Kamis, 14 Mei 2026
Beranda blog Halaman 509

Grab Kotamobagu Siap Patuhi Aturan Pemerintah

Penulis
Tim Redaksi
-
Grab Kotamobagu. (Foto: Istimewa).

ZONA KOTAMOBAGU – Kehadiran grab di Kota Kotamobagu belakangan mendapat sorotan dari Pemerintah Kota (Pemkot). Pasalnya, perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa transportasi itu sudah lama beroperasi, namun belum pernah melapor ke pihak pemerintah soal operasional maupun keberadaan kantor perwakilan di Kotamobagu.

“Minimal melapor ke sini (Dinas Kominfo) terkait operasional maupun keberadaan kantor mereka. Ini untuk memudahkan pengawasan kami, sekaligus tindak lanjut dari setiap laporan masyarakat atau penumpang yang disampaikan lewat aplikasi Si-KeMas. Ini juga untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi berbasis online ini,” kata Kepala Dinas Kominfo, Ahmad Yani Umar.

Menanggapinya, Government Realtions Managers for Sulawesi Grab Indonesia, Akmal Chaer, mengaku pihaknya selalu dan akan terus menghargai dan menaati berbagai ketentuan yang berlaku di wilayah operasi, termasuk di Kota Kotamobagu.

“Kami terus mengupayakan terciptanya kolaborasi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu, dan juga pemangku kepentingan industri terkait pemberian layanan transportasi yang lebih efisien dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkannya, pihaknya terus berkomitmen menghadirkan dampak positif terhadap industri transportasi di Kotamobagu. “Teknologi kami memungkinkan para pengemudi mendapatkan pemasukan yang lebih baik dengan cara efisien. Jadi kehadiran grab di Kota Kotamobagu juga membuka lebih banyak lapangan pekerjaan, dan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan para mitra pengemudinya dan masyarakat secara umum,” ungkapnya. (trz)

TB-NK Isyaratkan Rolling Pejabat, Nayodo: Setelah ada Sekda Definitif

Penulis
Tim Redaksi
-
Wali Kota Tatong Bara (kanan) dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan (kiri) saat berada di salah satu cafe yang ada di Kotamobagu, beberapa waktu lalu.

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara dan Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan (TB-NK), mengisyaratkan akan melakukan rolling jabatan dalam waktu dekat ini. Rolling atau mutasi itu dimaksudkan untuk memperkuat struktur pemerintahan TB-NK.

“Dalam waktu dekat ini akan ada reposisi pejabat. Ini untuk memaksimalkan pemerintahan. Untuk rolling selanjutnya tergantung wakil wali kota,” kata Wali Kota, Tatong Bara, usai mengukuhkan 71 pejabat eselon II, III dan IV, sore tadi.

Untuk menentukan siapa pejabat yang akan mengisi formasi jabatan tersebut, wali kota menyebut telah menyerahkannya kepada Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan. “Pak Wakil Wali Kota sejak awal marathon turun ke masyarakat termasuk di dinas dinas, agar bisa diketahui apa yang menjadi permasalahan di tingkat bawah. Dari pendalaman beliau (wakil wali kota), perlu ada reposisi. Saya sudah Saya sudah sampaikan, silahkan buat konfigurasi kemudian kita duduk dan bahas bersama Baperjakat,” ujar wali kota.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, mengungkapkan roling pejabat akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. “Secepatnya. Kita akan bentuk tim dulu. Mungkin sesudah ada pejabat Sekda definitif,” tutur Nayodo. (ads/trz)

Pemdes Boroko Timur Razia Tempat Kost

Penulis
Tim Redaksi
-
Robby Pakaya

ZONA BOLMUT – Pemerintah Desa (Pemdes) Boroko Timur bekerja sama dengan Polsek Urban dan Koramil Kaidipang, melakukan razia disejumlah tempat kost, Senin (25/3) malam. Hasilnya, didapati ada banyak warga yang berasal dari luar daerah yang tinggal dan menetap di di desa tersebut namun tidak pernah melapor ke pemerintah desa setempat.

Menurut Kepala Desa Boroko Timur, Robby Pakaya, razia bersama pihak keamanan itu dilakukan untuk mengawasi aktivitas masyarakat, terutama warga pendatang yang tinggal sementara atau sudah menetap di Desa Boroko Timur. “Saat razia kita dapati ada yang sudah tinggal di sini (Desa Boroko Timur), tapi belum melapor ke pemerintah desa,” katanya.

Ia mengungkapkan, dari banyaknya warga yang didapai tersebut, sekira 60 persen diantaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN). Oleh karena itu, ia menyarankan agar para ASN itu dapat segera melapor ke pemerintah desa. “Mereka belum terdaftar sebagai warga Bolmut, dan masih ber-KTP daerah asal mereka. Sebaiknya mereka melapor, agar nantinya akan didata. Ini juga akan memudahkan kami dalam mengawasi aktivitas masyarakat di sini,” ungkapnya.

Ditambahkannya, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui instansi teknis, terkait banyaknya warga pendatang yang tinggal di Desa Boroko Timur. “Sebagai ASN mereka bekerja di daerah ini, maka harusnya sudah beridentitas Bolmut. Nanti ini akan kita koordinasikan dengan instansi terkait,” tambahnya. (Rendy)

Wali Kota Buka Musrenbang RKPD Tahun 2020

Penulis
Tim Redaksi
-
Suasana kegiatan Musrenbang RKPD tahun 2020 yang dilaksanakan di Hotel Sutanraja.

ZONA KOTAMOBAGU —Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020. Kegiatan itu dilaksanakan di Hotel Sutanraja, Senin (25/3), dan dibuka Wali Kota Tatong Bara.

Wali kota dalam sambutannya menyampaikan, Musrenbang itu dilaksanakan dalam rangka untuk penyusunan RKPD sebagai implementasi  dari Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Salah satu aspek yang diatur dalam konteks perencanaan adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang memuat tentang, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaan, untuk jangka waktu satu tahun, yang tentunya disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah, dan Program Strategis Nasional, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,” kata wali kota.

Wali kota juga mengatakan, kegiatan Musrenbang tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2020, memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Kota Kotamobagu. “Diharapkan melalui pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan ini, maka Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu akan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, khususnya dalam rangka untuk penyempurnaan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2020,” kata wali kota.

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, anggota DPRD Kotamobagu, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, jajaran SKPD, lurah, sangadi, BUMN dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. (ads/trz)

Wabup Laporkan Pelaksanaan UNBK ke Wagub Via Teleconference

Penulis
Tim Redaksi
-
Wakil Bupati saat meninjau pelaksanaan UNBK.

ZONA BOLMUT – Wakil Bupati, Drs Hi Amin Lasena MAP, meninjau pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun 2019 yang bertempat SMK Negeri  1 Kaidipang, Senin (25/3).

Pembukaan UNBK itu diawali dengan video teleconference dengan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw.

Dalam teleconvrance itu, wakil bupati Bolmut yang didampingi Sekretaris Daerah Dr Drs Hi. Asripan Nani Msi, melaporkan kesiapan SMK Negeri 1 Kaidipang untuk melaksanakan UNBK Tahun 2019, yang akan diikuti oleh 189 peserta yang terdiri dari Kelompok Program Studi Teknik 106 siswa, Pariwisata 23 siswa dan Akuntansi 60 Siswa.

“Selamat mengikuti ujian nasional untuk kalian semua. Tetap fokus dan optimis. Harapan kita, semua mendapatkan hasil yang memuaskan,” kata wakil bupati. (Rendy)

Bupati Inspeksi Lokasi Penilaian PHBS

Penulis
Tim Redaksi
-
Bupati Depri Pontoh saat meninjau lokasi penilaian PHBS di Desa Dalapuli.

ZONA BOLMUT – Bupati Drs Hi Depri Pontoh melakukan inspeksi persiapan lokasi  penilaian lomba Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Tingkat Nasional Tahun 2019,  yang bertempat di Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman.

Dalam inspeksi tersebut, bupati didampingi Ketua TP PKK Dra Hj Ainun Pontoh Talibo, Wakil Bupati Drs Hi Amin Lasena MAP dan Wakil Ketua I TP PKK Dra Hj Siti Safwania Lasena Djenaan, serta pimpinan OPD terkait.

Pada kesempatan itu, bupati menginstruksikan semua dinas terkait untuk bersama-sama mendampingi pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat dalam mempersiapkan penyambutan Tim Penilai Lomba PHBS.

“Penilaian ini menjadi motivasi besar bagi Kabupaten Bolmut untuk menciptakan keluarga dan masyarakat yang bersih dan sehat. Kita harap Kabupaten Bolmut bisa menjadi yang terbaik dalam Lomba PHBS Tingkat Nasional tahun ini,” kata bupati.

Sementara itu, Ketua TP PKK Dra Hj Ainun Pontoh Talibo, berharap semua elemen untuk dapat bekerjasama mensosialisasikan, menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk membudayakan PHBS yang dimulai dari rumah tangga.

Diketahui, Kabupaten Bolmut masuk lima besar Lomba PHBS Tingkat Nasional Tahun 2019. Kabupaten Bolmut mewakili Provinsi Sulawesi Utara dimana penilaian dilakukan di Desa Dalapuli Kecamatan Pinogaluman. (Rendy)

Pemkot Siap Tindaklanjuti Saran Auditor BPK

Penulis
Tim Redaksi
-
Syair Lentang

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) telah selesai melakukan audit pendahuluan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018. Jumat (22/3), dilaksanakan exit meeting di aula rumah dinas wali kota.

Kepala Inspektorat, Syair Lentang, mengatakan audit pendahuluan itu dilaksanakan selama 38 hari. Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan para auditor adalah soal adminstrasi, kegiatan fisik hingga aset daerah. “Pada prinsipnya semua berjalan lancar. SKPD kooperatif dan selalu siap saat dibutuhkan auditor terutama soal permintaan data maupun dokumen,” katanya.

Meski tak membeber hasil audit tersebut, namun ia mengungkapkan ada banyak saran dan masukan yang disampaikan para auditor. “Saran dan masukan itu tentu akan ditindaklanjuti untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah kedepannya,” ungkapnya.

Setelah audit rinci, ditambahkannya akan ada lagi audit rinci yang akan dilaksanakan April mendatang. “Kemungkinan bulan April, tapi untuk kepastiannya kita masih menunggu jadwal dari mereka. Nanti setelah audit rinci itu akan keluar LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) yang akan menentukan opini BPK. Tapi kita optimis bisa mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas LKPD tahun 2018,” tambahnya. (ads/trz)

Gerakan Penemuan TBC Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Penulis
Tim Redaksi
-
Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan Sekretariat Daerah (Setda), Jacomina H. J. Mamuaja,S.Pd, memberi sambutan saat membuka kegiatan.

ZONA BOLMUT – Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kehumasan Sekretariat Daerah (Setda), Jacomina H. J. Mamuaja,S.Pd, membuka kegiatan Gerakan Penemuan TBC Melalui Pemberdayaan Masyarakat kerja sama dengan Pemerintah daerah dan Tim penggerak PKK. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Olahraga Desa Dalapuli, Kecamatan Pinogaluman, Jumat (22/3).

Saat membacakan sambutan bupati, ia mengharapkan agar dapat menggerakkan hati setiap orang untuk menyadari bahwa eliminasi TBC bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, tetapi tanggung jawab setiap individu yang ada baik sehat maupun sakit. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mendukung program pengendalian TBC serta menempatkan TBC sebagai isu utama di semua sektor. “Deteksi dini penularan tuberkolosis diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang permasalahan TBC,” katanya.

Peringatan HTBS Tahun 2019 mengambil tema “Saatnya Indonesia Bebas TBC, Mulai Dari Saya”. Adapun makna dari tema ini adalah saatnya Indonesia bebas TBC, mengingatkan kembali kepada seluruh pihak bahwa ini adalah waktunya berbuat lebih untuk mencapai eliminasi TBC, baik nasional maupun global. pada tahun 2030 kita ingin menciptakan Indonesia dan dunia terbebas dari TBC. Setiap individu dapat dapat berkontribusi secara aktif dalam pencegahan dan penanggulangan TBC. “Momentum peringatan HTBC ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya TBC,” ujarnya.

Hadir pada kegiatan itu, Ketua TP PKK Dra. Hj. Ainun Pontoh Talibo, Ketua DWP Hj. Fitriani Nani Buhang, SE, Pimpinan Perangkat Daerah, serta para ASN. (Rendy)

Caleg Nasdem Bolmong Divonis Lepas dari Tuntutan Hukum

Penulis
Tim Redaksi
-
Hj Sukarni Katili (kedua dari kanan), foto bersama tim penasihat hukumnya usai mengikuti persidangan di PN Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Terdakwa Hj Sukarni Katili, seorang caleg partai Nasdem Bolmong yang terjerat kasus pidana Pemilu, akhirnya divonis lepas dari segala hukuman (onslag) oleh majelis hakim PN Kotamobagu, Jumat (22/03/19). Sidang putusan itu dipimpin Hakim Ketua, Andri Sufari, SH, M.Hum, didampingi hakim anggota, Dewantoro, SH, MH dan Imanuel Ch. R. Danes, SH.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

“Tadi sudah dibacakan oleh majelis hakim, putusannya terhadap klien kami, Hj Sukarni Katili yakni Ontslag, lepas dari segala tuntutan hukum,” kata Eldy Noerdin, SH Penasihat Hukum Hj. Sukarni Katili.

Lanjutnya, pertimbangan majelis hakim tadi bahwa apa yang dijanjikan Terdakwa pada acara khitanan bukanlah hal yang dilarang, namun merupakan penjabaran visi misi partainya.

“Dalam pertimbangan hakim, pada pokoknya mengenai janji Terdakwa untuk memberikan mobil ambulance untuk masyarakat, dinilai bukan dimaksudkan sebagai pemberian pribadi, namun merupakan sosialisasi program partai,” tambah Eldy yang didampingi tim penasihat hukum terdakwa lainnya, Jemmy Mokoagow SH dan Arifin Andiwewang, SH.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Imron SH dalam persidangan menyatakan pihaknya masih pikir-pikir apakah akan ajukan banding.

Diketahui, kasus ini mencuat setelah anggota Panwas merekam ucapan terdakwa pada acara syukuran khitanan di kecamatan Poigar. Dalam acara tersebut, terdakwa dianggap melanggar hukum karena menjanjikan akan menyumbangkan satu mobil ambulance untuk masyarakat apabila ia terpilih. (trz)

Pemkab Gelar Bimtek LKIP dan Road Map Reformasi Birokrasi

Penulis
Tim Redaksi
-
Sekretaris Daerah, Asripan Nani (kedua dari kiri), saat membuka kegiatan Bimtek penyusunan LKIP dan Road Map Reformasi Birokrasi

ZONA BOLMUT – Sekretaris Daerah (Sekda), Asripan Nani, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Road Map Reformasi Birokrasi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Peninsula Manado, Kamis (21/3).

Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa untuk memenuhi tuntutan akan pembaharuan dan perubahan mendasar tatanan pemerintahan, saat ini secara nasional sedang dibangun dan diterapkan agenda reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya diamanatkan pada Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010, serta petunjuk pelaksanaannya yang lebih dikonkritkan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Agenda Reformasi Birokrasi juga meliputi program penguatan akuntabilitas kinerja yang disandingkan dengan pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi dan kewajiban untuk menyusun Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur.

“Kedepan kita semua harus bertekad secara bertahap tidak lagi rendah tingkat akuntabilitas atau tidak jelas kinerjanya. Kita harus merubah paradigma, yang lebih penting kinerja apa yang dihasilkan dan dipertanggungjawabkan pada akhir periode. Fokus kita harus pada manfaat,” katanya, saat membacakan sambutan bupati pada kegiatan itu.

Selain itu, ia juga menekankan agar kualitas informasi dalam LKIP sangat tergantung dari perencanaan strategis, penetapan kinerja, dan pengukuran kinerja yang dibangun dalam instansi. “Penerapan secara utuh tergantung pada komitmen dan keseriusan dari semua pihak,” tambahnya. (Rendy)

1...508509510...698Halaman 509 dari 698
©