Jumat, 15 Mei 2026
Beranda blog Halaman 515

Salah Gunakan Kendis, Kadis Pol PP Non Job

Penulis
Tim Redaksi
-
Adnan Massinae

ZONA KOTAMOBAGU – Dolly Dzulhadji dibebaskan atau dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar). Pasalnya, yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran disiplin berupa penyalahgunaan kendaraan dinas (kendis).

Pencopotan jabatan kepada mantan Sekretaris Dewan (Sekwan) itu berdasarkan hasil sidang Majelis Kode Etik (MKE) yang dikuatkan dengan Surat Keputusan (SK) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) nomor 65 tertanggal 11 Januari 2019 tentang keputusan hukuman disiplin pembebasan dari jabatan.

“Yang bersangkutan kita undang pada Hari Senin, tapi tidak datang. Kita kembali undang hari ini (kemarin, red) untuk pemberian putusan penjatuan hukuman disiplin,” kata Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Sahaya Mokoginta.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Adnan Massinae, mengungkapkan pemberian reward dan punishment bagi pejabat yang berprestasi dan didapati melanggar aturan merupakan hal biasa. “Yang bersangkutan gentleman. Mengakui kesalahan bahwa itu tanggung jawabnya sebagai pimpinan,” ungkap Adnan.

Sementara itu, Dolly Dzulhadji, mengaku siap menerima sanksi yang diberikan kepadanya, termasuk pencopotan jabatan yang ia emban. “Saya siap dengan semua konsekuensinya, dan siap melaksanakan tugas sebagai ASN,” sebut Dolly.

Soal dugaan pelanggaran yang ia lakukan, ia juga mengakui bahwa beberapa waktu lalu meminjamkan kendaraan dinas ke mitra kerja. “Waktu lalu memang ada pinjam meminjam motor dinas, tapi itu sudah dikembalikan. Itu dianggap melanggar disiplin dan berujung pada pembebasan jabatan ini. Saya siap menerima sanksi dan akan tetap siap menjalankan tugas sebagai ASN. Soal dimana akan dipindahkan, saya juga belum tahu sampai saat ini,” tambahnya.

Untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar, terinformasi wali kota telah menunjuk Sahaya Mokoginta sebagai pimpinan sementara di dinas tersebut. (ads/trz)

Wabup Minta Masyarakat Manfaatkan Potensi Desa

Penulis
Tim Redaksi
-
Amin Lasena

ZONA BOLMUT — Pemerintah secara berjenjang mulai dari tingkat pusat hingga daerah mencanangkan program penuntasan angka kemiskinan serta pengangguran terbuka. Sejumlah inovasi pun digencarkan, diantaranya program Dana Desa (Dandes) yang diharapkan mampu memberdayakan masyarakat di masing-masing desa, untuk keluar dari kemiskinan serta mempunyai penghasilan yang layak.

“Masyarakat desa diberdayakan penuh pada seluruh kegiatan yang didanai Dandes maupun ADD, dan tidak hanya sebatas diberdayakan saat rapat saja. Tujuannya jelas, agar masyarakat di 106 desa di Kabupaten Bolmut semuanya hidup sejahtera,” ujar Wabup Drs Hi Amin Lasena MAP saat diwawancarai awak media ini.

Ditegaskan orang nomor dua Bolmut itu, jika warga diberdayakan penuh, maka mereka bisa ikut mengembangkan potensi-potensi di desanya. Pengembangan potensi daerah kata Amin, merupakan salah satu tujuan yang tertuang dalam visi pemerintahan sekarang ini, yakni untuk mengarahkan Bolmut menjadi daerah yang berdaya saing serta mandiri.  Artinya, pembangunan di desa akan menjadi pusat pertumbuhan serta dasar pembangunan secara keseluruhan di Kabupaten Bolmut.

“Pemda Bolmut sangat berharap agar selama lima tahun ke depan, masyarakat di 106 Desa di Bolmut seluruhnya aktif dalam menggali potensi-potensi desa gunakan diberdayakan lewat Dandes maupun ADD. Sekali lagi, tolong masyarakat desa diberdayakan secara nyata dan bukan  hanya sebatas diberdayakan dalam rapat,” kuncinya. (Rendy)

Tiap Hari, 44 ton Sampah Masuk ke TPA

Penulis
Tim Redaksi
-
Penimbangan sampah sebelum dibawa truk masuk ke TPA.

ZONA KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) sedang berupaya mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pasalnya, volume sampah yang dibawa masuk mobil pengangkut sampah setiap harinya mencapai 44 ton. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi mengurangi kapasitas TPA dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Kepala Bidang Persampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Masril Lapadengan, mengatakan TPA yang berada di Kelurahan Mongkonai itu seluas 4,8 hektare dan diprediksi tak bisa lagi menampung sampah pada lima tahun yang akan datang. “Jika melihat rata-rata volume sampah yang masuk tiap hari mencapai 44 ton, maka empat atau lima tahun ke depan akan full dan tak bisa lagi menampung sampah. Untuk itu sekarang kita sedang mencari solusi mengurangi produksi sampah yang dihasilkan masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan, upaya yang sedang digiatkan untuk mengurangi produksi sampah adalah mengurangi penggunaan sampah pelastik baik di rumah maupun di perkantoran. “Ini sudah dicanangkan oleh wali kota. Nantinya masyarakat mulai dibiasakan untuk tidak menggunakan kantong pelastik sekali pakai. Misalnya untuk air mineral, pegawai di kantor diharuskan membawa tumbler atau botol minuman sendiri dan tidak lagi menggunakan botol air mineral yang setelah dipakai langsung dibuang,” ungkapnya.

Selani mengurangi penggunaan kantong pelastik, ia menuturkan upaya lain yang dilakukan adalah memaksimalkan sosialisasi ke masyarakat soal pengelolaan sampah yang bisa didaur ulang menjadi bahan yang bernilai ekonomis. “Itu merupakan beberapa poin yang masuk dalam Jakstrada (Kebijakan Stargetis Daerah) dalam mengurangi volume sampah. Dengan begitu, maka sampah yang masuk ke TPA itu hanya yang tak bisa lagi diolah,” tuturnya.

Ditambahkannya, pihaknya menargetkan pengurangan volume  sampah hingga tahun 2025 mendatang mencapai 30 persen. “Target kita produksi sampah sudah berkurang 30 persen dan 70 persen lainnya itu pengolahan. Kita harap ada dukungan dan kerja sama dari masyarakat terutama dalam mengurangi produksi sampah,” tambahnya. (ads/trz)

BPK Masuk, SKPD Diminta Kooperatif

Penulis
Tim Redaksi
-
Adnan Massinae

ZONA KOTAMOBAGU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) akan mulai mengaudit laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) tahun anggaran 2018. Audit tersebut terinformasi akan dilaksanakan selama 35 hari.

Kepala Inspektorat, Syair Lentang, mengatakan sebelum mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2018, tim auditor sudah terlebih dahulu meminta dokumen laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Permintaan dokumen sudah sejak pekan lalu. Nanti setelah pemeriksaan dokumen itu, mereka (auditor) akan turun memeriksa fisik di lapangan,” katanya.

Ia mengungkapkan, pihaknya menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD tahun 2018. “Kita harapkan opini WTP seperti yang didapat tahun sebelumnya. Kita optimis,” ungkapnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), Adnan Massinae, mengingatkan semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pejabat lain yang beurusan dengan pengelolaang keuangan untuk proaktif selama audit berlangsung. Hal-hal yang dibutuhkan tim auditor katanya harus dipersiapkan, agar proses pemeriksaan nanti bisa berjalan lancar. “Rencananya besok (hari ini, red) entry meeting. Setelah itu langsung mulai audit. Semua harus stand by dan siap saat dibutuhkan,” ujarnya.

Bagi pimpinan SKPD atau pejabat lain yang hendak ke luar daerah, katanya harus seijin auditor. “Kalau ada yang akan TL (tugas luar), lapor dulu ke tim auditor agar jadwal pemeriksaannya bisa diatur lagi. Tapi kalau belum bersifat penting, lebih baik stand by dulu sampai setelah pemeriksaan,” tambahnya. (ads/trz)

80 CPNS Formasi Kesehatan Mulai Orientasi Awal

Penulis
Tim Redaksi
-
Sahaya Mokoginta

ZONA KOTAMOBAGU – 80 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus formasi tenaga kesehatan, diminta untuk segera melapor ke pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai penempatan kelulusan masing-masing.

Pemberitahuan ini tertuang dalam surat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) nomor; 800/BKPP-LL/70/II/2018 tentang orientasi awal CPNS di lingkungan Pemkot Kotamobagu formasi tenaga kesehatan. Orientasi awal itu berkenaan dengan tingginya tingkat kunjungan pasien pada fasilitas kesehatan yang ada di Kota Kotamobagu, sehingga membutuhkan tenaga yang banyak dan bersifat segera.

“Kunjungan pasian ke fasilitas kesehatan cukup tinggi. Untuk itu 80 CPNS formasi kesehatan harus segera melapor ke pimpinan SKPD masing-masing sesuai penempatannya. Paling lambat Hari Rabu (hari ini, red),” kata Kepala BKPP, Sahaya Mokoginta.

Ia mengungkapkan, orientasi awal CPNS Kota Kotamobagu dilakukan secara bertahap. Namun untuk pelaksanaannya kata dia disesuaikan dengan kebutuhan yang paling mendesak. “Nantinya selama orientasi ini akan ada pengarahan dari pimpinan SKPD masing-masing. Mereka kita perbantukan dulu untuk sementara,” ungkapnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Devie CH Lala, mengakui petugas kesehatan sangat dibutuhkan terutama di Rumah Sakit maupun Puskesmas. Oleh karena itu, ia berharap para CPNS formasi kesehatan segera melapor untuk diperbantukan sementara di instansi sesuai penempatan masing-masing. “Kita tunggu sampai hari rabu (hari ini, red). Kita harap semua sudah melapor,” katanya. (ads/trz)

2020 Dishub Bangun Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Penulis
Tim Redaksi
-
Uteng Datunsolang

ZONA BOLMUT — Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda Bolmut diarahkan untuk bernivoasi menopang pendapatan daerah. Termasuk Dinas Perhubungan (Dishub) yang diarahkan untuk membangun Balai Pengujian Kendaraan Bermotor  atau uji KIR dalam rangka menunjang misi tersebut.

Hal ini disampaikan Kadis Dishub Uteng Datunsolang SPd MSi saat diwawancarai awak media, kemarin. Dalam perencanaan sesuai Rencana Jangka panjang Menengah Daerah kata Uteng, pembangunan Balai uji KIR ini akan dilaksanakan pada tahun 2020. Sebab pada tahun ini Dishub Bolmut akan focus pada pembangunan gedung kantor baru agar pihaknya tidak lagi menumpang di Terminal Tipe A Boroko.

Selama ini tandasnya, masyarakat Bolmut mengurus Uji KIR di luar daerah, sehingga mengakibatkan tidak ada konstribusi di daerah. Selain itu masyarakat juga kesulitan karena jarak antara Boroko dengan Kota Kotamobagu cukup jauh dan memakan biaya. Sehingga pembangunan balai ini juga sebagai solusi untuk mendekatkan pelayanan pemerintah utamanya di bidang perizinan perhubungan angkutan darat.

“Selain pembangunan gedung uji KIR Pemda Bolmut juga akan mengusulkan pengadaan alat-alat penunjang serta mempersiapkan tenaga teknis yang akan bertugas dibalai uji KIR ini,” tutupnya. (Rendy)

Wali Kota Dorong Pemerintah Desa Berinovasi

Penulis
Tim Redaksi
-
Tatong Bara

ZONA KOTAMOBAGU – Wali Kota Tatong Bara mengingatkan agar pemerintah desa dapat beinovasi dalam pelaksanaan pembangunan di desa. Menurutnya, anggaran yang diterima tiap desa tahun ini cukup besar dan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

“Anggaran yang masuk ke desa besar. Ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah dimanfaatkan pada penggunaan teknologi dalam urusan pelayanan kemasyarakatan,” kata wali kota.

Wali kota mengakui, pekan lalu ia bersama para sangadi mengunjungi desa maju yang memiliki inovasi terbaik nasional yang ada di Lombok. Dari kunjungan itu, ia mendorong agar para sangadi dapat mengaplikasikan apa yang didapat di daerah yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat itu. “Semua harus berinovasi ke arah yang lebih baik. Manfaatkan anggaran besar yang masuk ke desa dengan baik dan sesuai peruntukkannya,” ujar wali kota.

Anggaran yang diterima 15 desa tahun ini cukup besar. Selain dana desa sebesar Rp21,2 miliar, ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) Rp41,1 miliar, Dana Bagi Hasil Pajak Rp500 juta dan Dana Bagi Hasil Retribusi Rp800 juta. Besaran anggaran tersebut dibagi ke tiap desa dan nominal yang berbeda-beda. Desa Sia’, Kecamatan Kotamobagu Utara, menjadi desa menerima anggaran paling kecil yakni Rp3,2 miliar. Sedangkan Desa Kobo Kecil meenerima anggaran paling besar yakni Rp5,5 miliar. (ads/trz)

Belum Punya e-KTP, Dinas Dukcapil ‘Kejar’ Siswa di Sekolah

Penulis
Tim Redaksi
-
Kepala Dinas Dukcapil foto bersama siswa usai perekeman e-KTP di salah satu SMA yang ada di Kota Kotamobagu.

ZONA KOTAMOBAGU – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) terus memaksimalkan perekaman e-KTP. Tak hanya yang berusia dewasa, tapi warga yang baru berusia 17 tahun jadi salah satu focus Dinas Dukcapil. Ha itu dimaksudkan agar pada Pemilu yang akan dilaksanakan 17 April mendatang itu, para pemilih pemula dapat menyalurkan hak pilihnya.

Menurut Kepala Dinas Dukcapil, Virginia Olii, perekaman e-KTP saat ini tak hanya di lakukan di kantornya saja, tapi juga dilakukan di sekolah-sekolah dengan target siswa dan siswi yang berusia 17 tahun tahun. “Sudah sepekan ini kita turun ke sekolah-sekolah,” katanya.

Ia menjelaskan, masih ada sekira lima ribu warga yang belum memiliki e-KTP. Namun demikian, ia mengaku pihaknya akan terus memaksimalkan waktu yang ada agar para warga tersebut bisa segera terekam. “e-KTP ini jadi salah satu syarat bisa memilih. Sebelum 17 April kita akan maksimalkan pelayanan. Kita terus jemput bola. Ada tim yang turun ke desa dan kelurahah, di sekolah dan di tempat-tempat yang kita anggap efektif,” jelasnya.

Ditambahkannya, warga yang berusia di atas 23 tahun yang belum merekam e-KTP akan diblokir data kependudukannya. Namun katanya, pihaknya masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat soal pemblokiran tersebut. “Selama pemblokiran itu, berarti yang bersangkutan dianggap tidak memiliki data. Ini akan menyulitkan saat pengurusan administrasi, salah satunya di perbankan,” tambahnya. (ads/trz)

Maret, LPSE Lelang Proyek Fisik

Penulis
Tim Redaksi
-
Moh Noh Djarumia

ZONA BOLMUT — Bagian Barang dan Jasa (Barjas) Setda Bolmut menginformasikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan fisik tahun 2019 menuntaskan seluruh dokumen yang dibutuhkan sebelum pelaksanaan lelang.

Paling lambat, awal maret seluruh dokumen dimaksud sudah masuk ke Bagian Barjas agar lelang bisa dilaksanakan lebih cepat dan pelaksanaan pembangunan juga selesai tepat waktu. Imbauan ini disampaikan Kabag Barjas Setda Bolmut Moh Noh Djarumia SE MSi, kemarin.

Lebih lanjut disampaikan, saat ini baru satu jenis paket pekerjaan yang telah ditayangkat lewat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sementara yang lain masih dalam tahap perampungan penyusunan dokumen perencanaannya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kata Djarumia, proses posting proyek lewat LPSE baru akan efektif pada bulan maret tahun berjalan.

Namun dia berharap, agar dipercepat paling lambat awal Maret sudah diserahkan ke LPSE untuk ditayangkan untuk keperluan proses lelang. “Kami harap hal ini bisa diperhatikan, agar semua proses pekerjaan fisik tahun terlaksana serfta berakhir tepat waktu,” kuncinya. (Rendy)

BPJ Tunggu Usulan Paket Proyek

Penulis
Tim Redaksi
-
Subhan Muchtar

ZONA KOTAMOBAGU – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPJ) masih menunggu pemasukan usulan paket pekerjaan proyek yang akan dilelang di tahun anggaran 2019. Hal ini diutarakan Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa, Subhan Muchtar.

Menurutnya, proses lelang proyek akan segera dilaksanakan. Hal itu dimaksudkan agar pekerjaan di lapangan bisa segera dilaksanakan. “Lelang ini segera dilakukan, ini juga untuk mempercepat proses penyerapan anggaran dan pembangunan,” katanya.

Ia mengakui, pihaknya sudah siap melakukan proses lelang paket pekerjaan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). “Belum semua SKPD mengajukan usulan paket yang akan dilelang. Kita masih tunggu itu, mungkin SKPD masih persiapan dokumen,” sebutnya.

Ia berharap, dokumen usulan lelang proyek dari tiap SKPD yang dimasukan ke pihaknya sudah lengkap. “Karena proses lelang itu bergantung dari kesiapan dokumennya juga. Ini harus jadi perhatian bersama, agar semua prosesnya bisa berjalan sesuai yang kita harapkan bersama,” harapnya.

Ditambahkannya, di tahun 2018 pihaknya melelang 54 paket proyek yang terdiri dari 35 pekerjaan konstruksi, 13 paket barang dan 6 jasa konsultasi dengan total anggaran 112 miliar. “Harapan kita tahun ini pelaksanaan semua tahapannya mulai dari lelang sampai pekerjaan di lapangan bisa sesuai,” tambahnya. (ads/trz)

1...514515516...698Halaman 515 dari 698
©