Beranda blog Halaman 498

Ainun Talibo Lantik Ketua PKK Kecamatan Bintauna dan Sangkub

Ketua TP PKK Bolmut dan jajarannya pada acara pelantikan Ketua TP PKK Bintauna dan Sangkub.

ZONA BOLMUT — Ketua TP PKK Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Dra Hj Ainun Pontoh Talibo, melantik Ketua TP PKK Kecamatan Sangkub dan Kecamatan Bintauna Periode 2019-2024, Kamis (10/9).

Dalam sambutannya, Ketua TP PKK Bolmut menyampaikan selamat kepada ketua Kecamatan yang baru dilantik, dan berharap ketua dan pengurus PKK kecamatan yang baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

“PKK Kecamatan merupakan mitra Kerja Pemerintah Desa yang mempunyai peran untuk membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga,” katanya.

Dalam menyusun program kerja PKK di Kecamatan, ia mengungkapkan harus sesuai mekanisme yang berlaku. “Diharapkan PKK ikut berperan dalam menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga,” tambahnya.

Usai pelantikan, langsung dilakukan serah-terima jabatan dari Ketua TP PKK Kecamatan Sangkub yang lama Selmia M Bonde-Kombo kepada Ketua baru Dra Kurniati Panigoro-Ba’u, dan Ketua TP PKK Kecamatan Bintauna sebelumnya Dasma Sunge-Korompot, SPd kepada Ketua yang baru Ni wayan Hassan-Sentani SKM.

Turut hadir pada pelantikan itu, Wakil Bupati Bolmut Drs Hi Amin Lasena MAP, Wakil Ketua I TP PKK Dra Hj Siti Safwania Lasena Djenaan, seluruh pengurus TP-PKK Bolmut, Camat Bintauna, Pejabat TNI/Polri, para Sangadi, Seluruh TP-PKK Desa, Kelurahan, dan Dasawisma Se-Kecamatan Bintauna. (Rendi)

Tekan Laju Pertumbuhan Penduduk, DPPKB Maksimalkan Program Vasektomi

Aljufri Ngandu
ALdjufri Ngandu

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) terus berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satunya adalah memaksimalkan program vasektomi.

Menurut penuturan Kepala DPPKB, Aldjufri Ngandu, pengguna vasektomi di Kota Kotamobagu saat ini tercatat ada 35 orang. Meski jumlahnya baru sedikit, namun ia mengaku akan terus memaksimalkan program tersebut. “Memang beberapa tahun terakhir agak sulit mencari peminat vasektomi, tapi kita terus upayakan,” katanya.

Ia menjelaskan, vasektomi adalah KB untuk para pria. Hal itu untuk mencegah transportasi sperma pada testis dan penis. “Untuk tahun ini belum ada, tahun kemarin juga belum ada yang mau. Padahal kita sudah undang motivator nasional. Tapi memang minat masyarakat yang masih kurang,” jelasnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan terus memaksimalkan program KB untuk kaum pria itu. “Ini solusi bagi perempuan yang tidak cocok ikut KB. Nah, caranya adalah pria yang harus ikut vasektomi,” tambahnya. (gjm)

Tatong Bara Disebut Perempuan Cerdas

Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara disebut sebagai perempuan cerdas dan memiliki perspektif gender yang luas. Hal ini diutarakan Deputi II Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Prof dr Vennetia Ryckerens Danes MA PhD, usai sosialisasi pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di Aula Rumah Dinas Wali Kota, kemarin.

Menurutnya, Wali Kota Tatong Bara berkomitmen dan memiliki perspektif yang luar dan cerdas. “Ibu Tatong ini hebat sekali. Komitmennya kuat, ia juga punya perspektif gender yang luas. Ini juga jadi satu alasan kami kenapa sosialisasi ini kita laksanakan di Kota Kotamobagu,” sebutnya.

Pada kesempatan itu, ia berharap Pemerintah Kota (Pemkot) di bawah kendali Tatong Bara sebagai wali kota, terus berupaya mengantisipasi terjadinya TPPO. “Perlu kerja sama dengan semua pihak. Kalau perlu bantuan, kita bantu. Kemudian berkoordinasi juga dengan provinsi,” harapnya. (gjm)

Dua Tahun Duduki Jabatan Eselon III A Bisa Ikut Seleksi JPT Pratama

Pengumuman Pansel JPT Pratama.

ZONA KOTAMOBAGU – Panitia Seleksi (Pansel) mengubah syarat seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Perubahannya pada syarat umum huruf A poin 4, yakni pejabat yang bisa ikut seleksi JPT minimal pernah atau sedang menduduki jabatan eselon III A minimal dua tahun. Perubahan persyaratan itu berdasarkan pengumuman Pansel nomor: 02/Pansel-KK/VII/2019.

“Ada perubahan persyaratan umum. Tapi yang diubah hanya pada huruf A poin 4,” kata Sande, kemarin.

Perubahan itu berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Dalam pasal 107 huruf C poin 4 disebutkan, pejabat yang bisa ikut seleksi terbuka JPT Pratama adalah sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling singkat dua tahun. “Dalam pengumuman sebelumnya syaratnya minimal tiga tahun menjabat eselon III A, sehingga itu kita ubah jadi dua tahun,” jelasnya. (gjm)

Wali Kota: Perempuan Punya Hak dan Kesempatan Bekerja

Wali Kota, Tatong Bara, saat memberi sambutan pada sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), di Aula Rumah Dinas Wali Kota.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota, Tatong Bara, menghadiri sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (9/7).

Dalam sambutannya, wali kota mengatakan perempuaan saat ini memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam bekerja, dan tidak ada diskriminasi. “Sosialisasi ini penting dilakukan, agar bisa diketahui hak perempuan dalam bidang ketenagakerjaan,” kata wali kota.

Sementara itu, Deputi II Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA, Prof dr Vennetia R Danesh MS PhD, mengatakan perempuan mendapatkan perlindungan secara optimal dalam bekerja. Hal ini diatur Undang-undang nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. “Kemudian ada juga Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan bagi perempuan yang berpartisipasi dalam dunia kerja,” ujarnya.

Sosialisasi itu dihadiri Ketua TP PKK Kotamobagu, pimpinan SKPD, serta tokoh perempuan di Kota Kotamobagu. (gjm)

Seleksi JPT Sepi Pendaftar, Pansel Tunggu Sampai 19 Juli

Ilustrasi

ZONA KOTAMOBAGU – Tahapan pendaftaran Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), sudah dibuka mulai Jumat (5/9), pekan lalu. Namun beberapa hari sejak dibuka pendaftaran itu, belum ada satupun pejabat yang datang mendaftarkan diri ke tim sekretariat Panitia Seleksi (Pansel).

“Belum ada yang mendaftar, tapi komunikasi soal persyaratan sudah banyak. Mungkin mereka (pejabat) masih mempersiapkan persyaratannya, dan baru akan mendaftar di hari-hari terakhir waktu pendaftaran,” kata Dedy Afandi Iman, anggota tim sekretariat Pansel.

Ada 10 formasi jabatan yang akan diisi melalui seleksi JPT kali ini. Ke-10 formasi jabatan itu adalah; Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, Kepala BPKD, Kepala Dinkes, Kepala Disperinaker, Kepala DLH, Kepala Dispora, Kepala Dinas PUPR, Sekretaris Dewan, Asisten I dan Staf Ahli. Jumlah minimum pendaftar untuk satu formasi jabatan adalah empat orang.

“Kalau tidak cukup empat orang maka kita akan koordinasikan lagi dengan Pansel, apakah diperpanjang pendaftarannya atau seperti apa,” jelas Sekretaris Daerah (Sekda), Sande Dodo.

Seleksi JPT kali ini tidak dibatasi hanya untuk pejabat dari internal Pemkot Kotamobagu saja, tapi dibuka untuk pejabat dari daerah lain di Bolaang Mongondow Raya (BMR). (gjm)

Wali Kota Buka Sosialisasi Pencegahan TPPO

Sosialisasi pencegahan dan penanganan TPPO yang dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota, Tatong Bara, membuka Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kegiatan itu dilaksanakan di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Senin (8/7) hingga Selasa (9/7).

Saat membuka kegiatan itu, wali kota mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) terus melaksanakan berbagai upaya dalam rangka memberantas tindak pidana perdagangan orang. Melalui kegiatan itu, wali kota juga berharap bisa  menjadi sebuah wadah untuk semakin menguatkan komitmen dalam rangka memberantas TPPO khususnya di Kota Kotamobagu.

“Perlu ada kerja sama dari lintas sektor dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang,” kata wali kota.

Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Prof dr Vennetia R Danes MS PhD, mengatakan komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan TPPO. Hal itu katanya dibuktikan dari kerangka regulasi dan kebijakan yang diterapkan.

“Sejak ditetapkannya Undang–undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, berturut – turut juga Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pelaksanaannya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang,” ujarnya.

Kegiatan itu dihadiri Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Sulut, organisasi perempuan dan tokoh perempuan se-Bolaang Mongondow Raya. (gjm)

Calon Paskibraka Mulai Ikut Pelatihan

Penyematan tanda peserta Calon Paskibraka yang mulai mengikuti pelatihan.

ZONA KOTAMOBAGU – 36 Calon Anggota Paskibraka (Capas) mulai digembleng jelang pelaksaan tugas pada 17 Agustus mendatang. Senin (8/7), para Capas itu mulai mengikuti pelatihan dari tim pelatih yang dilaksanakan di Lapangan Boki Hotinimbang.

“Sebenarnya peserta ada 38 orang tapi dua peserta diutus ke Provinsi, sehinga yang ikut pelatihan ini hanya 36 orang yang terdiri dari 19 laki-laki dan 17 perempuan,” kata Wakil Ketua Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Kotamobagu, Hindarto Korompot.

Ia menjelaskan, 36 Capas yang mengikuti pelatihan itu adalah hasil seleksi yang dilakukan pihaknya mulai dari tingkat sekolah. “Ada 109 orang yang diseleksi kemudian tersisa 36 orang. Mereka ini yang nantinya akan bertugas pada 17 Agustus nanti,” jelasnya.

Lanjutnya, selama pelatihan para Capas itu akan dilatih fisik setiap hari. “Latihan tiap hari mulai jam setengah lima (pukul 04.30 Wita) sampai jam lima sore (pukul 17.00 Wita). Di sini akan terlihat siapa Capas yang memiliki kemampuan bagi dari segi fisik maupun mental,” ujarnya.

Salah satu peserta, Tiara Baderan, mengaku dirinya siap mengikuti program pelatihan dari tim pelatih. “Saya siap ikut semua program pelatih. Ini (Paskibraka) adalah keinginan pribadi saya,” sebutnya. (gjm)

Tingkatkan Kapasitas, Petugas Agama dan Guru Mengaji Ikut Pembekalan

Petuga agama dan guru mengaji saat mengikuti pembekalan di MRBM.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) bekerja sama dengan Baznas Kotamobagu membekali para petugas agama dan guru mengaji. Pembekalan dilaksanakan pekan lalu selama dua hari di Masjid Raya Baitul Makmur (MRBM).

Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial (Kesos), Adin Mantali, mengatakan pembekalan itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas para guru petugas agama dan guru mengaji. Pembekalan itu katanya berbeda untuk guru mengaji dan petugas agama. Guru mengaji terfokus pada kefasihan membaca Al Quran, lafaz, huruf dan sebagainya. Sedangkan petugas agama adalah soal kefasihan membaca Surat Al Fatihah dan juga tata cara pelaksanaan fardu kifayah.

“Pembekalan ini penting, agar guru mengaji dan petugas agama kita benar-benar memahami dan bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka dengan benar. Karena kalau salah dan tidak segera diperbaiki, akan begitu seterusnya,” katanya.

Wakil Ketua Bidang Admin SDM dan Umum Baznas Kotamobagu, Jainudin, mengungkapkan guru mengaji dan petugas agama memiliki peran penting dalam tatanan kehidupan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas dan kemampuan dari masing-masing guru mengaji maupun petugas agama.

“Mereka (guru mengaji dan petugas agama) bukan hanya sekadar figus umat saja, tapi juga sebagai salah satu agen perubahan yang turut serta berperan membangun kehidupan spritual di lingkungan sekitarnya,” ungkapnya.

Setelah pembekalan itu, ia berharap guru mengaji dan petugas agama dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. “Semoga melalui kegiatan ini, bisa ikut meningkatkan kualitas dan kapasita para guru mengaji dan petugas agama,” harapnya. (gjm)

Wali Kota Hadiri Rapat Bersama Presiden

Wali Kota, Tatong Bara, saat bersama Presiden Joko Widodo.

ZONA KOTAMOBAGU — Wali Kota, Ir Hj Tatong Bara, Jumat (5/7), menghadiri rapat bersama Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo, pada kegiatan Kunjungan Kerja Presiden Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan Rapat bersama Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan di ruang VIP Bandara Sam Ratulangi, juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Kerja, Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey SE, Bupati / Walikota se – Provinsi Sulawesi Utara, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja, melaksanakan kunjungan kerja selama 2 hari, Kamis (4/7), dan Jumat (5/7) di Provinsi Sulawesi Utara. (gjm)