihaknya agar bias melihat langsung situasi dan kondisi di wilayah BMR. Sebagaimana luas wilayah yang memiliki 4 kabupaten 1 kota hanya dibawahi oleh 1 Polres.
“Polri saat ini dalam era peningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Saya sering mengingatkan kepada seluruh anggota apabila ada laporan dari masyarakat agar secepatnya ditangani dengan baik, Kecepatan polisi untuk menangani laporan dari masyarakat yang memang sudah menjadi tugas kita,” kata Bambang.
Wali Kota Tatong Bara dalam kesempatannya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Kapolda Sulut di wilayah BMR. “Kunjungan silatuhrahmi Kapolda Sulawesi Utara di Kotamobagu saat ini menjadi cinta terbaik seluruh warga Kotamobagu buat pak Kapolda,” ungkap Wali Kota.
Diketahui, acara tersebut turut dihadiri Bupati Boltim, Bupati Bolsel, Bupati Bolmong, Bupati Bolmut yang diwakili Asisten I Pemkab serta selurh Forkopimda serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemkot Kotamobagu (adv/gito)
Kapolda bersalaman dengan pasukan Brimob usai apel pergeseran pasukan pengamanan Pilkada
ZONA HUKRIM – Jelang hari pencoblosan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) pada 15 Februari mendatang, jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bolmong terapkan beberapa pola pengamanan Pilkada.
Kapolres Bolmong AKBP Faisol Wahyudi SIK, melalu juru bicaranya AKP Saiful Tammu saat dikonfirmasi mengatakan, Polri akan tetap melakukan upaya preventif, prevensi dan penegakan hukum serta terus mengoptimalkan peran Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). “Upaya preventif sudah kami lakukan serta juga sudah diketahui oleh pihak penyelengara pemilu karena itu berupa kegiatan sosialisasi,” kata Tammu.
Untuk upaya prevensi dan penegakan hukum akan dilakukan pada saat tahapan pencoblosan sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Begitu juga pengamanan di setiap TPS yang ada pihaknya akan melakukan pengaturan pengamanan khusus jika terjadi hal-hal yang tidak diingginkan.
Sedangkan untuk pengamanan wilayah yang dianggap rawan konflik, seperti di dataran Dumoga Raya dan Kecamatan Lolak, akan dilakukan penggeseran pasukan, Brimob Inuai dan Paniki serta pasukan dari Polda Sulut akan disiagakan. “Saat ini sudah ada anggota yang melakukan pengamanan, termasuk pergeseran pasukan dari Brimob Paniki dan Pasukan Huru hara Polda Sulut serta Bribop Inuai,” pungkasnya.
Diketahui, sebelumnya Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen Pol Drs. Bambang Waskito memimpin apel pergeseran pasukan Operasi Mantap Praja 2017 dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2017, Selasa (07/02) pagi, di Mako Sat Brimob, Paniki.
Apel tersebut menandai berangkatnya 435 personel Polda Sulut dan jajaran yang di BKO (Bawah Kendali Operasi) ke beberapa Polres dan Polda lain yang daerahnya melaksanakan Pilkada serentak 15 Februari mendatang yakni, Bolaang Mongondow (Bolmong), Sangihe dan DKI Jakarta.
Perinciannya, BKO Polres Bolmong 158 personel, Polres Sangihe 177 personel dan Polda Metro Jaya 100 personel. Personel yang di BKO ke Polres Bolmong dan Sangihe merupakan perkuatan tambahan, yang sebelumnya telah diberangkatkan pasukan gabungan Sabhara dan Brimob ke dua Polres tersebut, masing-masing berkekuatan 125 personel.(ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kotamobagu, Rabu (8/2) pagi tadi melakukan perekaman KTP-Elektronik (e-KTP) di Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan.
Kepala Desa Tabang, Pandis Mokodompit saat diwawancari Rabu (8/2) pagi tadi mengatakan, Agenda ini dilakukan atas adanya permintaan dari warga yang dalam kondisi lumpuh, Atas dasar permintaan tersebut pihaknya langsung melaporkan hal ini ke pihak Disdukcapil Kotamobagu.
“Di desa kami ini masih banyak warga yang belum memilik KTP. Kendala mengurusnya karena facktor usia yang sudah tua dan warga yang dalam kondisi cacat,” ungkap Pandis.
Dengan kendala tersebut lanjut Pandis, pihaknya masih terus melakukan pengumpulan data–data yang nantinya akan dimasukan ke pihak Disdukcapil.
Sementara itu, Kepala Dinas Capil, melalui Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Adi Wijaya mengatakan, pihaknya akan terus melakukan perekaman secara langsung untuk meminalisir angka atau jumlah penduduk yang belum memiliki e-KTP.
“Jika ada permintaan dari pihak kepala desa dan kelurahan kami akan langsung turun ke lapangan untuk melakukan perekaman,” kata Adi sembariu menambahkan, berdasarkan laporan dari setiap desa dan kelurahan yang ada tahun 2017 ini sudah ada 6 desa dan kelurahan yang dilakukan perekaman.(ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Di tahun 2017 ini Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu kembali anggarkan Rp16 miliar untuk lanjutan pembangunan Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM) Kotamobagu.
Wali Kota Kotamobagu, melalui Kepala Bagian Kesejateraan Sosial (Kessos) Adin Mantali mengatakan, capaian realisasi pekerjaan MRBM di tahun 2016 saat ini progresnya sudah mencapai 98.165 persen.
“Pekerjaan lima kuba telah selesai dilaksanakan termasuk pemasangan kuba induk yang nantinya akan ditinjau oleh tim PHO dalam waktu dekat ini,” kata Mantali saat ditemui zonabmr.com, Rabu (8/2) pagi tadi.
Setelah pekerjaan MRBM tahun 2016 selesai dilaksanakan, lanjut Mantali, pihaknya akan melanjutkan pekerjaan tahun 2017. Untuk lelang pekerjaan tersebut itu tergantung dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP). “Kami belum bisa pastikan perusahaan mana yang akan melanjutkan pekerjaan MRBM,” ujarnya.(ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Dalam waktu dekat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu akan menyalurkan bantuan Beras Sejatera (Rastra) bagi 5510 penerima di 33 desa dan kelurahan wilayah Kotamobagu.
Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Pemkot Kotamobagu Alfian Hassan mengatakan, setelah dilakukan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi, bantuan rastra akan langsung diserahkan di setiap desa-kelurahan yang ada. “Dalam waktu dekat ini bantuan rastra akan segera disalurkan agar langsung menyentuh di masyarakat,” kata Alfian.
Saat disingung soal kualitas beras yang nantinya akan disalurkan, Alfian mengungkapkan, pihaknya meyakini bahwa beras sejahtera yang akan diberikan bagi 5510 penerima di Kotamobagu pastinya berkualitas bagus.
“Sebelum disalurkan ke masyarakat, pihak kami akan melakukan pendampingan ke pihak Bulog untuk melihat langsung kualitas beras yang akan disalurkan,” ujarnya.(ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Walaupun hampir setiap tahunnya angka Jemaah Calon Haji (JCH) terus mengalami peningkatan di seluruh penjuru dunia, namun hingga saat ini Kotamobagu belum memiliki jumlah yang riil untuk kuota JCH tahun 2017.
Kepala Bagian Kesejateraan Sosial, Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu Adin Mantali mengatakan, pihaknya akan menyurat melalui pihak Departemen Agama (Depag) terkait kuota JCH tahun 2017. “Untuk kuota JCH 2017 kami masih menunggu jumlah yang rill dari Depag,” kata Adin.
Berdasarkan informasi yang masuk, tambah Adin, Saudi Arabiah telah memberikan kuota yang lebih bagi JCH tahun 2017. “Kita tinggal menunggu saja rekomendasi dari depag,” terangnya. (ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Kondisi cuaca di wilayah Kotamobagu akhir-akhir ini cukup ekstrem. Warga pun diminta waspada akan potensi terjadinya bencana alam. Demikian imbauan Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) Gulimat Mokoginta, Selasa (07/02).
Kepada zonabmr.com, Gulimat mengatakan saat ini Kotamobagu dianggap rawan terjadinya bencana. “Cuaca ekstrem, Kotamobagu dalam status waspada,” sebutnya.
Selain itu, Gulimat meminta kepada warga yang bermukim di pinggiran jalan umum atau yang pekarangannya memiliki pohon, agar lebih berhati-hati. Alasannya, jika terjadi hujan disertai angin kencang berpotensi bahaya terjadinya pohon tumbang.
“BPBD akan terus melakukan koordinasi dengan pihak BLH untuk mengurangi pohon-pohon yang dianggap muda tumbang,” ujarnya
Lebih lanjut diuraikan bahwa dari 33 desa dan kelurahan di wilayah Kotamobagu, ada 8 titik yang dianggap rawan terjadinya bencana alam. “Tetap waspada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama,” harap Gulimat.(ads/gito)
Berikut nama desa dan kelurahan yang masuk dalam titik tersebut;
ZONA KOTAMOBAGU – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kotamobagu Muljadi Surotenojo mengatakan , Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kelurahan Mongkonai Barat, Kecamatan Kotamobagu Utara, merupakan salah satu bukti sejarah pahlawan asal Bolaang Mongondow yang turut memerdekakan Indonesia.
Menurutnya, perhatian terhadap TMP merupakan komitmen pemerintah untuk menghargai jasa para pahlawan.”Berkat jasa para pahlawan, kita bisa menikmati kemerdekaan. Perhatian terhadap TMP ini merupakan komitmen pemerintah pusat dan juga pemerintah Kotamobagu,” ungkapnya.
Atas itu, Muljadi mengaku pihaknya memanfaatkan kedatangan Menteri Sosial (Mensos) RI, Khofifah Indar Parawansa ke Kota Kotamobagu akhir pekan kemarin, untuk menyerahkan proposal rehab TMP Mongkonai. Proposal pun diterima dan Mensos menegaskan TMP akan direhab.
“Alhamdulillah, perbincangan ibu Menteri dan Ibu Wali Kota salah satu yang dapat di-cover yaitu rehab taman makam pahlawan. Pada saat pertemuan antara keduanya, kita langsung menyerahkan proposal dan ibu Menteri langsung memerintahkan Dirjen terkait untuk menindaklanjutinya,” beber Muljadi.
Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kotamobagu ini menambahkan, nantinya rehab TMP akan meliputi pemagaran hingga perbaikan rumah jaga. “Anggarannya sekitar Rp800-an juta. Itu sudah perbaikan pagar dan juga rumah jaga. Selanjutnya kita akan menunggu realisasi anggarannya dari Kementerian Sosial,” pungkasnya.(ads/gito)
ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu berupaya memaksimalkan sosialisasi terkait Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT) dan Perlindungan Anak. Hal itu sebagaimana ditegaskan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A) Sitti Rafiqah Bora, saat dikonfirmsi zonabmr.com, Senin (6/2) pagi tadi.
Menurutnya, Februari 2017 ini pihaknya akan mengunjungi seluruh sekolah yang ada di Kotamobagu. “Kami telah melayangkan edaran kepada setiap kepala sekolah di Kotamobagu terkait agenda sosialisasi KDRT dan Perlindungan Anak,” kata Sitti.
Surat edaran yang dilayangkan pihaknya tersebut, tambah Bora, langsung direspon positif setiap kepala sekolah yang ada di Kotamobagu. “Ini merupakan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadinya kasus tersebut,” ujarnya.
Selain itu lanjut Bora, pihaknya juga akan mengunjungi 33 desa-kelurahan yang ada di empat kecamatan se-Kotamobagu. “Kami akan meminalisir sebisa mungkin kasus tersebut di Kotamobagu, namun ini juga tidak semudah membalikan telapak tangan,” pungkasnya.(ads/gito)
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo (kiri), dalam diskusi betema “News or Hoax” di gedung DPR RI, Selasa, 10 Januari 2017 (F: Indra/indeksberita)
ZONA NASIONAL – Dewan Pers mengeluarkan surat edaran tertanggal 3 Februari 2017 berisi daftar media yang menurut dewan pers sudah terverifikasi dan akan mendapatkan barcode. Hal itu sebagai realisasi dari langkah dewan pers untuk melabeli media-media di tanah air dengan kode tertentu yang disebut dengan barcode. Langkah itu ditempuh dalam rangka mengantisipasi berita hoax atau berita bohong yang belakangan ini banyak dipersoalkan. Pun edaran dewan pers itu konon kabarnya akan ditindaklanjuti dengan permintaan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk hanya melayani media-media yang terdaftar.
Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke menyatakan bahwa dewan pers itu sedang linglung. Oleh karena itu, menurut Wilson rakyat Indonesia tidak perlu resah dan merespon biasa saja informasi dari dewan pers tersebut.
“Saat ini dewan pers kebingungan dan linglung menghadapi perkembangan dunia jurnalisme di tanah air. Rakyat di seluruh tanah air, terutama kalangan jurnalis dan pewarta warga tidak perlu resah, panik, dan reaktif. Tanggapi dengan biasa saja,” imbau Wilson sebagaimana dilansir di laman lintasatjeh.com, Minggu, 5 Februari 2017.
Menurut lulusan pascasarjana Utrecht University Belanda itu, kebijakan dewan pers tersebut berpotensi kontraproduktif terhadap apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh dewan pers dan pemerintah Indonesia. Kebijakan barkode itu bukanlah solusi yang benar dan efektif dalam menghadapi hoax atau berita bohong.
“Bahkan sebaliknya, kebijakan tersebut akan menghasilkan hoax versi baru, yakni berita penuh rekayasa dari pihak pemerintah dan TNI/Polri dan instansi lainnya karena informasi dari mereka hanya bisa diakses oleh media yang sudah “diatur” oleh dewan pers, hal ini akan membuka pintu bagi proses kongkalikong antara sumber berita dengan media yang terbarkode tersebut,” imbuh lulusan PPRA Lemhannas tahun 2012 itu.
Lebih jauh, Wilson menambahkan bahwa dewan pers saat ini sudah semestinya dibubarkan dan diganti dengan sebuah lembaga yang lebih representatif untuk kondisi dunia jurnalisme dan media massa saat ini. Perkembangan teknologi informasi dan publikasi yang telah maju begitu jauh dari era 90-an lalu, dengan berkembangnya ribuan media online, munculnya jutaan pewarta independen di mana-mana, mengakibatkan eksistensi dewan pers sudah ketinggalan zaman.
“Dari namanya saja, sudah tidak relevan dengan kondisi jurnalisme dan publikasi hari ini. Pers berasal dari kata press yang artinya cetak. Jadi konotasinya, dewan pers adalah lembaga yang mengurusi media-media cetak. Wajarlah jika saat ini dewan pers linglung menghadapi media massa di tanah air yang didominasi oleh media non-cetak alias media online,” ujar pria yang juga menyelesaikan pendidikan masternya di Birmingham University, England dan di Linkoping University, Swedia ini.
Masyarakat itu, kata Wilson, bukan butuh barkode, tapi edukasi jurnalistik. Pendidikan jurnalisme dibutuhkan semua pihak, baik wartawan profesional maupun masyarakat umum. Melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik, semua orang akan dimampukan untuk mencerna segala informasi yang diterimanya dengan baik dan benar. Ketika warga sudah cerdas dalam mencerna informasi, mereka juga akan cerdas dalam merespon atau bereaksi terhadap informasi yang mereka terima itu.
“Warga yang cerdas informasi juga akan cerdas menyampaikan dan mempublikasikan informasi yang dia miliki termasuk dalam hal menyampaikan gagasan dan idealisme mereka, tidak serampangan, penuh pertimbangan, dan mudah dipahami maksudnya, tidak menimbulkan salah paham bagi pembacanya,” papar Wilson.
Terkait dengan langkah dewan pers yang akan mensosialisasikan kebijakan “media terverifikasi dan terbarkode” nantinya ke berbagai instansi pemerintah dan TNI/Polri, Ketua Umum PPWI Nasional itu menghimbau agar Pemda, TNI/Polri, dan semua pihak meresponnya dengan bijaksana, jangan sampai menimbulkan kegaduhan baru di lapangan terutama dikaitkan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas publik yang sedang dibangun oleh semua pihak di semua tempat di negeri ini.
“Saya justru menghimbau agar jajaran pemerintah di semua level, TNI dan Polri, berani menolak surat edaran dari dewan pers itu,” pungkas trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa dan masyarakat umum ini.
