ZONA KOTAMOBAGU – Aliansi Jurnalis Bolmong Raya menggelar aksi damai, Kamis (21/3). Aksi yang diikuti oleh puluhan wartawan yang berasal dari Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolmong, Bolmong Selatan dan Bolmong Timur itu, dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Pengadilan Negeri Kotamobagu, DPRD Kota Kotamobagu dan Polres Kotamobagu.

Aksi yang dilakukan puluhan wartawan media cetak, online, televisi nasional dan radio itu sebagai bentuk protes terhadap aparat penegak hukum yang menjerat salah satu wartawan di Bolmong Raya dengan Undang-undang ITE. Menurut para wartawan, rekan mereka yang saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Kotamobagu tak bisa dituntut menggunakan UU ITE, melainkan Undang-undang nomor 90 tentang Pers, serta melalui sidang kode etik Dewan Pers.

“Kami menghargai proses hukum. Jika rekan kami salah atau keliru dalam pemberitaan, maka ada jalur klarifikasi yang bisa ditempuh bukan langsung ke penegak hukum. Kemudian, kasus yang menimpa rekan kami ini berkaitan dengan pemberitaan, kenapa dituntut dengan Undang-undang ITE bukan UU tentang Pers dan sidang kode etik dewan pers. Kami minta pihak kejaksaan meninjau kembali tuntutan terhadap rekan kami,” kata Supardi Bado, koordinator aksi saat berorasi di depan Kantor Kejari Kotamobagu.

Selain mempertanyakan soal pasal yang menjadi tuntutan terhadap rekan mereka, para wartawan juga meminta pihak Kejari untuk memperlajari kembali Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, serta Memorandum of Understanding (MoU) dewan pers dengan pihak kejaksaan, kepolisian dan pengadilan yang sudah ditandatangani bersama beberapa waktu lalu. “Kami bukan meminta perlakuan khusus, tapi minta keadilan dalam penegakan hukum. Kami melihat apa yang dilakukan penegak hukum terhadap rekan kami merupakan bentuk kriminalisasi terhadap kami wartawan. Tidak ada lagi kebebasan dan perlindungan terhadap kami dalam melaksanakan tugas-tugas jurnalistik jika semua aduan yang berkaitan dengan produk jurnalistik dituntut menggunakan Undang-undang ITE. Kami minta jaksa meninjau dan membatalkan segala tuntutan terhadap rekan kami,” ujarnya.

Usai berorasi serta mendengarkan penjelasan dari pihak Kejari, puluhan wartawan itu kemudian menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Kotamobagu. Di situ, para kuli tinta itu disambut Humas Pengadilan Negeri Kotamobagu. “Kami datang ke sini untuk meminta keadalian. Kami yakin dan percaya bahwa disinilah (Pengadilan Negeri) kami akan mendapatkan keadilan. Kami harap juga para majelis hakim yang menangani proses ini untuk berlaku adil,” ujar Hairun Laode, salah satu massa aksi.

Menanggapi apa yang menjadi aspirasi para wartawan itu, Humas Pengadilan Negeri Kotamobagu, Raja Bonar Wansi Siregar, mengaku akan mengawal proses hukum yang menimpa seorang wartawan yang saat ini sedang bergulir di Pengadilan Negeri Kotamobagu. “Kasus yang menimpa rekan kalian ini masih sedang berjalan. Hari Selasa (pekan depan) akan ada sidang dengan agenda pembelaan. Apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan sekalian saya harap dituangkan dalam nota pembelaan,” ungkapnya.

Usai dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, para wartawan itu berjalan sekira satu kilo meter mengunjungi Kantor DPRD Kotamobagu. Kedatangan di gedung wakil rakyat itu karena berkaitan dengan pelapor yang diketahui merupakan salah satu anggota DPRD Kota Kotamobagu. Sayangnya, saat berada di Kantor DPRD, para wartawan itu hanya disambut satu anggota DPRD saja. Selanjutnya, puluhan wartawan menuju ke Polres Kotamobagu. Di situ, mereka melakukan audiens dengan petinggi Polres dan mengingatkan agar memperhatikan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dalam penanganan aduan wartawan yang berkaitan dengan produk jurnalistik.
Setelah audiens dengan jajaran Polres Kotamobagu, puluhan wartawan langsung membubarkan diri. Aksi damai yang dilakukan mulai Pukul 10.00 Wita hingga Pukul 13.00 Wita itu mendapat pengawalan dari pihak Polres Kotamobagu dan Polsek Urban Kotamobagu. (trz)